trik bermain domino gaple

Penyihir Kota Yang Mahakuasa

Terowongan Istiqlal******

Terowongan Silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedralsampai saat ini belum juga dioperasikan meski pembangunan proyek yang menelan dana Rp37,8 miliar itu sudah kelar sejak 2021 lalu.

Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja yang dikonfirmasi CNNNIndonesia membenarkan masalah itu.  Termasuk soal isu perdebatan mengenai siapa yang harus membayar listrik untuk operasional terowongan 

Berdasarkan informasi yang diterima CNNIndonesia, pihak Istiqlal dan Katedral belum ada yang mau menyepakati soal pembayaran listrik.

Ia mengatakan masalah terowongan silaturahmi saat ini adalah tanggung jawab pemerintah daerah (pemda) DKI Jakarta. Oleh karena itu, Endra menyerahkan penyelesaian pembiayaan listrik kepada pemda.

"Pemda DKI yang mengatur dan saya kira tidak besar toh (biaya listrik) untuk layanan publik setingkat Katedral-Istiqlal, saya kira bisa dialokasikan," tutur Endra.

Selain perdebatan siapa yang bayar listrik, Endra juga mengatakan operasional terowongan itu tertunda karena masih ada pembangunan.

"Dan ada sedikit perbaikan lagi karena ada perbaikan di situ," katanya.

Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR telah merampungkan pembangunan terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral pada 2021 lalu.

Terowongan bernilai Rp37,8 miliar ini dibangun dengan menggunakan dana APBN.

Direktur Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Diana Kusumastuti menyebut ide pembangunan terowongan ini dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meresmikan renovasi Masjid Istiqlal pada 7 Januari 2020 lalu.

"Beliau berdiri di Plaza Al-Fatah dan melihat ada yang bisa dihubungkan antara dua tempat ibadah yakni Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Akhirnya hal itu terwujud," terang Diana kepada media, 25 Oktober 2021.

Selain itu, terdapat sebuah fasilitas yang dapat digunakan untuk kedua jemaah, yakni tempat parkir dengan daya tampung mencapai 500 mobil. Nantinya tempat parkir tersebut tersebut dapat digunakan untuk kedua rumah ibadah ketika penyelenggaraan hari raya masing-masing.

[Gambas:Video CNN]

Terdapat sejumlah perusahaan pelat merah yang merampungkan proyek ini. Seperti PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai kontraktor, PT Virama Karya (Persero) sebagai manajemen konstruksi, dan PT Yodya Karya (Persero) ditunjuk sebagai perencana pembangunan.

Adapun, terowongan silaturahmi dibangun dengan panjang 32 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 8 meter.

Saat itu, Diana mengatakan terowongan ini akan segera dibuka untuk umum setelah diserahkan ke Kementerian Agama dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pembangunan terowongan ini diharapkan dapat menjadi contoh kerukunan antar umat beragama. Sehingga, antar agama dapat terus saling menjaga silaturahmi dan toleransi karena Indonesia kaya akan kepercayaan.

Tianmang Tertinggi

Kisruh Hotel Sultan, Pontjo Sutowo Laporkan Pengelola GBK ke Polisi******

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo melaporkan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) ke Mabes Polri pada Jumat (27/8) karena mengganggu akses masuk ke Holten Sultan.

Ia tidak terima PPKGBK memasang portal dan spanduk di sekitar hotel Sultan.

"Yang kita laporkan pihak-pihak yang menghalangi hak akses masuk yaitu PPKGBK. Dia yang masang kok. Dia masang di tempat kita tanpa ada putusan pengadilan," katanya di Mabes Polri.

Ia juga menyesalkan langkah yang diambil oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang menendangnya dari Hotel Sultan dengan mencabut izin usahanya atas hotel itu.

"Itu saya kira Bahlil ngawur bagaimana bekuin (izin usaha). Saya dosa apa dibekuin," katanya.

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olahraga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.

Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

Putri Berubah

Kisruh Hotel Sultan, Pontjo Sutowo Laporkan Pengelola GBK ke Polisi******

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo melaporkan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) ke Mabes Polri pada Jumat (27/8) karena mengganggu akses masuk ke Holten Sultan.

Ia tidak terima PPKGBK memasang portal dan spanduk di sekitar hotel Sultan.

"Yang kita laporkan pihak-pihak yang menghalangi hak akses masuk yaitu PPKGBK. Dia yang masang kok. Dia masang di tempat kita tanpa ada putusan pengadilan," katanya di Mabes Polri.

Ia juga menyesalkan langkah yang diambil oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang menendangnya dari Hotel Sultan dengan mencabut izin usahanya atas hotel itu.

"Itu saya kira Bahlil ngawur bagaimana bekuin (izin usaha). Saya dosa apa dibekuin," katanya.

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olahraga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.

Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

Kehidupan Biasa Kematian

Di IPEF, Indonesia******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pembahasan peluang kerja sama di bidang ekonomi dan percepatan transisi energi dengan Menteri Ekonomi Perdagangan dan Industri Jepang Nishimura Yasutoshi.

Pembahasan ini dilakukan keduanya disela-sela Pertemuan Menteri Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) di San Francisco, AS, Selasa (14/11).

Selain itu juga dibahas mengenai peluang kerja sama berbagai sektor. Seperti energi terbarukan, teknologi, infrastruktur, perikanan, dan progres perundingan dalam IPEF.

"Kami menantikan kerja sama dengan Jepang di Pilar 2, Pilar 3, dan Pilar 4 IPEF" tegas Menko Airlangga menanggapi Menteri Nishimura.

Airlangga menjelaskan, bahwa Pilar 1 IPEF belum sesuai target penyelesaian karena terdapat sejumlah isu di beberapa Chapter yang memerlukan pembahasan lebih lanjut. Salah satu fokus Pemerintah Indonesia saat ini adalah Critical Mineral.

"Presiden Joko Widodo telah menyuarakan pentingnya penguatan rantai pasok Critical Mineral, pada saat pertemuan bilateral dengan Presdien AS Joe Biden," ujar Airlangga.

Lebih lanjut Airlangga mengungkapkan pentingnya pengembangan kendaraan listrik (Electric Vehicles/ EV), mengingat 90 persen kendaraan Indonesia merupakan produk Jepang. Untuk itu diharapkan pelaku usaha Jepang dapat kerja sama mempercepat pengembangan EV di Indonesia.

Menko Airlangga juga mengajak Jepang untuk bekerja sama pada proyek energi bersih. Mengingat Indonesia memiliki potensi besar untuk Energi Baru Terbarukan.

"Termasuk solar panel energy, dan geothermal energy, kami mengajak Jepang berinvestasi pada sektor tersebut," ujarnya.

Dalam pertemuan ini juga dibahasa mengenai digitalisasi. Pada sektor ini, Jepang sangat membuka diri untuk berdiskusi mendalam terkait isu-isu digital yang menjadi fokus utama Indonesia dan berharap digitalisasi dapat membantu pengembangan industri UMKM di Indonesia.

Di sisi lain, Menko Airlangga juga menyampaikan besarnya potensi semi-konduktor di Indonesia sebagai penghasil Silica yang menjadi bahan baku semi-konduktor yang dibutuhkan dunia.

"Indonesia ingin menjadi penyedia kebutuhan semi-konduktor dunia sebagai alternatif pasar selain China," katanya.

Menutup pertemuan bilateral, Menteri Nishimura berharap kedua negara dapat mengatasi hambatan perdagangan termasuk produk agro dan perikanan.
Sementara Menko Airlangga menyampaikan harapannya agar terdapat keseimbangan akses pasar produk perikanan Indonesia di Jepang, dan produk perikanan berkualitas Jepang di Indonesia.

Yan Shuai

Suntikan Modal ke Startup RI Anjlok 87 Persen pada Semester I 2023******

Suntikan modalke perusahaan rintisan alias startup Indonesia dilaporkan anjlok 87 persen secara tahunan atau year on year(yoy), yakni dari US,3 miliar menjadi US0 juta atau setara Rp6,2 triliun selama semester I-2023.

Angka ini berdasarkan laporan e-Conomy SEA 2023 oleh Google, Temasek dan Bain and Company.

Merosotnya pendanaan ke startup juga terjadi di lima negara lainnya di Asia Tenggara, yakni Filipina, Thailand, Malaysia, Singapura dan Vietnam.

Kemudian Malaysia pun turun 52 persen dari US0 juta menjadi US0 juta, Singapura turun 63 persen dari US,5 miliar menjadi US,8 miliar, serta Vietnam turun 24 persen dari US0 juta menjadi US0 juta.

Dari data tersebut, terlihat bahwa penurunan suntikan dana terbesar terjadi di Indonesia. Hal ini membuat peringkat Indonesia turun di bawah Vietnam dan Singapura.

Laporan e-Conomy SEA 2023 menunjukkan suntikan dana kestartupdi Asia Tenggara anjlok 69,2 persen dari US miliar menjadi US miliar selama semester I tahun ini.

Pendanaan ke startupAsia Tenggara telah anjlok ke level terendah dalam enam tahun terakhir karena biaya modal yang meningkat.

"Ketika para investor mengkalibrasi ulang ekspektasi mereka, para startup ingin memperpanjang runwaydengan membelanjakan dana lebih efisien, demi pertumbuhan jangka panjang yang lebih sehat," bunyi laporan tersebut.

Laporan tersebut juga mengungkap alasan merosotnya investasi ke kawasan ini. Selama 12 bulan terakhir, investor bergulat dengan prospek yang suram. Sebanyak 87 persen investor merasa bahwa penggalangan dana menjadi lebih sulit.

Lalu, 64 persen investor menjadi kurang minat berinvestasi. Sebanyak 88 persen pemilik modal pun menghadapi kesulitan untuk keluar (exit) dari investasinya dan meraup profit, misalnya lewat initial public offering(IPO) dan lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Bertarung di langit

Zulhas Apresiasi Buku Putih Ekonomi Digital 2030, Tekankan Kolaborasi******

Menteri Perdagangan RI, Zulkifli Hasan (Zulhas), memberikan sambutan positif terhadap peluncuran Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital 2030.

Menurutnya, inisiatif strategis dalam buku yang diperkenalkan oleh Kementerian Koordinator Perekonomian RI memuat langkah-langkah konkret untuk mempercepat transformasi digital guna mencapai keterpaduan layanan digital nasional, terutama dalam sektor perdagangan.

Dalam kegiatan Diseminasi Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital 2023 di St Regis Jakarta, Rabu (6/12), Ketua Umum PAN ini menekankan pentingnya kolaborasi sebagai kunci untuk mengatasi tantangan perdagangan dalam era digital.

Sebelumnya, dalam Leader's Insight bertajuk 'Infrastruktur Digital: Kunci Utama Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia', Zulhas menjabarkan pihaknya turut menjawab tantangan digital dengan menata ekosistem perdagangan elektronik/e-commerce.

"Kemendag terus menata ekosistem perdagangan melalui sistem elektronik/e-commerce yang adil, sehat, dan bermanfaat. Untuk itu, Kemendag telah menerbitkan Permendag No. 31 tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Sistem Elektronik," paparnya.

Zulhas menegaskan Permendag No. 31 Tahun 2023 ini juga mendukung pemberdayaan UMKM dan pelaku usaha e-commerce dalam negeri serta meningkatkan perlindungan konsumen.

Melalui Permendag No.31 Tahun 2023 ini, pihaknya menata perdagangan di e-commerce agar tidak mengganggu ekosistem perdagangan offline. Serta mendorong UMKM agar bisa memanfaatkan sistem perdagangan online ini untuk kepentingan dan kemajuan Ekonomi Indonesia.

"Intinya kita tata agar e-commerce itu bisa mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, bisa menjadi pendukung UMKM dan industri kita untuk menguasai pasar lokal dan go global. Jadi sama-sama untung," tuturnya.

Sebagai informasi, kegiatan peluncuran ini turut dihadiri Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menaker yang diwakili Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi, serta Gubernur BI diwakili Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung.