kenzoto

Yang Dijunjung Dunia

Masuk TKN Prabowo******

Adik Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi,Chandra Arie Setiawan, mundur dari PT Bank Mandiri Taspen karena menjaditim sukses Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Surat pengunduran diri Chandra dari posisi komisaris independen Mandiri Taspen sudah dilayangkan sejak 30 November 2023. Akan tetapi, kabar di internal emiten berkode BMTP ini baru muncul dalam keterbukaan informasi pada Kamis (14/12).

Surat resign itu ditujukan Chandra kepada Komisaris Utama Bank Mandiri Taspen Mustaslimah.

Berdasarkan situs Bank Mantap, adik Menkominfo ini pertama kali masuk di jajaran dewan komisaris pada 2021. Kala itu, Chandra ditunjuk dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) yang berlangsung pada 28 Juni 2021.

Chandra seharusnya masih mengenyam jabatan di Mandiri Taspen hingga 2024 mendatang.

Pengunduran diri Chandra menambah daftar panjang bos-bos BUMN yang resign karena mendukung Prabowo-Gibran.

Sebelumnya, ada Ketua TKN Rosan Roeslani (mantan wakil menteri BUMN), Komandan Pemilih Muda TKN Muhammad Arief Rosyid Hasan (eks komisaris BSI), hingga Anggota Dewan Pakar TKN Budiman Sudjatmiko (mantan komisaris independen PTPN V).

Terlepas dari itu, kerja Chandra di TKN Prabowo-Gibran tak sendiri. Ia dan 16 wakil bendahara lainnya ditunjuk untuk membantu tugas Bendahara TKN Thomas Aquinas Muliatna Djiwandono.

[Gambas:Video CNN]

Guru Surgawi yang Tersembunyi

Luhut Kembali Jabat Menko Marves Setelah Diemban Erick Thohir******

Luhut Binsar Panjaitan sudah resmi kembali menjalani tugas sebagai menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi (menko marves).

Dia mengambil jabatan yang sempat dititipkan kepada Menteri BUMNErick Thohir.

"LBP (Luhut Binsar Panjaitan) telah aktif sebagai menko kembali. Beberapa hari yang lalu sudah menghadap ke Presiden (Joko Widodo) dan lapor," ucap Juru Bicara Kemenko Marves Jodi Mahardi kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (16/12).

Pernyataan Jodi ini turut mengonfirmasi ucapan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa soal kabar kesehatan Luhut.

Purbaya adalah salah satu orang terdekat Luhut. Ia pernah menjabat deputi bidang koordinasi kedaulatan maritim dan energi Kemenko Marves 2018-2020.

Bos LPS itu mengatakan Luhut sudah kembali berkantor di Jakarta beberapa hari lalu. Namun, Purbaya mengaku belum sempat bertemu Luhut di Jakarta.

Purbaya mengatakan hanya sempat menyambangi Luhut saat masih perawatan di Singapura.

"Pak Luhut kan sudah pulang, sudah di Jakarta. Saya dengar kemarin sudah, dua hari yang lalu pulang. Sudah sempat ke kantor (Kemenko Marves) sebentar, tapi masih belum full time kelihatannya. Tapi sudah sehat, iya (sedang pemulihan)," kata Purbaya usai Malam Anugerah Bangga Berwisata di Indonesia di Hotel Mulia, Jakarta Pusat, Jumat (15/12).

Sebelumnya, Luhut sudah pernah kembali Jakarta usai sekitar sebulan lamanya dirawat di Negeri Singa. Pada Rabu (29/11), Luhut hadir langsung dalam pelantikan sang menantu Jenderal Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) di Istana Negara, Jakarta Pusat.

Menteri BUMN Erick Thohir sempat mengisi posisi yang ditinggalkan Luhut sejak 11 Oktober 2023 lalu. Ia ditunjuk langsung Presiden Jokowi untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan ketika Luhut sakit.

Cahaya Suci Wilayah Bintang

Beda Klaim Capres dan Mentan Soal Pupuk Langka untuk Petani******

Persoalan pupuk langkamenjadi perdebatan belakangan ini, terlebih ada beda klaim antara menteri pertanian, para petani, hingga calon presiden di Pilpres 2024.

Mulanya, isu pupuk langka menjadi perdebatan sengit antara capres nomor urut 3 Prabowo Subianto dan nomor urut 2 Ganjar Pranowo dalam debat pertama di KPU, Selasa (12/12). Prabowo mengklaim banyak petani di Jawa Tengah yang mengeluh kepadanya soal kelangkaan pupuk.

"Menurut pandangan saya, kelompok rentan itu juga termasuk para petani dan nelayan. Dan yang saya dapat setelah saya keliling, khususnya di Jawa Tengah, Pak Ganjar, petani-petani di situ sangat sulit dapat pupuk dan mereka mengeluh dengan Kartu Tani yang bapak luncurkan ini mempersulit mereka dapat pupuk," ucap Prabowo kepada Ganjar.

"Pak, data petani kita tidak pernah beres, maka kalau kemudian satu data petani bisa kita kelola, distribusi pupuknya harus bisa sampai dan tepat sasaran," balas Ganjar.

Lihat Juga : Negara Habiskan Rp1.060 T untuk Bansos, Pupuk Petani, dan Subsidi BBM

Respons petani dan mentan 

Kepala Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia (SPI) Muhammad Qomarun Najmi menyebut permasalahan pupuk ini terletak pada validitas data. Ia mengungkapkan ada petani yang punya lahan, tetapi tak mendapat Kartu Tani untuk menebus pupuk subsidi.

"Ada yang tidak punya lahan atau bukan petani, dapat Kartu Tani," katanya kepada CNNIndonesia.com (13/12).

Carut marut data penerima Kartu Tani membuat sejumlah petani memilih menggunakan KTP untuk membeli pupuk subsidi. Sehingga Qomarun beranggapan langkah Presiden Joko Widodo mempermudah petani mendapatkan pupuk dengan bermodalkan KTP bukanlah hal baru.

Di lain sisi, Ketua Asosiasi Petani Pangan Indonesia (APPI) Jawa Timur Jumantoro menilai pupuk sejatinya tidak langka. Ia menyebut stok pupuk di kios hingga distributor tetap tersedia.

Akan tetapi, APPI mengeluhkan alokasi pupuk subsidi yang dibatasi. Jumantoro mempermasalahkan alokasi tersebut jauh lebih sedikit ketimbang kebutuhan para petani di lapangan.

"Alokasinya memang sudah habis. Karena petani menggunakan pupuk, misal jagung kebutuhan 6 ton-7 ton per hektare, padi 5 ton-7 ton per hektare, lah alokasi pemerintah untuk padi dan jagung kurang lebih hanya 3 kuintal," kata Jumantoro kepada CNNIndonesia.com, Jumat (15/12).

Sementara itu, Mentan Amran Sulaiman membantah adanya kelangkaan pupuk. Namun, ia mengaku memang mendengar banyak keluhan petani yang kesulitan mendapatkan pupuk jelang masa tanam.

Lihat Juga : Daftar Daerah yang Alami Kelangkaan Pupuk, Benarkah Cuma Jateng?

Ia mengklaim langsung merevisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 untuk mengatasi masalah ini. Amran menyebut akses petani terhadap pupuk bersubsidi kini jadi lebih mudah, yaitu cukup dengan menunjukkan KTP, tak perlu Kartu Tani untuk menebus pupuk subsidi.

"KTP ada tertulis petani di KTP-nya bisa ambil pupuk. Tidak ada (syarat lain). Jangan dipersulit kalau dia minta pupuk berarti dia mau tanam. Kalau dia mau berproduksi, Indonesia bisa swasembada, berdaulat bahkan ekspor," ucap Amran, dikutip dari Antara.

Guru Surgawi yang Tersembunyi

SBY: Saya Cetuskan Jalur Lintas Selatan Sebelum Dilanjutkan Pak Jokowi******

Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengklaim telah mencetuskan pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS). Klaim itu ia sampaikan saat berkunjung ke Kabupaten Gunung Kidulakhir pekan lalu. 

"Itu dulu saya yang mencetuskan dan melaksanakan tahun-tahun pertama sebelum dilanjutkan Pak Jokowi," kata SBY di sebuah rumah makan di Semanu, Gunungkidul, Jumat (15/12) seperti dikutip dari detik.com.

Dasar pemikirannya saat itu; Jawa ini yang paling maju dan tersambung adalah jalur Pantai utara. Sementara zona tengah ada tapi belum kuat

"Zona selatan mulai dari Pangandaran, Sukabumi, Cilacap, selatan Jogja, Wonosari selatan, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung deret masih belum tersambung. Saya pikir tidak adil dan kalau musim mudik lebaran macetnya luar biasa," ujar SBY.

Maka itu SBY berharap agar Pembangunan JJLS harus dilanjutkan agar wilayah selatan Jawa tidak tertinggal dengan wilayah Jawa lainnya.

"Menurut saya ini harus dilanjutkan lagi sehingga betul-betul tidak tertinggal lagi dengan Pantai Utara, dengan Pantura," jelasnya.

SBY menambahkan, harus ada anggaran prioritas untuk melanjutkan proyek pembangunan JJLS.

"Saya yakin bisa, anggaran untuk itu harus diprioritaskan untuk keadilan dan kesinambungan semua jaring jalan di Pulau Jawa," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem peningkatan yang sangat mengagumkan

Bulog Siapkan Bansos Beras untuk 22 Juta Keluarga******

Perum Bulogakan menyiapkan bantuan sosial (bansos) berasuntuk dibagikan kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Manajer Humas dan Kelembagaan Perum Bulog Tomi Wijaya menyebut jumlah KPM ini merupakan tambahan 8 persen dari jumlah sebelumnya, yakni 21,4 KPM.

"Keluarga penerima manfaat dari Menko PMK sebesar 21,4 juta KPM. Ini terus dilakukan update Menko PMK, akan bertambah 8 persen jadi totalnya menjadi 22 juta KPM," imbuh Tomi dalam diskusi di Kantor Perum Bulog, Jumat (15/12), dilansir dari detikfinance.

"Insya Allah kalau APBN cukup terus akan terealisasi sampai enam bulan ke depan," kata dia.

Saat ini, Bulog memastikan bahwa jumlah stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikuasai, yakni 1,4 juta ton, aman untuk kebutuhan Natal dan Tahun Baru.

"Masyarakat tidak perlu khawatir, pemerintah melalui Bulog sudah menggelontorkan beras operasi pasar dan stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) di seluruh Indonesia dengan jumlah total per kemarin (14/12) sebanyak 1,1 juta ton dan kegiatan ini juga terus berlanjut digelontorkan sampai harga stabil," jelas Tomi.

Bansos beras sendiri merupakan program penyaluran bantuan dari pemerintah melalui CBP. Jadi, setiap KPM akan menerima beras sebanyak 10 kilogram setiap bulannya.

Tambahan jumlah penerima bansos beras ini juga telah diungkapkan oleh Jokowi sebelumnya. Pengkinian data ini, kata Jokowi, menyesuaikan kondisi terkini di lapangan sehingga keluarga yang berhak menerima bantuan ini secara merata.

"Pemberian bantuan ini merupakan upaya pemerintah untuk memperkuat daya beli masyarakat. Itu dikarenakan sejumlah harga kebutuhan naik, terutama beras yang diakibatkan oleh menyusutnya produksi beras akibat bencana El Nino yang melanda seluruh dunia", kata Jokowi di sela kunjungan kerjanya ke Gudang Bulog di Pekalongan (13/12) dan Malang (14/12), seperti dikutip dari keterangan resmi Bulog.

"Program bantuan ini akan dilanjutkan tahun depan dengan terus dilakukan update data penerima dan untuk tahun depan ada penambahan sekitar 8 persen dari penerima sekarang agar ibu dan bapak yang terdampak semuanya tidak terlalu dibebani oleh kenaikan harga yang ada," sambungnya di hadapan warga.

[Gambas:Video CNN]

Sistem penurunan peti harta karun

Menhub Tinjau Angkutan Nataru di Pelabuhan Ketapang******

Menteri Perhubungan Budi Karyameninjau pelabuhan Ketapang, Banyuwangi dan pelabuhan Gilimanuk, Bali, Sabtu (16/12) menjelang libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 

"Sejak dua bulan yang lalu kami sudah sampaikan ke Korlantas dan ASDP. Jika sebelumnya kami tanpa koordinasi, sekarang kami sudah lakukan koordinasi dan sudah ada perbaikan-perbaikan," ujar kata dia di Pelabuhan Ketapang, dikutip dari siaran pers, Sabtu (16/12).

Ia menyampaikan perbaikan dan peningkatan layanan telah dilakukan di pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk selama masa Nataru.

Di pelabuhan Ketapang, ASDP telah meningkatkan kapasitas kapal dari 10.685 kendaraan kecil di tahun 2022 menjadi 12.885 kendaraan kecil tahun 2023.

Pelabuhan Ketapang hanya akan melayani kendaraan penumpang saja, sedangkan truk pengangkut barang akan dialihkan ke pelabuhan Tanjung Wangi yang dikelola oleh PT Pelindo dan Pelabuhan Jangkar di Situbondo.

"Berita gembira juga tadi evaluasi kami dengan Pak Korlantas dan Ibu Dirut ASDP, ada tambahan tiga kapal yang relatif besar sehingga daya tampung penumpang yang akan menyeberang dari Banyuwangi ke Bali akan bertambah dengan baik," kata Budi.

Di samping itu Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi menuturkan, selain pemisahan dermaga kendaraan dan penambahan kapasitas, ASDP juga memberlakukan pengaturan zona penjualan tiket online.

Penjualan tiket online hanya bisa dilakukan pada radius maksimal 2,6 kilometer sebelum pelabuhan Ketapang dan 2 kilometer sebelum pelabuhan Gilimanuk.

Dengan demikian, penumpang sudah tidak dapat melakukan pembelian tiket setelah memasuki radius tersebut.

"Ini kami lakukan untuk menghindari agen tidak resmi dan agar ketidaklancaran tidak terjadi," ujarnya.