slot zeus deposit dana

19 togel 134Jutaan kata 906774Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot zeus deposit dana》

Dishub DKI ajukan pemberhentian ASN pelaku kekerasan seksual******

kami akan mengajukan usulan pemberhentian sementara

Jakarta (ANTARA) - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mengajukan usulan pemberhentian sementara terhadap pegawainya berinisial RT (58) karena diduga telah melakukan pelecehan seksual kepada anak perempuan berinisial AAP (11).
"Sesuai hasil klarifikasi, pegawai tersebut sudah jadi tersangka karena itu kami akan mengajukan usulan pemberhentian sementara," kata Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin. Pemberhentian sementara itu diajukan Dishub DKI kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta. Selain itu, terkait adanya laporan aduan pencabulan tersebut, Dishub DKI Jakarta juga telah melakukan klarifikasi ke Polres Metro Jakarta Pusat terkait penangkapan pegawai terduga (RT) dan saat ini dalam proses penyidikan.  "Yang bersangkutan dalam tahapan proses penyidikan dan menunggu proses pengadilan," ujar Syafrin.

Baca juga: Polisi tahan ASN DKI karena lakukan kekerasan seksual pada anak Lalu, untuk penetapan status kepegawaian selanjutnya, Dishub DKI akan menunggu adanya kekuatan hukum tetap (inkrah) penetapan pengadilan.
Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Pusat menahan seorang aparatur sipil negara (ASN) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta berinisial RT atas dugaan tindakan kekerasan seksual terhadap anak perempuan berusia 11 tahun.
Wakapolres Metro Jakarta Pusat AKBP Anton Elfrino Trisanto mengatakan RT yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka telah melakukan kekerasan seksual lebih dari satu kali terhadap korban berinisial AAP dalam waktu satu tahun terakhir.
"Jadi, dengan korban, tersangka sudah kenal satu tahun lalu sejak kelas lima SD dan saat ini korban kelas enam SD. Sudah beberapa kali kekerasan pencabulan dilakukan," kata Anton.
Anton menjelaskan bahwa pelaku adalah tetangga dari korban di Jalan Swadaya Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat.

Baca juga: Polrestro Jakut tangkap buron kasus kekerasan seksual di Pademangan

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

Rafael Alun pikir******

Jakarta (ANTARA) - Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo menyatakan pikir-pikir terlebih dahulu atas vonis 14 tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin.

Selain itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menyatakan pikir-pikir atas vonis tersebut. Oleh karenanya, Rafael Alun dan JPU KPK akan pikir-pikir selama satu minggu untuk kemudian menyatakan sikap menerima atau banding terhadap putusan itu.

"Berarti sama-sama menyatakan pikir-pikir, berarti putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Jadi, supaya digunakan haknya selama satu minggu, tujuh hari, terhitung mulai besok," kata Hakim Ketua Suparman Nyompa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Senin.

Rafael Alun Trisambodo divonis 14 tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta subsider tiga bulan penjara dalam kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rafael Alun Trisambodo dengan pidana penjara selama 14 tahun serta denda sebesar Rp500 juta, jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama tiga bulan," ucap Suparman.

Baca juga: Rafael Alun Trisambodo divonis 14 tahun penjara

Selain itu, Rafael Alun juga dijatuhi pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp10,79 miliar dalam kurun waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap subsider tiga tahun penjara.

"Menetapkan masa penahanan yang tekah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan," sambung hakim Suparman.

Di sisi lain, majelis hakim menyatakan pengabdian sebagai PNS selama lebih dari 30 tahun menjadi pertimbangan meringankan bagi Rafael.

"Keadaan yang meringankan, terdakwa telah bekerja pada negara sebagai pegawai negeri selama lebih 30 tahun," ucap Suprman.

Dua pertimbangan meringankan lainnya adalah Rafael Alun memiliki tanggungan keluarga serta belum pernah dihukum sebelumnya.

"Keadaan yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat memberantas tindak pidana korupsi," tambah Suparman.

Baca juga: Mengabdi PNS selama lebih 30 tahun jadi pertimbangan meringankan RAT

Menurut majelis hakim, Rafael Alun terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan TPPU, sebagaimana dakwaan kesatu, kedua, dan ketiga JPU KPK. Dengan demikian, Rafael dinyatakan melanggar seluruh pasal yang didakwakan.

Pertama, Rafael melanggar Pasal 12 B jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Kedua, Pasal 3 Ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan kedua.

Ketiga, melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan ketiga.

Sebelumnya, Senin (11/12/2023), Rafael Alun Trisambodo dituntut hukuman 14 tahun kurungan penjara serta pidana denda sebesar Rp1 miliar subsider pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. Ia juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp18.994.806.137,00, subsider 3 tahun.

Baca juga: KPK yakin Rafael Alun diputus bersalah oleh Pengadilan Tipikor
Baca juga: Rafael Alun minta dilepaskan dari segala tuntutan
Baca juga: Rafael Alun dituntut 14 tahun kurungan penjara

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

KPU tanggapi penilaian Presiden Jokowi soal debat ketiga******

bukan ranah KPU untuk membuat penilaian

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari menjelaskan setiap penyelenggaraan debat capres-cawapres Pemilu 2024 sudah melewati berbagai pertimbangan dan kesepakatan dengan tim sukses masing-masing pasangan calon maupun televisi penyelenggara.

Hasyim menyampaikan penjelasan tersebut untuk menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menilai Debat Ketiga Capres Pemilu 2024 pada Minggu (7/1) tidak bersifat mengedukasi masyarakat pemilih, karena lebih banyak menyerang sisi personal calon presiden (capres) tertentu dibandingkan mengusung visi, misi, maupun program kerja.

"Debat sudah melewati berbagai macam pertimbangan dan pembicaraan kesepakatan dengan semua tim. Jadi, tentang strategi, tentang substansi jawaban, bukan ranah KPU untuk membuat penilaian," kata Hasyim Asy'ari di Jakarta, Selasa.

Dia menambahkan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu hanya menyediakan forum bagi masing-masing pasangan calon untuk berdebat. Sehingga, terkait strategi maupun materi substansi debat, itu sepenuhnya menjadi hak dan wewenang pasangan calon bersama tim suksesnya masing-masing.

Baca juga: Moeldoko: Presiden beri masukan soal debat pilpres untuk hal positif

Selain itu, Hasyim mengingatkan debat capres-cawapres merupakan rangkaian dari tahap kampanye Pemilu 2024 yang difasilitasi KPU.

Oleh karena itu, KPU tidak memiliki kapasitas untuk menilai atau mengomentari terkait debat yang sudah berlangsung, sebab penilaian kualitas kampanye merupakan hak masyarakat sebagai pemilih.

"Yang harap diingat adalah debat ini kampanye, salah satu metode kampanye itu debat. Sehingga, kemudian yang punya hak, kewenangan menilai kualitas debat, dan substansi dari perdebatan adalah rakyat, pemilih," jelas Hasyim.

Debat ialah salah satu metode kampanye pasangan calon untuk meyakinkan masyarakat terkait visi, misi, dan program kerja masing-masing, apakah berkualitas dan sesuai dengan tema yang telah ditetapkan.

Baca juga: Jokowi tak tanggapi penilaian Anies dan Ganjar soal kinerja Kemhan

Sebelumnya, Senin (8/1), Presiden Jokowi menilai substansi visi pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Debat Ketiga Capres Pemilu 2024 tidak tampak.

Jokowi menilai yang terlihat adalah justru sikap saling menyerang personal terhadap capres tertentu, yang semestinya hal itu tidak terjadi.

"Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya nggakapa, asal (menyerang) kebijakan, asal policy, asal visi, nggakapa," kata Jokowi.

Jokowi menekankan jika debat sudah menyerang personal atau pribadi sosok capres tertentu, yang tidak ada hubungan dengan tema debat antara lain hubungan internasional, geopolitik, dan pertahanan selama debat; maka debat justru kurang memberi pendidikan politik kepada masyarakat.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menerima pendaftaran tiga bakal pasangan capres-cawapres, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Masa kampanye pemilu ditetapkan mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sementara pemungutan suara dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2024.
Baca juga: Ganjar tanggapi pernyataan Jokowi soal debat ketiga
Baca juga: Presiden: Buka data pertahanan tidak seperti toko kelontong
  

Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：bocoran slot tergacor admin riki、video slot gacor、pinjaman rupiah cepat

Terkait：pinjol ibu rumah tangga、rtp mos777、rtp angkasa168、pinjol bca、erek2 ikan lele、situs slot yang paling bagus、rknsport、slotboya、trik menang slot pg soft、gacor138 slot

---

---

bab terbaru：situs slot paling gacor terpercaya（2024-07-02）

Perbarui waktu：2024-07-02