situs terbaru slot

Zhanye Panjang

PDIP Usul Bentuk Timsus Beras di Paripurna DPR Demi Cegah Krisis******

Anggota DPR dari Fraksi PDIP Aria Bima mengusulkan untuk membentuk tim khusus untuk mengatasi masalah berasnasional jelang Ramadan.

"Pimpinan, saya mengusulkan DPR membuat tim khusus untuk masalah perberasan nasional. Walaupun informasi dari pemerintah ketersediaan itu ada, tapi apakah mencukupi dan ketersediaan itu harganya terjangkau oleh masyarakat khususnya beras medium," ujar Aria dalam Sidang Paripurna DPR yang ditayangkan secara virtual di akun Youtube DPR RI, Selasa (5/3).

Menurut Aria, sejumlah negara mulai menutup pintu ekspor beras ke Indonesia seperti Thailand, Vietnam, dan India. Selain itu, meski musim panen diperkirakan April, untuk beras sampai ke pasaran membutuhkan waktu sebulan.

"Kalau kita bikin pansus beras itu terlalu lama. Sementara, waktu Ramadan dan lebaran sudah dekat," ujar Sufmi.

DPR, menurut Sufmi, sebaiknya mengoptimalkan Komisi IV untuk turun ke lapangan untuk mengatasi persoalan tersebut.

Masalah beras juga menjadi sorotan Anggota Dewan dari Fraksi DPR, Slamet. Ia menuntut kehadiran pemerintah untuk serius mengatasi isu tersebut.

Slamet menyinggung soal harga beras yang tak kunjung turun. Namun, kenaikan harga beras itu tidak dinikmati oleh petani.

Berdasarkan catatannya, Bulog hanya membeli 2 persen beras dari petani. Sedangkan 98 persen sisanya dibeli oleh swasta. Artinya, menurut Slamet, pemerintah tidak bisa mengendalikan harga pasar.

Pada saat yang sama, rakyat berhak mendapatkan harga beras yang terjangkau. Terlebih, El Nino sudah berlalu.

"Melalui pimpinan saya harapkan pemerintah serius untuk menangani bagaimana logistik pangan dikelola dengan baik. Pastikan kesejahteraan petani tetapi dijaga dengan membeli seluruh potensi petani yang dipanen hari ini," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Kaisar Bela Diri Abadi

Bandara Soetta Jadi Bandara Paling Cepat Pulih dari Covid******

PT Angkasa Pura(Persero) atau AP II mengatakan Bandara Soekarno-Hatta (Bandara Soetta) ditetapkan sebagai bandara yang paling pulih dari dampak pandemicovid-19 untuk kawasan Asia Pasifik.

Penetapan itu dilakukan oleh OAG Aviation Worldwide Limited, lembaga berbasis di London, Inggris yang memiliki platform data terkemuka di dunia untuk industri perjalanan. Karena itulah, lembaga itu menetapkan Bandara Soekarno-Hatta sebagai pemenang Asia-Pacific (ASPAC) Aviation Network Champions, yakni medali emas kategori The Most Recovered Airport.

Vice President of Corporate Communications AP II Cin Asmoro mengatakan penghargaan tersebut merupakan apresiasi bagi seluruh pemangku kepentingan di Bandara Soetta atas upaya keras dalam mempertahankan dan memperkuat konektivitas penerbangan selama pandemi.

Cin mengatakan saat pandemi covid-19 melanda pada awal 2020, AP II dan seluruh pemangku kepentingan berupaya agar pandemi tidak boleh berdampak banyak pada operasional Bandara Soetta yang merupakan gerbang utama negara dan bandara terbesar di Indonesia.

"Kami memahami Bandara Soekarno-Hatta adalah jangkar penerbangan di dalam negeri, di mana penerbangan menjadi transportasi paling efisien di Indonesia yang merupakan negara kepulauan," katanya dalam pernyataan resmi Rabu 6/3) seperti dikutip dari Antara.

Menurutnya, berkat kolaborasi erat seluruh pihak, di antaranya AP II, Satgas COVID-19, maskapai, AirNav Indonesia, TNI, Polri, imigrasi, bea cukai, karantina, ground handling serta didukung penuh Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN, maka Bandara Soetta tidak pernah mengurangi jam operasional di tengah pandemi.

"Tetap beroperasi 24 jam setiap hari untuk melayani berbagai jenis penerbangan, termasuk bantuan pandemi dan penerbangan yang membawa vaksin. Kami berterima kasih kepada seluruh stakeholder, kepada seluruh staf bandara atas dedikasinya selama pandemi," ujar Cin.

Lebih lanjut, Cin juga mengatakan saat situasi pandemi mulai membaik, AP II bersama seluruh pemangku kepentingan langsung berupaya kembali memperkuat konektivitas penerbangan di Bandara Soetta.

"Ketika situasi pandemi mulai membaik, seluruh stakeholderberkolaborasi dalam meningkatkan kembali konektivitas penerbangan agar Bandara Soekarno-Hatta dapat berkontribusi optimal terhadap pemulihan pariwisata dan ekonomi nasional," ujarnya.

Sedangkan, Executive General Manager Bandara Soekarno-Hatta Dwi Ananda Wicaksana mengatakan lalu lintas penerbangan di Bandara Soetta memang sempat mengalami penurunan drastis akibat pandemi covid-19.

"Banyak pelajaran yang kami dapat ketika pandemi melanda. Namun demikian, Bandara Soekarno-Hatta memiliki operasional yang tangguh dan cepat beradaptasi sehingga dapat menghadapi tantangan pandemi. Berkat dukungan dari seluruh stakeholder, Bandara Soekarno-Hatta dapat mempertahankan serta meningkatkan kembali konektivitas penerbangan," ucap Dwi.

Ia menjelaskan lalu lintas penerbangan turun drastis pada 2020 dan 2021 karena dampak pandemi. Namun katanya, berkat kolaborasi yang baik di antara para pemangku kepentingan, lalu lintas kembali meningkat cepat pada 2022 hingga berlanjut ke 2023.

Pada 2019 sebelum pandemi, jumlah penumpang di Bandara Soetta tercatat 54,5 juta orang. Imbas pandemi, penumpang turun drastis jadi menjadi 20,6 juta penumpang pada 2020 dan kembali turun pada 2021 menjadi 18,8 juta penumpang.

Ketika kondisi pandemi membaik, AP II bersama seluruh pemangku kepentingan berupaya untuk meningkatkan kembali konektivitas dengan membuka rute penerbangan baru, mengaktifkan kembali rute yang sempat ditutup, dan menambah frekwensi penerbangan di rute eksisting.

Pada 2022, jumlah penumpang pesawat meningkat hingga sebanyak 40,5 juta penumpang dan pada 2023 mencapai 50,9 juta penumpang atau merefleksikan tingkat pemulihan (recovery rate) sebesar 93 persen dibandingkan dengan 2019 saat belum ada pandemi.

[Gambas:Video CNN]

Akhir dari kerajaan hewan peliharaan dunia

Ngabuburit bareng anak di Toys Kingdom dengan promo BRI ******

    View this post on Instagram           

A post shared by Toys Kingdom (@toyskingdom)

    View this post on Instagram           

A post shared by Toys Kingdom (@toyskingdom)

    View this post on Instagram           

A post shared by Toys Kingdom (@toyskingdom)

Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024

Saya berada di kerajaan hiburan Xianxia

Profil Antonius Kosasih, Dirut Taspen yang Tersandung Dugaan Korupsi******

Nama Antonius NS Kosasih kembali ramai diperbincangkan usai Menteri BUMN Erick Thohir mencopotnya dari jabatan Direktur Utama PT Taspen(Persero). Ia dinonaktifkan usai terseret dugaan korupsi dalam kegiatan investasi fiktif yang ada di PT Taspen TA 2019 yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Simak profil Antonius Kosasih berikut ini.

Antonius Nicholas Stephanus (ANS) Kosasih diangkat sebagai Dirut PT Taspen (Persero) oleh Kementerian BUMN pada awal Januari 2020 menggantikan Iqbal Lantaro.

Antonius kemudian menjabat Komisaris Utama PT WIKA Realty (2016 - 2017) dan Direktur Keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2016 - 2019).

Lahir di Jakarta 12 Juli 1970, Antonius merupakan jebolan Sarjana (S1) Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1992 dan Magister (S2) Manajemen Keuangan dan Investasi IPMI Jakarta, 2006.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Antonius Kosasih terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 31 Maret 2023, untuk tahun periodik 2022.

Harta Antonius Kosasih bertambah Rp7,68 miliar selama masa kepemimpinannya di Taspen. Harta kekayaan dia bertambah paling signifikan dalam bentuk tanah dan bangunan, alat transportasi, dan kas serta setara kas.

Dalam LHKPN 2020, tanah dan bangunan milik Antonius Kosasih senilai Rp15,75 miliar dan dalam laporan terbaru 2022 Rp 19,83 miliar.

Sebelumnya, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi di PT Taspen tahun anggaran 2019. Kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan.

"Saat ini tengah dilakukan proses pengumpulan alat bukti terkait penyidikan dugaan korupsi dalam kegiatan investasi fiktif yang ada di PT Taspen (Persero) TA 2019 dengan melibatkan perusahaan lain," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri.

Ali mengungkap dugaan korupsi ini telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah.

"Timbul kerugian keuangan negara dari pengadaan tersebut mencapai ratusan miliar rupiah dan sedang dilakukan proses penghitungannya real nilai kerugiannya," jelas dia.

Bunuh seluruh dunia

Ferrari nilai Bearman merupakan pembalap muda dengan potensi besar******

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024

sistem perdagangan paksa

Aneh Logika Kalau Penyeludupan Jadi Alasan Buka Ekspor Benur Lagi******

Wacana pemerintah membuka keran ekspor benih lobsterkembali menguat. Hal itu seiring pernyataan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono yang menyebut larangan ekspor benih lobstermasih belum membuahkan hasil.

Pasalnya, meski sudah dilarang ekspornya  ternyata budidaya lobster di Vietnam masih berkembang. Celakanya, 100 persen bibit budidaya lobster di Vietnam berasal dari Indonesia.

Hal itu katanya janggal. Pasalnya, ekspor benur di Tanah Air dilarang sejak terbitnya Permen KP Nomor 17 Tahun 2021.

"Yang aneh, kita sudah tutup sedemikian rupa melalui Peraturan Menteri nomor 17, tetapi kok di sana produksinya jalan terus," lanjutnya.

Menurutnya, benur yang kemudian dibudidaya di Vietnam diperoleh dari Tanah Air lewat jalur ilegal alias hasil penyelundupan.

Karenanya, ia mengatakan Presiden Jokowi dalam lawatan ke Vietnam beberapa waktu lalu menyinggung isu ini dan mengajak pemerintah Negeri Naga Biru untuk berkolaborasi.

Kemitraan ini dinilainya membawa prospek cerah dalam mengikutsertakan Indonesia ke pusaran global supply chainatau rantai pasok lobster dunia.

"Kalau global supply chainartinya gini, jangan kamu aja dong yang menikmati, kami juga dong kebagian. Kan asalnya dari kami, bagaimana kalau kita saling kolaborasi, salah satunya itu dengan mengundang mereka untuk investasi di sini," tutur Sakti.

"Nah sekarang sedang proses G to G (Government to Government)untuk kemudian bisa menjadi bagian dariglobal supply chain," pungkasnya.

Pernyataan Sakti itu tak lama muncul setelah Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar.

"(Nilai) US,62 miliar ini sangat banyak tapi tidak masuk dalam pendapatan negara, budidaya juga tidak masuk, maka kita kombinasikan, budidaya bisa, negara dan network juga tetap bisa berjalan dengan baik, tech diadop," tutur Haeru dalam acara Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 di Hotel Fairmont, Senin (5/2).

"Aspek-aspek ini dikemas dan concern mengundang investor dari Vietnam untuk budidaya," imbuhnya.

Kendati demikian, Haeru menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah. Saat ini, KKP tengah melakukan audiensi dengan nelayan lobster apakah sepakat dengan rencana ini serta menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Selain itu, pemerintah juga perlu merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP).

"Kita coba win win dan lain-lain ini memang tidak mudah tapi menerima semua saran stakeholders dan asosiasi. Ini yang sedang dilakukan. Insyaallah doakan agar revisi Permen lobster kepiting rajungan bisa secepatnya tuntas juga harus didukung PKS, sedang dikomunikasikan," jelasnya.

Larangan ekspor benih lobster awalnya ditetapkan oleh eks Menteri KP Susi Pudjiastuti pada 2016 lewat Permen Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.

Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur.

Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.

Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster dengan alasan adanya penyelundupan.

[Gambas:Video CNN]

Lantas tepat kah penyelundupan jadi alasan pemerintah itu?

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengatakan alasan penyelundupan untuk membuka ekspor menunjukkan ketidaklogisan cara berpikir menteri kelautan dan perikanan.

Menurutnya, kebijakan ekspor hanya akan membuat negara semakin rugi di tengah eksploitasi lobster lokal yang saat ini terjadi.

Hasil kajian Komnas Pengkajian Sumberdaya Ikan (Komjiskan), sambungnya, menunjukkan sumber daya lobster di beberapa wilayah pengelolaan perikanan sudah dalam status eksploitasi berlebihan.

"Semestinya hasil kajian Komnas Kajiskan tersebut bisa dijadikan sebagai panduan bagi menteri kelautan dan perikanan dalam membuat sebuah kebijakan yang sejalan dengan spirit keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan pembudidaya lobster di dalam negeri," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/2).

Alih-alih membuka ekspor, ia mengatakan pemerintah seharusnya menindak tegas penyelundup benur. Setelah itu, pemerintah harus melanjutkan langkah dengan memperbaiki kinerja usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri dan melakukan pendampingan kepada masyarakat pesisir mengenai keunggulan budidaya lobster lokal.

Pemerintah, sambungnya, juga bisa menyediakan insentif kepada pelaku usaha pembudidayaan lobster lokal yang berhasil.

Abdul berpandangan penyelundupan terjadi karena tidak adanya peta jalan dari KKP terkait target usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri. Hal ini yang kemudian menyulitkan pemerintah daerah.

Alhasil, usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri selalu dihadapkan pada persoalan hulu-hilir yang tidak pernah terhubung.

"Pembudidaya menghendaki dibesarkan di dalam negeri. Dikarenakan tidak ada keberpihakan pemerintah dan kelangkaan benur di dalam negeri, walhasil ada dorongan untuk alih profesi menjadi penangkap benur lobster untuk dijual ke luar negeri," imbuhnya.

Senada, Kepala Center of Industry Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menyebut adanya penyelundupan ke Vietnam tidak bisa dijadikan sebagai alasan pemerintah membuka ekspor. Yang dirugikan dari ekspor, katanya, adalah Indonesia sendiri.

Kerugian itu bisa timbul dari berbagai sisi. Pertama, harga jual benih lobster jauh lebih rendah dibanding lobster yang telah dewasa. Kedua, suplai lobster dalam negeri akan turun. Ujungnya, para produsen akan menaikkan harga.

"Mereka yang menyuplai ke restoran atau tempat makan pasti akan menaikkan harga karena keterbatasan suplai dalam negeri," kata nya.

Terkait penyelundupan ke Vietnam, Andry mengatakan KKP seharusnya berkoordinasi dengan otoritas setempat karena sudah masuk kategori Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) Fishing alias penangkapan ikan secara ilegal. Ia mengatakan IUU Fishing merupakan kejahatan internasional.

"Fokusnya seharusnya ke arah sana bukan membuka keran ekspor. Kalau ekspor dibuka sama saja melegalkan kejahatan internasional," imbuhnya.