slot deposit 5000 bet 100

Kelahiran kembali di tahun-tahun cerah

Kisruh Meikarta vs Konsumen, Pemerintah Bisa Apa?******

Kisruh Apartemen Meikarta tak kunjung sampai ke titik penyelesaian hingga saat ini. Masalah justru memasuki babak baru di mana PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta menggugat 18 konsumen.

Ketua Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) Aep Mulyana mengatakan 18 orang konsumen digugat perdata senilai Rp56 miliar ke PN Jakarta Barat usai mengadu ke DPR pada Desember 2022 lalu karena unit yang tak kunjung diserahkan sejak 2019.

Aep menduga gugatan tersebut dipicu oleh isi spanduk-spanduk termasuk kata 'oligarki' yang dibentangkan saat para konsumen orasi dan berunjuk rasa di depan gedung DPR.

Konsumen Meikarta sendiri sudah rapat dengan Komisi VI DPR pada pertengahan Januari lalu. Dalam rapat itu, konsumen menceritakan kronologi terkait unit yang tidak kunjung diserahkan.

Selain itu sejumlah konsumen juga menuntut pengembang mengembalikan dana atau refund.

"Kami anggota perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta intinya sudah tidak tertarik lagi dengan unitnya, dan sepakat memohon untuk mengembalikan hak-hak kami dalam bentuk refund," ujar Aep.

Dalam rapat itu, Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade menyinggung soal dugaan kekuatan oligarki dalam kasus Apartemen Meikarta.

"Kita melihat ada kekuatan oligarki yang sewenang-wenang. Harusnya bapak (konsumen) sudah menerima (unit) pada 2019 sekarang sudah 2023, jadi sudah delay 4 tahun," ujar Andre.

Andre juga menyinggung PT MSU yang menjanjikan unit diserahkan pada 2027. Andre menuding kasus Meikarta ini sebagai penzaliman oleh oligarki.

"Ini proyek sudah bermasalah dari awal. Ini bentuk penzaliman oligarki kepada rakyat Indonesia," ujarnya.

Kendati demikian, pihak Meikarta tidak dihadirkan dalam rapat itu. DPR sudah berencana untuk memanggil pihak Meikarta, tetapi belum ada kepastian waktu yang ditentukan.

Sementara itu, Corporate Secretary Lippo Cikarang Veronika Sitepu menjelaskan putusan homologasi menyebut penyerahan unit akan dilakukan secara bertahap hingga 2027 mendatang.

Kesepakatan perdamaian atau homologasi itu mengacu pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan No. 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jakarta Pusat tertanggal 18 Desember 2020.

Padahal jika mengacu pada Penegasan dan persetujuan Pemesanan Unit (P3U) atau konfirmasi pemesanan, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pemilik proyek seharusnya melakukan serah terima unit apartemen pada pertengahan 2019 hingga 2020 kepada konsumen.

Mirisnya lagi, konsumen yang menjadi debitur Bank Nobu mengaku harus tetap membayarkan cicilan untuk pembelian apartemen Meikarta yang tak kunjung mereka lihat wujudnya.

Kuasa hukum Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta Rudy Siahaan menyebutkan saat ini terdapat anggota komunitas yang berhenti membayarkan cicilan KPA kepada Bank Nobu. Tapi, mereka mendapatkan intimidasi berbentuk surat peringatan.

"Kalau surat peringatan itu kan berarti ada yang mengancam, memperingati, 'eh kamu bayar dong unitnya, bayar angsuran kamu', bagaimana konsumen mau bayar kalo unitnya nggak ada? Stress dong," papar Rudy di Plaza Semanggi, Jakarta Selatan, Senin (19/12).

Bersambung ke halaman berikutnya...

Bentuk Badan Pengawas Perlindungan Konsumen Properti

Mahkota Bersalah dikendalikan oleh saudari tertentu

Fokus ke Mobil Listrik, Ford Bakal PHK 3.200 Karyawan di Eropa******

Ford Motor Co (F.N) berencana memutus hubungan kerja (PHK) hingga 3.200 karyawan mereka di seluruh Eropa. Beberapa pekerjaan produksi juga akan dipindahkan ke Amerika Serikat (AS).

Kabar PHK itu diungkap serikat pekerja IG Metall di Jerman. Pemecatan ini akan mengganggu produksi kendaraan di Benua Biru.

"Kami tidak akan menahan diri untuk mengambil langkah-langkah yang dapat berdampak serius pada perusahaan, tidak hanya di Jerman tetapi juga di seluruh Eropa," kata pihak IG Metall, dilaporkanReuters, Selasa (24/1).

Dikutip dari Reuters, serikat pekerja mengungkap ada 2.500 pekerja produksi dan 700 pekerja administrasi yang akan dirumahkan.

Pabrik di Kota Koln, Jerman mempekerjakan sekitar 14 ribu orang, termasuk 3.800 dari kota tetangganya, Merkenich. Para pekerja sudah dikabari soal rencana PHK ini pada Senin (23/1) kemarin.

Juru bicara Ford di Jerman menolak berkomentar. Namun manajemen pernah membuat pernyataan Jumat pekan lalu produksi kendaraan listrik memerlukan perubahan struktural.

Narasumber Reutersdi kantor pusat Michigan, AS mengatakan diskusi dengan dewan pekerja Jerman terus berlanjut dan perusahaan perlu 'lebih kompetitif' saat beralih ke kendaraan listrik.

Rencana PHK di Eropa ini cukup mengejutkan. Pasalnya tahun lalu, Ford mengumumkan investasi kendaraan listrik senilai US miliar untuk memperluas produksi di Koln.

Saat ini, pabrik Jerman tersebut memproduksi Ford Fiesta, mesin dan transmisi. Di Koln, Ford berencana membuat 7 model mobil listrik baru, perakitan baterai dan manufaktur nikel sebagai upaya peralihan ke kendaraan listrik.

[Gambas:Video CNN]

Panduan Budidaya Perkotaan

Mengintip Klaim Bisnis Milik Jhon LBF******

Jhon LBF tengah menjadi sorotan setelah dituding melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan secara asal-asalan atau tidak sesuai prosedur.

Usut punya usut, ia ternyata memiliki gurita bisnis yang terdiri dari beberapa sektor.

Mengutip laman Instagram resmi @jhonlbf, Selasa (24/1), pria yang memiliki nama asli Henry Kurnia Adhi ini mengaku dirinya adalah pengangguran pada 2019 silam.

Gurita bisnis yang dijalankan terdiri dari berbagai bidang, mulai dari kontraktor, entertainment, penyedia paket bisnis, hingga konsultan perpajakan.

Berikut daftar bisnis Jhon LBF:

[Gambas:Instagram]

1. Jhontraktor

Perusahaan ini dibangun Jhon LBF dengan misi memberikan solusi pembangunan dan penyelesaian proyek tepat waktu bagi seluruh konsumennya. Pembangunan yang dilayani bisa berupa gudang, pabrik, kantor, tempat tinggal, pembuatan tangki besi untuk industri, hingga pekerjaan konstruksi lainnya.

2. Jhontax

Perusahaan ini digadang-gadang sebagai solusi untuk masalah perpajakan dan akuntansi masyarakat yang membutuhkan. Pelayanan yang diberikan meliputi pengurusan pajak pribadi, pajak badan, laporan SPT, hingga restitusi pajak.

3. Jhonskin

Perusahaan ini dibangun untuk bergerak di bidang penyedia paket usaha bisnis dengan harga terjangkau. Tujuannya agar memudahkan masyarakat yang ingin berusaha namun modal terbatas.

Layanan yang diberikan berupa legalitas izin usaha lengkap, BPOM, kantor virtual, hingga produk skincare yang siap dipasarkan.

4. Hive Five

Ini adalah perusahaan asal karyawan yang viral karena curhat didepak secara asal-asalan oleh Jhon. Perusahaan ini bergerak di bidang konsultan bisnis, pendirian usaha, laporan keuangan dan perpajakan, serta branding usaha.

5. Mevol

Ini adalah salah satu usaha Jhon yang berfokus pada penjualan online di marketplace. Mevol sendiri merupakan merek rokok elektrik (vape) dengan berbagai rasa yang dijual secara online.

6. Jhontainment

Sesuai namanya, ini adalah perusahaan yang dibangun untuk layanan hiburan. Dalam hal ini, hiburan yang dimaksud adalah kelas seni mulai dari kelas musik, pembuatan lagu, perekaman, hingga cafe dan coffee shop.

[Gambas:Video CNN]

Hutan belantara fantasi

Selain Meikarta, Ini Konglomerasi Bisnis Milik Mochtar Riady******

Pendiri sekaligus pemilik Lippo Group Mochtar Riady ikut menjadi sorotan seiring dengan bergulirnya polemik apartemen Meikarta yang didirikan di Bekasi, Jawa Barat, yang dibangun oleh PT Mahkota Sentosa Utama (MSU).

PT MSU merupakan anak usaha PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) yang dimiliki oleh Mochtar Riady. MSU jadi perbincangan karena menggugat 18 konsumen Meikarta yang meminta agar perusahaan properti itu mengembalikan dana pembelian konsumen alias refund.

Alasan refundpara konsumen ini mereka tak kunjung mendapatkan unit sesuai waktu yang dijanjikan. Pengembang berjanji menyerahkan unit pada pertengahan 2019. Namun, nyaris empat tahun berlalu, unit yang dijanjikan juga belum rampung.

Grup ini memulai usaha dengan mendirikan Bank Lippo pada tahun 90-an, dan kita berganti nama dan berubah posisi sahamnya menjadi Bank CIMB Niaga.

Saat ini, ada lebih dari 50 anak perusahaan yang dikembangkan Lippo Group. Hal ini pun membuat pundi-pundi Mochtar Riady gemuk.

Ia tak cuma pebisnis yang jago di kandang sendiri, ekspansi usahanya merambah ke kawasan Asia Pasifik seperti Hong Kong, Guang Zhou, Fujian, hingga Shanghai.

Area bisnisnya pun beragam. Pertama, jasa keuangan yang meliputi perbankan, investasi, asuransi, sekuritas, dan manajemen aset. Kedua, properti yang mencakup perumahan, perkantoran, serta pusat hiburan dan perbelanjaan.

Ketiga, infrastruktur. Bisnis ini mencakup pembangkit listrik, pembangunan jalan raya dan prasarana komunikasi. Hampir seluruh bisnis ini dikonsentrasikan di luar negeri dan dikendalikan oleh Lippo Group yang berbasis di Hong Kong.

Keempat, industri. Cakupan bisnisnya meliputi komponen elektronik, komponen otomotif, batu bara, dan gas bumi. Dankelima, bidang jasa yang meliputi teknologi informasi, bisnis, ritel, hotel, rumah sakit, media, serta pendidikan.

Beberapa bisnis Lippo Group yang dikenal masyarakat antara lain Lippo Karawaci, Lippo Cikarang, dan Surabaya Town Square. Sementara untuk pusat perbelanjaan, Lippo mengelola Matahari Department Store dan Hypermart.

Pada sektor kesehatan, Lippo memiliki jaringan rumah sakit Siloam Hospital. Sedangkan pada sektor pendidikan, Lippo mengelola Universitas Pelita Harapan.

Di sektor properti, selain Meikarta, Lippo juga memiliki Lippo Village, Lippo Thamrin, San Diego Hills Memorial park, St Moritz Penthouses, Park View Apartments, dan Nine Residence.

Berkat lini usahanya di berbagai sektor, perusahaan konglomerasi ini berhasil menjadikan Mochtar Riady sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia. Namanya bahkan sudah tercatat dalam daftar 'Indonesia's 50 Richest 2022' versi Forbes.

Menurut catatanForbes, harta kekayaannya mencapai US,45 miliar atau setara Rp22,62 triliun (asumsi kurs Rp 15.600 per dolar AS).

[Gambas:Video CNN]

Perbaikan abadi

DPR Akan Panggil Bos Lippo dan Pengembang Meikarta 13 Februari Besok******

DPR bakal mengirimkan panggilan kedua kepada PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembangMeikarta, sekaligus memanggil bosLippo Group James Riady untuk hadir ke DPR pada 13 Februari mendatang.

Komisi VI DPR RI meradang usai PT MSU mangkir tanpa keterangan dalam panggilan perdana rapat dengar pendapat umum (RDPU) Rabu ini (25/1). Anak usaha Lippo itu bahkan tidak memberikan keterangan berhalangan hadir.

"Komisi VI akan mengundang kembali Meikarta. Di dalam undangan ini tidak hanya Meikarta yang akan diundang, tapi juga Lippo Group sebagai pemilik Meikarta. Karena agenda (Komisi VI) padat, kemungkinan 13 Februari," kata Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade di Kompleks DPR RI, Rabu (25/1).

Andre meradang saat RDPU di Komisi VI tersebut dimulai tanpa kehadiran pihak Meikarta. Menurutnya, mangkirnya pihak Meikarta menunjukkan perusahaan tersebut merasa bisa membeli dan menundukkan semua orang yang ada di Indonesia.

Bahkan, Andre mengusulkan dibentuk panitia khusus (pansus) Meikarta jika PT MSU dan Lippo Group tidak kooperatif.

Ia menegaskan tidak ada satu pun kelompok yang bisa mengatur negara. Sikap yang ditunjukkan PT MSU dianggap Andre sebagai bentuk kezaliman luar biasa.

"Pihak Lippo harus kita undang, tidak Meikarta lagi, tapi langsung pemilik perusahaannya. Keluarga (James) Riady harus kita undang. Meikarta ini kan pegawai. Kita undang saja langsung konglomeratnya karena diduga yang ambil keputusan ya keluarga besar itu," kata Andre dalam rapat.

Lihat Juga : Alasan Proyek Meikarta Tersendat: Kasus Korupsi hingga Digugat Pailit

Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi menekankan mangkirnya manajemen Meikarta tanpa keterangan adalah preseden buruk bagi DPR. Ia menegaskan seharusnya jika tidak bisa hadir maka pihak Meikarta harus memberikan informasi.

"Kalau ini kan tidak sama sekali. Berarti dia itu sudah melecehkan parlemen. Ini perlu penyikapan serius dari teman-teman Komisi VI. Kami kan memanggil mereka untuk membela kepentingan konsumen yang sudah mengadu ke Komisi VI," tegas Baidowi.

Daeng Muhammad dari Fraksi PAN menegaskan setuju dengan pernyataan Andre Rosiade dan Achmad Baidowi. Menurutnya, stakeholderatau siapapun yang diundang demi kepentingan masyarakat Indonesia, minimal seharusnya memberikan keterangan jika berhalangan hadir.

Daeng menegaskan sikap PT MSU yang mengabaikan undangan DPR sama saja melecehkan dan tidak menganggap eksistensi parlemen.

Sementara itu, Mohamad Hekal yang memimpin sidang memutuskan tiga kesimpulan RDPU yang tidak dihadiri pengembang Meikarta tersebut. Pertama, Presiden Direktur PT MSU (Developer Meikarta) tidak hadir dan tidak memberikan keterangan.

Kedua, Komisi VI mengusulkan untuk dilakukannya rapat gabungan bersama Komisi III dan Komisi XI DPR RI. Ketiga, Komisi VI DPR akan mengirim undangan kedua kepada Presiden Direktur PT MSU dan mengundang Lippo Group.

PT MSU merupakan anak usaha PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) yang dimiliki oleh Mochtar Riady. Sosok ini adalah Presiden Komisaris dari Lippo Group.

Dilansir dari berbagai sumber, Mochtar Riady yang juga dikenal sebagai Lie Mon Tie memiliki putra pertama yang bernama James Riady. Nama James yang disebut-sebut DPR memang ikut menjalankan bisnis Lippo.

Kisruh Apartemen Meikarta tak kunjung usai. Masalah justru memasuki babak baru ketika PT MSU selaku pengembang Meikarta menggugat 18 konsumen Rp56 miliar usai meminta refund imbas unit apartemen yang tak kunjung diserahterimakan.

[Gambas:Video CNN]

Grup Monster Hadiah

BPKN: Wacana Biaya Haji Bisa Pupus Harapan Calon Jemaah ke Tanah Suci******

Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN) mengatakan kenaikan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) 2023 bisa memupus harapan masyarakat yang ingin pergi ke Tanah Suci.

Johan Efendi Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN mengatakan untuk mencegah hal tersebut, pemerintah perlu mempertimbangkan rencana kenaikan ongkos haji secara penuh tahun ini.

"Wacana kenaikan biaya haji itu bisa memupuskan harapan banyak calon haji pergi ke Tanah Suci," tegasnya.

Apalagi, kata Johan, negara sudah memiliki Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang bertugas mengurus dana haji yang disetorkan masyarakat.

"BPKH dalam hal ini semoga dapat berperan maksimal dalam mengelola keuangan haji yang diamanahkan pada badan ini," ujarnya seperti dikutip dari keterangan resmi, Jumat (27/1).

Oleh karena itu, Johan berharap pemerintah menemukan jalan agar bisa menetapkan BPIH 2023 yang lebih terjangkau.

BPKN sendiri menilai biaya yang diusulkan sebesar Rp69,1 juta terbilang sangat terlalu mahal, mengingat RI masih terjebak sebagai middle incomecountryatau negara berpendapatan menengah selama 30 tahun.

Selain itu, masyarakat yang masih berjuang memulihkan ekonomi di masa pandemi covid-19.

"Hal tersebut tentunya ironis dengan usulan kenaikan biaya perjalanan ibadah haji di tengah tren penurunan biaya paket haji. jika dibebankan tambahan biaya untuk pelunasan BPIH yang cukup signifikan, tentu itu sangat memberatkan," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN Firman Turmantara mengatakan penentuan kenaikan ongkos ibadah haji itu harus transparan.

Hal ini sesuai dengan hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen (UUPK) yaitu Pasal 4 yang diantaranya menyebutkan bahwa konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, selain hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan.

Calon jamaah haji sebagai konsumen juga bisa meminta pertanggungjawaban penyelenggara ibadah haji sesuai dengan Bab VI UUPK tentang tanggungjawab pelaku usaha, dan penyelenggara ibadah haji bisa dipidana. 

Sementara pemerintah sendiri tidak bisa lepas dari tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 UUPK. Selain itu, hubungan hukum antara penyelenggara ibadah haji dengan jamaah haji itu sesuai tidak dengan perundang-undangan yang lain seperti dengan KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian.

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, Ketua BPKH Fadlul Imansyah mengungkapkan nilai manfaat yang ditabung sepanjang 2020-2021 terancam habis jika pemerintah sepakat tak menaikkan biaya haji tahun ini.

Ia memperkirakan dengan asumsi persentase seperti tahun lalu yaitu 60 persen nilai manfaat dan 40 persen biaya perjalanan ibadah haji (Bipih), maka dana yang dikelola bakal habis pada 2025.

"Kalau kita hitung berdasarkan hitungan kita, kalau memang kita harus memenuhi asumsi Bipihnya itu nilainya sama kayak tahun lalu, itu kita hitung, simpanan hasil investasi yang kita dapatkan akibatkan tidak berangkat dari 2020-2021 akan tergerus dan akan habis di 2025," kata Fadlul di Jakarta Pusat, Selasa (24/1).

Kemenag pun sebelumnya mengusulkan ke DPR agar BPIH yang harus dibayar masing-masing calon jemaah haji Indonesia tahun ini adalah Rp69 juta.

Pihaknya berharap upaya efisiensi anggaran bisa menurunkan biaya haji yang dibayar jemaah hingga sekitar Rp19 juta. Menurutnya, angka psikologis yang patut dibayar calon jemaah haji Indonesia setidaknya Rp50 juta.

Oleh karena itu, pihaknya berharap bisa mengeksplorasi sejumlah layanan yang bisa ditekan, terutama harga tiket penerbangan.