slot resmi dan terpercaya

Dunia abu-abu yang berbeda

Daftar Terbaru 5 Provinsi Termiskin di Indonesia******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 9,57 persen pada September 2022.

Angka ini meningkat 0,03 persen poin terhadap persentase pada Maret 2022. Secara jumlah, penduduk miskin mencapai 26,36 juta orang per September 2022.

Berdasarkan catatan BPS, terdapat lima provinsi termiskin di Indonesia per September 2022 berdasarkan persentasenya.

Posisi keduaditempati oleh Provinsi Papua barat dengan persentase penduduk miskin mencapai 21,43 persen. Angka ini naik dari Maret 2022 yang mencapai 21,33 persen.

Provinsi termiskin ketigaditempati oleh Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan persentase penduduk miskin mencapai 20,23 persen per September 2022. Angka ini juga meningkat dibanding Maret 2022, yakini 20,05 persen.

Posisi keempatadalah Provinsi Maluku dengan persentase penduduk miskin 16,23 persen pada September 2022. Angka ini naik dibandingkan Maret 2022 yang sebesar 15,97 persen.

Provinsi kelimaadalah Gorontalo, yakni 15,51 persen pada September 2022. Persentase penduduk miskin ini meningkat dibandingkan Maret 2022 yang sebesar 15,42 persen.

Lebih lanjut, BPS mencatat secara nasional garis kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar Rp535.547 per kapita per bulan. Angka ini terdiri dari komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp397.125 (74,15 persen) dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp138.422 (25,85 persen).

Pada periode yang sama, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,34 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya garis kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.324.274 per rumah tangga miskin per bulan.

[Gambas:Video CNN]

Jiuyou Abadi Racun

Petani Dukung RI******

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mendukung rencana Indonesia-Malaysiamenghentikan ekspor kelapa sawit sebagai manuver melawan Eropa.

Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat Manurung mengatakan petani sawit sangat setuju jika Indonesia dan Malaysia membangun kesepakatan melawan Eropa, jangan sampai kedua negara ambil posisi masing-masing seperti selama ini.

"Sudah saatnya Dewan Negara Penghasil Minyak Sawit (CPOPC) tegas dalam hal (merespons) aturan-aturan yang dibuat oleh UE. Kalau mereka ribet, ya tinggalkan saja," kata Gulat kepada CNNIndonesia.com, Jumat (13/1).

Jika sebelumnya RI-Malaysia adalah pengikut, kini harus mulai berhitung. Gulat menekankan Indonesia harus berhitung siapa yang sebenarnya butuh dengan sawit. Ia menegaskan antara supply dan demand harus ada prinsip kesetaraan.

"Menurut saya aturan yang dibuat oleh UE itu sudah masuk kategori pemaksaan. Jika produsen minyak sawit, Indonesia dan Malaysia, sebagai yang dipaksa tidak sepakat, maka opsi stop pengiriman minyak sawit ke UE adalah opsi yang sangat tepat," tegasnya.

Gulat juga menunjukkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) soal impor sawit Uni Eropa. Pada 2020, UE mengimpor CPO dan turunannya dari Indonesia sebanyak 4,923 juta ton.

Kemudian pada 2021 Eropa mengimpor sebanyak 4,703 juta ton atau 18 persen dari total ekspor Indonesia di tahun itu. Namun, 4,703 juta ton tersebut dibagi kepada 27 negara di UE, sehingga sejatinya sangat kecil jika dihitung per negara.

Data tersebut sekaligus membantah efek kencangnya kampanye negatif dan ketatnya aturan UE soal impor sawit dalam 5 tahun terakhir. Faktanya, Eropa tetap stabil dalam mengimpor sawit dari Indonesia dan Malaysia.

"Menurut saya justru masyarakat di UE lah yang sangat rugi dengan kebijakan tersebut karena praktis harga berbahan baku minyak nabati menjadi melonjak. Karena dengan aturan mereka, tentu negara-negara penghasil minyak sawit akan berpikir untuk mengirim ke negara mereka," tuturnya.

Gulat mengungkapkan dalam pertemuan bersama beberapa negara UE di Jakarta, sebenarnya mereka tidak bermasalah dengan sawit Indonesia. Hanya saja Eropa memprotes penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar biodiesel karena dianggap tidak berkelanjutan.

Ia menekankan sebenarnya Indonesia jauh lebih siap merespons aturan UE. Hal itu terlihat dari pengetatan ekspor CPO dan turunannya, diberlakukan B30 pada 2020, dan selanjutnya B35 pada awal Februari 2023 nanti.

Gulat menghitung serapan B35 akan mencapai 15 juta ton CPO alias 31 persen dari total produksi CPO Indonesia. Hal ini menurutnya sangat dibenci Eropa yang mengklaim bahwa biodiesel tidak sustain untuk bahan bakar, tapi sustain untuk pangan.

"Membenci minyak sawit sebagai sumber energi karena serapan bioenergi akan mengurangi ketersediaan minyak sawit di pasaran dunia dan hal ini akan menaikkan harga minyak sawit. Jika harga minyak sawit naik tentu akan memberatkan negara-negara UE," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Warisan kekaisaran

Mendag Usulkan Subsidi Kedelai Diberikan Langsung ke Importir******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengusulkan perubahan skema subsidi kedelai, dengan memberikan langsung ke importir.

"Pengusaha ini aset, kita harus dukung. Pengusaha kalau bisa efisien, harga kedelai akan menjadi lebih bagus. Saya sudah mengusulkan agar subsidi berupa harga diberikan langsung kepada importir," jelas Zulhas di Cilegon, Minggu (15/1), dikutip dari keterangan resmi Kemendag.

Zulhas mengatakan 56 ribu ton kedelai bakal segera membanjiri pasar agar para produsen tahu tempe dan produk olahan kedelai mendapatkan bahan baku dengan harga terjangkau. Ia juga berharap harga kedelai segera turun menjelang puasa dan lebaran 2023.

"Di sini ada Gakoptindo, Bulog, RNI, teman-teman kita ini nanti untuk bantu mempercepat distribusi juga, karena kita tidak bisa sendiri. Ini waktunya kolaborasi, dan ini kolaborasi yang baik, government-nya ada sektor bisnisnya juga ada," ujar Arief.

Arief merinci produksi kedelai nasional masih belum bisa memenuhi seluruh permintaan dalam negeri.

Berdasarkan Prognosa Neraca Pangan yang dihimpun Bapanas, produksi kedelai dalam negeri tahun ini diperkirakan 289 ribu ton, sedangkan kebutuhan nasional sekitar 248 ribu ton per bulan.

Kedelai impor tersebut akan dijual dengan harga Rp12 ribu per kg sehingga tidak memberatkan para pelaku usaha.

Harga tersebut juga mengacu kepada harga acuan penjualan (HAP) kedelai di tingkat konsumen sesuai dengan Peraturan Badan Pangan (Perbadan) Nomor 11 Tahun 2022.

Selain itu, Arief menyinggung kebijakan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah (CPP). Sesuai Perpres Nomor 125 Tahun 2022, kedelai bersama beras dan jagung menjadi bagian dalam penyelenggaraan CPP tahap pertama yang dijalankan Bulog.

"Untuk pemenuhan CPP tahap pertama, Bulog kami tugaskan meningkatkan stok cadangan kedelai pemerintah (CKP), salah satunya dengan aktif menyerap kedelai lokal dari para petani," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Ada cara yang tepat untuk mengejar suami Anda

Melihat Isi UU Baru UE yang Buat RI******

Hubungan dagang Indonesia-Malaysiadengan Uni Eropamemanas dipicu oleh kelahiran undang-undang baru yang disepakati parlemen dan pemerintahan negara di kawasan itu untuk melindungi hutan dengan membatasi penjualan minyak sawit.

Maklum, RI dan Malaysia merupakan dua negara produsen sawit terbesar dunia. Setelah undang-undang itu disepakati, RI dan Malaysia mengancam akan menghentikan ekspor sawit ke Benua Biru tersebut.

Menteri Komoditas Malaysia Fadillah Yusof mengatakan Malaysia dan Indonesia akan membahas rencana dan masalah tersebut. 

"Statemen akan hentikan ekspor sawit kan dari Deputi PM/Menteri Perladangan Malaysia. Beliau rencana akan bertemu Pak Menko Perekonomian untuk bahas posisi bersama menghadapi praktik diskriminasi oleh UE terhadap sawit," ujar Rizal kepada CNNIndonesia.com, Jumat (13/1).

Lalu seperti apa isi uu Uni Eropa tersebut sehingga RI-Malaysia harus 'mencak-mencak' hingga mengancam akan menghentikan ekspor sawit ke Uni Eropa?

Mengutip keterangan pers yang disampaikan Parlemen Uni Eropa, undang-undang baru ini akan menjamin konsumen Eropa bahwa produk yang mereka beli tidak berkontribusi pada kerusakan dan degradasi hutan, termasuk hutan primer yang tak tergantikan.

Memang, uu tersebut tak melarang negara pengekspor sawit seperti Indonesia dan Malaysia untuk mengekspor barang dagangan mereka ke Uni Eropa. Hanya saja, perusahaan pengekspor harus bisa memperlihatkan bukti bahwa barang yang mereka jual tidak merusak hutan, hingga menghilangkan hak asasi manusia.

Menurut teks yang disepakati, dilansir dari European Parliament, meskipun tidak ada negara atau komoditas yang dilarang, perusahaan tidak akan diizinkan untuk menjual produk mereka di UE tanpa pernyataan bebas dari deforestasi. Hal tersebut sesuai dengan yang diminta oleh anggota parlemen.

[Gambas:Video CNN]

Perusahaan juga harus memverifikasi kepatuhan terhadap undang-undang yang relevan dari negara produksi, termasuk hak asasi manusia dan bahwa hak-hak masyarakat adat yang bersangkutan telah dihormati.

Beberapa produk yang tetap bisa diekspor tapi harus memenuhi syarat mencakup, sapi, kakao, kopi, minyak kelapa sawit, kedelai dan kayu. Produk lain yang juga berhubungan dengan produk-produk tersebut, seperti kulit, coklat dan furniture juga harus sesuai aturan saat diekspor.

Bukan hanya itu, selama pembicaraan, anggota parlemen juga menambahkan karet, arang, produk kertas cetak dan sejumlah turunan minyak sawit lainnya. Bahkan Parlemen juga menetapkan definisi degradasi hutan yang lebih luas.

Hal ini mencakup konversi hutan primer atau hutan yang beregenerasi secara alami menjadi hutan tanaman atau lahan berhutan lainnya dan konversi hutan primer menjadi hutan tanaman.

Komisi akan mengevaluasi selambat-lambatnya satu tahun setelah berlakunya aturan ini. Evaluasi dilakukan untuk, memastikan apakah aturan bisa diperluas ruang lingkupnya ke lahan berhutan lain.

Selambat-lambatnya dua tahun setelah berlakunya aturan ini, Komisi juga akan mengevaluasi perluasan ruang lingkup ke ekosistem lain. Termasuk lahan dengan stok karbon tinggi dan dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi, serta komoditas lainnya.

Aturan ini dibuat bukan tanpa alasan. Negara-negara di UE sepakat melawan perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati.

Oleh karena itu, dibuatlah undang-undang baru yang mewajibkan perusahaan memastikan bahwa serangkaian produk yang dijual di UE tidak berasal dari lahan gundul di mana pun di dunia.

Analisis DNA

Agar aturan yang telah ditetapkan bisa berjalan dengan baik, otoritas UE akan memiliki akses ke informasi relevan yang disediakan oleh perusahaan, seperti koordinat geolokasi, dan melakukan pemeriksaan. Mereka dapat, menggunakan alat pemantau satelit dan analisis DNA untuk memeriksa asal produk.

Komisi juga akan mengklasifikasikan negara, atau bagiannya, ke dalam risiko rendah, standar, atau tinggi dalam waktu 18 bulan sejak peraturan ini berlaku. Hukuman untuk ketidakpatuhan harus proporsional dan jumlah maksimum denda ditetapkan sekurang-kurangnya 4 persen dari total omzet tahunan di UE dari operator atau pedagang yang tidak patuh.

Setelah kiamat, semua manusia menjadi titik pengalaman

Kinerja Manufaktur Indonesia Melambat ke 50,06 Persen******

Indeks manufakturIndonesia (purchasing managers index/PMI manufaktur) Indonesia melambat pada kuartal keempat 2022 dari 53,71 persen menjadi 50,06 persen.

Mengutip situs resmi Bank Indonesia (BI), meski melambat, PMI-BI untuk sektor manufaktur ini masih berada di zona ekspansi karena masih di atas 50 persen. Volume total pesanan, persediaan barang jadi, dan produksi menjadi penyumbang PMI RI.

"Berdasarkan subsektornya, ekspansi terjadi pada subsektor semen dan barang galian nonlogam, tekstil, barang kulit dan alas kaki, alat angkut, mesin dan peralatannya, kertas dan barang cetakan, serta makanan, minuman, dan tembakau," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan resmi, Jumat (13/1).

Ke depan, mereka memperkirakan kinerja sektor industri pengolahan meningkat menjadi 53,30 persen pada kuartal pertama 2023.

Sementara itu, berdasarkan komponen pembentuknya, seluruh komponen tercatat meningkat atau membaik. Erwin merinci peningkatan tertinggi terjadi pada volume produksi, total pesanan, dan persediaan barang jadi.

"Seluruh subsektor industri pengolahan diperkirakan berada pada fase ekspansi dengan indeks tertinggi pada subsektor tekstil, barang kulit, dan alas kaki. Subsektor lain yang tercatat meningkat adalah barang kayu dan hasil hutan lainnya, pupuk, kimia dan barang dari karet, serta logam dasar besi dan baja," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Raja Tianjiu

Investasi Properti di China Anjlok untuk Pertama Kalinya Sejak 1999******

Investasi properti Chinaturun 10 persen secara tahunan pada 2022.

Berdasarkan data BPS China (NBS) yang dikutip dari Reuters, Selasa (17/1), penurunan itu merupakan yang pertama sejak pencatatan investasi properti di Negeri Tirai Bambu dimulai pada 1999 lalu.

Data itu merinci, penjualan properti berdasarkan luas lantai turun 24,3 persen pada tahun kemarin, terbesar sejak data tersedia pada 1992.

Tak hanya itu, NBS juga mencatat dana yang dihimpun oleh pengembang properti China merosot 25,9 persen dalam setahun, setelah anjlok 25,7 persen pada Januari-November.

Otoritas China telah meluncurkan serangkaian kebijakan untuk menggenjot investasi di sektor properti.

Kebijakan menargetkan pembeli rumah dan pengembang properti. Kebijakan diberikan dalam rangka meringankan tekanan likuiditas jangka panjang yang melanda pengembang dan menunda penyelesaian banyak proyek perumahan.

[Gambas:Video CNN]