gagal daftar kredivo

Bermain game online di dunia lain

rtp agen138

Soal dugaan politisasi beras bansos, Wapres: Itu urusan Bawaslu******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengemukakan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI seharusnya menyelidiki isu dugaan politisasi beras bantuan sosial yang dijadikan sarana kampanye pada Pemilu 2024 

"Saya kira kalau masalah-masalah yang berkaitan dengan pemilu atau kampanye supaya disampaikan kepada Bawaslu saja," kata Wapres Ma’ruf ketika ditemui wartawan di Jakarta, Kamis.

Pernyataan itu disampaikan Wapres Ma'ruf saat menanggapi foto beras Bulog yang ditempel stiker pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang beredar di media sosial X.

Baca juga: Mahfud: Bansos bukan bantuan pemerintah tapi negara

Beras dalam kemasan kantong plastik ukuran 5 kilogram itu merupakan cadangan beras pemerintah untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

"Biar nanti Bawaslu yang memberikan (keputusan), apakah ada pelanggaran atau tidak," kata Wapres.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurti mengatakan bahwa Bulog tidak pernah menempelkan atribut apa pun pada kemasan beras, selain label Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog.

Bayu menjelaskan bahwa beras SPHP sangat mudah didapatkan masyarakat karena Bulog bekerja sama dengan berbagai jaringan distributor sampai ke ritel modern dalam pemasarannya.

Baca juga: Airlangga Hartarto pastikan bansos tidak terafiliasi politik

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi juga memastikan tidak ada satu pun logo yang ditempelkan dalam kemasan beras bansos tersebut, selain logo Bapanas dan Bulog.

Namun, Arief mengaku sulit untuk mengatur beras yang sudah disalurkan dan sudah sampai ke masyarakat.

"Kan kita enggak tahu dibeli siapa saja, jadi memang agak sulit ngaturnya kalau sudah di masyarakat. Tetapi yang pasti, dari kami tidak ada memuat stiker yang lain," ujarnya.

Baca juga: TPN minta distribusi bansos yang ditunda tak dipolitisasi
Baca juga: Timnas AMIN soroti dugaan politisasi bansos hingga netralitas kades
Baca juga: Bapanas: Penyaluran bansos beras tidak terpengaruh kampanye politik

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Anda menyebut ini jari emas

megabandar

Debat cawapres dinilai beri pengaruh untuk "undecided voters"******

Bisa untuk melemahkan, bisa untuk meninggikan

Malang (ANTARA) - Pengamat komunikasi politik Universitas Brawijaya Anang Sujoko menilai Debat Keempat Cawapres Pemilu 2024 memberikan pengaruh terhadap pemilih yang belum menentukan pilihan atau undecided voters.

Di Kota Malang, Jawa Timur, Senin, Anang mengatakan para undecided voterstersebut memang tidak secara langsung terpengaruh selama debat keempat itu berlangsung pada Minggu malam (21/1).

"Saya melihat ini akan memiliki signifikansi efek atau dampak; tetapi dampak itu bukan pada tayangan perdebatan, melainkan dengan cuplikan atau potongan video untuk memotret cawapres tertentu," kata Anang.

Dia menjelaskan potongan atau cuplikan video debat tersebut memang memiliki dua sisi, yakni melemahkan dan menguatkan, bagi para cawapres peserta Pilpres 2024, yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD.

Baca juga: Analis sebut investor 'wait and see' jelang hari pencoblosan Pemilu

Menurut Anang, potongan video debat dapat membangun citra tertentu dari masing-masing cawapres hingga memengaruhi undecided voters, termasuk juga pemilih rasional yang bisa berubah pilihan sesuai ide atau gagasan para kandidat atau swing voters.

"Bisa untuk melemahkan, bisa untuk meninggikan; dan itu bisa memengaruhi swing votersatau undecided voters," jelas Anang.

Dalam pelaksanaan debat yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan tersebut, cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar dinilai tampil lebih baik daripada saat Debat Kedua Cawapres Pemilu 2024 pada 22 Desember 2023 lalu.

"Untuk cawapres nomor urut 1, tampak lebih percaya diri, kemudian struktur jawaban sudah tertata bagus. Jadi, kelihatan sudah ada perbaikan yang lumayan bagus," jelas Anang.

Namun, untuk cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, Anang menilai putra sulung Presiden Joko Widodo itu menunjukkan sikap kurang baik saat debat keempat.

Gibran malah menunjukkan gimik politik untuk membangun penilaian bahwa dirinya tersebut menguasai isu debat.

"Ini ditunjukkan saat menggunakan istilah greenflation (inflasi hijau). Saat melontarkan pertanyaan itu, menunjukkan arogansi serta gaya komunikasi politik yang tidak kondusif dalam sebuah perdebatan," kata Anang.

Baca juga: Indef: Debat cawapres tidak hadirkan solusi masalah desa

Kemudian, cawapres nomor urut 3 Mahfud MD sempat terpancing emosi akibat pertanyaan dari Gibran.

Mahfud, yang harus menanggapi pertanyaan dari Gibran, terlihat terpancing emosi yang pada akhirnya menyajikan perdebatan tidak bermutu.

"Tetapi, yang terjadi cawapres nomor urut 3, terpancing emosinya. Sehingga, debat semalam antara cawapres nomor urut 2 dan 3, itu menjadi tidak bermutu. Seharusnya, cawapres nomor urut 3 tidak perlu menjawab pertanyaan yang melanggar tata tertib," imbuhnya.

Terkait emosi saat debat, Anang menilai Muhaimin lebih percaya diri dan tidak terpancing emosi oleh Gibran yang menuding ketua umum PKB itu menggunakan catatan di podium saat debat. Muhaimin hanya merespon sindiran Gibran dengan senyuman.

Baca juga: Pakar Politik Unair: Gibran terpengaruh debat sebelumnya

"Ini yang kemudian saya melihat kepercayaan diri dan tata emosi dari cawapres nomor urut 1 tadi malam relatif bagus, membangun ketenangan dalam komunikasi. Sementara untuk cawapres nomor urut 2 dan 3, menunjukkan sikap kenegarawanan yang tidak cukup berkualitas," ujar Anang.

KPU RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Setelah debat pertama pada 12 Desember 2023, debat kedua pada 22 Desember 2023, dan debat ketiga pada 7 Januari 2024; KPU menggelar debat keempat yang mempertemukan ketiga cawapres.

Tema debat keempat meliputi energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.

Baca juga: Aktivis ingin perlindungan hutan dan gambut jadi perhatian serius

Pewarta: Vicki Febrianto
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Novel Qin Feng dan Lin Xue

5unsur3

KPK kembali tahan dua tersangka di kasus Bupati Labuhan Batu******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua tersangka lainnya, yakni anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu Yusrial Suprianto (YS) dan pihak swasta Wahyu Ramdhani Siregar (WRS) dalam kasus dugaan korupsi yang menyeret Bupati Labuhan Batu Erik Adtrada Ritonga (EAR).

“KPK menemukan alat bukti lanjutan kaitan adanya pihak lain yang turut memberikan sejumlah uang pada tersangka EAR dkk.,” ucap Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat.

Ali mengatakan kedua tersangka masing-masing ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK. Penahanan tersebut untuk kebutuhan proses penyidikan lebih lanjut.

"Mulai tanggal 26 Januari sampai dengan 14 Februari 2024," tutur Ali.

YSP dan WRS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Lebih lanjut, Ali menjelaskan konstruksi perkara bermula saat EAR selaku Bupati Labuhan Batu melakukan intervensi dan ikut secara aktif berbagai proyek pengadaan di berbagai satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu.

Proyek yang menjadi atensi EAR di antaranya di Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

EAR kemudian menunjuk anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu Rudi Syahputra Ritonga (RSR) sebagai orang kepercayaan untuk melakukan pengaturan proyek disertai menunjuk secara sepihak siapa saja pihak kontraktor yang akan dimenangkan.

Besaran uang dalam bentuk fee yang dijadikan syarat bagi para kontraktor yang akan dimenangkan adalah 5 persen sampai dengan 15 persen dari besaran anggaran proyek.

Kontraktor yang juga dikondisikan dan siap untuk dimenangkan dari proses kongkalikong tersebut adalah WRS dan YSP.

Kemudian sekitar Desember 2023, EAR melalui RSR meminta agar segera disiapkan sejumlah uang yang diistilahkan "kutipan kirahan" dari para kontraktor yang telah dikondisikan untuk dimenangkan dalam beberapa proyek di Dinas PUPR.

Penyerahan uang dari FS dan ES pada RSR kemudian dilaksanakan pada awal Januari 2024 melalui transfer rekening bank atas nama RSR dan juga melalui penyerahan tunai. Sebagai bukti permulaan, besaran uang yang diterima EAR melalui RSR sejumlah sekitar Rp551,5 juta sebagai satu kesatuan dari Rp1,7 Miliar.

Sebelumnya, KPK pada Jumat (12/1), telah menahan empat tersangka lain dalam perkara yang sama. Keempat tersangka tersebut adalah EAR, RSR, dan dua pihak swasta yaitu Efendy Sahputra alias Asiong (ES) dan Fazar Syahputra alias Abe (FS).
Baca juga: KPK benarkan Bupati Labuhan Batu Erik Ritonga terjaring OTT
Baca juga: KPK sebut OTT di Labuhan Batu terkait pengadaan barang dan jasa
Baca juga: KPK tetapkan Bupati Labuhan Batu Erik Adtrada tersangka korupsi

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran Kembali Penguasa Segala Alam

rtp asia77

Presiden Jokowi pastikan tiap puskesmas miliki alat USG kehamilan******

Kita harapkan nanti semuanya memiliki (alat) USG sehingga kehamilan ibu, (kondisi) bayi bisa dideteksi lebih dini, dan semuanya data masuk ke pusat data di Jakarta. Ini penting sekali dalam rangka pengentasan stunting

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin memastikan setiap puskesmas telah memiliki alat Ultrasonography(USG) untuk membantu pemeriksaan kehamilan, ketika meninjau Puskesmas Toroh 1, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah,  Selasa.

Menurut Presiden Jokowi, pemerintah telah mendistribusikan alat USG kepada 10 ribu puskesmas di seluruh Tanah Air. Presiden juga menyebut bahwa alat USG tersebut memiliki sistem yang baik, sehingga diharapkan dapat membantu mengentaskan stunting di Indonesia.

"Kita harapkan nanti semuanya memiliki (alat) USG sehingga kehamilan ibu, (kondisi) bayi bisa dideteksi lebih dini, dan semuanya data masuk ke pusat data di Jakarta. Ini penting sekali dalam rangka pengentasan stunting," kata Presiden Jokowi dalam keterangan tertulis Biro Pers Sekretariat Presiden RI.

Selain alat USG, pemerintah juga memberikan alat timbang bayi ke sejumlah posyandu di seluruh Indonesia, sebagai langkah awal penanganan stunting yang akan terus diperbaiki ke depannya.

Baca juga: Kemenkes bekali 10 ribu puskesmas dengan alat USG

"Ada 300 ribu timbangan yang sudah kami berikan, yang sebelumnya tidak ada semuanya sekarang diberikan, sehingga untuk berat badan bayi, panjang balita, semuanya bisa dicek. Ini saya kira penanganan sejak dini seperti ini yang akan terus kita perbaiki," tutur Presiden Jokowi.

Seorang ibu hamil bernama Ria mengaku sangat terbantu dengan adanya alat USG di puskesmas.

Ria mengatakan bahwa pemeriksaan kehamilannya menjadi lebih mudah, dekat, dan lengkap.

"Senang ada USG di puskesmas, jadi tidak jauh-jauh. Bagus, tadi dikasih tahu detak jantung janinnya, berat badan janinnya, ketubannya juga dikasih tahu, posisi bayinya juga," tutur Ria.

Turut mendampingi Presiden Jokowi selama kunjungan tersebut yaitu Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, dan Bupati Grobogan Sri Sumarni.

Baca juga: Menkes: USG di Puskesmas bisa deteksi kanker payudara dan kanker hati
Baca juga: Dokter umum puskesmas mulai beri layanan USG ibu hamil

 

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Bajingan Hiburan China

pinjam duit ilegal

Menlu Retno ingatkan mandat DK PBB untuk perdamaian Palestina******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengingatkan bahwa Dewan Keamanan PBB memiliki mandat untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, bukan untuk menoleransi perang apalagi genosida seperti yang terjadi di Palestina.

“Pertanyaan saya kepada DK PBB adalah: sudah berapa banyak resolusi mengenai Palestina telah diadopsi? Dan berapa banyak yang telah dilaksanakan?” kata Retno, Rabu pagi (Selasa, 23/1, waktu New York).

Ia mengeluarkan pernyataan itu usai berbicara dalam debat terbuka Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang krisis Israel-Palestina, yang dipantau secara daring, di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat. 

Pernyataan itu sengaja dia sampaikan ke DK PBB karena Indonesia melihat banyak resolusi yang dilanggar terkait Palestina, tetapi tidak pernah ada sanksi bagi para pelanggar.

Lebih lanjut, Retno mempertanyakan ke mana Palestina harus mengadu jika DK PBB selama berpuluh-puluh tahun gagal menjalankan resolusi yang dibuatnya sendiri, sementara Israel membunuhi rakyat Palestina tanpa dihukum.

“Israel harus bertanggung jawab atas tindakannya, termasuk kekejaman di Gaza. Tidak ada negara yang kebal hukum,” kata Retno, menegaskan.

“Sekali lagi, saya mendesak anggota DK untuk segera menghentikan ketakutan yang setiap hari dihadapi oleh warga Palestina di Gaza dan juga di Tepi Barat,” ujar dia. 

Dewan Keamanan PBB beranggotakan 10 negara, yang lima di antaranya adalah anggota tetap dan memiliki hak veto sehingga bisa membatalkan upaya Dewan Keamanan untuk mengesahkan resolusi apa pun.

Kelima negara dengan hak veto itu adalah Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, dan China. 

Retno juga menyoroti lebih dari 25.000 ribu nyawa warga Palestina yang melayang serta semakin banyak penduduknya kelaparan dan kedinginan, karena DK PBB lamban bertindak.

“Saya tekankan semua dari kita memiliki tanggung jawab untuk menghormati Hukum Humaniter Internasional tanpa kecuali, termasuk (dalam merespons) situasi di Gaza,” katanya.

Debat terbuka DK PBB tersebut merupakan yang ketiga kalinya diselenggarakan dalam tiga bulan terakhir untuk merespons perang Israel di Gaza, yang berlangsung sejak 7 Oktober 2023.

Keikutsertaan Menlu Retno dalam pertemuan itu dinyatakan pemerintah sebagai komitmen Indonesia untuk terus mendukung perjuangan bangsa Palestina.

Israel telah melancarkan serangan udara dan darat tanpa henti di Jalur Gaza, sejak serangan lintas batas oleh kelompok pejuang Hamas Palestina, yang menurut otoritas Israel menewaskan 1.200 orang.

Sedikitnya 25.295 warga Palestina, yang sebagian besar perempuan dan anak-anak, terbunuh akibat serangan Israel sementara 63.000 orang lainnya terluka  --menurut otoritas kesehatan Palestina.

Gempuran Israel juga menyebabkan 85 persen penduduk Gaza menjadi pengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur di wilayah kantong tersebut rusak atau hancur, menurut PBB.


Baca juga: Meski diveto AS, China minta DK PBB tak setop tanggung jawab atas Gaza

Baca juga: Indonesia tolak pernyataan PM Israel yang menentang negara Palestina

 

Menlu RI sentil standar ganda negara dunia atas isu Palestina

 

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2024

mitos horor

voucher blibli

Indonesia tolak pernyataan PM Israel yang menentang negara Palestina******

Jakarta (ANTARA) - Indonesia menolak keras pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menentang pembentukan negara Palestina, setelah perang berakhir nantinya.

“Indonesia menolak keras pernyataan tersebut. Pernyataan ini tidak dapat diterima. Hal ini menegaskan tujuan akhir Israel untuk menghapus Palestina dari peta dunia,” kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi.

Retno, yang berbicara dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB tentang krisis Israel-Palestina yang dipantau secara daring pada Rabu pagi, kemudian mempertanyakan sikap Dewan Keamanan PBB dalam merespons pernyataan Netanyahu tersebut.

“Akankah Dewan ini tinggal diam menghadapi niat tersebut?” ujar dia.

Guna mengantisipasi ancaman perang besar-besaran di Timur Tengah, Menlu Retno kembali menyerukan gencatan senjata permanen yang akan memberikan ruang untuk mengatasi situasi kemanusiaan di Gaza, serta memulai upaya rekonstruksi pasca konflik dan memungkinkan berlanjutnya proses solusi dua negara.

“Pada saat yang sama, sangat penting untuk mendukung pekerjaan Koordinator Senior Kemanusiaan dan Rekonstruksi PBB untuk membuka jalan bagi pengiriman bantuan kemanusiaan untuk menyelamatkan banyak jiwa di Gaza,” tutur dia.

Retno juga menegaskan bahwa Palestina harus segera diberi status keanggotaan penuh di PBB.

“Hal ini penting untuk memulai upaya yang adil dan seimbang dalam solusi dua negara, dan menghentikan agresi brutal Israel,” ujar dia.

Baca juga: 50 pengacara Afsel gugat AS dan Inggris pada genosida Gaza oleh Israel

Ia pun mendesak dunia agar menghentikan aliran senjata ke Israel yang dapat digunakan untuk membunuh warga sipil yang tidak bersalah.

“Israel harus bertanggungjawab atas tindakannya, termasuk kekejaman di Gaza. Tidak ada negara yang kebal hukum,” tutur Retno, menegaskan.

Dalam pertemuan yang berlangsung di New York, Amerika Serikat itu, Menlu Retno juga mengungkapkan rencana Indonesia untuk menyampaikan pernyataan lisan (oral statement) di hadapan Mahkamah Internasional (ICJ) untuk memberi masukan pandangan hukum kepada ICJ.

Partisipasi Indonesia itu sesuai dengan permintaan Majelis Umum PBB yang meminta nasihat hukum (advisory opinion)dari ICJ mengenai konsekuensi hukum dari kebijakan dan tindakan Israel di Palestina.

“Bulan depan, Indonesia akan menyampaikan Pernyataan Lisan untuk Pendapat Penasihat ICJ yang dibawa ke pengadilan atas mandat Majelis Umum.Indonesia akan melakukan segala cara untuk mendukung Palestina,” tutur Retno.

Baca juga: Gedung Putih pastikan komitmen Biden wujudkan solusi dua negara
 

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2024