Song Ting Ci Yuan di tahun-tahun terakhirnya

goride voucher

MPPS: Libatkan Masyarakat dalam Membangun Gedung Sekolah Baru di Solo******

Peran serta masyarakat juga bisa diwakili melalui komite sekolah sebagai lembaga mandiri. Dia mengatakan saat ini hampir seluruh sekolah di Kota Solo sudah memiliki komite. 

Kepala Dinas Pendidikan Kota Solo, Dian Rineta, menegaskan selama pembangunan gedung sekolah di Solo dalam prosesnya tetap melibatkan masyarakat.

“Kami tidak menutup masukan dan saran masyarakat saat ada pembangunan unit sekolah baru. Tetapi sebatas masukan dan saran, karena bagaimanapun, pembangunan itu, kami berpedoman pada Kemendikbudristek tentang sarana dan prasarana yang wajib ada saat pembangunan unit sekolah baru” kata dia.

Sehingga jika ada masukan di luar pedoman pembangunan unit sekolah baru, dengan sendirinya belum bisa terfasilitasi. Pardoyo mengatakan pihaknya dalam melaksanakan pembangunan selalu berpegang pada aturan yang ada.

“Jadi artinya kami sekolah menampung masukan masyarakat, tetapi mohon maaf, menampung bukan berarti memenuhi, apa yang bisa dilakukan sesuai peraturan akan terpenuhi, tetapi yang tidak maka belum bisa,” kata dia.

Termasuk pihaknya juga mengaku melibatkan pihak sekolah dalam setiap kali pembahasan pembangunan. Menurut dia, pihak sekolah nantinya tinggal meneruskannya ke komite.

“Karena komite sekolah berada di dalam sekolah, dan yang berhubungan dengan dinas itu sekolah. Sehingga yang dilibatkan untuk rapat di kantor dinas adalah kepala sekolah. Nanti kepala sekolah menyampaikan ke teman-teman komite,” kata dia.

Dalam waktu dekat, pada 2024 Disdik Solo merencanakan pembangunan dan renovasi beberapa sekolah seperti SDN Joglo, SDN Madyotaman, SDN Begalon, lanjutan SDN Bromantakan, lanjutan SDN Mojo, SDN Tugu, SMP Khusus Olahraga, SMPN Negeri 6, dan aula TK Pembina Jebres.

Peri dan Iblis Dahonglou

www hoki slot

Ketua KPU Langgar Etik, Status Cawapres Gibran Tidak Gugur******

Selain itu, dia menyatakan meski Hasyim tercatat sudah dua kali mendapatkan teguran peringatan keras, namun tidak akan ada pemecatan. Menurutnya, putusan DKPP tidak bersifat akumulatif.

“Kasusnya kan juga beda, perkaranya beda. Jadi tidak ada putusan yang akumulatif di DKPP dan perkaranya beda, yang dulu, yang ini soal pengaduan lain, yang ini pengaduan beda. Itu saja,” kata Heddy.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja, menyatakan pemberian sanksi dari DKPP ditujukan ke individu penyelenggaraan pemilu. Oleh sebab itu, menurutnya, sanksi itu tidak mempengaruhi keputusan secara kelembagaan.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Status Cawapres Gibran Tidak Gugur Meskipun Ketua KPU Terbukti Langgar Etik” 

Artefak dunia maya vertikal dan horizontal

cara pinjam uang di m banking mandiri

Soal Makan Gratis untuk Cegah Stunting, Ganjar ke Prabowo: Terlambat, Pak!******

Ganjar menilai, pencegahan stuntingdimulai dengan memastikan kecukupan gizi pada remaja perempuan sebelum menikah dan hamil.

“Pak, kalau ngasihmakan untuk mencegah stunting,saya tidak setuju. Itu terlambat. Stuntingitu diatasi sejak dalam kandungan. Ibunya yang mesti diberi makanan bergizi. Kalau bapak kasih gizi ke ibu hamil, saya setuju. Kalau sudah lahir dan tumbuh, itu gizi buruk, bukan stunting.Kalau gizi buruk itu mau diperbaiki, boleh,” jelas Ganjar.

Prabowo kemudian meralat pernyatannya, bahwa yang dimaksudkan tentang program makan gratis itu sama persis dengan penjelasan Ganjar.

“Kita beri makan ibu yang sedang hamil. Bantuan gizi ibu hamil. Stuntingitu kurang gizi. Karena ibu dan dianya kurang gizi, maka stunting.Saya lihat di berbagai wilayah di Indonesia, anak-anak umur 10 tahun, badannya seperti 4 tahun. Kita harus intervensi beri makan anak-anaknya, karena rakyat kita banyak yang gajinya di bawah Rp1 juta,” terang Prabowo.

Mendengar jawaban Prabowo, Ganjar pun kembali menegaskan bahwa program makan gratis untuk mencegah stuntingsangat terlambat.

“Makannya jangan banyak-banyak pak, nanti muncul masalah lain, obesitas. Mau menikah kasih gizi, diperiksa biar sehat. Kurang gizi berikan bantuan. Mencegah stuntingperhatikan proses menikah, mulai dari remaja. Perempuan Indonesia sebagian besar anemia. Perhatikan usia menikah, 19 tahun itu sehat secara mental dan fisik,” tandasnya.

Peningkatan tak terbatas dari panggilan terkuat

demo agb99

Cak Imin Ingatkan Jokowi Tak Berpihak di Pilpres 2024******

Menurutnya, sebagai pemimpin Jokowi seharusnya mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Sebab, Jokowi memegang jabatan dan kekuasaan tertinggi dalam negara.

Selain itu, Cak Imin mengeklaim dukungan kepada dirinya dan pasangan capresnya, Anies Baswedan, semakin meluas dan menjadi harapan baru masyarakat Indonesia. Menurut dia, suara dukungan untuk perubahan semakin tak terbendung.

“Suara perubahan tidak bisa dibendung oleh siapa pun. Suara perubahan tidak bisa ditutupi oleh siapa pun,” katanya sebagaimana dilansir Antara.

Cak Imin juga mengaku optimistis dapat memperoleh 70% suara di Banten. Cak Imin menilai masyarakat Banten memiliki fanatisme yang kuat dalam memberikan dukungan terhadap pasangan capres dan cawapres nomor urut 1.

“Alhamdulillah Banten ini termasuk seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat, kita sudah sampai pada optimisme menang di tiga provinsi ini, 70% suara di Banten,” katanya.

Aku mungkin monster

situs slot gacor gampang menang

Mantap, Mahasiswa SV UNS Belajar di Kandang Manchester City******

Baca Juga: UNS Raih Peringkat ke-7 UI GreenMetric World University Rankings 2022

“Kunjungan ke Etihad Stadium ini adalah salah satu dari rangkaian industrial visit Pride of Britain Touryang paling menarik meskipun saya bukan penggemar bola,” ujar Nadira.

“Saya tidak menyangka sebuah klub bola memiliki peran yang besar terhadap terjadinya revolusi industri pertama dan terbesar di dunia,” tambahnya.

Nadira juga mendapat kesempatan untuk mengikuti pembelajaran kelas dunia di Coventry University. Ini adalah previlegeyang didapat Nadira sebagai awardee IISMAVO skema B (Vocational Engineering and Business Management in ACTION).

Perlu diketahui bahwa IISMAVO adalah bagian dari program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang dicetuskan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek).

Baca Juga: Rumah Sakit UNS dan DWP UNS Kembali Gelar Khitanan Massal di Pengujung 2022

Program tersebut bekerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang memberikan beasiswa kepada total 400 mahasiswa vokasi untuk belajar dan magang di luar negeri melalui lebih dari 40 universitas mitra yang tersebar di 10 negara.

“Saya belajar banyak hal baru di sini, seperti penerapan konsep sustainabilitydan circular economydi negara maju. Contohnya Inggris,” terangnya.

Selama berada di Coventry University, ia mengatakan bahwa mahasiswa di universitas ini dipancing untuk melakukan diskusi dengan kelompok dan masalah atau isu yang sedang dibahas di dalam kelas menggunakan media interaktif.

Contoh dari penerapan metode pembelajaran tersebut adalah mahasiswa diberikan proyek untuk menganalisis penggunaan kemasan bioplastik di Inggris dan perkembangan motor listrik di Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcomdan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini. Tags UNS Solo Manchester City Etihad Stadium Mahasiswa SV UNS Share

---

Apakah Ketua KPU Layak Dipecat seusai 3 Kali Langgar Kode Etik? Ini Kata Anies

Apakah Ketua KPU Layak Dipecat seusai 3 Kali Langgar Kode Etik? Ini Kata AniesRia Aldila Putri ,  Mariyana Ricky P.D Selasa, 6 Februari 2024 - 09:58 WIB share SOLOPOS.COM - Calon presiden nomor urut 01 Anies Baswedan saat mengunjungi Lunpia Cik Me Me di Semarang pada Senin (5/1/2024) malam. (Solopos.comRia Aldila Putri)

SEMARANG — Calon presiden nomor urut 01 Anies Baswedan menilai Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) memiliki penilaian tersendiri terkait sanksi yang diberikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari.

Hal itu dikatakan Anies saat merespon apakah Ketua KPU layak dipecat karena telah tiga kali melanggar kode etik.

Promosi Pupuk Organik Cair dari Spirulina, Solusi saat Pupuk Langka

Terakhir, Hasyim divonis melanggar etik terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres oleh DKPP.

“Kalau itu (dipecat atau tidak) DKPP pasti lebih tahu,” kata Anies saat mengunjungi Kota Semarang, Senin (5/2/2024) malam.

Namun, Anies menuturkan vonis pelanggaran etik itu merupakan sebuah peringatan. Ia sendiri mengkalim telah berkali-kali memperingatkan soal pentingnya etika dalam proses pemilu.

“Prinsip yang kita semua sadari sejak lama, becik ketitik ala ketara, leres mboten? semua yang sifatnya baik nanti akan terlihat, oleh semua yang sifatnya buruk nanti akan terlihat. Kami berulang kali menyampaikan pentingnya menjaga etika dan jangan dianggap enteng, saya menyampaikan apresiasi kepada DKPP yang berani mengungkap yang senyatanya. Dan ini sekaligus juga sebagai pengingat, ini adalah alarm,” terangnya.

Selain itu, Anies juga menyoroti soal kampus yang mulai menyuarakan pendapatnya soal kondisi bangsa saat ini. Anies meminta itu menjadi peringatan agar tidak semakin parah.

“Lalu, kampus-kampus sudah menyuarakan tentang dilucutinya demokrasi. Direndahkannya etika, ini sudah saatnya kita berhenti sejenak, mengkoreksi apa yg sedang terjadi, supaya tidak kebablasan,” tegasnya.

DKPP memvonis ketua KPU Hasyim Asy’ari dengan sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Panduan Dewi Bintang

mamibet88

Rumah Mewah SYL di Jaksel Disita KPK******

Sebelumnya, pada 13 Oktober 2023 KPK resmi menahan SYL dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Kedua tersangka menyusul Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) yang telah lebih dahulu ditahan pada 11 Oktober 2023.

Perkara dugaan korupsi di Kementan bermula saat SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2019—2024. Dengan jabatannya tersebut, SYL lantas membuat kebijakan personal, di antaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, termasuk keluarga intinya.

Kebijakan SYL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung mulai 2020 hingga 2023. SYL menginstruksikan dengan menugasi Sekretaris Jenderal Kementan, Kasdi Subagyono (KS), dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta (MH), melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon I dan II. Dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa.

Atas arahan SYL, tersangka KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon I, yakni para direktur jenderal, kepala badan, hingga sekretaris masing-masing eselon I dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL kisaran mulai US.000 hingga US.000.

KPK menyebut terdapat bentuk paksaan dari SYL terhadap ASN di Kementan, seperti dengan dimutasi ke unit kerja lain hingga mendisfungsionalkan status jabatannya.

Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi orang kepercayaan SYL itu secara rutin setiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing.

Penggunaan uang oleh SYL, kata KPK, juga diketahui oleh KS dan MH, di antaranya untuk kepentingan pribadi SYL, seperti pembayaran cicilan kartu kredit, kredit mobil Alphard, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, serta pengobatan dan perawatan wajah keluarganya senilai miliaran rupiah.

Selain itu, Alex mengatakan bahwa penyidik menemukan ada aliran dana dari SYL ke Partai NasDem. Komisi antirasuah juga mendapati adanya penggunaan uang lain oleh SYL bersama KS dan MH untuk ibadah umrah.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk tersangka SYL, juga disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).