ditelpon kredivo

Xianwu Menganugerahkan Tuhan

Kemenkeu: PUPR Minta Tambahan Anggaran IKN hingga Rp8 T******

Anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal membengkak tahun ini. Pasalnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta tambahan anggaran untuk mega proyek itu.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan anggaran IKN pada pagu 2023 sebenarnya ditetapkan sebesar Rp23 triliun. 

"Tambahannya ya kira-kira yang mereka (PUPR) sudah minta sejauh ini sekitar Rp7 triliun-Rp8 triliun," ujar Isa dalam media gathering, Selasa (21/3).

Anggaran tambahan ini rencananya akan digunakan untuk pembebasan lahan yang nantinya disediakan bagi pengembang.

"Kan pak presiden minta tanah untuk disiapkan untuk para investor disiapin. Nah itu nanti perlu (dana)land development," imbuhnya.

Namun, ia menekankan tambahan anggaran tersebut belum final. Kemenkeu masih melihat apakah anggaran tersebut mencukupi atau perlu ditambah lagi.

"Tapi masih diperkirakan akan bertambah apa nggak, belum final," pungkas Isa.

[Gambas:Video CNN]

Peradaban ajaib empat puluh ribu tahun

Harga Bahan Pangan Bervariasi H******

Tiga hari menjelang Ramadan, sejumlah harga pangan dipasar tradisionalterpantau turun. Harga cabai-cabaian dan beberapa dagingpada awal pekan ini lebih murah dibanding minggu lalu.

Mengutip hargapangan.idpada Senin (20/3), harga daging sapi kualitas 1 juga turun dari Rp137.800 per kg menjadi Rp135.200 per kg serta daging sapi kualitas 2 turun dari Rp128.800 per kg menjadi Rp125.850 per kg.

Adapun bawang merah juga turun dari Rp38.050 per kg menjadi Rp37.950 per kg, cabai rawit merosot dari Rp49.350 per kg menjadi Rp47.550 per kg.

Penurunan serupa terjadi pada beras. Beras kualitas super 1 juga turun dari Rp14.700 per kg menjadi Rp14.200 per kg, beras kualitas super 2 juga turun dari Rp14.150 per kg menjadi Rp13.750 per kg.

Beras kualitas medium 1 pun dijual Rp13.100 per kg sementara pekan lalu Rp13.250 per kg dan beras kualitas bawah 1 turun dari Rp12 ribu per kg dari sebelumnya Rp12.100 per kg. Namun beras kualitas bawah 2 naik ke Rp11.800 per kg dari Rp11.750 per kg.

Pangan lain yang juga naik dibanding pekan lalu adalah gula pasir premium naik dari Rp15.850 per kg menjadi Rp16.000 per kg, lalu daging ayam dari Rp34.350 per kg menjadi Rp35.150 per kg.

Lihat Juga : Melihat Gaji Pejabat Setneg yang Dinonaktifkan Usai Istri Pamer Harta

Selain itu, harga cabai rawit merah melonjak dari Rp72.750 per kg menjadi Rp75.300 per kg, cabai merah besar dari Rp48.500 per kg menjadi Rp49.750 per kg, serta cabai merah keriting dari Rp48.350 per kg menjadi Rp49.450 per kg

Harga bawang putih juga naik dari Rp33.750 per kg menjadi Rp33.400 per kg. Hal serupa terjadi pada telur ayam ras yang minggu lalu dibanderol Rp29 ribu per kg menjadi Rp29.650 per kg pekan ini.

Beberapa komoditas harganya stabil, yakni minyak goreng kemasan bermerek 2 di level Rp20.300 per kg.

Sementara di pasar-pasar tradisional Medan, harga pangan relatif stabil di antaranya cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, juga minyak goreng dan gula pasir.

"Menjelang Ramadan, biasanya memang terjadi peningkatan permintaan yang cukup besar untuk komoditas daging ayam, telur ayam dan daging sapi," kata Ketua Tim Pemantau Harga Pangan Sumut Gunawan Benjamin, Senin (20/3).

Adapun yang merangkak naik adalah daging sapi, yang saat ini dibanderol antara Rp125 ribu per kg hingga Rp135 ribu per kg.

Ia menyebut harga daging ayam juga dijual di stabil rentang harga Rp28 ribu per kg hingga Rp30 ribu per kg, tetapi ada potensi naik.

Menurutnya, secara keseluruhan sejumlah harga pangan pokok terpantau stabil, tidak ditemukan adanya gejolak harga yang besar pada Maret ini.

"Kabar ini bisa jadi kabar baik bagi pengendalian harga. Walaupun kita perlu mewaspadai potensi konsumsi masyarakat yang tergerus, akibat harga pangan yang pada dasarnya masih bertahan mahal," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Pertarungan

Duit 114 Konsumen Meikarta Kembali via Titip Jual PT MSU******

Sebanyak 114 konsumen apartemen Meikarta mendapatkan uangnya kembali dari pengembang PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) melalui skema titip jual. Sementara itu, 17 konsumen lain memilih opsi ganti unit.

"Jadi itu memang sesuai dengan yang Pak Dasco (Wakil Ketua DPR RI) sampaikan bahwa lagi proses 131 orang, yang 114 (konsumen Meikarta) itu sudah terealisasi pengembalian uang, artinya titip jual," kata Ketua Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) Aep Mulyana kepada CNNIndonesia.com, Rabu (15/3).

Aep mengatakan dari 114 konsumen yang memilih skema titip jual, masih ada 10 orang yang belum menerima pencairan dana. Kendati, ia menyebut pencairan dana tersebut segera diproses.

"Data (titip jual) kami nggak bisa sampaikan dulu. Nanti DPR yang sampaikan rilisnya karena ada rencana juga. Jadi, biar kami tidak overlap. Dari DPR, saya sudah kasih datanya, semuanya. Tunggu saja nanti rilisnya antara komunitas (PKPKM), DPR, dan pihak Meikarta," tandas Aep.

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade membenarkan pernyataan Aep. Ia mengatakan dari 131 anggota PKPKM yang mengadu ke DPR, sudah ada 114 orang yang mendapatkan pengembalian dana melalui skema titip jual, sedangkan 17 lainnya mendapatkan serah terima unit.

Andre mengatakan langkah pengaduan ke DPR seperti yang dilakukan konsumen Meikarta sudah tepat. Ia kemudian menyinggung aksi gebrak meja yang dipertontonkannya saat rapat bersama pihak Meikarta.

"Sekali lagi bahwa gebrak meja di Komisi VI dan kunjungan sidak ke Meikarta yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Pak Sufmi Dasco sudah memberikan hasil kepada Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta yang mengadukan nasib ke DPR RI," ucap Andre.

[Gambas:Video CNN]

zaman Ayutthaya

Mendag Zulhas Bakar Baju Bekas Impor Rp10 M di Sidoarjo******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas memusnahkan pakaian bekasimpor sebanyak 824 bal senilai Rp10 miliar Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Pemusnahan ini merupakan temuan dari program pengawasan Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Barang-barang itu dimusnahkan di Komplek Pergudangan Jaya Park, Kabupaten Sidoarjo. Zulhas menyebut pemusnahan ini bertujuan untuk penegakan hukum di bidang perdagangan.

"Ini merupakan komitmen Kemendag dalam pengawasan dan penegakan hukum di bidang perdagangan, perlindungan konsumen, serta industri tekstil dalam negeri," kata Zulkifli, di Sidoarjo, Senin (20/3).

"Pemusnahan ini merupakan tindak lanjut pengawasan terhadap perdagangan dan impor pakaian bekas yang dilakukan secara berkelanjutan. Ini juga sebagai bentuk respons semakin maraknya perdagangan pakaian bekas yang diduga asal impor," ujarnya.

Dia pun mengimbau agar masyarakat Indonesia lebih mengutamakan dan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

Ketua Umum PAN itu juga menyebut jika minat konsumen terhadap pakaian bekas impor menurun, maka industri pakaian dalam negeri bisa dilindungi dan berkembang.

"Turunnya minat konsumen terhadap pakaian bekas asal impor, maka permasalahan peredaran pakaian bekas impor dapat teratasi dan dalam jangka panjang," imbuh Zulkifli.

Sementara itu, Plt Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Moga Simatupang mengatakan pakaian bekas impor itu diduga mengandung jamur yang berpotensi menimbulkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia.

Hal itu melanggar Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Apalagi bila barang tersebut merupakan barang asal impor, maka juga merupakan pelanggaran terhadap Pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 terkait dengan larangan untuk mengimpor barang yang dilarang impor.

"Sebelumnya, kami pernah melakukan pengujian pakaian bekas hasil pengawasan dan terbukti mengandung jamur yang berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan manusia," kata Moga.

Moga menambahkan diperlukan sinergi seluruh kementerian lembaga terkait dalam pelaksanaan pengawasan terhadap barang yang dilarang impor, karena tugas tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh pihak.

Ia berharap pemusnahan ini bisa memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang tidak taat ketentuan, serta memberikan contoh kepada pelaku usaha lain supaya menjalankan usahanya sesuai peraturan perundang-undangan.

"Kami akan dalami temuan ini dan akan tegas dalam menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak ada kompromi bagi pelaku usaha yang tidak taat atau menyalahgunakan aturan," pungkas Moga.

[Gambas:Video CNN]

Angin datang dari hati

Waskita Buka Suara soal Utang Mandor Masjid Zayed ke Warung Rp145 Juta******

PT Waskita Karya(Persero) Tbk angkat suara soal utang mandorproyek pembangunan Masjid Sheikh Zayed Solo (SZGMS) Jawa Tengah, kepada warungyang jumlahnya mencapai Rp145 juta.

Project Manager Sheikh Zayed Grand Mosque (SZGMS) Solo Adriansyah mengatakan pihaknya sudah melunasi pembayaran kepada pihak kontraktor. Karenanya, permasalahan utang di warung bukan tanggung jawab perseroan.

"Dapat perseroan sampaikan untuk pembayaran utang mandor ke warung bukan tanggung jawab Waskita. Hal itu dikarenakan para mandor Masjid Sheikh Zayed sudah dibayar 100 persen oleh perseroan sesuai hak atas tanggung jawab pekerjaannya," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (17/3).

Dengan kondisi ini, tim proyek Waskita pun meminta pihak warung untuk menghubungi langsung para mandor dan meminta pembayaran utang.

"Pihak tim proyek perseroan sudah memberikan nomor handphone dan juga fotokopi KTP dari para mandor supaya diselesaikan secara musyawarah," katanya.

Selain itu, terkait informasi pemilik warung, Waskita tidak bisa membenarkan karena merupakan informasi sepihak, tidak berdasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

"Tim proyek juga tidak mengetahui apakah para mandor itu benar berutang atau kasbon kepada warung atau tidak, karena tim proyek tidak mengetahuinya," pungkasnya.

Sebelumnya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming mengancam akan menemui para mandor pembangunan proyek Masjid Zayed jika tidak segera melunasi utang kepada warung. Gibran mengklaim telah mengantongi informasi para mandor.

"Saya sudah tahu orangnya, nanti tinggal ditagih wae(saja). Dirampungke koyo cah lanang(diselesaikan secara jantan), ngebon kok ngasi (utang kok sampai) ratusan juta," kata Gibran dikutip dari Detikcom, Jumat (17/3).

[Gambas:Video CNN]

Dewa Pedang Penelan Langit

Menkes Budi Disebut Setuju BPJS Tetap di Bawah Presiden******

Menteri Kesehatan Budi Gunadi disebut setuju jika dilakukan penghapusan pasal 425 RUU Kesehatan yang mengatakan bahwa BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.

Hal itu disampaikan oleh Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar usai berdialog di kediaman Budi Gunadi bersama pengamat ekonomi, Faisal Basri, dan pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio pada Kamis (16/03).

"Saya bilang kepada Pak Menteri yang menjadi masalah RUU Kesehatan di masyarakat adalah jika lembaga BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri, itu akan menjadi kontraproduktif buat masyarakat. Selama ini BPJS sudah berjalan dengan baik," kata Timboel.

Timboel mengungkapkan, saat berdialog Menkes Budi menyampaikan setuju jika pasal 425 dibatalkan. Menurut Budi, lebih penting koordinasi melalui Komite Kebijakan Sektor Kesehatan seperti yang tertuang pada pasal 426 RUU Kesehatan.

"Koordinasi itu bukan berarti ada atasan dan bawahan, setara saja antara menteri dan BPJS," katanya.

Menurut Timboel, respons Budi yang sepakat bahwa BPJS tetap bertanggung jawab langsung kepada presiden dan tidak mendapatkan penugasan khusus dari menteri itu merupakan perkembangan yang baik.

Di sisi lain, Undang-Undang SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) yang berisi hal-hal teknis dalam Peraturan Presiden menjadi salah satu bagian yang direvisi dalam RUU Kesehatan. Misalnya, Perpres No. 82 Tahun 2018 Pasal 52 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa korban kekerasan seksual, penganiayaan, trafficking, terorisme, sekarang tidak dijamin JKN.

Diharapkan, saat naik menjadi draf RUU Kesehatan, korban kekerasan seksual dan kecelakaan tunggal dapat dijamin oleh JKN.

"Menurut saya enggak perlu menjadi undang-undang, karena kebutuhan ke depan akan berubah cepat. Apakah ke depannya jika ada perubahan harus berganti undang-undang lagi? Sebaiknya tidak perlu menjadi undang-undang, sebatas Perpres saja sudah cukup," papar Timboel.