tafsir mimpi 3d abjad lengkap

Prasejarah: Tangkap pemimpin Kultus Tongtian di awal

aman slot login

MK tegaskan tak hapus ambang batas parlemen, tetapi diatur ulang******

Untuk Pemilu 2029 dan seterusnya sudah harus digunakan 'threshold' dengan besaran persentase yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut

Jakarta (ANTARA) - Hakim Konstitusi sekaligus Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih menegaskan putusan gugatan uji materi yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tidak menghapus ambang batas parlemen (parliamentary threshold) empat persen.

Enny menjelaskan, MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional.

"Putusan 116/PUU-XXI/2023 tidak meniadakan threshold, sebagaimana dapat dibaca dari amar putusan bahwa thresholddan besaran angka persentase-nya diserahkan ke pembentuk undang-undang untuk menentukan thresholdyang rasional," ucap Enny saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

MK menegaskan bahwa ambang batas parlemen sepatutnya ditentukan dengan metode kajian yang jelas dan komprehensif. Hal ini untuk meminimalisasi ketidakproporsionalan dalam konversi hasil pemilu.

"Dengan metode kajian yang jelas dan komprehensif, sehingga dapat meminimalkan disproporsionalitas yang semakin tinggi yang menyebabkan banyak suara sah yang terbuang, sehingga sistem proporsional yang digunakan tapi hasil pemilu-nya tidak proporsional," tutur Enny.

Enny juga menjelaskan bahwa pasal yang digugat oleh Perludem, yakni Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu perihal ambang batas parlemen, tetap konstitusional untuk Pemilu 2024, tetapi konstitusional bersyarat untuk Pemilu 2029 dan seterusnya.

"Untuk Pemilu 2029 dan seterusnya sudah harus digunakan thresholddengan besaran persentase yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut," ucap Enny menjelaskan.

MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perludem.

Baca juga: Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional

Baca juga: Mahfud puji MK hapus ambang batas parlemen 4 persen

Baca juga: Perludem apresiasi putusan MK soal gugatan ambang batas parlemen

Amar putusan MK menyatakan pasal tersebut konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, termasuk metode dan argumen yang digunakan dalam menentukan ambang batas parlemen empat persen.

Mahkamah menyebut penentuan besaran angka atau persentase ambang batas yang tidak rasional itu telah menimbulkan disproporsionalitas antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR, sehingga melanggar hak konstitusional pemilih.

Sebab itu, MK berpendapat ambang batas parlemen perlu segera diubah dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa poin, di antaranya adalah agar ambang batas parlemen didesain untuk digunakan secara berkelanjutan dan dapat mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Diketahui, Perludem mengajukan permohonan uji materi agar frasa "paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional" pada Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Perludem meminta norma pasal tersebut dimaknai menjadi "Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

MK menyatakan bahwa konstitusionalitas pasal yang dipersoalkan Perludem perihal tata cara penentuan ambang batas parlemen telah dapat dibuktikan. Namun, MK tidak dapat mengabulkan permohonan pemaknaan ulang norma pasal tersebut, karena itu merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang.

"Dengan demikian, dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian," demikian bunyi pertimbangan hukum MK sebagaimana dikutip dalam salinan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Putri Duyung Telah Jatuh

link slot ericko lim

Organisasi sayap PKB sesalkan kekerasan di dunia pendidikan terulang******

Penerapan kebijakan ini perlu secara menyeluruh dan berlaku di semua lingkungan pondok pesantren.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perempuan Bangsa Siti Mukaromah menyayangkan terjadinya lagi kasus kekerasan di dunia pendidikan yang menimpa seorang santri berinisial BM (14) di Kediri, Jawa Timur.

Perempuan Bangsa merupakan organisasi sayap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat, ​​​​Siti Mukaromah mengungkapkan bahwa  hal tersebut adalah kejadian yang berulang dan bisa menjadi fenomena gunung es bahwa yang muncul di permukaan jumlahnya lebih sedikit daripada yang terjadi di lapangan.
 Dengan demikian, kata dia,  kekerasan yang terjadi dalam dunia pendidikan perlu penanganan lebih serius. Tidak hanya tindakan terhadap pelaku, tetapi juga tindakan preventif agar hal ini tidak terjadi di kemudian hari. Pemberitaan sebelumnya menyebutkan kekerasan berujung maut menimpa BM yang sedang menempuh pendidikan di Pondok Pesantren PPTQ Al-Hanifiyyah, Mojo, Kediri. Korban diduga meninggal dunia setelah dianiaya oleh senior-seniornya. Siti mengatakan bahwa pihak pondok pesantren harus terbuka terhadap pengungkapan kasus tersebut dan tidak boleh menutup-nutupi kejadian sebenarnya. Sementara itu, dari sisi kebijakan, dia menyebut perlu adanya sistem perbaikan terhadap perlindungan dan pembinaan pondok pesantren. "Penerapan kebijakan ini perlu secara menyeluruh dan berlaku di semua lingkungan pondok pesantren," ujarnya.

Baca juga: LPSK sebut pengusutan kasus kekerasan seksual di ponpes berkat sinergi
Baca juga: Kemen PPPA kawal proses hukum kasus kekerasan seksual di ponpes Jember Selain itu, lanjut Siti, hal yang tidak kalah penting adalah peran orang tua yang bisa melakukan komunikasi secara terbuka dengan anak-anaknya meski sedang berada di pondok pesantren. Ditekankan pula bahwa pendidikan dapat diserahkan sepenuhnya kepada pihak lembaga pendidikan seperti pesantren. Namun, orang tua tidak boleh abai dan tetap melakukan pengawalan dengan komunikasi yang terbuka dengan anak. "Jangan abai terhadap pengaduan anak-anak. Apabila ada yang perlu ditelusuri, bisa berkomunikasi lebih dalam dengan anak-anak," katanya. Saat ini ​​​​​​aparat Kepolisian Resor Kediri Kota, Jawa Timur, telah menangkap empat santri yang berkaitan dengan kasus dugaan penganiayaan tersebut. Empat tersangka itu berinisial MN (18) asal Sidoarjo, MA (18) asal Kabupaten Nganjuk, AF (16) asal Denpasar Bali, dan AK (17) asal Surabaya. Kepolisian menyebut kasus itu berulang-ulang. Diduga terjadi kesalahpahaman di antara anak-anak tersebut sehingga menyebabkan kejadian penganiayaan berulang.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Akademi Tertinggi

bola gacor vip

Polri tetapkan Samsudin tersangka kasus konten "tukar pasangan"******

Unsurnya dia membuat informasi yang meresahkan dan membuat keonaran di masyarakat,

Surabaya (ANTARA) - Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Jawa Timur menetapkan Samsudin sebagai tersangka kasus konten "tukar pasangan" yang viral beberapa waktu lalu.
 "Konstruksi peristiwa sudah didapatkan oleh penyidik. Sudah digelarkan oleh Ditreskrimsus, dan dinyatakan Samsudin sebagai tersangka dan ditahan di rutan Polda Jatim," kata Kabid Humas Polda Jatim Komisaris Besar Dirmanto di Surabaya, Jumat. Sementara itu, Kasubdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Charles Tampubolon menyatakan Samsudin dijerat pasal 28 ayat 2 dan ayat 3 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman penjara di atas 5 tahun. "Unsurnya dia membuat informasi yang meresahkan dan membuat keonaran di masyarakat," tegasnya. Dalam kasus tersebut, Samsudin berperan sebagai pembuat konten. Kepada penyidik, Samsudin mengaku membuat konten agar viral dan dilihat banyak orang di YouTube. Charles mengungkapkan dalam kasus ini akan ada calon tersangka lain, namun pihaknya masih mendalami perannya. "Hingga saat ini penyidik telah memeriksa 13 orang saksi. Sedangkan calon tersangka lain perannya membantu Samsudin dan mengunggah di media sosial sehingga ada keonaran di masyarakat," ujarnya. Ke depan, Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim akan memeriksa ahli agama dan ahli pidana terkait penistaan agama dalam konten tersebut. "Meskipun fiksi, skenario atau sandiwara di UU sudah diatur, itu tidak bisa dilakukan karena dapat membuat resah dan kerusuhan di masyarakat," tuturnya. Diketahui, Samsudin membuat konten video tentang tukar pasangan suami istri. Dalam video terlihat ada lelaki yang berpakaian seperti kiai lengkap dengan sorban dan perempuan bercadar. Di situ, si lelaki mengatakan boleh hukumnya pasangan suami istri bertukar pasangan. Syaratnya, jika satu sama lain terdapat rasa saling suka.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Pedang, Sihir, dan Taksi

cara pinjam saldo dana di akulaku

Zulhas Proyeksi Transaksi E******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memproyeksi transaksi diecommerce bisa mencapai Rp533 triliun sepanjang 2023.

Menurutnya, dalam beberapa tahun terakhirecommercemenunjukkan potensi yang besar dalam kontribusi perekonomian RI.

"Nilai transaksiecommercesepanjang 2022 Rp476,3 triliun kalau 2023 diperkirakan Rp533 triliun," ucap Zulhas dalam konferensi pers, Kamis (4/1).

Tak hanya itu, pihaknya juga mengeluarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1998 Tahun 2023 Tentang Penetapan Barang dengan Harga di Bawah Harga Barang Minimum yang Diperbolehkan Masuk Langsung melalui Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang Melakukan Kegiatan Perdagangan melalui Sistem Elektronik yang Bersifat Lintas Negara.

"Jadi kemajuan ekonomi digital ini atauecommerce ini jangan sampai merugikan kita," imbuh Zulhas.

Ia menuturkan dengan Permendag 31 Tahun 2023, pemerintah mengatur agar barang impor yang masuk memiliki regulasi yang sama dengan produk dalam negeri. Ia mencontohkan produk impor juga harus memiliki izin halal, SNI, hingga izin BPOM.

Ia pun mengimbau agar UMKM turut menyoroti potensi ekonomi di ecommerce. Zulhas berharap para pengusaha dalam negeri itu ikut memanfaatkan ecommerce.

"Ini peluang besar untuk UMKM dari seluruh negeri untuk ikut sistem digital ini. Jadi kita manfaatkan ecommerce ini untuk kita, untuk UMKM dan produksi dalam negeri kita," ucap Zulhas.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/agt)

Su Ungu Mencari Keabadian

prediksi raja togel harian

McDonald's Malaysia Panen Hujatan Usai Gugat Aksi Boikot Produk Israel******

Jakarta, CNN Indonesia--

McDonald's Malaysia diserang balik usai melayangkan gugatan atas gerakanboikot yang dilakukan warga Malaysia terhadap perusahaan yang diduga mendukungIsrael.

Sebelumnya, Gerbang Alaf Restaurants, pemegang lisensi lokal McDonald's Malaysia mengajukan gugatan di pengadilan Kuala Lumpur terhadap kelompok pro Palestina terkait BDS Movement dengan penggantian kerugian sebesar US,3 juta (setara Rp20 miliar).

Langkah hukum ini diambil setelah jaringan restoran cepat saji tersebut berada di bawah sorotan boikot konsumen di Malaysia, yang menargetkan bisnis yang dianggap mendukung Israel. Pemegang lisensi bersikeras bahwa mereka tidak memiliki hubungan dengan Israel, bahkan mendukung perjuangan Palestina.

Namun, langkah untuk menggugat gerakan boikot di Malaysia ini disambut dengan cemoohan di media sosial Malaysia, serta penuh caci maki.

"Memboikot perusahaan-perusahaan seperti ini adalah pilihan pribadi dan terserah pada konsumen masing-masing," kata Sheryl Ho dari Partai Muda, mengutip AFP, Rabu (3/1).

"Meskipun begitu, siapa pun yang memiliki pemikiran yang benar dan tidak memboikot [McDonald's] sebelum ini, pasti akan melakukannya sekarang," imbuhnya.

Netizen lainnya mengatakan bahwa keputusan memboikot datang dari hati nurani sendiri atas apa yang mereka lihat terjadi di Gaza, Palestina, dan bukan hasil dari seruan untuk memboikot.

Lihat Juga : Mengenal Fenomena BDS, Gerakan Boikot Perusahaan Pendukung Israel

"McDonald's telah kehilangan pelanggan seumur hidup, bukan hanya karena boikot ini", kata postingan lain di media sosial X, dikutip dari SCMP.

Hal yang paling menyinggung di kalangan warga Malaysia adalah tuntutan perusahaan sebesar 1,5 juta ringgit (atau setara Rp5 miliar) dari BDS Malaysia sebagai kompensasi atas pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan akibat boikot yang telah berlangsung selama tiga bulan.

"Mereka memberhentikan karyawan mereka untuk menghemat biaya dan mereka membuat orang lain membayarnya?" tanya pengguna X, Syafiq Fadli.

Terinspirasi oleh gerakan anti-apartheid Afrika Selatan, gerakan BDS merupakan upaya global untuk memberikan tekanan tanpa kekerasan kepada Israel agar mematuhi hukum internasional dengan memboikot, melakukan divestasi, dan memberikan sanksi kepada negara tersebut serta entitas-entitas yang mendukungnya.

Hanya saja, situs web gerakan global ini tidak mencantumkan McDonald's sebagai bisnis yang menjadi target. Seruan berulang untuk memboikot merek tersebut merupakan bagian dari gerakan organik oleh masyarakat.

Akan tetapi, BDS global mengatakan mereka mendukung boikot tersebut karena merek-merek ini secara terbuka mendukung genosida Israel terhadap warga Palestina.

Malaysia telah menjadi salah satu negara yang paling vokal dalam menyuarakan suara Palestina dan telah terbuka mengenai dukungannya terhadap Hamas, serta menolak tekanan Barat untuk mengecam kelompok milisi tersebut.

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sebelumnya menyampaikan sikap negaranya kepada Presiden AS Joe Biden dalam KTT Apec di San Francisco, dengan mengatakan ia harus menyuarakan yang sebenarnya kepada pemimpin tertinggi dunia tersebut.

[Gambas:Video CNN]

(del/pta)

Kaisar Dewa Mekanik

panda88 slot

Polri tetapkan Samsudin tersangka kasus konten "tukar pasangan"******

Unsurnya dia membuat informasi yang meresahkan dan membuat keonaran di masyarakat,

Surabaya (ANTARA) - Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Jawa Timur menetapkan Samsudin sebagai tersangka kasus konten "tukar pasangan" yang viral beberapa waktu lalu.
 "Konstruksi peristiwa sudah didapatkan oleh penyidik. Sudah digelarkan oleh Ditreskrimsus, dan dinyatakan Samsudin sebagai tersangka dan ditahan di rutan Polda Jatim," kata Kabid Humas Polda Jatim Komisaris Besar Dirmanto di Surabaya, Jumat. Sementara itu, Kasubdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Charles Tampubolon menyatakan Samsudin dijerat pasal 28 ayat 2 dan ayat 3 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman penjara di atas 5 tahun. "Unsurnya dia membuat informasi yang meresahkan dan membuat keonaran di masyarakat," tegasnya. Dalam kasus tersebut, Samsudin berperan sebagai pembuat konten. Kepada penyidik, Samsudin mengaku membuat konten agar viral dan dilihat banyak orang di YouTube. Charles mengungkapkan dalam kasus ini akan ada calon tersangka lain, namun pihaknya masih mendalami perannya. "Hingga saat ini penyidik telah memeriksa 13 orang saksi. Sedangkan calon tersangka lain perannya membantu Samsudin dan mengunggah di media sosial sehingga ada keonaran di masyarakat," ujarnya. Ke depan, Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim akan memeriksa ahli agama dan ahli pidana terkait penistaan agama dalam konten tersebut. "Meskipun fiksi, skenario atau sandiwara di UU sudah diatur, itu tidak bisa dilakukan karena dapat membuat resah dan kerusuhan di masyarakat," tuturnya. Diketahui, Samsudin membuat konten video tentang tukar pasangan suami istri. Dalam video terlihat ada lelaki yang berpakaian seperti kiai lengkap dengan sorban dan perempuan bercadar. Di situ, si lelaki mengatakan boleh hukumnya pasangan suami istri bertukar pasangan. Syaratnya, jika satu sama lain terdapat rasa saling suka.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024