pragmatic88 bet

Zaman kuno

Kemenhub: Mayoritas Warga Jabodetabek Berangkat Mudik H******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkap mayoritas warga Jabodetabek memilih berangkat mudikke kampung halaman pada H-4 Idul Fitri 1445 Hijriah.

"Untuk pemilihan hari berangkat untuk Jabodetabek terdapat perbedaan dengan nasional, dimana untuk referensi masyarakat berpergian itu dimulai dari H-4 ini yang paling tinggi," kata Kepala Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub Robby Kurniawan dalam konferensi pers secara daring, Minggu (17/3).

Robby mengungkap sebanyak 5,20 juta pemudik dari Jabodetabek akan berangkat pulang ke kampung halaman pada tanggal tersebut.

"Pemilihan (transportasi mudik) sama secara nasional, kemungkinan kereta api kemudian bus, mobil pribadi, sepeda motor dan penyeberangan," jelas dia.

Adapun data ini didapatkan Kemenhub berdasarkan survei yang dilakukan selama 1 bulan terhitung dari 29 Januari hingga 29 Februari 2024.

"Kenapa ini harus kita lakukan jadi sebagaimana kita ketahui bahwa data besar angka mobilitas pada masa angkutan lebaran setiap tahunnya itu bersifat fluktuatif hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor ekonomi, sosial budaya, kesehatan, lingkungan strategis lainnya," jelas dia.

Lihat Juga : Operasi Angkutan Barang di 23 Ruas Tol Dibatasi Demi Mudik 5-16 April

Perjalanan ke Barat: Kelahiran Kembali sebagai Iblis

KSP Minta Satgas Pangan Jangan Tindak Penjual Beras di Atas HET******

Kantor Staf Presiden (KSP) pimpinanMoeldokomeminta Satgas Pangan tak buru-buru menindak pedagang yang menjual berasdi atas harga eceran tertinggi (HET).

Deputi III KSP Edy Priyono mengaku timnya sudah memonitor keberadaan beras premium di 15 minimarket. Hasilnya, tidak ada sama sekali beras premium yang dikemas per 5 kg itu di ritel modern tersebut.

"Tetapi untuk penjualan secara online itu masih ada, meskipun harganya jauh (lebih mahal). Bahkan, di minimarket yang outlet offline tidak tersedia atau beras itu kosong, ternyata di outlet minimarket yang sama, tapi online, itu ada. Tetapi harganya paling murah Rp65 ribu (per pack). Itu kalau premium sudah di atas HET," ungkap Edy dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip dari YouTube Kemendagri, Senin (19/2).

Kantor Moeldoko itu merasa keberadaan beras yang dijual online meski melebihi HET itu bisa membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Pasalnya, pasokan saat ini belum lancar masuk ke gerai offline ritel modern.

"Kami berpikir saat ini mungkin jangan ada penindakan dulu ya, termasuk yang di online itu, bapak-bapak Satgas Pangan. Meskipun kita tahu, saya tadi sebutkan harga di online itu lebih tinggi dari HET. Mungkin untuk sementara waktu tidak perlu dipersoalkan dulu karena ini cukup membantu supaya beras ada," pinta Edy.

"Sementara di offline minimarket, ini kita terus menunggu teman-teman dari Bulog (menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan/SPHP ke ritel). Kita tahu perlu waktu untuk mengemas, menyiapkan, kemudian juga harus ada permintaan dari jaringan ritel modern. Ini nanti kalau minggu depan sudah ada jadwal, mungkin kita bisa sama-sama lihat ke lapangan," tandasnya.

KSP berharap beras di ritel modern, khususnya di minimarket, segera tersedia. Ia juga meminta Bulog untuk cepat membanjiri beras SPHP ke ritel-ritel modern.

HET beras premium saat ini berlaku berdasarkan zonasi, yakni zona 1 untuk Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Sulawesi. Di zona ini HET beras premium adalah Rp13.900 per kg atau Rp69.500 per 5 kg.

Lalu, zona 2 dibanderol Rp14.400 per kg atau Rp72 ribu per pack untuk Sumatra selain Lampung dan Sumatra Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT), serta Kalimantan. Sedangkan zona 3 di Maluku dan Papua dengan HET Rp14.800 per kg atau Rp74 ribu per 5 kg.

Sementara itu, HET beras SPHP yang kualitasnya medium adalah Rp10.900 per kg atau Rp54.500 per 5 kg di zona 1. Kemudian, di zona 2 seharga Rp11.500 per kg atau Rp57.500 per pack dan zona 3 Rp11.800 per kg alias Rp59 ribu per 5 kg.

[Gambas:Video CNN]

Berkeliaran tanpa akhir

Luhut: Semua Proyek Pemerintah Ada Studi, Nyimpang Sedikit Diperbaiki******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menjamin hampir semua proyek pemerintah era Presiden Joko Widodo pasti berlandaskan studi.

"Saya bisa pastikan hampir semua proyek-proyek yang dikerjakan pemerintah sekarang atau semua proyek-proyek di mana saya terlibat, saya maaf nih, itu pasti ada studinya," pamer Luhut di akun Instagram @luhut.pandjaitan, Selasa (19/3).

"Tapi, dari studi kalau ada yang nyimpang kiri kanan sedikit, ya itu yang kita perbaiki, ndak mungkin juga sempurna. Saya pikir semua pemerintah ndak ada yang pengin rakyatnya rugi, ndak ada itu," sambungnya.

Akan tetapi, Luhut menegaskan jangan sampai kritik tersebut malah merusak negara. Ia lantas menyindir pihak yang mengatakan Indonesia di era Jokowi ugal-ugalan.

"Kritik saja pemerintah, enggak apa-apa, kita senang kok dikritik. Tapi kritik itu untuk membangun negara ini, bukan untuk merusak negara ini. Ndak mungkin lah kita sempurna," ucapnya.

"Jadi kalau ada yang kemarin bilang kita ugal-ugalan, pergi lihat dulu deh, baru ngomong," sindir Luhut.

Menko Marves Luhut mengklaim banyak yang ingin berinvestasi di Indonesia, terutama sejak setahun belakangan. Bahkan, Luhut mengatakan niat penanaman modal asing itu banyak datang dari industri yang tak berkaitan dengan nikel.

"Para investor asing ini melihat transformasi ekonomi Indonesia yang luar biasa. Ditambah lagi hasil pemilu kali ini juga menjadi pertimbangan mereka bahwa ada keberlanjutan dari apa yang dikerjakan oleh Presiden @jokowi saat ini," tegas Luhut.

"Kami percaya, jika terus konsisten melakukan perbaikan, re-industrialisasi Indonesia akan berjalan semakin cepat dan membawa kemakmuran untuk rakyat Indonesia," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

Gadis di seberangnya tidak khawatir untuk menikah

Satgas UU Cipta Kerja Gelar FGD, Dorong Perizinan Bangunan Satu Pintu******

Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Serap Aspirasi Implementasi Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung Sebagai Amanat UU No. 6 Tahun 2023 dan Aturan Turunannya" di Surakarta, awal pekan ini. FGD digelar untuk mempercepat proses perizinan bangunan dan mendorong investasi di Indonesia.

Sekretaris Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja, Arif Budimanta dalam sambutannya, menegaskan bahwa proses perizinan bangunan harus dilakukan secara cepat dan mudah dengan basis digital.

"UU Cipta Kerja hadir untuk mereformasi seluruh perizinan yang sebelumnya banyak pintu, menjadi cukup satu pintu saja, salah satunya perizinan dasar terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)," kata Arif, dalam keterangan tertulisnya.

Dengan menggerakan perekonomian nasional melalui instrumen investasi, Arif menegaskan bahwa harus ada modal yang dikembangkan. Tak hanya modal materi, tetapi juga sumber daya manusia (SDM) dan peralatan seperti mesin.

"Nah, SDM dan mesin ini membutuhkan gedung untuk bekerja dan memproduksi suatu barang, sehingga perizinan gedung ini harus mudah," tutur Arif.

Arif pun menjelaskan bahwa bangunan gedung ini menyangkut aspek lingkungan, keselamatan kerja, dan keselamatan orang yang tinggal di dalamnya. Sehingga selain perizinan yang mudah, dibutuhkan juga pengawasan yang cukup ketat.

Arif mendorong agar ke depannya seluruh perizinan bisa berada di dalam satu pintu, sehingga pelaku usaha tidak perlu membuka banyak aplikasi dan registrasi.

"Oleh sebab itu, Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja secara lisan menampung proses intergrasi dari sistem OSS, SIMBG, dan Amdalnet, agar perizinan hanya berada pada satu pintu," terang Arif.

Lebih lanjut Arif menjelaskan FGD ini diharapkan bisa terjalin interaksi secara terbuka antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penerima manfaat. Sehingga jika terjadi kendala bisa segera diselesaikan.

"Pada intinya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ini tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak ada dukungan dari pemerintah daerah." Jelas Arif.

Pada akhir sambutannya, Arif menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak menginginkan adanya pending issue dalam UU Cipta Kerja, khususnya dalam perizinan dasar.

"Selesaikan di masa pemerintahan sekarang, kalau ada yang kurang bisa diperbaiki, sehingga di pemerintahan berikutnya sudah selesai." Tutup Arif.

Terkait perubahan dalam perizinan bangunan, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti menjelaskan, semenjak adanya UU Cipta Kerja waktu perizinan yang dikeluarkan menjadi terukur.

"Saat ini PBG hanya melalui satu pintu, yaitu melalui aplikasi SIMBG. Di sana kami bisa memonitor secara langsung setiap permohonan yang masuk, dan sudah ada jangka waktu yang ditentukan," ujar Diana.

Lebih lanjut, Diana mendorong sinergitas bersama pemerintah daerah agar semakin kuat. Karena PBG ini tidak lepas dari peran daerah dalam melayani pemohon di wilayahnya masing-masing. "Seperti fungsi pengawasan, itu tanggung jawabnya pemerintah daerah. Semisal ada masalah, bisa langsung dikomunikasikan ke pusat melalui call center kami," ujar Diana.

Diana menjelaskan seluruh daerah di Indonesia sudah memiliki akun SIMBG, termasuk bahkan Otorita IKN. "Melalui akun SIMBG ini, standar teknisnya sudah ada, waktunya lebih singkat, proses lebih mudah, dan pembuatan SLF pun bisa sekaligus di sana," tambah Diana.

Sebagai informasi, SLF atau Sertifkat Laik Fungsi merupakan sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum Bangunan Gedung dapat dimanfaatkan.

SIMBG ini pun mendapat apresiasi dari perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Karanganyar, Farid Achmadi yang menyatakan bahwa sistem sangat membantu dalam membuat database terkait permohonan PBG.

"Di Karanganyar sendiri per harinya ada 21 pemohon PBG. Kami berterimakasih banyak akan adanya sistem ini," kata Farid dalam sesi diskusi.

Adapun FGD ini dihadiri oleh Dinas PUPR Jawa Tengah, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah, Asosiasi Real Estate Indonesia (REI) DPD Jawa Tengah, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) BPP Jawa Tengah, dan Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI).

Selain itu, kegiatan juga dihadiri oleh DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Jawa Tengah, Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) BPD Jawa Tengah, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APRESI) DPD Jawa Tengah, Asosiasi Properti Syariah (APSI) DPW Jawa Tengah, DPN Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO), serta Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Tengah.

Tidak hanya perwakilan dari asosiasi pelaku usaha, agenda tersebut juga diselenggarakan dengan melibatkan akademisi di bidang hukum dari Universitas Sebelas Maret Surakarta dan Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Memikirkan Tibet

Guru Besar IPB Prediksi Harga Beras Akan Turun Dalam Waktu Dekat******

Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB University Dwi Andreas Santosa memprediksi harga berasdi pasar segera turun dalam beberapa hari ke depan.

Andreas mengatakan turunnya harga beras disebabkan anjloknya harga gabah kering panen (GKP) para petani lokal, seiring banjir impor yang akan masuk ke Indonesia.

Terlebih, pemerintah memutuskan akan mengimpor 3,6 juta ton beras di 2024 ini.

"Sehingga itu transmisi ke harga beras di konsumen, tapi sudah barang tentu turunnya harga di tingkat konsumen tidak sedrastis turunnya harga di tingkat produsen. Jadi, akan stabil dulu di beberapa hari kemudian, nanti di Maret (2024) turunnya lebih banyak, April (2024) betul-betul lumayan turunnya karena puncak panen raya," sambung Andreas.

Ahli IPB itu lantas menyoroti produksi padi di rezim Presiden Joko Widodo yang terus merosot. Setidaknya, turun satu persen setiap tahunnya sejak 2014 hingga 2023.

Oleh karena itu, Andreas menegaskan tidak aneh jika pemerintah kesulitan memenuhi kebutuhan beras di dalam negeri.

Di lain sisi, ia membantah bahwa kenaikan harga beras di tingkat konsumen tidak menguntungkan para petani.

"Isu yang sering kali dimunculkan bahwa kenaikan harga beras di tingkat konsumen tidak menguntungkan petani, hal itu salah besar. Karena kenaikan harga di tingkat konsumen ini tertransmisi dengan sangat baik di tingkat usaha tani," tuturnya.

"Misal, Juni 2022-Desember 2023, karena Januari-Februari (2024) ini anomali karena kesalahan komunikasi pemerintah yang terus mengemukakan defisit, kemudian di ritel kosong, sehingga masyarakat panik. Jadi, kita ambil saja sampai Desember (2023) kenaikan harga beras di tingkat konsumen 24,9 persen, kenaikan GKP di petani 79,1 persen. Jadi, kenaikan harga di tingkat konsumen tertransmisi dengan sangat baik dan dinikmati oleh sedulur tani kita," imbuh Andreas.

Akan tetapi, Andreas menyayangkan keputusan pemerintah membanjiri impor beras sebelum panen raya. Menurutnya, ini adalah kebijakan serampangan.

Ia menyebut pemerintah memutuskan impor tanpa data, dasar, dan perhitungan yang jelas. Pada akhirnya, para petani yang terdampak getahnya.

"Idealnya, (impor) di Agustus (2024) karena Badan Pusat Statistik (BPS) sudah mampu memprediksi dengan relatif baik potensi produksi tahun berjalan," saran Andreas.

"Lalu, ini terus menerus kami minta pemerintah lakukan, yaitu data stok. Ketika memiliki data produksi tahun berjalan dan data stok, kalau produksi turun dan stok rendah, ya sedulur petani legowo dilakukan impor," tandasnya.

Pada akhirnya, ia menilai pemerintah hanya berkelit dengan mencari alasan mengapa banjir impor mesti dilakukan. Andreas mengatakan narasi defisit beras yang digaungkan Jokowi Cs berujung kepanikan masyarakat awam.

[Gambas:Video CNN]

Ular yang melahap dunia

Isi Komentar Basuki soal Program 3 Juta Rumah Ala Prabowo******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono angkat bicara terkait program 3 juta rumah pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, sampai saat ini program tersebut belum dibahas dalam rapat kabinet.

"Belum ada obrolan. Belum dibahas. Dulu program Pak Jokowi 1 juta rumah, itu sudah kami capai lebih dari 1 juta rumah," katanya kepada wartawan di Kantor Kementerian PUPR di Jakarta, Rabu (13/3) seperti dikutip dari Antara.

"Kalau ada program 3 juta rumah saya kira bagus, tetapi itu belum dibahas," imbuhnya.

Lanjutnya, meski program tersebut bagus, namun tentu akan berdampak pada kenaikan anggaran karena biaya yang tidak sedikit. Apalagi, targetnya 3 juta rumah atau jauh di atas target Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Biaya pembangunan 1 unit rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah saat ini mencapai Rp144 juta, dan menyerap anggaran sebesar Rp144 triliun.

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berjanji akan membangun sebanyak 3 juta rumah, masing-masing 1 juta rumah di pedesaan, 1 juta perkotaan, dan 1 juta daerah pesisir, jika ia terpilih sebagai presiden nanti.

[Gambas:Video CNN]