gacor hari ini slot

Kecantikan Yan Xiaoyun

Luhut soal Pengusaha Keberatan Devisa Diparkir di RI: Mereka Tak Paham******

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan InvestasiLuhut Binsar Panjaitan buka suara soal keberatan pengusaha batu baraterkait aturan yang mewajibkan eksportir untuk memarkir dolar di dalam negeri minimal tiga bulan.

"DHE itu sangat penting. DHE itu bisa dana yang diputar tinggal di Indonesia dari ekspor, dari tambang-tambang sampai US miliar per tahun," kata Luhut di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Kamis (27/7).

Luhut menjelaskan yang diwajibkan untuk menaruh dolar di dalam negeri adalah yang memiliki nilai ekspor di atas US0 ribu.

Menurutnya, para pengusaha yang mengkritik kebijakan DHE adalah yang tidak paham soal aturan tersebut.

"Mereka tidak paham semua. Pemerintah sangat awaremengenai (DHE) itu. Jadi sudah lama kami diskusikan dengan para pengusaha. Tadinya yang (nilai ekspor) US0 ribu ke bawah mau dikenakan, tapi tidak jadi. Karena seperti sektor perikanan itu marginnya mereka tipis. Jadi kita juga tidak ingin sampai kena (aturan DHE)," katanya.

Sebelumnya, Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) keberatan dengan aturan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mewajibkan para eksportir menyimpan minimal 30 persen devisa hasil ekspor (DHE) paling sebentar tiga bulan dalam rekening khusus DHE SDA.

Lihat Juga : Indef Minta Jualan Barang Impor di E-commerce Kena Biaya Admin Tinggi

Ketua Umum APBI Pandu Sjahrir mengatakan aturan itu akan menyulitkan eksportir dalam mengelola arus kas, terlebih margin yang didapatkan oleh para eksportir tidak mencapai 30 persen.

"Maka dengan demikian modal kerja yang sudah dikeluarkan eksportir pun akan tertahan di tengah tren penurunan harga serta semakin meningkatnya beban biaya operasional," katanya.

Pandu mengatakan harga batu bara terus turun sejak semester II 2022, sedangkan biaya operasional meningkat. Ia memperkirakan biaya operasional penambang bisa bengkak 20 persen hingga 25 persen di tahun ini imbas kenaikan bahan bakar hingga inflasi.

Ia juga mengeluhkan soal kenaikan tarif royalti. Tarif royalti pemegang izin usaha pertambangan (IUP) naik dari 3 persen-7 persen menjadi 5 persen hingga 13 persen, sedangkan tarif royalti tertinggi bagi pemegang IUPK-kelanjutan operasi produksi menyentuh 28 persen.

"Dengan beban semakin tinggi, sementara tren harga terus turun maka profit margin semakin tergerus jauh di bawah 30 persen sehingga berpengaruh terhadap modal usaha. Hal ini menambah beban eksportir yang dituntut untuk melakukan dekarbonisasi di era transisi energi, sementara pendanaan untuk proyek-proyek berbasis batu bara semakin sulit," tegas Pandu.

APBI mendukung Jokowi untuk memperkuat cadangan valuta asing (valas). Namun, PP Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam dianggap menyulitkan pengusaha.

[Gambas:Video CNN]

secara bersaing

DIY Terbitkan Izin Penetapan Lokasi Lahan 159 Ha Tol Yogya******

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta(DIY) menerbitkan Izin Penetapan Lokasi (IPL) lahan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo untuk seksi Yogyakarta - Kulon Progo di Kabupaten Sleman dan Bantul.

Total lahan yang sudah diterbitkan izinnya kurang lebih 159 hektare. IPL Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo ditetapkan dengan Surat Pengumuman No. 593/8608/2023 yang diteken oleh Sekda DIY Beny Suharsono selaku Ketua Tim Persiapan, Jumat (28/7) kemarin.

"Rencana jangka waktu pembangunan dilaksanakan selama kurang lebih 36 bulan, setelah tahapan pelaksanaan selesai dilakukan," ungkap Beny melalui pengumuman penetapan IPL Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo.

Di Sleman, infrastuktur ini akan memakan lahan di Kecamatan Mlati, tepatnya Kelurahan Tirtoadi. Kemudian Kecamatan Gamping, meliputi Kelurahan Trihanggo, Nogotirto, Banyuraden, Ambarketawang, dan Balecatur.

Lalu, Kecamatan Godean mencakup Kelurahan Sidoarum, Sidomulyo, dan Sidokarto dan Kecamatan Moyudan yang berada di Kelurahan Sumberrahayu.

Untuk di Kabupaten Bantul, tol ini akan melintasi dua kelurahan, yakni Argomulyo dan Argosari.

Ia menjelaskan setelah IPL terbit pelaksanaan pengadaan tanah di Tahun Anggaran 2022-2023 mulai dilaksanakan. Tahapannya dimulai dengan persiapan dengan pembentukan tim, rencana pembangunan, pendataan awal, konsultasi publik, penetapan lokasi, pengumuman penetapan lokasi.

Setelahnya adalah proses pelaksanaan dan penyerahan hasil dengan serangkaian tahapannya pada 2024.

Beny menambahkan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo ini diperlukan demi menunjang aksesibilitas dan konektivitas serta kapasitas jaringan jalan antarwilayah di DIY. Ia menyebut infrastruktur ini bisa menghadirkan opsi transportasi dengan waktu tempuh lebih cepat dan biaya lebih rendah.

Tol ini, lanjut Beny, dipastikan mampu mendongkrak produktivitas dan daya saing lewat pengurangan biaya distribusi, serta membuka akses ke pasar regional hingga internasional. Ia meyakini pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pun terdongkrak akibat tol ini.

Beny menambahkan manfaat lain dari tol ini adalah mendorong minat swasta dan masyarakat dalam rangka pengembangan wilayah sebagai pengaruh meningkatnya aksesibilitas. 

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Agung

Pembangunan Istana******

MenteriPUPR Basuki Hadimuljono mengklaim progres pembangunan istana dan kantor presiden di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mencapai 23,2 persen.

Ia mengatakan pembangunan kawasan kantor dan istana presiden ditargetkan selesai pada Juni 2024 mendatang.

"Seluruhnya (kantor dan istana presiden) Juni 2024 semua sudah lengkap. Kalau ini kantor presiden kalau Istana Presiden. Kantornya di sini, (bentuk desain) garuda di sini 230 meter lebarnya (sayap garuda)," katanya saat meninjau Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur seperti dikutip dari detik finance, Jumat (28/7).

"Ini September sudah bisa dipasang bilah-bilahnya Garuda itu oleh Pak Nyoman. Agustus (2024) Insyaallah yakin bisa upacara, strukturnya sudah sambil selesai, toping offtinggal pasang bilah-bilahnya," tuturnya.

Sementara itu, pada Juli 2024 kantor-kantor kementerian lainnya juga ditargetkan rampung. Contohnya kantor kemenko 1, 2, 3, dan 4.

Kantor itu diperuntukkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Basuki menambahkan Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan hingga Sekretariat Negara (Setneg) juga ditargetkan selesai dibangun.

"Ada Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, Setneg di belakang ini (belakang kantor presiden)," jelasnya.

Dalam kesempatan terpisah, Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja menuturkan progres pembangunan IKN Nusantara berjalan sesuai rencana. Pembangunan IKN tahap satu kini mencapai 34 persen hingga 35 persen.

"IKN semua on the right track, sesuai schedule. Dari progres kita dapatkan dalam posisi bagus. Tahap satu sudah di kisaran 34-35 persen," ujar Endra di Tol Cisumdawu, Sumedang beberapa waktu lalu.

[Gambas:Video CNN]

Aku, si penjelajah bayangan

Ekonom Minta Eksportir Bandel Tak Parkir Dolar AS di RI Disanksi Tegas******

Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal meminta pemerintah tegas memberi sanksi administratif kepada eksportir yang tak mau menyimpan Devisa Hasil Ekspor (DHE) di perbankan lokal sebesar 30 persen selama tiga bulan.

"Terkait dengan DHE, sanksi administratif itu menurut kami perlu dilakukan," ujar Faisal dalam acara Mid Year CORE Indonesia 2023, Kamis (27/7).

Adapun sanksi administratif yang dimaksud adalah penangguhan izin ekspor.

Namun, keuntungan ini tak disimpan di perbankan Tanah Air. Para eksportir malah menyimpan DHE mereka di luar negeri, Singapura misalnya.

"Nah ini tidak bagus, di banyak negara ini didorong sebetulnya (devisa) hasil ekspor itu di ditarik ke dalam negeri," imbuh Faisal.

Di sisi lain, ia juga menyebut dengan banyaknya DHE diparkir di dalam negeri, maka rupiah pun berpotensi menguat.

Kewajiban menyimpan DHE di dalam negeri sendiri tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Lalu, DHE SDA yang dimaksud berasal dari hasil barang ekspor sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.

"DHE SDA yang telah dimasukkan dan ditempatkan eksportir ke dalam rekening khusus DHE SDA wajib tetap ditempatkan paling sedikit sebesar 30 persen dalam sistem keuangan Indonesia selama jangka waktu tertentu," tulis Pasal 7 ayat 1 aturan ini.

Untuk jangka waktu ditetapkan dalam Pasal 7 ayat 2 PP 36/2023 ini dengan bunyi, "Jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat tiga bulan sejak penempatan dalam rekening khusus DHE SDA."

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban penempatan DHE SDA ini akan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Dalam aturan ini disebutkan juga bahwa pengusaha yang wajib menyimpan DHE SDA nya adalah yang memiliki nilai ekspor pada Pemberitahuan Pabean Ekspor (PPE) minimal US0 ribu. Jika di bawah nilai tersebut, maka tak wajib memarkir DHE nya di perbankan.

Namun, bagi pengusaha yang nilai ekspornya nya di bawah US0 ribu bisa secara sukarela menempatkan DHE SDA nya di perbankan atau lembaga keuangan pemerintah lainnya.

Selain itu, dalam aturan ini ditetapkan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menjadi pengawas pelaksanaan atas kewajiban pemasukan DHE SDA ke dalam sistem keuangan Indonesia.

Dalam pengawasan ini, jika BI dan OJK menemukan ada eksportir yang 'nakal' dan tidak mengikuti aturan DHE tersebut, maka akan dikenakan sanksi administratif.

"Pengenaan sanksi administratif berupa penangguhan atas pelayanan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan," mengutip Pasal 16 ayat (2).

[Gambas:Video CNN]

Daratan Doufu

Uji Coba LRT untuk Masyarakat Hari ini Ditunda******

Uji coba Light Rail Transit (LRT) Jabodebek secara terbatas yang rencananya digelar hari ini batal buntut perbaikan sistem yang masih dilakukan.

Pihak perusahaan menyatakan penundaan uji coba untuk masyarakat umum ini tanpa menjelaskan lebih lanjut kapan uji coba dimulai.

Sebelumnya Manager PR LRT Jabodebek Kuswardoyo mengatakan ada beberapa yang belum pas antara stasiun dan kereta LRT.

Dikutip dari Antara, LRT Jabodebek dijadwalkan melakukan serangkaian uji coba secara bertahap hingga siap beroperasi komersial pada 18 Agustus.

Tahap pertama mulai 12 Juli sampai 26 Juli. Pada tahap ini, yang dapat mengikuti uji coba adalah undangan terbatas dari kementerian/lembaga, jurnalis/media, dan komunitas.

Tahap kedua mulai 27 Juli sampai 15 Agustus. Masyarakat umum dapat mengikuti uji coba dengan mengisi link pendaftaran yang disediakan oleh pihak operator LRT Jabodebek.

Namun, lewat keterangan persnya, Kementerian Perhubungan melakukan perubahan jadwal buntut "trial run untuk mensinkronkan antara system ATS di kereta dan di setasiun" pasca-upgrade sistem.

Hingga Selasa (25/7), penundaan pelaksanaan ujicoba operasional terbatas dengan undangan ini masih berlanjut. Pasalnya, masih ditemukan beberapa hal yang belum sesuai antara kereta dengan stasiun pada masa trial run itu.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal mengatakan uji coba dihentikan sementara pada 17 Juli sampai 20 Juli 2023.

"Kami akan lakukan trial pada 21 Juli-23 Juli ini, lalu dilanjutkan dengan uji coba operasional terbatas lagi untuk undangan pada 25 Juli dan umum pada 29 Juli," kata Risal, seusai rapat evaluasi uji coba LRT Jabodebek pada 15 Juli, dikutip dari detikcom.

Kehidupan sehari-hari pensiunan pemimpin

Ekonom Minta Eksportir Bandel Tak Parkir Dolar AS di RI Disanksi Tegas******

Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal meminta pemerintah tegas memberi sanksi administratif kepada eksportir yang tak mau menyimpan Devisa Hasil Ekspor (DHE) di perbankan lokal sebesar 30 persen selama tiga bulan.

"Terkait dengan DHE, sanksi administratif itu menurut kami perlu dilakukan," ujar Faisal dalam acara Mid Year CORE Indonesia 2023, Kamis (27/7).

Adapun sanksi administratif yang dimaksud adalah penangguhan izin ekspor.

Namun, keuntungan ini tak disimpan di perbankan Tanah Air. Para eksportir malah menyimpan DHE mereka di luar negeri, Singapura misalnya.

"Nah ini tidak bagus, di banyak negara ini didorong sebetulnya (devisa) hasil ekspor itu di ditarik ke dalam negeri," imbuh Faisal.

Di sisi lain, ia juga menyebut dengan banyaknya DHE diparkir di dalam negeri, maka rupiah pun berpotensi menguat.

Kewajiban menyimpan DHE di dalam negeri sendiri tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Lalu, DHE SDA yang dimaksud berasal dari hasil barang ekspor sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.

"DHE SDA yang telah dimasukkan dan ditempatkan eksportir ke dalam rekening khusus DHE SDA wajib tetap ditempatkan paling sedikit sebesar 30 persen dalam sistem keuangan Indonesia selama jangka waktu tertentu," tulis Pasal 7 ayat 1 aturan ini.

Untuk jangka waktu ditetapkan dalam Pasal 7 ayat 2 PP 36/2023 ini dengan bunyi, "Jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat tiga bulan sejak penempatan dalam rekening khusus DHE SDA."

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban penempatan DHE SDA ini akan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Dalam aturan ini disebutkan juga bahwa pengusaha yang wajib menyimpan DHE SDA nya adalah yang memiliki nilai ekspor pada Pemberitahuan Pabean Ekspor (PPE) minimal US0 ribu. Jika di bawah nilai tersebut, maka tak wajib memarkir DHE nya di perbankan.

Namun, bagi pengusaha yang nilai ekspornya nya di bawah US0 ribu bisa secara sukarela menempatkan DHE SDA nya di perbankan atau lembaga keuangan pemerintah lainnya.

Selain itu, dalam aturan ini ditetapkan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menjadi pengawas pelaksanaan atas kewajiban pemasukan DHE SDA ke dalam sistem keuangan Indonesia.

Dalam pengawasan ini, jika BI dan OJK menemukan ada eksportir yang 'nakal' dan tidak mengikuti aturan DHE tersebut, maka akan dikenakan sanksi administratif.

"Pengenaan sanksi administratif berupa penangguhan atas pelayanan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan," mengutip Pasal 16 ayat (2).

[Gambas:Video CNN]