qq289

Satu-satunya Dewa Dharma

Kemendagri Sebut Banyak Kepala Daerah Gelar Pasar Murah untuk Foto******

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memantau sejumlah kepala daerahyang tidak melakukan operasi pasarmurah dengan baik untuk mengendalikan inflasi.

Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mengatakan banyak kepala daerah yang melakukan operasi pasar murah hanya sebatas seremonial.

"Melaksanakan kegiatan mengundang dua orang dari kelurahan atau desa, kemudian melaksanakan foto-foto, selanjutnya selesai," katanya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (25/3).

Ia juga mengimbau agar operasi pasar murah dilakukan secara terus menerus.

"Jadi tidak hanya sekali untuk memenuhi laporan, tapi terus menerus supaya tujuannya dapat tercapai," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Tomsi mengatakan operasi pasar murah merupakan satu dari enam upaya pemerintah daerah (pemda) dalam menangani inflasi. Lima upaya lainnya adalah sidak ke pasar, kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, gerakan menanam, merealisasikan belanja tidak terduga (BTT), dan dukungan transportasi dari APBD.

Berdasarkan catatan Kemendagri, baru 16 pemda yang melakukan enam upaya tersebut, 64 pemda baru melakukan empat hingga lima upaya, 222 pemda baru melakukan satu hingga tiga upaya, dan 214 pemda belum melakukan satu upaya pun.

"Bagi teman-teman kepala daerah yang sudah melakukan upaya konkret saya ucapkan terima kasih. Bagi teman-teman yang baru melakukan sebagian agar diupayakan semaksimal mungkin," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Setelah kembali dari membunuh iblis, saya menjadi penjahat terhebat di dunia

Pemerintah Masih Utang Pupuk Subsidi Rp1 T******

Pemerintah masih memiliki utang sekitar Rp1 triliun kepada PTPupuk Indonesia(Persero). Uang tersebut untuk pembayaran pupuk subsidiyang ditugaskan kepada perseroan.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi mengatakan tagihan kurang bayar pemerintah sekitar Rp17 triliun. Namun, baru dibayar Rp16 triliun pada akhir tahun lalu.

"Alhamdulillah pada 28 Desember 2023 sudah dibayar pemerintah sebesar Rp16,6 triliun. Artinya ini sudah hampir seluruh tagihan kurang bayar pupuk subsidi sudah dibayar. Masih ada sekitar hampir Rp1 triliun itu adalah sisa tagihan tahun 2020 dan 2022," ujarnya dalam Acara Buka Puasa Bersama PT Pupuk Indonesia di Hotel Alila SCBD, Senin (18/3).

"Bukan karena pemerintah tidak mau bayar tapi ada penjelasan atau dokumen tambahan yang diminta dan itu sedang kami proses. Kami tidak pernah khawatir terhadap kemampuan dan kemauan bayar pemerintah. Pemerintah pasti bayar. Kurang bayar subsidi tertunda lebih kepada karena masalah administratif," jelasnya.

Dengan demikian, meski pemerintah kurang bayar, PT Pupuk Indonesia tetap mendukung rencana pemerintah untuk menambah kuota subsidi pupuk sebanyak 9,5 juta ton di tahun ini.

"Buat kami yang paling penting Pupuk Indonesia memastikan Indonesia bisa punya ketahanan pangan yang baik," imbuhnya.

Pada kesempatan sama, Rahmad mengungkapkan rencana perusahaan untuk membuka pabrik di Kawasan Industri Terpadu Fakfak, Papua Barat. Saat ini sedang dilakukan persiapan pelaksanaan infrastruktur dasar di kawasan tersebut.

"Pada hari ini yang sedang dilakukan adalah persiapan pelaksanaan infrastruktur karena di sana itu greeenfield,tidak ada apa-apa, tidak ada fasilitas apa-apa," ucap Rahmad.

Lanjutnya, setelah infrastruktur dasar terbangun dan ditargetkan selesai tahun ini, maka proses pembangunan pabrik bisa langsung dilaksanakan di 2025.

"Kita akan bangun dulu pelabuhannya, ratakan tanahnya, tahun depan kita akan bangun pabriknya," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali dan Pencerahan Hunyuan

BKN Sentil Arogansi PNS Mudik: Pelat Khusus hingga Serobot Antrean******

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkap sejumlah arogansi oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) saat mudik lebaran.

Direktur Pengawasan dan Pengendalian I BKN Respanti Yuwono mengatakan banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan aparatur sipil negara (ASN) ketika pulang kampung. Pelanggaran ini terkait dengan etika serta fungsi PNS sebagai pelayan publik.

Respanti mencontohkan beberapa pelanggaran PNS yang umum ditemukan saat mudik lebaran, antara lain memakai pelat khusus, meminta jalur prioritas, hingga menyerobot antrean penyeberangan kapal. Bahkan, ia mengaku pernah menemukan langsung kejadian serobot antrean kapal dan adu fisik saat mudik ke Lampung.

"Dan ternyata beberapa kejadian menimbulkan satu benturan apapun, terutama fisik. Dan ketika viral dilakukan salah satunya oleh ASN. Jangan sampai perilaku kita yang seperti itu menjadi citra buruk keseluruhan (ASN)," wanti-wanti Respanti.

Selain menyerobot antrean kapal hingga berujung adu fisik dengan pemudik lain, Respanti mengungkap ada beberapa arogansi lain yang umum ditemukan. BKN menyoroti pelanggaran ini umumnya terjadi di jalan raya.

"Banyak sekali arogansi-arogansi lain juga, terutama misal ketika lebaran pakai pelat khusus atau meminta jalur-jalur khusus," tuturnya.

"Ini kan menjadi satu perbincangan di mata masyarakat. Rata-rata mereka (masyarakat) menyampaikan 'Itu mobil dibayari oleh rakyat kok dipakai untuk menyupremasi di jalan raya'. Jangan sampai hal tersebut menjadi bumerang negatif terhadap kinerja pemerintah," imbuh Respanti.

Selain mengungkapkan arogansi PNS saat mudik lebaran, Respanti berpesan jangan sampai para abdi negara itu memperpanjang libur terlalu lama. Pada akhirnya, pelayanan publik yang menjadi korban, bahkan terbengkalai.

Ia menilai banyak pemberitaan setelah mudik, di mana masyarakat mengeluh pelayanan publik yang diberikan para PNS di kementerian/lembaga (K/L) terhambat. Respanti menyebut banyak dari ASN tersebut mangkir kerja pasca-lebaran.

"Ada yang mangkir pasca-lebaran dan sebagainya. Jadi jangan sampai momen luar biasa terkait mudik ini menjadikan kita objek yang disinggung secara kurang baik di pemberitaan media massa. Sehingga kami BKN selalu berharap pada setiap tradisi mudik baik kepulangan maupun setelah kepulangan, kita tetap berpegang teguh pada aturan main terkait disiplin PNS," tegas Respanti.

"Pasca-mudik, pastikan juga karena ini banyak sekali banyak pemberitaan yang masif ketika awal masuk kerja kantor masih kosong, layanan belum berjalan. Itu tentu menyakiti masyarakat sebagai salah satu pembayar pajak di negeri ini," pesannya.

Jika memang ada keperluan tambahan di kampung halaman, Respanti menyarankan PNS memproses cuti kepada pimpinan. Ia mengatakan banyak pelanggaran terkait ketidakhadiran ASN usai lebaran karena tidak mengurus cuti.

Respanti paham cuti memang hak para PNS. Akan tetapi, ia mengingatkan dalam aturan disebutkan bahwa pimpinan K/L boleh menolak usulan cuti ASN jika ada target-target penyelenggaraan pemerintah dengan urgensi tinggi.

[Gambas:Video CNN]

Liu Wuxie Xu Lingxue

WIKA Targetkan Raup Tambahan Modal Rp9,2 T Lewat Rights Issue******

PTWijaya Karya Tbk (WIKA) menargetkan dana meraup tambahan modal sebesar Rp9,2 triliun melalui rights issue pada April 2024.

Right issue adalah hak yang diberikan kepada investor lama untuk membeli saham baru yang diterbitkan, sebelum saham baru tersebut ditawarkan ke investor lain.

Aksi korporasi ini digelar sehubungan dengan adanya injeksi modal negara kepada WIKA melalui penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp6 triliun.

"Kami sampaikan dari target hasil rights issue dari total Rp6 triliun, porsi pemerintah sebesar 65 persen dan publik 35 persen, sehingga secara total target rights issue adalah Rp9,2 triliun," kata Agung dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (19/3).

Ia menyampaikan dana tersebut akan dimanfaatkan untuk menuntaskan beberapa proyek strategis nasional (PSN) dan proyek-proyek di Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebagian besar dari proyek tersebut ditargetkan rampung pada 2024-2045.

Selain itu, dana hasil rights issue juga akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kinerja serta memperbaiki kondisi keuangan perusahaan.

Agung menjelaskan hingga saat ini, tahapan rights issue sudah masuk pada tahap registrasi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Harapannya, pernyataan efektif OJK terbit pada 28 Maret 2024.

Lalu, paralel dengan itu perseroan juga tengah menunggu penandatangan Peraturan Pemerintah (PP) PMN yang ditargetkan rampung pada 21 Maret 2024.

Agung berharap seluruh proses tersebut bisa dilakukan pada pekan ini, atau paling lambat pekan depan sebagai salah satu syarat efektif.

Usai pernyataan efektif OJK didapat pada 28 Maret 2024, maka sesuai indikasi jadwal, dana PMN dari pemerintah akan diterima oleh WIKA pada 22 April 2024.

"Karena kebetulan awal April banyak libur, sehingga mungkin (dana PMN diterima) di akhir April," katanya lebih lanjut.

[Gambas:Video CNN]

Sistem monster kekerasan paling kuat

WIKA Targetkan Raup Tambahan Modal Rp9,2 T Lewat Rights Issue******

PTWijaya Karya Tbk (WIKA) menargetkan dana meraup tambahan modal sebesar Rp9,2 triliun melalui rights issue pada April 2024.

Right issue adalah hak yang diberikan kepada investor lama untuk membeli saham baru yang diterbitkan, sebelum saham baru tersebut ditawarkan ke investor lain.

Aksi korporasi ini digelar sehubungan dengan adanya injeksi modal negara kepada WIKA melalui penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp6 triliun.

"Kami sampaikan dari target hasil rights issue dari total Rp6 triliun, porsi pemerintah sebesar 65 persen dan publik 35 persen, sehingga secara total target rights issue adalah Rp9,2 triliun," kata Agung dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (19/3).

Ia menyampaikan dana tersebut akan dimanfaatkan untuk menuntaskan beberapa proyek strategis nasional (PSN) dan proyek-proyek di Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebagian besar dari proyek tersebut ditargetkan rampung pada 2024-2045.

Selain itu, dana hasil rights issue juga akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kinerja serta memperbaiki kondisi keuangan perusahaan.

Agung menjelaskan hingga saat ini, tahapan rights issue sudah masuk pada tahap registrasi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Harapannya, pernyataan efektif OJK terbit pada 28 Maret 2024.

Lalu, paralel dengan itu perseroan juga tengah menunggu penandatangan Peraturan Pemerintah (PP) PMN yang ditargetkan rampung pada 21 Maret 2024.

Agung berharap seluruh proses tersebut bisa dilakukan pada pekan ini, atau paling lambat pekan depan sebagai salah satu syarat efektif.

Usai pernyataan efektif OJK didapat pada 28 Maret 2024, maka sesuai indikasi jadwal, dana PMN dari pemerintah akan diterima oleh WIKA pada 22 April 2024.

"Karena kebetulan awal April banyak libur, sehingga mungkin (dana PMN diterima) di akhir April," katanya lebih lanjut.

[Gambas:Video CNN]

Han Feng Su Yingxue

Mega Insurance******

Mega Insurance Unit Syariah bekerja sama dengan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) dalam menyediakan perlindungan asuransi kecelakaan diri syariah bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Ketua Umum ABPEDNAS Indra Utama mengatakan anggota BPD memiliki peran penting dalam menjalankan fungsinya di pedesaan. Karena itu, mereka berhak mendapatkan perlindungan yang layak dalam menjalankan tugasnya.

"Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan manfaat lebih selain asuransi yang sudah dimiliki, bagi anggota BPD dan keluarga ABPEDNAS. Saya harap para anggota BPD bisa bekerja maksimal dengan ketenangan pikiran tanpa mengkhawatirkan risiko-risiko yang dapat terjadi dalam pekerjaan," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (28/3).

Setiap pemegang Kartu Anggota ABPEDNAS, sambungnya, otomatis akan mendapatkan perlindungan dari Mega Insurance Unit Syariah selama setahun masa berlaku KTA (Kartu Tanda Anggota). Untuk mendapatkan KTA, anggota BPD dapat melakukan registrasi melalui situs beritadesa.co.

Sementara itu, Chief Sharia Business Officer Mega Insurance, Iim Qoimuddin mengatakan kerja sama tersebut merupakan upaya Mega Insurance Unit Syariah untuk berkontribusi dalam melindungi risiko para anggota BPD di ABPEDNAS yang telah berdedikasi dalam membangun dan memajukan desanya masing-masing.

"Bentuk kolaborasi ini juga sekaligus menjadi momen yang tepat bagi Mega Insurance Unit Syariah untuk terus berkontribusi aktif dalam melakukan penetrasi dan meningkatkan awareness masyarakat Indonesia akan pentingnya asuransi untuk keselamatan diri berbasis syariah," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]