petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

susubet

pinjaman bank langsung cair 903Jutaan kata 395780Orang-orang telah membaca serialisasi

《susubet》

Mantan Wakil Kepala BSSN tidak gentar hadapi pesaingnya di Pilkada DKI******

Mantan Wakil Kepala BSSN tidak gentar hadapi pesaingnya di Pilkada DKI
Mantan Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Komjen Pol (Purn) Dharma Pongrekun di Jakarta, Sabtu (3/2/2024). ANTARA/Mario Sofia Nasution/aa.
Jakarta (ANTARA) - Mantan Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Komjen Polisi (Purn) Dharma Pongrekun menyatakan tidak gentar menghadapi pesaingnya di Pilkada DKI Jakarta tahun 2024.

"Ada wajah gentar terlihat dari saya?," kata dia usai deklarasi di Gedung Juang 45 Jakarta, Sabtu.

Ia mengatakan hanya takut kepada Allah yang memiliki seluruh dunia ini. "Saya cuma takut sama Allah. Dia Yang Maha Kuasa dan Dia punya semua. Jika Allah meridhoi maka akan jadi," katanya.

Dharma Pongrekun telah mendeklarasikan diri maju dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2024.
"Hari ini saya deklarasi maju di Pilgub DKI Jakarta 2024 dari jalur independen," kata dia.

Baca juga: Legislator duga ada kampanye dini terkait stiker Heru di halte

Lulusan terbaik Akpol 1988 A ini memiliki satu visi yang membawa dirinya ingin bertarung dalam pemilihan gubernur (pilgub), yakni "Selamatkan jiwa Keluarga Kita".

"Menjadikan keselamatan dengan melindungi, melayani dan mengayomi jiwa keluarga masyarakat DKI Jakarta sebagai prioritas utama dan hukum tertinggi," kata dia.

Dharma menawarkan lima misi. Pertama, memberikan kebebasan kepada warga DKI Jakarta untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.

"Saya akan memastikan setiap orang dapat beribadah secara tenang dimana pun dan kapan pun dan tanpa perlu dihambat oleh pihak mana pun," kata dia.

Kedua, dirinya akan mencabut atau memperbaiki kembali semua kebijakan yang tidak prorakyat. Jika terpilih sebagai gubernur, ia akan memperbaiki atau bahkan mencabut semua kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat Jakarta.

Baca juga: Persiapan Pilgub 2024, KPU DKI terus berkoordinasi dengan pemprov

Ketiga, memastikan semua pelayanan masyarakat dipermudah sekaligus memangkas akar korupsi.

Ia mengatakan meski tak lagi menjadi pusat pemerintahan ke depan karena keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN), ia akan memastikan Jakarta tetap menjadi kota perdagangan, pusat ekonomi dan bisnis.

"Kami mendukung terus berlanjut pengembangan pariwisata dan maritim untuk mendatangkan lebih banyak pendapatan demi kesejahteraan rakyat Jakarta," kata dia.

Keempat, tidak akan ada mandatori apapun khususnya masalah kesehatan dan memperbaiki metode pengobatan dan terakhir. Kelima, memperbaiki kualitas pendidikan yang berakhlak agar generasi muda menjadi manusia beradab.
Baca juga: Komjen (purn) Dharma Pongrekun deklarasi maju di Pilgub DKI Jakarta

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Presiden soal petisi akademisi: Itu hak demokrasi******

Presiden soal petisi akademisi: Itu hak demokrasi
Presiden RI Joko Widodo menyampaikan keterangan pers usai menghadiri Kongres XVI GP Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (2/2/2024). ANTARA/Andi Firdaus
Ya, itu hak demokrasi, setiap orang boleh berbicara, berpendapat, silakan.
Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo menekankan petisi dari beberapa akademisi dari sejumlah universitas terkait dengan pemerintahannya sebagai sebuah hak berpendapat dan berdemokrasi.

"Ya, itu hak demokrasi, setiap orang boleh berbicara, berpendapat, silakan," ujar Presiden singkat usai menghadiri pembukaan Kongres XVI GP Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat.

Sebelumnya, beberapa akademisi dari sejumlah universitas seperti alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) dan civitas academicaUniversitas Islam Indonesia (UII) menyampaikan petisi berupa kritik terhadap pemerintahan Jokowi.

Mereka menyinggung soal etika hingga kenegarawanan dalam petisinya.

Dalam negara demokrasi, kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Jumat, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, seruan, petisi, maupun kritik harus dihormati.

"Bapak Presiden juga telah menegaskan freedom of speechadalah hak demokrasi. Kritik adalah vitamin untuk terus melakukan perbaikan pada kualitas demokrasi di negara kita," ujar Ari.

Ari menyebut perbedaan pendapat, perbedaan perspektif, perbedaan pilihan politik adalah sesuatu yang sangat wajar dalam demokrasi, terlebih pada tahun politik, menjelang pemilu, pertarungan opini pasti terjadi.

"Akhir-akhir ini, terlihat ada upaya yang sengaja mengorkestrasi narasi politik tertentu untuk kepentingan elektoral. Strategi politik partisan seperti itu juga sah-sah saja dalam ruang kontestasi politik. Namun, ada baiknya kontestasi politik, termasuk dalam pertarungan opini, dibangun dalam kultur dialog yang substantif dan perdebatan yang sehat," tutur Ari Dwipayana.

Ari menegaskan bahwa Presiden Widodo tetap berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan koridor konstitusi.

Baca juga: UII minta Presiden Jokowi tetap jadi teladan praktik kenegarawanan
Baca juga: Rektor UII keluarkan empat poin sikap soal demokrasi Indonesia

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Polri terus buru jaringan narkoba Fredy Pratama******

Polri terus buru jaringan narkoba Fredy Pratama
Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol. Mukti Juharsa. ANTARA/Laily Rahmawaty/aa.
Kami tidak akan henti-hentinya untuk menangkap Fredy Pratama
Jakarta (ANTARA) - Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareksrim Polri terus memburu bandar narkoba jaringan internasional Fredy Pratama hingga tertangkap serta memburu aset-asetnya.

"Kami tidak akan henti-hentinya untuk menangkap Fredy Pratama," kata Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol. Mukti Juharsa dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Dalam memburu jaringan Fredy Pratama ini, Bareskrim Polri menggelar operasi dengan sandi Escobar. Pada tahun 2023, operasi ini mampu menangkan sebanyak 46 orang tersangka narkoba jaringan Fredy Pratama.

"Awal 2024, Polda Lampung berhasil mengamankan delapan orang pelaku jaringan Fredy Pratama, sehingga total sudah 54 orang tersangka," tuturnya.

Dari 46 tersangka yang ditangkap pada 2023, kata dia, salah satu tersangka dijerat dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atas nama Bayu Firmandi.

"Perkara TPPU ini masih dalam proses penelitian berkas oleh JPU di Kejaksaan Agung," ujar Mukti.

Baca juga: Jaksa hadirkan tujuh saksi jaringan Fredy Pratama di sidang sang ayah

Baca juga: Hakim tolak eksepsi ayah gembong narkoba Fredy Pratama

Jenderal polisi bintang satu itu menyebut, Tim Operasi Escobar tidak akan berhenti untuk terus menghalau barang-barang narkoba yang dimasukkan oleh jaringan Fredy Pratama.

Sejak 2020 sampai dengan 2023, tim telah menyita barang bukti sabu dari jaringan Fredy Pratama sebanyak 10,3 ton.

"Jaringan ini tetap kami pantau, ya memang banyak modus operandi baru yang dilakukan oleh mereka," ucap Mukti.

Modus operandi baru itu, kata dia, seperti modus keuangan dengan cara tidak lagi melalui rekening bank, tapi crypto currencyatau mata uang digital. "Ini sedang kami dalami juga," ujarnya.

Hingga kini, lanjut Mukti, pihaknya meyakini keberadaan Fredy Pratama setelah ditetapkan sebagai buron Polri masuk Daftar Pencarian Orang (DPO), berada di Thailand.

Polri telah menerbitkanred noticeterhadap Fredy Pratama. Dan bekerja sama dengan kepolisian Thailand (Royal Thai Police) serta BNM Polri DEA Amerika untuk memburu Fredy Pratama.

"Kami berusaha kerja sama dengan DEA dan Royal Thai Police untuk mengetahui keberadaan Fredy Pratama yang berada di Thailand," tuturnya.

Selain itu, tambah Mukti, pihaknya juga melacak aset-aset Fredy Pratama baik yang berada di Indonesia maupun di luar negeri untuk dilakukan penyitaan.

Dari hasil koordinasi dengan Kepolisian Thailand, diketahui bahwa masih banyak aset tersangka Fredy Pratama yang disamarkan dengan modus baru di negara Gajah Putih tersebut.

"Untuk melakukan pengamanan aset sudah dapat kami lacak. Mohon doanya rekan semua, insya Allah tahun 2024 ini Fredy Pratama dan aset-asetnya bisa kami ungkap," ujar Mukti.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:agen judi terpercaya

Perbarui waktu:2024-07-01

Daftar bab terbaru
paito magnum 4d
win88
akun pro thailand situs slot server thailand terbaik 2023
sediaqq
slot gacor thailand
master prediksi togel china
cara mendapatkan voucher hotel gratis 2022
bunga pinjaman di kredivo
pinjaman online website
Daftar isi semua bab
Bab 1 trik main domino duofu duocai hari ini
Bab 2 slot wajib maxwin
Bab 3 cara ambil pinjaman di kredivo
Bab 4 dinasti 68 slot
Bab 5 erek erek sepatu
Bab 6 wtobet
Bab 7 erek erek 2d 56
Bab 8 slot gacor bonus
Bab 9 buku togel 77
Bab 10 pinjaman tunai cicilan
Bab 11 menangjudi
Bab 12 slot tanpa referral
Bab 13 slot terpercaya no 1
Bab 14 liga215
Bab 15 uangme ojk atau tidak
Bab 16 nama server thailand slot
Bab 17 mctytoto
Bab 18 cara pinjam akulaku ke dana
Bab 19 pinjaman online untuk pelajar
Bab 20 erek erek kawin
Klik untuk melihattersembunyi di tengah3514bab
sejarahBacaan TerkaitMore+

Rahasia Ilahi

daftar pinjaman legal ojk 2022
Komisi II minta penyelenggara pemilu antisipasi masalah DPT ganda
Arsip Foto - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/9/2023). ANTARA/Melalusa Susthira K/am.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menekankan agar KPU, Bawaslu, dan seluruh pemangku kebijakan terkait segera mengambil langkah antisipasi potensi masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda untuk Pemilu 2024.

"Saya berharap kepada KPU dan seluruh pemangku kebijakan untuk segera melakukan pembenahan terhadap potensi pemilih ganda yang diekspos oleh berbagai media masa," kata Guspardi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Hal itu dikatakannya usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Sumatera Barat, Selasa (31/1).

Dia menilai pembenahan potensi pemilih ganda harus dilakukan secara tuntas sebelum pelaksanaan Pemilu 2024 pada 14 Februari, dan tidak lagi terjadi di berbagai Kabupaten Kota dan Provinsi di Indonesia.

Guspardi juga menegaskan pentingnya peran pengawasan secara keseluruhan dalam mewujudkan Pemilu yang adil dan demokratis.

Menurut dia, Komisi II DPR RI berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan pihak terkait untuk menjaga integritas dan kredibilitas pemilu di Sumatera Barat, terlebih di seluruh Indonesia.

“Kami melakukan kunjungan ini tentu dalam rangka memastikan bagaimana kesiapan serta persiapan yang dilakukan KPU dan jajaran lainnya untuk pelaksanaan Pemilu. Kami berkomitmen untuk menjalankan fungsi pengawasan terutama menjelang Pemilu 2024," ujarnya.

Dalam kunjungan kerja tersebut menurut dia, juga dilakukan evaluasi yang membahas temuan dan rekomendasi yang dihasilkan selama kunjungan. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi langkah-langkah perbaikan atau peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu di Sumatera Barat.

Dia mengatakan kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Sumatera Barat merupakan bagian dari upaya nyata untuk menjaga integritas dan kredibilitas Pemilu sebagai salah satu pilar demokrasi di Indonesia.

Melalui dialog dan evaluasi, diharapkan langkah-langkah perbaikan dapat segera diimplementasikan demi terwujudnya pemilu yang bersih, adil, dan demokratis.
Baca juga: Komisi II DPR: Usut tuntas OTT anggota KPU Padang Sidempuan
Baca juga: Komisi II: Sirekap bukan sistem resmi penghitungan suara Pemilu
Baca juga: Anggota Komisi II: KPU harus selidiki seksama dugaan kebocoran data

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Ksatria Penjaga Santo

new member depo 10k
Kontrakan 10 pintu di Kembangan ludes terbakar
Bangunan kontrakan 10 pintu di Jalan Karya Mandiri RT/RW 007/03 Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat terbakar pada Kamis (1/2/2024) sekira pukul 23.42 WIB. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Diduga karena korsleting listrik
Jakarta (ANTARA) - Bangunan kontrakan 10 pintu di Jalan Karya Mandiri RT/RW 007/03 Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat ludes terbakar, Kamis (1/2) sekitar pukul 23.42 WIB.

Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Barat, Syarifudin dalam keterangannya di Jakarta, Jumat pagi, mengatakan bahwa kebakaran tersebut diduga terjadi akibat arus pendek listrik.

"Diduga karena korsleting listrik," katanya. 

Meskipun terdapat enam keluarga dengan 29 jiwa yang menempati kontrakan tersebut, tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut.

"Nihil, (korban jiwa)" ujar Syarif.

Syarif mengatakan bahwa pihaknya menurunkan total 85 personel untuk memadamkan kebakaran tersebut.

"Pengerahan akhir total 85 personel dengan 17 unit kendaraan pemadam," kata dia.

Pemadaman dimulai pukul 23.54 WIB hingga selesai pukul 01.19 WIB.

"Waktu selesai operasi pukul 01.19 WIB," kata Syarif.

Adapun kerugian material yang diakibatkan kebakaran tersebut sekitar Rp650 juta.

"Estimasi kerugian Rp650 juta," kata Syarif.

Baca juga: Sudin Gulkarmat Jakbar berhasil padamkan kebakaran di Tambora
Baca juga: Ruko tiga lantai di Jelambar terbakar

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

bibit jahat

cari situs slot online
Airlangga soal petisi akademisi: Itu tokoh memakai nama kampus
Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui usai kegiatan Peningkatan Kapasitas Saksi dan Konsolidasi Pemenangan Pemilu 2024 DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Barat di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat pada Jumat (2/2/2024). ANTARA/Farhan Arda Nugraha
Itu kan tokoh yang memakai (nama) kampus
Mamuju (ANTARA) - Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menilai petisi yang disampaikan kalangan akademisi dari sejumlah universitas kepada pemerintah merupakan ungkapan kritik oleh tokoh tertentu yang memakai nama kampus. "Itu kan tokoh yang memakai (nama) kampus," kata Airlangga saat ditemui usai menghadiri kegiatan Peningkatan Kapasitas Saksi dan Konsolidasi Pemenangan Pemilu 2024 DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Barat di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat pada Jumat. Lebih lanjut, Airlangga menyinggung bahwa dirinya adalah alumni dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Dia menyampaikan hal tersebut sebagai tanggapan atas "Petisi Bulaksumur" yang merupakan petisi berisi kritik dari alumni UGM terhadap pemerintah. "Bulaksumur, saya juga dari Bulaksumur," ucap Airlangga.

Baca juga: Presiden soal petisi akademisi: Itu hak demokrasi

Baca juga: Civitas academica UI minta pemilu bebas intimidasi Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo menekankan petisi dari beberapa akademisi dari sejumlah universitas terkait dengan pemerintahannya sebagai sebuah hak berpendapat dan berdemokrasi. "Ya, itu hak demokrasi, setiap orang boleh berbicara, berpendapat, silakan," ujar Presiden singkat usai menghadiri pembukaan Kongres XVI GP Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat. Sebelumnya, beberapa akademisi dari sejumlah universitas seperti alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) dan civitas academica Universitas Islam Indonesia (UII) menyampaikan petisi berupa kritik terhadap pemerintahan Jokowi. Mereka menyinggung soal etika hingga kenegarawanan dalam petisi-nya. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3. Masa kampanye Pemilu 2024 berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Setelah masa kampanye, ada masa tenang pada 11-13 Februari. Kemudian, jadwal pemungutan suara berlangsung serentak pada 14 Februari 2024.

Pewarta: Farhan Arda Nugraha
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Ambisi Berdarah Besi

pinjol bunga rendah tenor 12 bulan
Presiden soal petisi akademisi: Itu hak demokrasi
Presiden RI Joko Widodo menyampaikan keterangan pers usai menghadiri Kongres XVI GP Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (2/2/2024). ANTARA/Andi Firdaus
Ya, itu hak demokrasi, setiap orang boleh berbicara, berpendapat, silakan.
Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo menekankan petisi dari beberapa akademisi dari sejumlah universitas terkait dengan pemerintahannya sebagai sebuah hak berpendapat dan berdemokrasi.

"Ya, itu hak demokrasi, setiap orang boleh berbicara, berpendapat, silakan," ujar Presiden singkat usai menghadiri pembukaan Kongres XVI GP Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat.

Sebelumnya, beberapa akademisi dari sejumlah universitas seperti alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) dan civitas academicaUniversitas Islam Indonesia (UII) menyampaikan petisi berupa kritik terhadap pemerintahan Jokowi.

Mereka menyinggung soal etika hingga kenegarawanan dalam petisinya.

Dalam negara demokrasi, kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Jumat, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, seruan, petisi, maupun kritik harus dihormati.

"Bapak Presiden juga telah menegaskan freedom of speechadalah hak demokrasi. Kritik adalah vitamin untuk terus melakukan perbaikan pada kualitas demokrasi di negara kita," ujar Ari.

Ari menyebut perbedaan pendapat, perbedaan perspektif, perbedaan pilihan politik adalah sesuatu yang sangat wajar dalam demokrasi, terlebih pada tahun politik, menjelang pemilu, pertarungan opini pasti terjadi.

"Akhir-akhir ini, terlihat ada upaya yang sengaja mengorkestrasi narasi politik tertentu untuk kepentingan elektoral. Strategi politik partisan seperti itu juga sah-sah saja dalam ruang kontestasi politik. Namun, ada baiknya kontestasi politik, termasuk dalam pertarungan opini, dibangun dalam kultur dialog yang substantif dan perdebatan yang sehat," tutur Ari Dwipayana.

Ari menegaskan bahwa Presiden Widodo tetap berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan koridor konstitusi.

Baca juga: UII minta Presiden Jokowi tetap jadi teladan praktik kenegarawanan
Baca juga: Rektor UII keluarkan empat poin sikap soal demokrasi Indonesia

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Saya benar-benar generasi kedua yang kaya

pinjam uang kaspro
Gunakan bahasa isyarat, Anies awali sambutan di debat kelima capres
Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan memberi salam dengan bahasa isyarat sebelum menyampaikan pandangannya pada debat kelima Pilpres 2024 di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu (4/2/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww/aa.
Jakarta (ANTARA) - Calon Presiden nomor urut 01 Anies Baswedan mengawali sambutan dan pemaparannya dalam debat kelima capres, Minggu malam dengan menggunakan bahasa isyarat yang berkaitan dengan waktu dan perubahan.

Anies terlihat menunjuk ke jam tangannya dengan tangan kanan. Selanjutnya, menggerakkan jari melingkar dari depan ke belakang.
 

“Persoalan bangsa kita hari ini, republik kita hari ini adalah ketimpangan, ketidaksetaraan, ketidakadilan, ketimpangan antara Jakarta dengan luar Jakarta, Jawa luar Jawa, kaya-miskin, desa-kota, pendidikan umum-pendidikan agama, pendidikan kejuruan dan teknis, ini ketimpangan yang jadi fenomena yang membahayakan negeri ini,” kata Anies dalam debat kelima capres yang diikuti secara daring di Jakarta, Minggu.

Baca juga: Anies tersenyum lebar tanggapi pertanyaan Ganjar soal pembagian bansos
 

Hanya berlangsung selama beberapa detik saja, setelah moderator mempersilakan Anies menyampaikan pemaparannya, segera mengangkat dan mengepalkan satu tangannya dan menunjuknya dengan tangan yang lain.
 

Usai membuat gerakan seperti menunjukkan ‘waktu’, Anies memutar kedua tangannya ke satu arah seperti mengisyaratkan soal perubahan.

 Setelahnya, mantan gubernur DKI Jakarta itu segera berbicara mengenai ketimpangan yang dirasakan rakyat Indonesia.
 

Anies berujar segelintir orang telah menguasai perekonomian bangsa yang mendirikan bangsa hanya untuk kepentingan pribadi maupun sejumlah kelompok. Padahal seharusnya, kekuasaan dibangun untuk membangun bangsa dan menciptakan kesetaraan bagi semua.

Baca juga: Hadiri debat kelima capres, AMIN kompak kenakan jas hitam formal
 

Ia mengupas paparannya dengan menyatakan pendahulu bangsa mendirikan bangsa dengan tujuan memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat di berbagai bidang.

"Sayangnya hal tersebut justru berbanding terbalik dengan kondisi saat ini yang mana sejumlah pihak sibuk memperebutkan kekuasaan," imbuhnya.
 

Masalah lainnya yang diungkit Anies ada sekitar 45 juta orang belum bekerja layak, sekitar 70 juta orang belum punya jaminan sosial, akses pendidikan yang tidak merata membuat suram kehidupan anak-anak dan lain sebagainya.
 

“Saya berangkat sebagai pengajar, mendapat tugas di balai politik, kami akan membawa gagasan pendiri republik, untuk mewarnai republik ini untuk bisa mengarahkan republik ke depan kepada format awal,” kata dia.
 

Komisi Pemilihan Umum menggelar Debat Kelima Capres Pemilu 2024 yang akan diikuti oleh tiga capres di Balai Sidang Jakarta di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu dimulai pukul 19.00 WIB.
 

Debat yang diikuti oleh ketiga capres untuk ketiga kalinya itu mengangkat tema terkait kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi.
 

Debat capres tersebut dipandu dua moderator, yakni Andromeda Mercury dan Dwi Anggia. Kemudian, terdapat 12 orang panelis sebagai tim penyusun pertanyaan untuk ketiga capres peserta Pilpres 2024.

Baca juga: Sejumlah petinggi tim pemenangan paslon tiba di JCC
 

Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Novel Mo Ji Jiu Yao

perang88
Ahli: Para capres tidak bahas upaya preventif dalam isu kesehatan
Tiga pasangan capres/cawapres tiba di Balai Sidang JCC Senayan, Jakarta, untuk mengikuti Debat Kelima Capres Pemilu 2024, Minggu (4/2/2024). ANTARA/Narda Margaretha Sinambela/am.
Depok (ANTARA) - Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI) Prof. Dr. R. Budi Haryanto, SKM., M.Kes., M.Sc. menilai bahwa dalam debat kelima calon presiden pada Minggu (4/2), para kandidat tidak membahas upaya promotif dan preventif dalam isu kesehatan.

"Orientasi dari kesehatan kita itu kuratif, itu tergambar jelas dari ketiga pasangan calon (paslon), mereka pengennya fasilitas kesehatan, pelayanan kesehatan lah ya, termasuk dokter, rumah sakit, dan sebagainya. Itu yang diperkuat," ujar Prof Budi ketika dihubungi di Depok, Senin.

Dia menjelaskan bahwa terdapat empat hal yang mempengaruhi kesehatan, yaitu lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, serta genetik. Dari keempat faktor tersebut, lingkungan memiliki pengaruh paling besar, yaitu 40 hingga 45 persen.

Baca juga: Pakar ingatkan Capres pentingnya air dan lingkungan bagi kesehatan

"Manusia kan hidup di lingkungan, manusia kontak dengan polusi udara, manusia kontak dengan makanan, air yang terkontaminasi, manusia kontak dengan tanah," katanya.

Faktor kedua, ujarnya, yaitu perilaku, yang menyumbang 20 hingga 35 persen pada faktor kesehatan. Contoh, kebiasaan merokok dan pola makan mempengaruhi kesehatan seseorang. Sedangkan faktor genetik menyumbang sekitar 5 persen dari kesehatan.

Ia menyebut pelayanan kesehatan menjadi salah satu faktor yang menyumbang sekitar 20 hingga 25 persen dari aspek kesehatan. Hal-hal yang tercakup dalam pelayanan kesehatan, yaitu akses ke fasilitas kesehatan serta ketersediaan tenaga kesehatan.

"Kalau para paslon ini hanya melihat sekitar 20 sampai 25 persen, pelayanan kesehatan yang dikuatkan, masih jauh, masih seperempat itu pekerjaan dari sisi kesehatan," ujarnya.

Menurutnya, kesehatan masyarakat melibatkan upaya pencegahan, seperti mencegah agar masyarakat tidak menghirup polusi udara, kemudian cara agar mendapatkan air bersih yang tidak terkontaminasi, serta melindungi warga dari bahan-bahan berbahaya yang dapat mematikan. Selain itu, perlu adanya akses ke makanan yang sehat.

"Nah, itu isinya adalah promotif dan preventif yang luas sekali. Bayangkan, itu sebesar 40 persen, ditambah dengan 30-35 persen, menjadi sekitar 75 persen," ujarnya.

Baca juga: Ahli: Para capres tidak kaitkan kesehatan dengan lingkungan saat debat

Baca juga: PDIB minta capres-cawapres selesaikan masalah defisit BPJS
KPU RI menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Selepas debat pertama Pilpres 2024 pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, debat ketiga 7 Januari 2024, dan debat keempat pada 21 Januari 2024. KPU menggelar debat kelima di Balai Sidang Jakarta.

Debat pemungkas Pilpres 2024 sekaligus menjadi debat ketiga yang mempertemukan para capres. Debat terakhir dengan tema meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024