slotgacor terbaru 637Jutaan kata 721411Orang-orang telah membaca serialisasi
《flaconi voucher》
Kemenhub Terjunkan Tim Bantu Evakuasi KA Argo Wilis******Jakarta, CNN Indonesia--
Kementerian perhubungan (Kemenhub) terjunkan tim untuk membantu proses evakuasi insiden anjloknya kereta api (KA) Argo 17 Semeru relasi Surabaya Gubeng - Gambir dan KA 6 Argo Wilis relasi Bandung - Surabaya Gubeng pada Selasa (17/10).
Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal mengatakan saat ini tim sudah berada di lapangan untuk mengevakuasi dan mengamankan penumpang.
"Tim evakuasi di lapangan juga sudah berkoordinasi untuk mendatangkan rangkaian alat berat dan lokomotif penolong untuk mengevakuasi sarana yang terdampak," ucapnya melalui keterangan resmi.
Ia juga menyebut Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) tengah menjalin koordinasi intensif dengan tim tanggap darurat untuk memastikan tidak ada korban.
"Sekaligus mendalami kronologis terjadinya insiden untuk dilakukan langkah penanganan selanjutnya," imbuh Risal.
Ia menyampaikan Kemenhub turut prihatin atas insiden yang berlangsung di petak lintas antara Stasiun Sentolo - Wates KM 520+4 pada pukul 13:15 WIB tersebut.
Insiden anjloknya KA Argo Wilis dan Semeru diabadikan oleh warga sekitar dan turut diunggah akun media sosial X (Twitter) @TRCBPBDDIY.
Dalam video itu terlihat, rangkaian KA Argo Semeru sudah dalam posisi anjlok dan beberapa rangkaian terlihat dalam kondisi miring ke arah rel di sebelahnya.
Berdasarkan keterangan Risal, selang beberapa waktu kemudian, pada pukul 13:25 WIB rangkaian KA 6 Argo Wilis datang dari arah barat dan menemper rangkaian KA Argo Semeru.
Akibat hal tersebut, petak lintas tempat kejadian tidak dapat dilalui di kedua arah.
[Gambas:Video CNN]
Pengusaha Respons soal Aturan Upah Terbaru Jokowi******Jakarta, CNN Indonesia--
Pengusaha merespons terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan yang memastikan kenaikan upah minimum pekerja pada 2024.
Pada dasarnya, pengusaha menyambut baik dan menghormati terbitnya beleid tersebut. Namun, mereka berpesan agar peningkatan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2024 tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi terkini.
"Permintaan kenaikan UMP harus realistis dengan memperhatikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu," kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang melalui keterangan yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (13/11).
Menurut Sarman, dinamika dan perbedaan pendapat atas terbitnya pp tersebut bisa lebih mengedepankan dialog, komunikasi, dan musyawarah untuk mufakat. Hal ini, lanjut dia, bertujuan untuk menghindari aksi demo dan ancaman mogok yang menciptakan iklim investasi yang kurang kondusif.
"Kami berharap agar ketentuan baru ini dapat diterima dan dilaksanakan semua pihak untuk peningkatan kesejahteraan buruh dan kelangsungan dunia usaha, di tengah kondisi perekonomian global yang penuh ketidakpastian yang berdampak terhadap perekonomian nasional," imbuh dia lebih lanjut.
Sarman mengatakan pengusaha dan serikat pekerja harus bersatu untuk memperkuat perekonomian nasional sehingga terhindar dari terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagaimana yang sudah terjadi di sektor industri padat karya.
Memasuki masa Pilpres 2024, ia pun berharap agar isu upah tidak terbawa ke ranah politik. Pasalnya, hal itu akan menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha dan calon investor, serta menimbulkan gejolak hubungan industrial yang akhirnya berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan masa depan ekonomi nasional.
Lihat Juga :Daftar Pengusaha Dukung Anies, Ganjar, dan Prabowo di Pilpres 2024 |
Sarman pun mengingatkan agar pemerintah harus tegas memberikan sanksi kepada siapapun yang tak mematuhi regulasi terkait dengan penetapan upah, termasuk kepala daerah jika menetapkan UMP atau UMK menyimpang dari PP tersebut.
"Pelaku usaha tetap berkomitmen agar kesejahteraan pekerja harus naik dari tahun ke tahun sesuai dengan kemampuan pengusaha dan kondisi ekonomi nasional," ucapnya.
Senada, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani juga menghormati PP tersebut sebagai dasar kepastian hukum dalam berusaha di Indonesia.
Terkait formula pengupahan yang baru, Shinta pun berharap dalam menentukan indeks tertentu terhadap pertumbuhan ekonomi yang direkomendasikan Dewan Pengupahan harus mempertimbangkan situasi perekonomian serta kondisi ketenagakerjaan di daerah tersebut.
Lihat Juga :Daftar 5 Negara dengan Utang Terbesar ke China |
"Ini kami rasa krusial sebagai langkah preventif untuk mencegah dampak terhadap situasi kondisi hubungan industrial yang bisa berpotensi pada penyerapan tenaga kerja," imbuhnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (13/11).
Ia pun menekankan dalam implementasi ketentuan UMP tersebut, harus dilandasi semangat kesatuan dengan tujuan membangun perekonomian Indonesia.
"Sehingga musyawarah mufakat lewat dialog sosial adalah penting, karena perbedaan pendapat adalah dinamika yang mau tidak mau akan terjadi," lanjut Shinta.
Sebelumnya, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat mengaku tak puas dengan aturan penetapan upah minimum terbaru. Pasalnya, aturan itu tak mencantumkan persentase kenaikan gaji.
Lihat Juga :Jokowi Temui Biden Agar Ekspor Nikel Cs dari RI Tak 'Dikucilkan' |
Mirah berpendapat seharusnya PP tersebut menyebutkan angka atau persentase kenaikan. Adapun terkait penetapan UMR paling lambat November dan berlaku setiap awal tahun itu pun menurutnya bukan hal baru.
"Jadi dalam peraturan yang diketok palu Pak Presiden itu kan tidak menyebutkan angka besaran. Yang paling penting bagi kami para buruh adalah besarannya. Besaran nilai UMP yang ditetapkan harus bersifat layak dan berkeadilan," kata Mirah saat dihubungi CNNIndonesia.com, Sabtu (11/11).
Mirah juga menilai tiga formula penentuan upah terbaru dari pemerintah, terutama soal komponen indeks tertentu itu rancu dan berpotensi membuat kenaikan upah minimum tidak sesuai harapan.
Dalam beleid itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewajibkan kepala daerah untuk menetapkan upah minimum regional (UMR) maksimal 21 November 2023. Dengan begitu, UMR baru bakal diterapkan per Januari tahun depan.
Substansinya, gubernur dan atau kepala daerah di setiap provinsi wajib menetapkan UMR selambat-lambatnya setiap 21 November setiap tahunnya.
Gubernur wajib mengeluarkan penetapan upah minimum baru setiap tahun di daerahnya. Oleh karena itu, upah akan selalu disesuaikan dengan nilai upah minimum baru yang diubah setiap tahun.
[Gambas:Video CNN]
Label:cara pasang judi togel、pinjol uatas legal atau ilegal、rtp newmacau88
Terkait:nagaslot777、wishbet88、bo rekomendasi slot、qqslot88、kaisar88、of olympus demo、cara mengatasi tagihan pinjol ilegal、mandalika4d、kredit online bunga rendah、erek erek pembohong
bab terbaru:linetog(2024-07-03)
Perbarui waktu:2024-07-03
《flaconi voucher》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,receh88Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《flaconi voucher》bab terbaru。