situs slot qqmacan

Bentuk Bulan Ayah mertuaku Raja Arthur

Jokowi Ingatkan Masyarakat Wajib Hati******

SOLO —Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan masyarakat agar melakukan penghitungan cermat sebelum menggadaikan sertifikat tanah untuk meminjam uang dari bank.

Menurut Jokowi, praktik menggadaikan sertifikat tanah ke bank sangat umum di kalangan masyarakat, apalagi yang baru diterima dari pemerintah.

Promosi Catat! Ini Daftar Desa BRILian Terbaik yang Siap Bersaing di Nugraha Karya 2023

“Mboten nopo-nopo disekolahke(tidak apa-apa digadaikan), ini dipakai untuk agunan mboten nopo-nopo, tetapi dihitung kalau mau pinjam bank saget nyicil mboten bulanane(bisa membayar cicilannya tidak setiap bulan)?” kata Presiden Jokowi ketika membagikan 3.000 sertifikat tanah bagi warga di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).

Presiden merasa perlu mengingatkan masyarakat agar betul-betul mengkalkulasi sebelum menggadaikan sertifikat guna mencegah tunggakan utang di bank.

Menurut dia, dana yang dipinjam masyarakat dari bank harus digunakan seluruhnya untuk modal usaha atau kerja, bukan malah dibelikan barang konsumsi seperti kendaraan bermotor.

“Jadi kalau pinjam (dari bank), saya titip pesan agar dipakai semua untuk modal usaha. Jangan dipakai untuk barang konsumsi. Nanti kalau usahanyasampun mlaku(sudah berjalan), kalau dapat untung mau beli motor atau mobil monggo(silakan), dibeli dari keuntungan bukan dari pokok pinjaman,” kata dia sebagaimana dilansir Antara. 

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi mengatakan program pembagian sertifikat tanah, yang hingga tahun 2023 telah mencapai 110 juta sertifikat untuk masyarakat, merupakan solusi dalam menyelesaikan sengketa lahan.

Dia juga menegaskan bahwa sertifikat sangat penting sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki masyarakat.

Mengkolonisasi Pesawat Alien

Debat Cawapres 2024, Mahfud MD: Pemerintah Terlalu Intervensi Desa******

SOLO —Cawapres nomor urut 03 Mahfud MD mengatakan saat ini pemerintah terlalu banyak melakukan intervensi terhadap desa soal administrasi. Hal tersebut disampaikan Mahfud MD dalam Debat Cawapres 2024 yang digelar di Jakarta Convention Centre, Jakarta, Minggu (21/1/2024).

Dalam debat bertemakan Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat danDesaitu, cawapres yang kini juga menjabat sebagai Menkopolhukam ini mengkritik pemerintah soal desa dengan menggunakan pepatah dari Jawa.

Promosi BRI Angkat Potensi Perempuan lewat Holding Ultra Mikro di WEF 2024 Swiss

“Msalahnya, ada pepatah, desa mowo joro, negoro mowo toto.Ini yang di daerah-daerah lain tidak jalan. Negara terlalu intervensi ke desa soal administrasi,” kata Mahfud MD yang disiarkan langsung di kanal Youtube KPU RI, Minggu (21/1/2024).

Oleh sebab itu, ada program-program yang dijanjikan paslon nomor urut 03 itu terkait desa di Debat Cawapres 2024. Beberapa di antaranya, ada Desa Mandiri, 1.000 Embung, hingga Pembangunan Irigasi.

“Calon presiden kami Bapak Ganjar Pranowo punya catatan menarik. Pertama, ada program 1.000 Embung, Desa Mandiri, Mandiri Energi dan Mandiri Pangan, dan Pembangunan Irigasi. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, ada satu daerah Panggungharjo, dikenal sangat maju, koperasi jalan, irigasi jalan, UMKM jalan, dikelola oleh desa itu dengan baik,” tambah Mahfud.

Sebagai informasi, debat kali ini dimoderatori oleh Zilvia Iskandar dan Retno Pinasti. Debat cawapres kedua pada 21 Januari ini disiarkan secara langsung di saluran televisi nasional yakni SCTV, Indosiar, dan MetroTV. 

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1621 Tahun 2023, debat capres-cawapres berlangsung selama 150 menit, dengan pembagian 120 menit untuk segmen debat dan 30 menit untuk iklan. 

Memecahkan rekor

Jokowi Bilang Ini Soal Acungan 2 Jari dari Mobilnya saat Kunjungan di Salatiga******

JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons soal acungan dua jari yang terlihat dari mobil iring-iringan presiden saat melintas di Kota Salatiga, Jawa Tengah, pada Senin (22/1/2024).

“Ya, kan menyenangkan, menyenangkan,” kata Jokowi usai menyaksikan penyerahan simbolis Pesawat C-130J-30 Super Hercules di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024), dilansir Antara.

Promosi Cetak Rekor, Penumpang Kereta Cepat Whoosh Capai 21.000 Orang Sehari

Pose salam dua jari tersebut menjadi sorotan karena terlihat dari mobil yang dinaiki Jokowi dan Iriana dengan plat merah bertuliskan “Indonesia 1”.

Dalam video yang beredar di platform media sosial X, masyarakat Kota Salatiga yang diduga sebagian besar merupakan simpatisan PDI Perjuangan terlihat mengacungkan tiga jari sambil bersorak “Ganjar-Mahfud”.

Hal itu dilakukan warga tersebut untuk memberi dukungan terhadap pasangan calon nomor urut 3 itu.

Mendapat reaksi tersebut, salam pose dua jari terlihat dari mobil iring-iringan Jokowi yang melintasi jalan itu.

Pose dua jari itu seolah-olah memberi dukungan terhadap pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, di mana Gibran adalah putra sulung Jokowi dan Iriana.

Ketika ditanya lebih lanjut soal respons yang dianggap menyenangkan tersebut, Jokowi hanya menjawab normatif.

“Enggak tau, ya; menyenangkan. Kalau ketemu masyarakat kan menyenangkan,” kata Jokowi.

Turut hadir dalam acara di Halim Perdanakusuma, Rabu, ialah Prabowo Subianto selaku menteri pertahanan yang menyerahkan pesawat Super Hercules C-130-J30 kepada Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.

Petualangan seorang gadis cerdas

Ganjar Sarankan Pejabat Ikut Pilpres 2024 Mundur dari Jabatan******

SOLO –– Calon presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menyarankan pejabat negara yang maju di Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 agar mundur dari jabatannya guna menghindari adanya konflik kepentingan atauconflict of interest.

“Maka, saya sarankan mundur lah, berubah-lah aturan. Termasuk, cawapres Mahfud Md yang saat ini menjabat menteri (Menko Polhukam),” kata Ganjar di Ponpes Manbaul Hikmah, Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024), menanggapi unggahan akun media sosial X Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang viral memakai tagar Prabowo-Gibran 2024.

Promosi BRI Write Fest Digelar! Berhadiah Ratusan Juta hingga Peluang Beasiswa S2

Menurut dia, ada potensi terjadinya konflik kepentingan bila peserta pilpres tidak mundur dari jabatannya sebagai pejabat negara. Oleh karena itu, potensi tersebut harus diwaspadai.

“Itulah yang sejak awal kita bicara apakah seorang yang sekarang menjabat di dalam jabatan publik, apalagi di level menteri itu mundur atau tidak. Gubernur, bupati, wali kota mundur atau tidak. Semua di jabatan publik. Ketika keputusannya tidak dan diperbolehkan maka ada potensi conflict of interest,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara, Selasa (23/1/2024).

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyoroti banyaknya pejabat yang kerap memanfaatkan fasilitas negara untuk berkampanye dengan kedok kunjungan kerja (kunker).

“Dengan beberapa kejadian, orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi alasannya kunjungannya kunker tapi ternyata kampanye. Kan rakyat bisa nilai itu. Maka kita sedang mengambil risiko itu. Maka saya sarankan mundur. Ubahlah aturan, termasuk Pak Mahfud,” paparnya.

Ganjar mengaku banyak mendiskusikan usulan ini bersama Mahfud maupun timnya. Selain itu, Ganjar juga mendorong agar aturan mengenai pejabat sekelas menteri maupun wali kota tak harus mundur jika maju pilpres diubah.

“Jadi kita diskusi beliau soal ini agar fair lebih baik mundur lah. Kalau aturan mau dibuat lebih bagus, pasti rakyat lebih senang. Karena tidak ada mengklaim apakah ini bansos milik kementerian, apakah berasnya milik kementerian. Itu enggak bisa lagi, semua orang akan merasa fair,”kata Ganjar.

Perhatikan iblis seperti ini

Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Memihak di Pilpres, Asal...******

JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku bahwa seorang pemimpin negara juga memiliki hak untuk melakukan kampanye pada tahun politik pemilihan umum (pemilu).

Hal ini disampaikannya usai menghadiri seremoni penyerahan Pesawat A-1344, Helikopter Fennec dan Helikopter Panther Tahun 2024 di Lanud Halim Perdana Kusuma, Rabu (24/1/2024), dilansir Bisnis.com.

Promosi UMKM Expo(rt) Brilianpreneur Buka Jalan Produsen Aksesori Go Internasional

Awalnya, Jokowi angkat bicara mengenai sejumlah menteri nonpartai yang melakukan kampanye politik menjelang pemilihan presiden (pilpres) 2024.

Menurutnya, kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap orang sehingga setiap menteri baik yang terafiliasi partai politik (parpol) dan nonparpol memiliki hak yang sama.

“Setiap menteri [haknya] sama saja, [bahkan] Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Namun, yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Jadi, boleh,” ujarnya kepada wartawan.

Kepala Negara mengatakan bahwa jabatan Presiden pun juga merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik.

“Masak [mau melakukan] begini enggak boleh, berpolitik enggak boleh. Boleh. Menteri juga boleh,” ucapnya.

Meski begitu, saat ditanyakan apakah Jokowi akan menggunakan haknya untuk melakukan kampanye dan memihak salah satu pihak. Presiden Ke-7 RI itu justru bertanya kembali apakah selama ini dia berpihak atau tidak.

“Itu yang saya mau tanya, memihak enggak,” ujarnya sambil tertawa. Di sisi lain, dia juga merespon ragam rekomendasi agar menteri-menteri dari kabinetnya yang melakukan kampanye untuk mundur.

Menurutnya, selama mematuhi aturan yang ada, maka menteri boleh untuk memihak salah satu pasangan calon (paslon).

“Semua itu pegangannya aturan. Aturan. Kalau aturannya boleh ya silakan. Kalau aturannya enggak boleh, ya tidak, sudah jelas itu. Jadi, Presiden ga boleh berkampanye? Boleh, itu boleh. Memihak juga boleh. Namun kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing,” tegasnya.

Adapun, dia mengaku masih memikirkan aksinya saat ditanyakan apakah akan mengambil kesempatan untuk berkampanye. “Ya lihat nanti,” pungkas Jokowi.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Jokowi: Presiden Boleh Kampanye dan Memihak di Pilpres”

bibit jahat

PSI Klaim Partai Jokowi, Puan: Sama PDIP 10 Tahun Tak Dianggap Keluarga******

SOLO —Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menyoroti salah satu partai yang mengeklaim sebagai partainya Jokowi. Meski tidak disebutkan secara langsung, partai yang dimaksud Puan adalah Partai Solidaritas Indonesia atau PSI.

Klaim soal PSI adalah partai Jokowi terpampang pada sejumlah baliho maupun alat peraga kampanye lainnya. Alat peraga kampanye itu menyertakan kalimat PSI partai Jokowi atau ikut Jokowi pilih PSI.

Promosi Meriahkan Bulan Inklusi Keuangan, BRI Aktif dalam Pameran FIN Expo 2023

Menyikapi hal tersebut, Puan mengingatkan agar para kader tidak terpengaruh dengan berbagai isu dan dinamika politik di lapangan. Termasuk apabila ada pihak lain yang mengeklaim keberhasilan pemerintahan saat ini berkat bantuan mereka.

Dia menambahkan, PDIP yang selama 10 tahun mendukung Jokowi sebagai presiden saja tidak dianggap keluarga. Sementara PSI yang baru sebentar berjalan bersama anak Jokowi, Kaesang Pangarep, sebagai ketua umum sudah merasa dekat.

“Di jalan banyak baliho yang mengeklaim ‘Partai anu adalah Jokowi’, apa iya? 10 tahun bersama kita saja enggak dianggap keluarga. Ini baru sebentar udah ngakupaling dekat,” katanya dalam keterangannya di Jakarta, sebagaimana dilansir Antara,Senin (22/1/2024).

Puan meminta kepada seluruh kader PDIP agar tetap semangat menghadapi Pemilu 2024 yang pelaksanaannya tinggal 22 hari lagi. Dia pun menyatakan PDIP akan tetap hebat meski ada isu mengenai loyalitas.

“Solid! Bukan solid partai lain ya. Boleh warna seragam sama-sama merah, tapi beda lah. Kita berjuang bertahun-tahun, mengalami menang-kalah,” ucap Puan.

“Politik itu kawan bisa jadi lawan, lawan bisa jadi kawan. Tapi ya ojo ngono, etika itu ada,” sambung dia.

Menurut Puan, politik adalah soal pengabdian. Ia menilai rakyat yang akan menilai bagaimana sosok tokoh pemimpin dari sikap dan keputusannya.

“Berpolitik itu pengabdian. Bapak ibu ada yang maksatidak masuk PDIP? Tidak kan. Masuk sendiri, keluar juga sendiri. Jadi jangan takut, kita itu banyak tidak sendirian. Partai kita partai besar,” tutur Puan disambut teriakan semangat dari para kader.

“Kita bukan lebih hebat, tapi kita lebih banyak. Se-Indonesia itu kita paling banyak. Keluarga besar PDIP. ‘Mereka’ khawatir sama kita,” lanjut Puan.