pashoki

Menjadi dewa leluhur di dunia fantasi

Maruar Sirait Ungkap Isi Lengkap Pembicaraan Aguan Cs soal Proyek IKN******

PolitikusMaruarar Sirait buka-bukaan soal topik diskusi yang dilakukan oleh pendiri Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan, Prajogo Pangestu, Franky Widjaja dan Boy Thohir dalam kegiatan makan malam yang terjadi beberapa waktu lalu.

Pertemuan 'kelas atas' itu sebelumnya diungkap oleh Maruarar Sirait dalam postingan Instagramnya Rabu (6/12) lalu. Dalam unggahan tersebut terlihat foto mereka semua dalam sebuah meja makan bundar mengenakan pakaian formal.

Maruarar mengatakan sebagian besar obrolan mereka di meja bundar terkait proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Topik berkisar soal pembangunan Hotel Nusantara di IKN.

"Ya kan kita sama-sama investasi ya, Pak Prajogo, Pak Frangky, Pak Aguan, Pak Boy, saya juga dan beberapa pengusaha lainnya kan sama-sama investasi. Kita kan dua kali ke sana (IKN) tuh, Agustus ke sana terus September yang sama Presiden (Joko Widodo) groundbreaking itu kan. Nah sekarang kan sudah sampai lantai lima tuh pembangunannya," kata Maruarar, Jumat (8/12) seperti dikutip dari detik.com.

"Jadi gerakannya (proses pembangunannya) cepat dari delapan lantai kan rencananya, itu hotel bintang lima namanya Nusantara. Jadi dari delapan lantai sekarang sudah lantai lima, jadi cepat kita kerjanya. Karena kita target tahun depan tuh kalau bisa Agustus sudah bisa dipakai begitu, kurang lebih 8 bulan lagi, kan kita sama-sama investasi ya," tambahnya.

Menurutnya proyek pembangunan Hotel Nusantara ini menjadi salah satu bentuk dukungan para pengusaha dalam negeri untuk ikut membangun Ibu Kota baru di Kalimantan Timur. Sebab menurutnya saat ini kondisi Jakarta sudah tidak kondusif untuk tetap dijadikan ibu kota.

"Kan kita mendukung untuk membangun IKN. Karena kita lihat Jakarta sudah macet begini, polusinya begini, gimana ya kan? Kita ini ada satu langkah maju kan untuk mendukung langkahnya pak Jokowi membuat pemerataan Indonesia sentris, jangan Jawa sentris apalagi Jakarta sentris," terang Maruarar.

Saat ditanya apakah ada pembahasan usaha atau bisnis bersama lainnya, Maruarar mengaku belum ada obrolan terkait hal tersebut. Sebab mereka yang hadir saat itu memiliki usahanya masing-masing.

[Gambas:Instagram]

"Oh enggak, kan kita punya usaha masing-masing, sendiri-sendiri kan. Ya kan kita punya usaha sendiri-sendiri yang sudah jalan lama ya, tapi di sini kita sama-sama bikin konsorsium (Hotel Nusantara) kan begitu," pungkasnya.

Sejumlah pengusaha RI bahu membahu membantu Jokowi dalam membangun IKN. Pengusaha tersebut tergabung dalam konsorsium yang dipimpin oleh Aguan.

Presiden Jokowi menyebut pengusaha itu menggelontorkan Rp20 triliun untuk membantu Jokowi dalam membangun IKN.

Berikut daftar yang disebut Jokowi saat groundbreaking Hotel Nusantara

1. Sugianto Kusuma alias Aguan, Bos Agung Sedayu Group
2. Franky Wijaya, Bos Sinarmas Group
3. Prajogo Pangestu, Bos Barito Pacific
4. Eka Tjandranegara, Bos Mulia Group
5. Pui Sudarto, Bos Pulauintan
6. Boy Thohir, Bos Adaro
7. Kuncoro Wibowo, Bos Kawan Lama Group
8. Djoko Susanto, Bos Alfamart Group

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Republik Tiongkok

Harga Cabai Rawit Melambung, Tembus Rp130 Ribu per Kg di Jakbar******

Harga cabai rawitkian melambung dan tembus hingga Rp130 ribu per kilogram (Kg) di Jakarta Barat dan Rp135.630 per Kg di Kota Pangkal Pinang pada Senin (11/12) kemarin.

Berdasarkan data Badan Pangan Nasional yang dikutip Selasa (12/12), harga rata-rata cabai rawit merah Rp86.370 per kg jelang liburan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Harga ini jauh lebih tinggi dibandingkan biasanya yang di bawah Rp50 ribu per kg.

Kemudian harga cabai di Kabupaten Merangin juga tinggi Rp110 ribu per kg dan di Kepulauan Bangka Belitung tembus Rp114.230 per kg. Lalu di Kabupaten Bangka Barat tebus Rp112.500 per dan di Bangka Tengah dan Bangka Selatan masing-masing Rp120 per kg.

Sedangkan harga cabai terendah ada di Kabupaten Rote Ndao Rp30 ribu per kg dan Kabupaten Timor Tengah Utara Rp40 ribu per kg serta di Kabupaten Tulang Bawang Barat Rp43 ribu per kg.

Berdasarkan PIHPS yang dikelola Bank Indonesia, rata-rata harga cabai rawit merah Rp99.500 per kg.

Secara detail di beberapa wilayah sudah tembus di atas Rp100 ribu per kg.

Misalnya, di Pasar Agung dan Pasar Cisalak Depok masing-masing tembus Rp120 ribu per kg dan Rp102.500 per kg. Hal yang sama terjadi di Pasar Kramatjati dan Pasar Jatinegara yang tembus Rp120 ribu per kg.

[Gambas:Video CNN]

Dunia para dewa di akhir zaman

Daftar Daerah yang Alami Kelangkaan Pupuk, Benarkah Cuma Jateng?******

Isu kelangkaan pupukmenjadi satu senjata yang dimainkan oleh calon presidenPrabowo Subianto untuk menyerang lawannya Ganjar Pranowo di debat pertama calon presiden yang dilaksanakan Selasa (12/12) lalu.

Prabowo mengaku telah menampung keluhan para petani tentang pupuk langka. Dia pun mendapat informasi petani dipersulit akibat kebijakan yang diterapkan Ganjar saat menjadi gubernur.

"Mereka mengeluh kartu tani yang Bapak luncurkan mempersulit mereka mendapatkan pupuk. Mereka ingin pengadaannya disederhanakan," kata Prabowo kepada Ganjar di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/12).

Dia juga menyentil pemerintah pusat tentang kelangkaan pupuk. Ganjar berkata kelangkaan pupuk tak hanya terjadi di Jawa Tengah.

"Untuk Pak Prabowo, harus saya ingatkan, Pak. Pupuk langka terjadi di Papua, Pak. Terjadi di Sumatera Utara, Pak. Terjadi di NTT, NTB, Kalimantan Timur," ujarnya.

Lalu siapa yang benar soal masalah kelangkaan pupuk itu, Prabowo atau Ganjar. Untuk membuktikannya, CNNIndonesia mencoba merangkum beberapa berita terkait kelangkaan pupuk. 

Berikut rinciannya;

1. Jawa Tengah

Sejumlah petani di Brebes mengeluh tidak bisa memperoleh pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan. Penyebabnya, pembelian mereka dibatasi.

Salah seorang petani asal Desa Krasak Kecamatan Brebes, Abdul Wahid mengaku hanya memperoleh kuota pupuk 2 kuintal dalam satu tahun. Padahal, selama setahun dia membutuhkan 5 kuintal pupuk untuk 3 kali musim tanam.

"Kalau kebutuhan saya, untuk satu tahun atau tiga kali masa tanam bawang merah dan padi, kebutuhannya itu pupuk urea 5 kwintal dan NPK 5 kwintal," kata Abdul Wahid, Senin (4/12) seperti dikutip dari detik.com.

Kondisi tersebut menurutnya membuat petani harus memenuhi kebutuhannya dengan membeli pupuk nonsubsidi dengan harga yang lebih mahal. Dia berharap pemerintah bisa memberikan pupuk bersubsidi tanpa kuota.

"Kalau dulu, beli pupuk subsidi tidak dibatasi, sehingga kita beli itu sesuai dengan kebutuhan para petani," katanya.

Pembatasan pembelian pupuk bersubsidi itu menurutnya muncul bersamaan dengan Program Kartu Tani.

"Sudah beberapa tahun ini pakai Kartu Tani malah ribet. Lebih mudah yang dulu," kata dia.

Ketua Gapoktan Unggul Karya Desa Krasak, Wiyono mengatakan pemberian kuota pupuk bersubsidi banyak yang tidak tepat sasaran. Dia berharap penyaluran pupuk bersubsidi melibatkan Gapoktan.

"Menurut saya itu lebih efektif dan tepat sasaran. Nanti kelompok yang mendata berapa petani dan kebutuhannya berapa, jadi itu rill. Jadi sistem penyalurannya yang harus diubah," tandas dia.

Keluhan juga disampaikan oleh petani di Kebumen saat dikunjungi Jokowi pada Maret lalu. Saat itu, Jokowi yang kebetulan berkunjung bersama dengan Ganjar dan Prabowo berdalih, kelangkaan pupuk dipicu perang antara Rusia dan Ukraina.

"Kita tahu kebutuhan pupuk secara nasional itu kurang lebih sekitar 13 juta ton. Pabrik-pabrik industri pupuk kita memproduksi baru 3,5 juta ton, kemarin ada tambahan 570 ribu ton, import kita 6,3 juta ton. Artinya apa, memang kita masih kurang," sambung Jokowi.

"Tapi kita semua juga harus tahu, tempat bahan baku maupun uji pupuk ini baru perang, itu Rusia dan Ukraina. Ini problem yang dihadapi semua negara di dunia," jelas Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

2. Kabupaten Bandung

Kelangkaan pupuk juga terjadi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Melansir situs Pemerintah Kabupaten Bandung, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Ningning mengungkapkan sumber kelangkaan pupuk berasal dari pemberlakuan Permentan No 10 tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan HET (harga eceran tertinggi) pupuk bersubsidi di sektor pertanian.

"Sebelum pemberlakuan Permentan, pada komoditi tidak dibatasi, namun sesudah ada Permentan dibatasi hanya padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, kakao dan tebu," kata Ningning.

Kemudian untuk jenis pupuknya, lanjut Ningning sebelum terbit Permentan, yaitu urea, NPK, SP-36, ZA, pupuk organik. Namun setelah Permentan itu hanya urea dan NPK.

Meski demikian, katanya, jajaran Dinas Pertanian terus melakukan berbagai langkah dalam menanggulangi isu kelangkaan pupuk dengan memberikan usul ke Kementan untuk menambah daftar komoditas yang mendapatkan pupuk subsidi serta menambah kuota pupuk subsidi.

3. Jawa Timur

Kelangkaan pupuk juga dikeluhkan petani di Sidoarjo, Jawa Timur. Hal itu disampaikan ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi pada Juli lalu.

"Keluhan warga di desa-desa tentang persoalan pupuk yang semakin sulit dicari," katanya, dikutip dari situs Kominfo Jawa Timur.

Karenanya, ia berharap pemerintah transparan dalam mengalokasikan pupuk yang subsidi sehingga petani tidak kebingungan.

"Sekarang pemerintah hanya memberikan pupuk dua jenis saja dan ini tidak diketahui oleh petani. Ini yang tidak diketahui, kalau memang tidak lagi memberikan subsidi harus terus terang sehingga mereka tidak terombang-ambing," jelasnya.

4. Sumatera Utara

Kelangkaan pupuk bersubsidi juga dirasakan petani di Sumatera Utara (Sumut).

Kelangkaan pupuk juga disampaikan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (KPTPH) Sumut. Dari 998.745 petani di Sumut, hanya hanya 623.425 petani yang berhasil mendapat pupuk subsidi.

Kabid Sarana dan Prasarana Dinas KPTPH Sumut Jonny Akim Purba mengatakan petani yang mendapatkan pupuk subsidi adalah mereka yang menanam sembilan komoditas sesuai Permentan Nomor 10 Tahun 2022 yakni padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, kakao, dan tebu rakyat.

Namun, ada juga petani yang sudah menanam komoditas itu, tetap tak mendapat pupuk subsidi.

"Masih ada nama petani sembilan komoditas yang belum masuk ke dalam sistem untuk mendapatkan pupuk subsidi. Banyak permasalahan di lapangan. Misalnya, KTP dan NIK berbeda dengan di KK. Jadi harus dipadu-padankan lagi dengan Dukcapil," ujar Akim, dikutip detikcom.

SVP PSO Wilayah Barat PT Pupuk Indonesia Agus Susanto mengatakan per Desember 2022 lalu, Pupuk Indonesia telah menyalurkan pupuk bersubsidi jenis urea di Sumut sebanyak 159.131 ton atau sekitar 94 persen dari alokasi setahun sebesar 168.487 ton.

Kemudian, untuk pupuk NPK sudah tersalur sebanyak 122.644 ton atau 97 persen dari alokasi 126.693 ton.

Sementara stok pupuk urea yang tersedia saat itu di gudang sebanyak 18.154 ton dan NPK 15.180 ton. Namun, stok itu tidak bisa dikeluarkan tanpa ada persetujuan dari pemerintah sehingga petani sulit mendapatkannya.

"Karena ini terkait dengan pembayaran ke produsen. Jadi, meski stok pupuk kita banyak kalau tidak ada persetujuan dari pemerintah untuk mengeluarkan atau menyalurkannya, kami tidak akan keluarkan," jelasnya.

Kuil Kiamat

Harga Cabai Rawit Melambung, Tembus Rp130 Ribu per Kg di Jakbar******

Harga cabai rawitkian melambung dan tembus hingga Rp130 ribu per kilogram (Kg) di Jakarta Barat dan Rp135.630 per Kg di Kota Pangkal Pinang pada Senin (11/12) kemarin.

Berdasarkan data Badan Pangan Nasional yang dikutip Selasa (12/12), harga rata-rata cabai rawit merah Rp86.370 per kg jelang liburan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Harga ini jauh lebih tinggi dibandingkan biasanya yang di bawah Rp50 ribu per kg.

Kemudian harga cabai di Kabupaten Merangin juga tinggi Rp110 ribu per kg dan di Kepulauan Bangka Belitung tembus Rp114.230 per kg. Lalu di Kabupaten Bangka Barat tebus Rp112.500 per dan di Bangka Tengah dan Bangka Selatan masing-masing Rp120 per kg.

Sedangkan harga cabai terendah ada di Kabupaten Rote Ndao Rp30 ribu per kg dan Kabupaten Timor Tengah Utara Rp40 ribu per kg serta di Kabupaten Tulang Bawang Barat Rp43 ribu per kg.

Berdasarkan PIHPS yang dikelola Bank Indonesia, rata-rata harga cabai rawit merah Rp99.500 per kg.

Secara detail di beberapa wilayah sudah tembus di atas Rp100 ribu per kg.

Misalnya, di Pasar Agung dan Pasar Cisalak Depok masing-masing tembus Rp120 ribu per kg dan Rp102.500 per kg. Hal yang sama terjadi di Pasar Kramatjati dan Pasar Jatinegara yang tembus Rp120 ribu per kg.

[Gambas:Video CNN]

Pegadaian kecil Wanjie

Alasan Jokowi Ingin Kenalkan Presiden Terpilih 2024 dengan Mbs Cs******

Menko Kemaritiman dan InvestasiLuhut Binsar Pandjaitan menuturkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana segera mengenalkan penerusnya yang nanti terpilih dalam Pilpres 2024 kepada berbagai kepala negara.

Luhut bercerita baru-baru ini dirinya banyak mendapat arahan dari Jokowi. Sang presiden bahkan bercerita mengenalkan penerusnya kepada kolega sesama kepala negara merupakan rencana pertamanya ketika Presiden RI terpilih sudah ada.

Lihat Juga : Luhut Ungkap Indonesia Punya 'Harta Karun' Baru

Luhut bercerita tujuan Jokowi mengenalkan penerusnya kelak kepada rekan kepala negara sahabat adalah supaya proses transisi pemerintahan berjalan lancar dan efektif.

Menurut Luhut, selama memimpin Jokowi tidak hanya menjalin relasi formal dengan banyak kepala negara tapi juga memiliki kedekatan personal dengan mereka.

Luhut menilai terlepas dari hubungan formal, menjalin kedekatan personal dengan setiap pemimpin negara penting bagi setiap presiden.

"Karena kita berpacu dengan waktu dalam konteks menuju Indonesia maju 2045," ucap Luhut.

"Karena membuat teman itu nggak gampang, kalau Anda hanya (berhubungan) formal tidak akan menyelesaikan masalah. Bilateral enggak selesai, harus ada personal konteks," paparnya menambahkan.

Dalam kesempatan itu, Luhut juga berpesan kepada Presiden RI yang akan datang untuk menjaga persatuan dan kekompakan lantaran situasi geopolitik dan ekonomi dunia akan lebih sulit diprediksi ke depannya.

"Ingin saya sampaikan pada calon presiden yang akan datang, kita menghadapi masalah kompleks, kita harus kompak, saya ingin katakan kita harus pakai anak-anak muda, kalau di sekeliling saya bukan anak-anak muda, enggakakan seperti ini. Semua orang apresiasi Jokowi bisa bernavigasi dalam situasi ekonomi yang sulit ini karena saran kami didengar dan dieksekusi dengan baik," ucap Luhut lagi.

Luhut memulai kembali aktivitasnya sebagai Menko Marves setelah sempat dirawat di Singapura selama hampir dua bulan kemarin.

Kepada media pada Jumat (22/12) pagi, Luhut blak-blakan mengenai kondisi kesehatannya.

Pembayaran super

Daftar Daerah yang Alami Kelangkaan Pupuk, Benarkah Cuma Jateng?******

Isu kelangkaan pupukmenjadi satu senjata yang dimainkan oleh calon presidenPrabowo Subianto untuk menyerang lawannya Ganjar Pranowo di debat pertama calon presiden yang dilaksanakan Selasa (12/12) lalu.

Prabowo mengaku telah menampung keluhan para petani tentang pupuk langka. Dia pun mendapat informasi petani dipersulit akibat kebijakan yang diterapkan Ganjar saat menjadi gubernur.

"Mereka mengeluh kartu tani yang Bapak luncurkan mempersulit mereka mendapatkan pupuk. Mereka ingin pengadaannya disederhanakan," kata Prabowo kepada Ganjar di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/12).

Dia juga menyentil pemerintah pusat tentang kelangkaan pupuk. Ganjar berkata kelangkaan pupuk tak hanya terjadi di Jawa Tengah.

"Untuk Pak Prabowo, harus saya ingatkan, Pak. Pupuk langka terjadi di Papua, Pak. Terjadi di Sumatera Utara, Pak. Terjadi di NTT, NTB, Kalimantan Timur," ujarnya.

Lalu siapa yang benar soal masalah kelangkaan pupuk itu, Prabowo atau Ganjar. Untuk membuktikannya, CNNIndonesia mencoba merangkum beberapa berita terkait kelangkaan pupuk. 

Berikut rinciannya;

1. Jawa Tengah

Sejumlah petani di Brebes mengeluh tidak bisa memperoleh pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan. Penyebabnya, pembelian mereka dibatasi.

Salah seorang petani asal Desa Krasak Kecamatan Brebes, Abdul Wahid mengaku hanya memperoleh kuota pupuk 2 kuintal dalam satu tahun. Padahal, selama setahun dia membutuhkan 5 kuintal pupuk untuk 3 kali musim tanam.

"Kalau kebutuhan saya, untuk satu tahun atau tiga kali masa tanam bawang merah dan padi, kebutuhannya itu pupuk urea 5 kwintal dan NPK 5 kwintal," kata Abdul Wahid, Senin (4/12) seperti dikutip dari detik.com.

Kondisi tersebut menurutnya membuat petani harus memenuhi kebutuhannya dengan membeli pupuk nonsubsidi dengan harga yang lebih mahal. Dia berharap pemerintah bisa memberikan pupuk bersubsidi tanpa kuota.

"Kalau dulu, beli pupuk subsidi tidak dibatasi, sehingga kita beli itu sesuai dengan kebutuhan para petani," katanya.

Pembatasan pembelian pupuk bersubsidi itu menurutnya muncul bersamaan dengan Program Kartu Tani.

"Sudah beberapa tahun ini pakai Kartu Tani malah ribet. Lebih mudah yang dulu," kata dia.

Ketua Gapoktan Unggul Karya Desa Krasak, Wiyono mengatakan pemberian kuota pupuk bersubsidi banyak yang tidak tepat sasaran. Dia berharap penyaluran pupuk bersubsidi melibatkan Gapoktan.

"Menurut saya itu lebih efektif dan tepat sasaran. Nanti kelompok yang mendata berapa petani dan kebutuhannya berapa, jadi itu rill. Jadi sistem penyalurannya yang harus diubah," tandas dia.

Keluhan juga disampaikan oleh petani di Kebumen saat dikunjungi Jokowi pada Maret lalu. Saat itu, Jokowi yang kebetulan berkunjung bersama dengan Ganjar dan Prabowo berdalih, kelangkaan pupuk dipicu perang antara Rusia dan Ukraina.

"Kita tahu kebutuhan pupuk secara nasional itu kurang lebih sekitar 13 juta ton. Pabrik-pabrik industri pupuk kita memproduksi baru 3,5 juta ton, kemarin ada tambahan 570 ribu ton, import kita 6,3 juta ton. Artinya apa, memang kita masih kurang," sambung Jokowi.

"Tapi kita semua juga harus tahu, tempat bahan baku maupun uji pupuk ini baru perang, itu Rusia dan Ukraina. Ini problem yang dihadapi semua negara di dunia," jelas Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

2. Kabupaten Bandung

Kelangkaan pupuk juga terjadi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Melansir situs Pemerintah Kabupaten Bandung, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Ningning mengungkapkan sumber kelangkaan pupuk berasal dari pemberlakuan Permentan No 10 tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan HET (harga eceran tertinggi) pupuk bersubsidi di sektor pertanian.

"Sebelum pemberlakuan Permentan, pada komoditi tidak dibatasi, namun sesudah ada Permentan dibatasi hanya padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, kakao dan tebu," kata Ningning.

Kemudian untuk jenis pupuknya, lanjut Ningning sebelum terbit Permentan, yaitu urea, NPK, SP-36, ZA, pupuk organik. Namun setelah Permentan itu hanya urea dan NPK.

Meski demikian, katanya, jajaran Dinas Pertanian terus melakukan berbagai langkah dalam menanggulangi isu kelangkaan pupuk dengan memberikan usul ke Kementan untuk menambah daftar komoditas yang mendapatkan pupuk subsidi serta menambah kuota pupuk subsidi.

3. Jawa Timur

Kelangkaan pupuk juga dikeluhkan petani di Sidoarjo, Jawa Timur. Hal itu disampaikan ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi pada Juli lalu.

"Keluhan warga di desa-desa tentang persoalan pupuk yang semakin sulit dicari," katanya, dikutip dari situs Kominfo Jawa Timur.

Karenanya, ia berharap pemerintah transparan dalam mengalokasikan pupuk yang subsidi sehingga petani tidak kebingungan.

"Sekarang pemerintah hanya memberikan pupuk dua jenis saja dan ini tidak diketahui oleh petani. Ini yang tidak diketahui, kalau memang tidak lagi memberikan subsidi harus terus terang sehingga mereka tidak terombang-ambing," jelasnya.

4. Sumatera Utara

Kelangkaan pupuk bersubsidi juga dirasakan petani di Sumatera Utara (Sumut).

Kelangkaan pupuk juga disampaikan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (KPTPH) Sumut. Dari 998.745 petani di Sumut, hanya hanya 623.425 petani yang berhasil mendapat pupuk subsidi.

Kabid Sarana dan Prasarana Dinas KPTPH Sumut Jonny Akim Purba mengatakan petani yang mendapatkan pupuk subsidi adalah mereka yang menanam sembilan komoditas sesuai Permentan Nomor 10 Tahun 2022 yakni padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, kakao, dan tebu rakyat.

Namun, ada juga petani yang sudah menanam komoditas itu, tetap tak mendapat pupuk subsidi.

"Masih ada nama petani sembilan komoditas yang belum masuk ke dalam sistem untuk mendapatkan pupuk subsidi. Banyak permasalahan di lapangan. Misalnya, KTP dan NIK berbeda dengan di KK. Jadi harus dipadu-padankan lagi dengan Dukcapil," ujar Akim, dikutip detikcom.

SVP PSO Wilayah Barat PT Pupuk Indonesia Agus Susanto mengatakan per Desember 2022 lalu, Pupuk Indonesia telah menyalurkan pupuk bersubsidi jenis urea di Sumut sebanyak 159.131 ton atau sekitar 94 persen dari alokasi setahun sebesar 168.487 ton.

Kemudian, untuk pupuk NPK sudah tersalur sebanyak 122.644 ton atau 97 persen dari alokasi 126.693 ton.

Sementara stok pupuk urea yang tersedia saat itu di gudang sebanyak 18.154 ton dan NPK 15.180 ton. Namun, stok itu tidak bisa dikeluarkan tanpa ada persetujuan dari pemerintah sehingga petani sulit mendapatkannya.

"Karena ini terkait dengan pembayaran ke produsen. Jadi, meski stok pupuk kita banyak kalau tidak ada persetujuan dari pemerintah untuk mengeluarkan atau menyalurkannya, kami tidak akan keluarkan," jelasnya.