permainan slot hari ini

Pencuri besar

Basuki Sebut Perbaikan Jalan Rusak Lampung Cs Paling Lambat Awal Juli******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljonomenyatakan perbaikan jalan rusak di daerah bakal dimulai awal Juli 2023.

"Apa yang telah dikunjungi Pak Presiden (Jokowi) di Lampung, Jambi, dan Sumatra Utara itu belum ada penanganan dari pusat karena sekarang jadwalnya Pak Presiden minta Juli mulai. Kenapa harus Juli? Karena Mei ini kami selesaikan dulu dokumen penganggarannya, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)-nya dengan Kementerian Keuangan," katanya di Kantor KPK, Jakarta Selatan, Kamis (25/5).

Ia mengatakan penanganan jalan rusak di daerah sudah diatur sejak Februari lalu melalui instruksi presiden (Inpres) percepatan penanganan jalan daerah. Basuki menekankan jalan rusak yang akan diperbaiki meliputi jalan provinsi hingga kabupaten/kota.

"Jadi Mei ini, saya kemarin sudah ketemu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada saat meeting. Mei ini akan kita selesaikan dokumen penganggarannya. Tahap pertama ada Rp14,9 triliun, termasuk untuk yang di Lampung, Jambi, dan Sumatra Utara," rinci Basuki.

"Habis itu baru Juni mau diadakan pengadaan barang dan jasanya, lelangnya. Apakah melalui lelang umum ataukah melalui e-katalog, tergantung klasifikasinya. Di bawah 100 biasanya dengan e-katalog supaya lebih cepat," imbuhnya.

Basuki menegaskan bakal berkolaborasi dengan pemerintah daerah (pemda) dalam perbaikan jalan rusak ini. Namun, ia menegaskan pengambilalihan perbaikan jalan rusak oleh pemerintah pusat baru akan dimulai awal Juli.

"Tapi paling lambat awal Juli sudah harus mulai pekerjaannya. Jadi apa yang terjadi di Lampung mungkin itu dikerjakan oleh APBD. Jadi, kayak di Jambi ada juga yang sudah dikerjakan APBD. Di Sumatra Utara, Labuhan Batu Utara juga sudah sebagian dari 13 km dikerjakan oleh APBD," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Bintang besar yang paling mempesona

Selisih Tagihan Minyak Goreng Rp338 M, Zulhas Minta BPK******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atauZulhas mengatakan terdapat perbedaan antara klaim rafaksi minyak goreng yang diajukan pelaku usaha dengan jumlah yang terverifikasi. Karena itu, ia bakal meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit utang itu.

Tagihan yang diajukan 54 pelaku usaha sebesar Rp812 miliar. Sedangkan hasil verifikasi yang dilakukan surveyor yang ditunjuk Kementerian Perdagangan, PT Sucofindo, sebesar Rp474 miliar. Dengan begitu, terdapat perbedaan sebesar Rp338 miliar.

"Perbedaan hasil verifikasi disebabkan beberapa faktor di antaranya klaim penyaluran yang tidak dilengkapi bukti penjualan sampai ke pengecer, biaya distribusi yang tidak dapat diyakini serta penyaluran yang melebihi 31 Januari 2022," kata Zulhas dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Selasa (6/6).

"Kami berkirim surat ke auditor negara apakah BPK atau BPKP agar selisih harga yang benar itu yang mana. Karena yang yang bayar bukan kita, tapi BPDPKS. Sekali lagi kami minta audit dari auditor negara" kata Zulhas.

Zulhas mengatakan pihaknya telah meminta fatwa hukum dari Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait rafaksi minyak goreng tersebut.

Pasalnya, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang sebelumnya mengatur soal rafaksi tersebut kini sudah dihapus.

Kejagung pun disebut sudah memberikan pendapat hukum, namun Zulhas mengatakan tetap belum ada kejelasan dari fatwa hukum tersebut. Maka dari itu pihaknya berhati-hati dalam menentukan keputusan terkait rafaksi minyak goreng tersebut.

"Saya sudah baca (pendapat Kejagung), jadi bukan pemerintah bayar, tidak bertanggung jawab juga dia. Jadi sebetulnya suratnya enggak jelas juga," kata Zulhas.

"Peraturannya kan sudah enggak ada, kita minta fatwa yang terang, (tapi) fatwanya kurang terang. Jadi zaman sekarang ini khawatir. Oleh karena itu kita hati-hati," lanjutanya.

Sebelumnya, berbagai pihak telah menyebut angka yang berbeda-beda terkait utang rafaksi minya goreng pemerintah ke pelaku usaha. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengklaim tagihan yang harus dibayar pemerintah sebesar Rp344 miliar.

Sementara, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkapkan utang pemerintah terhadap pengusaha ritel dan produsen minyak goreng mencapai Rp 1,1 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Makan seluruh dunia

Ridwan Kamil Prediksi Tol Cisumdawu Sumbang 6 Persen ke Ekonomi Jabar******

Gubernur Jawa Barat(Jabar) Ridwan Kamil menyebut jalan Tol Cileunyi- Sumedang-Dawuan (Tol Cisumdawu) bakal berkontribusi 6 persen pada pertumbuhan ekonomi Jabar tahun ini.

"Saat ini pembangunan Tol Cisumdawu sudah mendekati 100 persen selesai dan ditargetkan beroperasi Juli 2023," katanya dikutip dari Antara, Selasa (27/6).

Ekonomi Jabar tumbuh sebesar 4,61 persen pada kuartal keempat 2022 secara tahunan (yoy). Sepanjang 2022, ekonomi Jabar tumbuh sebesar 5,45 persen atau meningkat 3,74 persen dibandingkan 2021.

Menurutnya, pihaknya berkomitmen memeratakan pembangunan melalui konektivitas wilayah, di antaranya dengan membangun jalan tol. Melalui jalan tol, distribusi logistik antardaerah akan lebih cepat dan menciptakan banyak manfaat yang nyata dirasakan masyarakat.

"Jabar provinsi, salah satu yang paling banyak mendapatkan benefit PSN. Kereta Cepat (KCJB) Agustus akan dimulai operasinya, Tol Cisumdawu akan diresmikan, Bandara Kertajati sudah (berjalan), " katanya.

Ia menambahkan PSN lain di Jabar antara lain Pelabuhan Patimban tahap satu sudah berjalan, 9 ruas jalan tol, dan 7 bendungan. Semua proyek itu dibuat semata-mata untuk menggerakkan ekonomi.

"Berkat PSN, kita ini surplus beras sampai 1,3 juta ton. Tanpa bendungan dari PSN, mimpi swasembada ini mungkin tidak terkejar," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Cepat: Pertandingan Penebusan Pria

Nelayan Sebut Aturan Ekspor Pasir Laut Jokowi Lebih Buruk dari Mega******

Ketua Umum Kesatuan NelayanTradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan menilai aturan baru Presiden Jokowi soal izin eksploitasi dan ekspor pasir lautlebih buruk jika dibandingkan dengan yang dikeluarkan pada era Megawati Soekarnoputri.

Pasalnya, saat era Megawati, ekspor pasir laut sempat dihentikan sementara demi mengendalikan dampak buruk atau negatif eksploitasi pasir laut bagi lingkungan, nelayan dan pembudidayaan ikan.

Namun, pada era Jokowi, aturan itu malah dicabut sehingga ekspor pasir laut diizinkan lagi. Pihaknya curiga, dalih pencabutan aturan itu tak semulia sebagaimana diatur dalam aturan yang baru diterbitkan Jokowi; mengendalikan sedimentasi laut.  

Ia menambahkan Jokowi tidak sepantasnya menerbitkan aturan itu. Pasalnya, di masa lalu, ekspor pasir laut telah merugikan negara jutaan dolar.

Tak hanya itu, ekspor pasir laut juga banyak merusak lingkungan. Atas dasar itulah, ia meminta Jokowi membatalkan aturan izin ekspor pasir laut tersebut.

"Penambangan pasir laut menjadi tidak terkendali dan merusak lingkungan laut dan pesisir, mengancam kehidupan nelayan, dan menguntungkan negara lain," katanya. 

Presiden Jokowi mengizinkan ekspor pasir laut setelah sempat dilarang pada masa Presiden Megawati Soekarno Putri.

Izin tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

[Gambas:Video CNN]

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan;

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permaisuri Pangeran Pertama di Alam Semesta

Wamen BUMN Curiga Waskita******

Wakil Menteri BUMNII Kartika Wirjoatmodjo curiga PT Waskita Karya(Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya(Persero) Tbk atau Wika telah memanipulasi laporan keuangan.

Tiko, sapaan akrabnya, menyebut laporan keuangan dua BUMN karya itu tidak sesuai dengan kondisi riil. Pasalnya, di laporan kondisi keuangan masih menyebut kondisi mereka selalu untung.

Padahal, cash flowperusahaan tidak pernah positif.

Ia mengatakan saat ini Kementerian BUMN tengah melakukan investigasi bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait manipulasi laporan keuangan tersebut.

Tiko berjanji bakal menuntut manajemen yang membuat laporan jika hasil investigasi menunjukkan terdapat pemalsuan laporan keuangan.

"Apabila memang adafrauddari sisi pelaporan keuangan kami bisa lakukan tindakan tegas dengan kerangkagovernanceyang ada," ucapnya.

CNNIndonesia.com telah berupaya menghubungi Sekretaris Perusahaan Waskita Karya Ratna Ningrum dan Sekretaris Perusahaan WIKA Mahendra Vijaya untuk meminta keterangan lebih lanjut terkait hal ini.

Namun, hingga berita diturunkan yang bersangkutan belum memberikan respons.

Manipulasi laporan keuangan di perusahaan pelat merah bukan hal baru. Sebelumnya hal ini juga terjadi di PT Garuda Indonesia (Persero).

Pada 2018, Garuda berhasil membukukan laba bersih US9 ribu. Jumlah ini berbanding terbalik dari 2017 yang merugi US6,58 juta.

[Gambas:Video CNN]

Karenanya, dua komisaris Garuda Indonesia, Chairal Tanjung dan Dony Oskaria menolak untuk menandatangani laporan keuangan 2018.

Keduanya menolak pencatatan transaksi kerja sama penyediaan layanan konektivitas (wifi) dalam penerbangan dengan PT Mahata Aero Teknologi (Mahata) dalam pos pendapatan. Pasalnya, belum ada pembayaran yang masuk dari Mahata hingga akhir 2018.

Chairul Tanjung dan Dony Oskaria merupakan perwakilan dari PT Trans Airways selaku pemegang saham Garuda Indonesia dengan kepemilikan sebesar 25,61 persen.

Yun Qi Nian Gu Jingchen

Basuki Koordinasi dengan Erick Siapkan JIS Gelar Piala Dunia U******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)Basuki Hadimuljono bakal berkoordinasi dengan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir terkait kesiapan dan evaluasi Stadion Jakarta International Stadium (JIS) untuk Piala Dunia U-17pada 10 November hingga 2 Desember 2023.

"Saya akan berkoordinasi dengan beliau (Ketua Umum PSSI) secepatnya. Kalau memang perlu direnovasi, direnovasi," ujar Basuki dikutip dari Antara, Kamis (29/6).

Menurutnya, pengecekan stadion dilakukan setelah ia berkoordinasi terlebih dahulu dengan Erick.

Terkait kesiapan stadion-stadion yang sebelumnya untuk Piala Dunia U-20 bisa digunakan bagi Piala Dunia U-17, ia menyatakan stadion-stadion tersebut siap digunakan. Ada 6 stadion disiapkan untuk Piala Dunia U-20, yang berlokasi di Palembang, Jakarta, Solo, Bandung, Bali, dan Surabaya.

Basuki mengatakan stadion-stadion tersebut masih layak karena bagian-bagian pencahayaannya, rumputnya, dan strukturnya semua sudah sesuai dengan standar FIFA. Kalau pun terdapat perbaikan hanya perbaikan-perbaikan kecil.

"Kalau untuk U-20 dulu itu sudah siap, tapi stadion-stadion itu sudah dipakai. Bapak Ketum PSSI mengatakan bahwa FIFA akan datang lagi untuk melakukan pengecekan, saya belum tahu kapan FIFA akan melakukan pengecekan," ujarnya.

April lalu, Peru gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 karena ketidakpastian infrastruktur. FIFA lalu mencabut status tuan rumah Peru.

Lalu, Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 2023 melalui keputusan bersama pada sidang FIFA Council yang digelar di Markas FIFA, Zurich, Swiss.

[Gambas:Video CNN]