gobertoto 937Jutaan kata 921565Orang-orang telah membaca serialisasi
《persyaratan pinjam uang di bank bri》
Terminal Kalideres uji kelaikan kendaraan pralebaran******
check) pralebaran 2024 selama 11 hari, mulai dari Selasa (19/2) sampai Sabtu (2/3).
Hal itu dilakukan untuk memastikan kinerja komponen pada kendaraan yang akan mengangkut penumpang tidak mengalami kerusakan dan dapat bekerja dengan baik.
"'Ramp check' bus itu kan uji kelaikan jalan, yang meliputi sistem rem, sistem roda, sistem kemudi, sistem lampu, supaya dipastikan komponen yang ada pada kendaraan itu berfungsi dengan baik," ungkap Kepala Terminal Kalideres, Revi Zulkarnaen di Jakarta pada Jumat.
Revi mengatakan, dari 130 perusahaan otobus (PO) di Terminal Kalideres, 30 bus diuji setiap harinya dalam 11 hari masa uji kelaikan
pralebaran 2024.
"Kalau untuk PO bus yang beroperasi itu lebih kurang ada 130 PO. Rata-rata 30 bus kita uji setiap harinya," kata Revi.
Baca juga: Kepadatan penumpang di Terminal Kalideres kembali normal
Baca juga: Penumpang Terminal Kalideres pilih beli tiket langsung daripada online
Adapun 130 PO tersebut untuk keberangkatan arah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali Nusa Tenggara Barat, Lampung, Palembang, Bengkulu, Padang, Pekan Baru, Medan dan Aceh.
Menurut Revi, semua bus layak untuk berangkat secara teknis utama. "Jadi semua sistem kendaraan bagus, sistem rem, semua itu rata-rata bagus," katanya.
"Nah itu kan komponen yang sangat inti. Jadi, itu tidak ada toleransi untuk itu. Kalau rusak, harus segera diganti, diperbaiki," kata Revi.
Namun sejumlah kecil bus masih kekurangan teknis penunjang, seperti tidak memiliki alat pemecah kaca hanya satu, dongkrak dan alat pemadam kebakaran sabuk pengamanan dan lainnya.
"Dari teknis utama, semua bus sudah layak jalan. Tapi satu sampai dua kendaraan (dari 30 bus yang diuji setiap hari) masih kurang teknis penunjang dan sudah kita imbau untuk dilengkapi," katanya.
Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024
Kementerian ATR: Rakernas 2024 untuk beri panduan kebijakan strategis******
Tujuan dari Rakernas tahun ini, yaitu memberikan panduan dan arah kebijakan strategis bagi Kementerian ATR/BPN di 2024 hingga lima tahun ke depan,Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkapkan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2024 pada 6-9 Maret dalam rangka memberikan panduan dan arah kebijakan strategis pada tahun ini hingga lima tahun ke depan.
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024
Label:erek2 bergambar、kartu kredit kredivo unlimited、keris123
Terkait:slot gacor parah banyak perkalian、paten4d、daftar kredit hp、slot terbaru dan tergacor、slot bonus 100 to 3x di awal、57 di erek erek、cara agar bisa pinjam uang di shopee、cara dapat uang dollar gratis、joget4d、bni88
bab terbaru:seksislot(2024-06-28)
Perbarui waktu:2024-06-28
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menjelaskan alasan Komisaris Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Said Aqil Siradj dan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahja Purnama alias Ahok tidak mundur dari jabatanya meski keduanya menyatakan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024.
Said Aqil diketahui mendukung pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Cak Imin. Sedangkan Ahok menyatakan dukungan terhadap pasangan nomor urut tiga Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Arya mengatakan tidak masalah jika kedua komisaris BUMN itu menyatakan dukungan kepada pasangan capres dan cawapres, asalkan tidak ikut berkampanye.
Arya mengatakan setiap orang, termasuk komisaris BUMN, berhak memilih dan mempunyai pilihan masing-masing. Menurutnya, mendeklarasikan pilihan capres dan cawapres tidak serta merta berarti ikut berkampanye.
"Masa enggak boleh komisaris dukung seseorang? Memang komisaris hilang hak pilihnya? Saya dukung ini, katanya, silahkan. Sama kayak Pak Ahok lah, Pak Ahok juga begitu (dukung capres), sama saja," katanya.
Menteri BUMN Erick Thohir melarang para direksi, komisaris, pengawas, dan karyawan BUMN terlibat dalam kampanye Pemilu dan Pilkada 2024.
Larangan itu tertuang dalam surat bernomor S-560/S.MBU/10/2023 tentang Keterlibatan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Karyawan Grup Badan Usaha Milik Negara pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, dan/atau sebagai Pengurus Partai Politik atau Penjabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang dikeluarkan 27 Oktober lalu.
"Tidak ikut serta atau terlibat dalam kegiatan kampanye Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan UU Pemilihan Kepala Daerah," bunyi surat itu.
Erick juga melarang insan BUMN menggunakan sumber daya BUMN, termasuk aset, anggaran, dan sumber daya manusia untuk kepentingan terkait Pemilu dan Pilkada.
"Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang menjadi pengurus partai politik. Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang merangkap jabatan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah atau Penjabat Kepala/Wakil Kepala Daerah definitif," bunyi surat tersebut.
[Gambas:Video CNN]
(fby/pta)Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2024
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menjelaskan alasan Komisaris Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Said Aqil Siradj dan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahja Purnama alias Ahok tidak mundur dari jabatanya meski keduanya menyatakan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024.
Said Aqil diketahui mendukung pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Cak Imin. Sedangkan Ahok menyatakan dukungan terhadap pasangan nomor urut tiga Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Arya mengatakan tidak masalah jika kedua komisaris BUMN itu menyatakan dukungan kepada pasangan capres dan cawapres, asalkan tidak ikut berkampanye.
Arya mengatakan setiap orang, termasuk komisaris BUMN, berhak memilih dan mempunyai pilihan masing-masing. Menurutnya, mendeklarasikan pilihan capres dan cawapres tidak serta merta berarti ikut berkampanye.
"Masa enggak boleh komisaris dukung seseorang? Memang komisaris hilang hak pilihnya? Saya dukung ini, katanya, silahkan. Sama kayak Pak Ahok lah, Pak Ahok juga begitu (dukung capres), sama saja," katanya.
Menteri BUMN Erick Thohir melarang para direksi, komisaris, pengawas, dan karyawan BUMN terlibat dalam kampanye Pemilu dan Pilkada 2024.
Larangan itu tertuang dalam surat bernomor S-560/S.MBU/10/2023 tentang Keterlibatan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Karyawan Grup Badan Usaha Milik Negara pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, dan/atau sebagai Pengurus Partai Politik atau Penjabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang dikeluarkan 27 Oktober lalu.
"Tidak ikut serta atau terlibat dalam kegiatan kampanye Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan UU Pemilihan Kepala Daerah," bunyi surat itu.
Erick juga melarang insan BUMN menggunakan sumber daya BUMN, termasuk aset, anggaran, dan sumber daya manusia untuk kepentingan terkait Pemilu dan Pilkada.
"Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang menjadi pengurus partai politik. Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang merangkap jabatan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah atau Penjabat Kepala/Wakil Kepala Daerah definitif," bunyi surat tersebut.
[Gambas:Video CNN]
(fby/pta)Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf)Sandiaga Uno menanggapi protes yang disampaikan penyanyi dangdut sekaligus pengusaha karaoke Inul Daratista terkait kenaikan pajak hiburanmenjadi 40 persen.
Sandi mengatakan pemerintah siap mendengar semua masukan dari pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk soal pajak hiburan.
Karenanya, para pelaku usaha diimbau untuk tidak khawatir.
Sandi mengatakan pemerintah tidak akan mematikan pariwisata dan ekonomi kreatif apalagi industri tersebut baru bangkit dari pandemi covid-19. Industri tersebut, sambungnya, juga membuka 40 juta lebih lapangan kerja.
"Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja," kata Sandi.
Pajak hiburan naik menjadi 40 persen. Pasalnya, pemerintah menaikkan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) untuk jasa hiburan dari 25 persen menjadi 40 persen hingga 75 persen.
[Gambas:Instagram]
Kebijakan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
Dalam aturan itu, PBJT untuk jasa hiburan berlaku pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
Kenaikan pajak hiburan ini pun ramai dikeluhkan pengusaha, termasuk Inul Daratista.
Dalam unggahan di media sosial, Inul mengatakan kenaikan pajak hiburan itu terlampau tinggi dan bisa membunuh bisnis para pengusaha.
"17 tahun besar ya gitu-gitu aja enggak tiba-tiba jadi raksasa. (Kondisi) begini masih digencet kenaikan pajak yang enggak aturan. Coba warasnya di mana?" tulis Inul dalam unggahan di X, Sabtu (13/1).
Inul mengaku heran dengan rencana pemerintah menaikkan tarif pajak hiburan dari 25 persen menjadi 40 persen hingga 75 persen.
Menurutnya, pelaku usaha serta customer yang akan menjerit karena paling terkena dampak. Sementara pemerintah selaku pembuat kebijakan tetap bisa duduk manis sambil berdalih membela rakyat.
"Kepala buat kaki, bayar pajak enggak kira-kira, belum lagi dicari-cari diobok-obok harus kena tambahan bayar, kalau nggak bisa rumah diancam kena police line atau sita harta," tulis Inul.
[Gambas:Video CNN]
(fby/pta)
Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024
《persyaratan pinjam uang di bank bri》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,pinjam akulaku tanpa bpjsHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《persyaratan pinjam uang di bank bri》bab terbaru。