toto togel

Jiehou tidak untuk dijual

Pengusaha Respons soal Aturan Upah Terbaru Jokowi******

Pengusaha merespons terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan yang memastikan kenaikan upah minimum pekerja pada 2024.

Pada dasarnya, pengusaha menyambut baik dan menghormati terbitnya beleid tersebut. Namun, mereka berpesan agar peningkatan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2024 tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi terkini.

"Permintaan kenaikan UMP harus realistis dengan memperhatikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu," kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang melalui keterangan yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (13/11).

Menurut Sarman, dinamika dan perbedaan pendapat atas terbitnya pp tersebut bisa lebih mengedepankan dialog, komunikasi, dan musyawarah untuk mufakat. Hal ini, lanjut dia, bertujuan untuk menghindari aksi demo dan ancaman mogok yang menciptakan iklim investasi yang kurang kondusif.

"Kami berharap agar ketentuan baru ini dapat diterima dan dilaksanakan semua pihak untuk peningkatan kesejahteraan buruh dan kelangsungan dunia usaha, di tengah kondisi perekonomian global yang penuh ketidakpastian yang berdampak terhadap perekonomian nasional," imbuh dia lebih lanjut.

Sarman mengatakan pengusaha dan serikat pekerja harus bersatu untuk memperkuat perekonomian nasional sehingga terhindar dari terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagaimana yang sudah terjadi di sektor industri padat karya.

Memasuki masa Pilpres 2024, ia pun berharap agar isu upah tidak terbawa ke ranah politik. Pasalnya, hal itu akan menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha dan calon investor, serta menimbulkan gejolak hubungan industrial yang akhirnya berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan masa depan ekonomi nasional.

Sarman pun mengingatkan agar pemerintah harus tegas memberikan sanksi kepada siapapun yang tak mematuhi regulasi terkait dengan penetapan upah, termasuk kepala daerah jika menetapkan UMP atau UMK menyimpang dari PP tersebut.

"Pelaku usaha tetap berkomitmen agar kesejahteraan pekerja harus naik dari tahun ke tahun sesuai dengan kemampuan pengusaha dan kondisi ekonomi nasional," ucapnya.

Senada, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani juga menghormati PP tersebut sebagai dasar kepastian hukum dalam berusaha di Indonesia.

Terkait formula pengupahan yang baru, Shinta pun berharap dalam menentukan indeks tertentu terhadap pertumbuhan ekonomi yang direkomendasikan Dewan Pengupahan harus mempertimbangkan situasi perekonomian serta kondisi ketenagakerjaan di daerah tersebut.

"Ini kami rasa krusial sebagai langkah preventif untuk mencegah dampak terhadap situasi kondisi hubungan industrial yang bisa berpotensi pada penyerapan tenaga kerja," imbuhnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (13/11).

Ia pun menekankan dalam implementasi ketentuan UMP tersebut, harus dilandasi semangat kesatuan dengan tujuan membangun perekonomian Indonesia.

"Sehingga musyawarah mufakat lewat dialog sosial adalah penting, karena perbedaan pendapat adalah dinamika yang mau tidak mau akan terjadi," lanjut Shinta.

Sebelumnya, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat mengaku tak puas dengan aturan penetapan upah minimum terbaru. Pasalnya, aturan itu tak mencantumkan persentase kenaikan gaji.

Mirah berpendapat seharusnya PP tersebut menyebutkan angka atau persentase kenaikan. Adapun terkait penetapan UMR paling lambat November dan berlaku setiap awal tahun itu pun menurutnya bukan hal baru.

"Jadi dalam peraturan yang diketok palu Pak Presiden itu kan tidak menyebutkan angka besaran. Yang paling penting bagi kami para buruh adalah besarannya. Besaran nilai UMP yang ditetapkan harus bersifat layak dan berkeadilan," kata Mirah saat dihubungi CNNIndonesia.com, Sabtu (11/11).

Mirah juga menilai tiga formula penentuan upah terbaru dari pemerintah, terutama soal komponen indeks tertentu itu rancu dan berpotensi membuat kenaikan upah minimum tidak sesuai harapan.

Dalam beleid itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewajibkan kepala daerah untuk menetapkan upah minimum regional (UMR) maksimal 21 November 2023. Dengan begitu, UMR baru bakal diterapkan per Januari tahun depan.

Substansinya, gubernur dan atau kepala daerah di setiap provinsi wajib menetapkan UMR selambat-lambatnya setiap 21 November setiap tahunnya.

Gubernur wajib mengeluarkan penetapan upah minimum baru setiap tahun di daerahnya. Oleh karena itu, upah akan selalu disesuaikan dengan nilai upah minimum baru yang diubah setiap tahun.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Luar Biasa

Daftar Terbaru 10 Orang Terkaya di Indonesia 2023 Versi Forbes******

Forbes merilis daftar terbaru orang terkaya di Indonesia 2023.

Dalam daftar itu, posisi orang terkaya ditempati oleh Hartono bersaudara; Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono.

Dalam rilis terbaru tersebut, kekayaan duo bersaudara tersebut tembus US miliar atau setara Rp745,42 triliun (kurs Rp15.529 per dolar AS). 

Berikut daftar terbaru 10 orang terkaya versi Forbes yang baru dirilis Selasa (6/12) kemarin.

1. Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono dengan kekayaan US miliar

2. Prajogo Pangestu dengan kekayaan US,7 miliar

3. Low Tuck Kwong dengan kekayaan US,2 miliar

4. Keluarga Widjaja dengan kekayaan US,8 miliar

5. Keluarga Anthoni Salim dengan kekayaan US,3 miliar

6. Sri Prakash Lohia dengan kekayaan US,5 miliar

7. Chairul Tanjung dengan kekayaan US,7 miliar

8. Agoes Projosasmito dengan kekayaan US,4 miliar

9. Lim Hariyanto Wijaya Sarwana dengan kekayaan US,8 miliar

10. Dewi Kam dengan kekayaan US,45 miliar

[Gambas:Video CNN]

penjelajah bintang

Pengusaha Respons soal Aturan Upah Terbaru Jokowi******

Pengusaha merespons terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan yang memastikan kenaikan upah minimum pekerja pada 2024.

Pada dasarnya, pengusaha menyambut baik dan menghormati terbitnya beleid tersebut. Namun, mereka berpesan agar peningkatan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2024 tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi terkini.

"Permintaan kenaikan UMP harus realistis dengan memperhatikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu," kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang melalui keterangan yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (13/11).

Menurut Sarman, dinamika dan perbedaan pendapat atas terbitnya pp tersebut bisa lebih mengedepankan dialog, komunikasi, dan musyawarah untuk mufakat. Hal ini, lanjut dia, bertujuan untuk menghindari aksi demo dan ancaman mogok yang menciptakan iklim investasi yang kurang kondusif.

"Kami berharap agar ketentuan baru ini dapat diterima dan dilaksanakan semua pihak untuk peningkatan kesejahteraan buruh dan kelangsungan dunia usaha, di tengah kondisi perekonomian global yang penuh ketidakpastian yang berdampak terhadap perekonomian nasional," imbuh dia lebih lanjut.

Sarman mengatakan pengusaha dan serikat pekerja harus bersatu untuk memperkuat perekonomian nasional sehingga terhindar dari terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagaimana yang sudah terjadi di sektor industri padat karya.

Memasuki masa Pilpres 2024, ia pun berharap agar isu upah tidak terbawa ke ranah politik. Pasalnya, hal itu akan menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha dan calon investor, serta menimbulkan gejolak hubungan industrial yang akhirnya berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan masa depan ekonomi nasional.

Sarman pun mengingatkan agar pemerintah harus tegas memberikan sanksi kepada siapapun yang tak mematuhi regulasi terkait dengan penetapan upah, termasuk kepala daerah jika menetapkan UMP atau UMK menyimpang dari PP tersebut.

"Pelaku usaha tetap berkomitmen agar kesejahteraan pekerja harus naik dari tahun ke tahun sesuai dengan kemampuan pengusaha dan kondisi ekonomi nasional," ucapnya.

Senada, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani juga menghormati PP tersebut sebagai dasar kepastian hukum dalam berusaha di Indonesia.

Terkait formula pengupahan yang baru, Shinta pun berharap dalam menentukan indeks tertentu terhadap pertumbuhan ekonomi yang direkomendasikan Dewan Pengupahan harus mempertimbangkan situasi perekonomian serta kondisi ketenagakerjaan di daerah tersebut.

"Ini kami rasa krusial sebagai langkah preventif untuk mencegah dampak terhadap situasi kondisi hubungan industrial yang bisa berpotensi pada penyerapan tenaga kerja," imbuhnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (13/11).

Ia pun menekankan dalam implementasi ketentuan UMP tersebut, harus dilandasi semangat kesatuan dengan tujuan membangun perekonomian Indonesia.

"Sehingga musyawarah mufakat lewat dialog sosial adalah penting, karena perbedaan pendapat adalah dinamika yang mau tidak mau akan terjadi," lanjut Shinta.

Sebelumnya, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat mengaku tak puas dengan aturan penetapan upah minimum terbaru. Pasalnya, aturan itu tak mencantumkan persentase kenaikan gaji.

Mirah berpendapat seharusnya PP tersebut menyebutkan angka atau persentase kenaikan. Adapun terkait penetapan UMR paling lambat November dan berlaku setiap awal tahun itu pun menurutnya bukan hal baru.

"Jadi dalam peraturan yang diketok palu Pak Presiden itu kan tidak menyebutkan angka besaran. Yang paling penting bagi kami para buruh adalah besarannya. Besaran nilai UMP yang ditetapkan harus bersifat layak dan berkeadilan," kata Mirah saat dihubungi CNNIndonesia.com, Sabtu (11/11).

Mirah juga menilai tiga formula penentuan upah terbaru dari pemerintah, terutama soal komponen indeks tertentu itu rancu dan berpotensi membuat kenaikan upah minimum tidak sesuai harapan.

Dalam beleid itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewajibkan kepala daerah untuk menetapkan upah minimum regional (UMR) maksimal 21 November 2023. Dengan begitu, UMR baru bakal diterapkan per Januari tahun depan.

Substansinya, gubernur dan atau kepala daerah di setiap provinsi wajib menetapkan UMR selambat-lambatnya setiap 21 November setiap tahunnya.

Gubernur wajib mengeluarkan penetapan upah minimum baru setiap tahun di daerahnya. Oleh karena itu, upah akan selalu disesuaikan dengan nilai upah minimum baru yang diubah setiap tahun.

[Gambas:Video CNN]

Sistem masuk yang tak terkalahkan

IHSG Ditaksir Menguat Pagi Ini******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi menguat pada perdagangan Rabu (13/12) ini.

Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan IHSG berpeluang menguat jangka pendek karena adanya pembentukan pola bullishpada penutupan perdagangan hari sebelumnya.

"Ini menandakan peluang untuk membalikkan koreksi jangka pendek dan melanjutkan tren naik sebelumnya menuju 7.225," ujar Ivan dalam riset hariannya.

Senada, CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya memperkirakan IHSG menguat terbatas pada hari ini. Hal ini dikarenakan semakin dekatnya perilisan neraca dagang bulanan Indonesia.

"Kondisi perekonomian yang stabil yang tercermin dari data-data perekonomian yang telah rilis beberapa waktu lalu ditambah dengan masih adanya emiten yang membagikan dividen turut menopang pola pergerakan IHSG hingga beberapa waktu mendatang, hari ini IHSG berpotensi menguat terbatas," jelasnya.

Ia memprediksi pasar saham bergerak dalam rentang support6.954 dan resistance7.174 hari ini. William pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni BBNI, BBRI, JSMR, ITMG, ICBP, SMRA, dan SMGR.

IHSG ditutup di level 7.125 pada Selasa (12/12). Indeks saham menguat 36,52 poin atau naik 0,52 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp13,05 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 30,34 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 257 saham menguat, 304 terkoreksi, dan 209 lainnya stagnan. Terpantau lima dari sebelas indeks sektoral menguat, dipimpin sektor teknologi yang naik 1,34 persen.

[Gambas:Video CNN]

Karier perjalanan waktu dimulai dari awal

BI Minta Warga Waspadai Peredaran Uang Palsu di Tahun Politik******

Pihak Bank Indonesia(BI) Perwakilan Sulawesi Selatan meminta masyarakat mewaspadai peredaran uang palsudi tahun politik khususnya pada masa kampanye Pemilu 2024.

"Menjelang Pemilu serentak 2024,utamanya pada saat masa kampanye berlangsung, sangat penting mewaspadai peredaran uang palsu," kata Deputi Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Selatan Rudy Bambang Wijanarko di Makassar, Sabtu dikutip dari Antara.

Menurut Rudy harus lebih jeli melihat perbedaan uang asli dan palsu. Ia menyarankan masyarakat menggunakan uang digital agar terhindar dari penyalahgunaan uang palsu.

"Jadi, pada sosialisasi itu kami ajarkan warga di Sulsel cara membedakan uang palsu dan uang asli," jelasnya.

Lihat Juga : Sri Mulyani: Transisi Energi Itu Tidak Mudah

Pihak BI Sulsel menemukan edaran uang palsu sebanyak 2000 lembar yang didominasi pecahan besar Rp50 ribu dan Rp100 ribu sepanjang 2023.

Kendati tren peredaran uang palus menurun dibandingkan tahun lalu, namun masyarakat diminta tetap harus waspada.

"Kami tetap tingkatkanawareness(kesadaran) dari masyarakat untuk perlindungan konsumen. Warga juga harus selalu mengecek uangnya setiap melakukan transaksi," ujarnya.

Taojun

RI dan Australia Teken MoU Soal Kendaraan Listrik******

Pemerintah Indonesia menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Australiaterkait pengembangan ekosistem kendaraan listrik(EV).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ad Interim Erick Thohir mengatakan kesepahaman ini menjadi tanda kolaborasi pengembangan kendaraan listrik di Indonesia akan terjadi di hulu maupun hilir.

"Kita tanda tangan MOU ini salah satu adalah memperkuat bagaimana terjadinya kerja sama, kolaborasi yang kuat dalam melihat kesempatan untuk peningkatan daripada EV," kata Erik dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Kamis (23/11).

"Karena itu kita coba dorong kolaborasi critical mineralskedua negara untuk dijadikan hilirisasi industri," katanya.

Erick mengatakan bahwa nikel dan litium adalah dua mineral utama yang digunakan dalam baterai kendaraan listrik. Indonesia sendiri telah mengembangkan industri hilirisasi nikelnya menuju ekosistem kendaraan listrik dalam lima tahun terakhir.

Kemudian telah ada tiga pabrik di Indonesia yang beroperasi untuk memproduksi mixed hydroxide precipitate, bahan dasar prekursor baterai. Selain itu, beberapa proyek manufaktur baterai juga telah direncanakan akan dimulai pada beberapa tahun mendatang.

Sementara itu, Australia memiliki 24 persen cadangan litium dunia. Australia bahkan menyumbang 43 persen dari ekstraksi litium global pada 2022.

"Australia dapat mengambil manfaat dari sumber daya litium yang melimpah ini dengan berkolaborasi dengan Indonesia yang telah mengembangkan industri nikelnya dalam membangun poros baru ekosistem baterai kendaraan listrik, serta menjalin aliansi," kata Erick.

Erick mengatakan kelanjutan MoU ini akan dibuat road mapyang bisa diimplementasi di kedua negara.

"Sehingga, MOU ini bukan hanya seremonial, tetapi sesuatu yang real untuk kemajuan persahabatan kedua negara," katanya.

Erick menambahkan Indonesia merupakan market besar kendaraan listrik. Alasannya Indonesia memiliki populasi besar yang diperkirakan mencapai 315 juta orang.

"Dan tentu dengan situasi polusi udara yang kita bisa lihat sekarang ini, pemerintah sudah mengambil posisi bagaimana kita harus terus mendorong pengembangan EV," katanya.

[Gambas:Video CNN]