nama situs slot terbaru

Bintang besar di dunia seni bela diri

Sejarah Hotel Sultan yang Kini Diambil Alih Pemerintah******

Pemerintah resmi ambil alih pengelolaan Hotel Sultanyang berlokasi di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama pada Maret 2023 lalu. Menurutnya, pengelolaan jatuh ke tangan pemerintah setelah memenangkan sengketa lahan dengan PT Indobuildco.

Satya menjelaskan, bahkan dalam amar putusan PK-1 majelis hakim MA itu, PT Indobuildco dihukum untuk membayar royalti kepada Kemensetneg dalam hal ini kepada PPK GBK.

Dengan putusan ini, maka menandai kepemilikan baru Hotel Sultan adalah pemerintah setelah selama ini dimiliki oleh pihak swasta.

Awal Mula Pembangunan Hotel Sultan hingga Dikuasai Swasta

Berdasarkan CNBCIndonesia yang mengutip arsip Gatra (2005), Hotel Sultan selama ini dikuasai oleh keluarga Sutowo. Di mana, pembangunannya menggunakan uang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Awal mulanya, Hotel Sultan dibangun dengan tujuan untuk menjamu para tamu konferensi pariwisata se-Asia Pasifik pada 1971 silam yang rencananya dihadiri sekitar 3.000 orang. Saat itu, Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah tapi tidak memiliki banyak hotel berskala internasional untuk menampung para tamu.

Karenanya, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin yang saat itu menjabat mengajukan surat kepada Pertamina untuk membangun hotel untuk menjamu para tamu. Kala itu, Direktur Utama Pertamina dijabat oleh Ibnu Sutowo (1968-1978).

Ali mengajukan pembangunan hotel kepada Pertamina karena perusahaan negara tersebut sedang berada di masa kejayaan dan tengah banyak uang. Apalagi, pihak swasta memang tidak diperbolehkan membangun hotel di lahan milik negara.

Permintaan Ali pun disetujui oleh Ibnu dan pada 1973 pembangunan hotel tersebut dimulai di bawah bendera PT Indobuild Co.

Dalam kesaksian Ali Sadikin, berdasarkan arsip Detik (30/1/2007), dia awalnya percaya kalau PT Indobuild Co milik Pertamina. Namun, saat hotel tersebut berdiri pada 1976 dia merasa ditipu Sutowo karena ternyata PT Indobuild Co bukan milik BUMN tersebut.

"Saya baru tahu Indobuild Co itu bukan Pertamina. Iya, saya tertipu," kata Ali Sadikin.

Berdasarkan buku Kiprah Keluarga Ibnu Sutowo oleh Tempo, hotel itu memiliki 1.104 kamar, sembilan ruang banquet dan satu ballroom, fasilitas olahraga dan rekreasi, serta beragam fasilitas hotel lima lainnya.

Hotel tersebut kemudian bekerja sama dengan jaringan hotel internasional, Hilton Hotels Corporation, yang membuat hotel di Senayan itu awalnya diberi nama Hotel Hilton.

Dari sinilah kontroversi hotel yang kini bernama Hotel Sultan itu berawal. Pemerintah memperbolehkan pihak swasta membangun dan mengelola bangunan di lahan negara. Bahkan, PT Indobuild Co diberi HGB selama 30 tahun.

PT Indobuild Co sendiri adalah milik keluarga Ibnu Sutowo, tepatnya dikelola langsung oleh anaknya, Pontjo Sutowo. Dengan kata lain, hotel tersebut bukan menjadi milik negara, tetapi malah dikendalikan keluarga Sutowo.

Setelah kontroversi berlangsung puluhan tahun, akhirnya saat ini pemerintah berhasil memenangkan hak kelola Hotel Sultan tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Perang Abadi

Kripto Jagoan Kompak Rontok, Bitcoin Paling Amblas******

Harga mayoritas aset kripto dengan kapitalisasipasar terbesar melemah pada perdagangan Kamis (25/5) pagi. Bitcoin terpantau turun paling di tajam di jajaran kripto papan atas.

Mengutip coinmarketcap, Bitcoin anjlok 3,6 persen ke harga US.180 per keping. Pelemahan Si Raja Koin diikuti jagoan lainnya.

Ethereum, koin dengan kapitalisasi pasar terbesar kedua turut jatuh 3,4 persen ke US.781 per koin.

Tether dan USD Coin yang merupakan stable coin, masih setia di harga US per keping. Keduanya berfluktuasi tipis di bawah 1 persen.

Pemerintah masih melarang penggunaan kripto sebagai alat pembayaran. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga bisa digunakan sebagai aset investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.

Aset kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

[Gambas:Video CNN]

Keabadian Sejati dalam Pemurnian Senjata

Padang Pasir di Dubai Laku Dijual ke Crazy Rich Rp510 Miliar******

Hamparan padang pasir di Dubai, Uni Emirat Arab laku dijual lebih dari US juta atau sekitar Rp510 miliar (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

Harga bombastis itu bukan tanpa alasan. Maklum, padang pasir itu terletak di Pulau Teluk Jumeirah yang dikenal sebagai kawasan elit.

Dilansir CNN, Selasa (23/5), lahan kosong seluas 24.500 kaki persegi dijual oleh seorang pengusaha asal Inggris, Umar Kamani. Ia merupakan pendiri ritel PrettyLittleThing.

Belum diketahui identitas 'crazy rich' yang membelinya. Namun, harga penjualan itu dikabarkan 242 persen di atas harga pembelian awal sekitar 36,5 juta dirham (di bawah US juta) pada 2021 lalu.

Menurut Cummings, padang pasir itu mencerminkan lokasi dan properti terbaik di Dubai.

Lonjakan harga properti itu mencerminkan sektor real estat Dubai dan tendensi belanja crazy richyang tidak terpengaruh oleh tekanan ekonomi global.

"Ini untuk individu dengan kekayaan yang sangat tinggi (ultra-high net worth individual) yang menanyakan 'Apa hal terbaik yang bisa saya dapatkan," ujarnya.

Padang pasir itu merupakan satu dari 128 petak yang ada di salah satu pulau buatan di Dubai, Palm Jumeirah, yang terhubung ke daratan melalui jembatan setinggi 1.000 kaki.

Cumming mengungkapkan pasar real estat Dubai sedang naik daun baru-baru ini, dengan 93 penjualan properti senilai US juta atau lebih pada 2021. Pada 2022, angka itu meroket menjadi 221 penjualan. Tahun ini, sekitar 88 penjualan sudah terjadi sepanjang kuartal pertama.

Pandemi memainkan peran penting dalam kemajuan ini. "Selama dua tahun terakhir, orang ingin pindah ke tempat yang lebih luas, mereka ingin tinggal di pantai," kata Cummings.

"Jika Anda melihat New York, orang pindah ke pedesaan, hal yang sama terjadi di London dan kota-kota besar lainnya. Di Dubai, kami melihat itu tetapi juga masuknya investor internasional dalam jumlah besar yang tertarik oleh penanganan covid-19 yang luar biasa di negara itu, tingkat vaksinasi yang tinggi, keselamatan dan keamanannya, dan juga gaya hidupnya," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

Cerita Sihir

Erick Thohir Rombak Direksi AirNav Indonesia******

Menteri BUMN Erick Thohir merombak jajaran direksi Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia atau AirNav Indonesia pada Rabu (24/5).

Kali ini, Erick mengganti Direktur Operasi, Direktur Keselamatan, Keamanan dan Standardisasi serta Direktur Keuangan dan Manajamen Risiko. Ia juga mengangkat kembali Ahmad Nurdin Aulia sebagai Direktur Teknik AirNav Indonesia.

"Kami menyambut dengan positif atas kehadiran IbuAzizatun Azhimah sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko yang baru, dan Bapak Riza Fahmi sebagai Direktur Keselamatan, Keamanan dan Standardisasi" ujar Direktur Utama AirNav Indonesia Polana B Pramesti dalam keterangan resmi perusahaan.

"Beliau diangkat sebagai Direktur Utama BRI Finance untuk pertama kalinya berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 19 Mei 2020 sesuai Akta Risalah RUPS Luar Biasa Nomor 10 tanggal 19 Mei 2020 dan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan tahun 2023," terangnya.

Sementara itu, Riza Fahmi sebelumnya menjabat sebagai General Manager AirNav Indonesia Cabang Denpasar yang berlokasi di Bandara Ngurah Rai. Riza merupakan generasi ketiga atas rekrutmen internal yang berhasil menduduki jabatan direksi. Adapun Bambang Rianto menggantikan posisi Mokhammad Khatim sebagai Direktur Operasi terdahulu.

Berikut jajaran Direksi AirNav Indonesia per Rabu (24/5):

Direktur Utama: Polana Banguningsih Pramesti
Direktur Operasi : Bambang Rianto
Direktur Keselamatan, Keamanan dan Standardisasi : Riza Fahmi
Direktur Teknik : Ahmad Nurdin Aulia
Direktur SDM dan Umum : Bagus Sunjoyo
Direktur Keuangan : Azizatun Azhmah

[Gambas:Video CNN]

Guru Surgawi yang Tersembunyi

Kena Serangan Siber, BFI Finance Klaim Data Nasabah Aman******

PTBFI Finance Indonesia Tbk (BFIN) terkena serangan siber sehingga mengakibatkan gangguan layanan dan operasional. Namun, perusahaan mengklaim tidak ada kebocoran data nasabah.

Corporate Secretary BFI Finance Indonesia Sudjono mengatakan serangan siber terjadi mulai 21 Mei 2023.

"Bersama ini kami informasikan bahwa pada tanggal 21 Mei 2023, perseroan telah mengalami serangan siber," katanya dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (24/5).

Merespons kondisi tersebut, perseroan menyatakan telah melakukan berbagai penanganan sesuai protokol penanganan dan dilanjutkan dengan upaya pemulihan layanan kepada konsumen dan kegiatan operasional perseroan secara bertahap.

Sebelumya, Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) juga mengalami gangguan layanan di ATM maaupun mobile banking (m-banking). Direktur Utama BSI Hery Gunardi pun meminta maaf atas kejadian itu dan terus melakukan proses normalisasi.

Hery mengatakan BSI telah berhasil melakukan normalisasi layanan pada jaringan ATM dan kantor cabang pada Selasa (9/5). Pada hari tersebut, nasabah telah bisa melakukan transaksi di jaringan cabang dan ATM BSI yang tersebar di seluruh Indonesia. Secara bertahap, layanan BSI Mobile juga disebut sudah dapat diakses oleh nasabah dengan fitur-fitur dasar.

[Gambas:Video CNN]

Dewi Luar Angkasa Kiamat

Daftar 3 Menteri di Pusaran Izin Keruk dan Ekspor Pasir Laut******

Izin tiga menteri diperlukan untuk memuluskan izin pengerukan dan ekspor pasir laut.

Restu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam penambangan hingga ekspor pasir laut tertuang di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Beleid tersebut resmi diundangkan pada 15 Mei 2023.

Dalam pasal 1 ayat 7 beleid tersebut dijelaskan bahwa izin pemanfaatan pasir laut adalah izin yang diterbitkan oleh menteri untuk melakukan kegiatan pembersihan dan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut. Menteri terkait yang berhak memberi izin dicantumkan dalam pasal 1 ayat 9.

Hal itu dipertegas di pasal 1 ayat 10 yang menyebut kementerian adalah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.

Dengan kata lain, izin pemanfaatan pasir laut harus diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono.

Lalu, pasal 10 mengatur soal pelaku usaha yang boleh terlibat dalam urusan pembersihan hasil sedimentasi di laut. Di pasal 10 ayat 2 dijelaskan pelaku usaha boleh melakukan pengambilan, pengangkutan, penempatan, penggunaan, dan/atau penjualan hasil sedimentasi di laut.

Namun, penjualan pasir laut baru boleh dilakukan setelah perusahaan mendapatkan izin usaha pertambangan untuk penjualan. Dengan begitu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif berperan untuk memuluskan hal ini.

"Izin usaha pertambangan untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijamin penerbitannya oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang mineral dan batu bara atau gubernur sesuai dengan kewenangannya setelah melalui kajian oleh tim kajian dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi pasal 10 ayat 4.

Sementara itu, izin ekspor pasir laut dijelaskan dalam pasal 15 ayat 3. Pasal ini menjabarkan apa yang sudah disinggung soal ekspor pasir laut di pasal 9 ayat 2.

"Pemanfaatan hasil sedimentasi di laut untuk ekspor sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf d wajib mendapatkan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang ekspor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan," tulis beleid tersebut.

Kemudian, pada pasal 15 ayat 5 disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut soal ekspor pasir laut bakal diatur dalam bentuk peraturan menteri.

Dengan kata lain, akan ada peraturan menteri perdagangan (permendag) yang diterbitkan Mendag Zulkifli Hasan untuk memuluskan izin ekspor tersebut.

Terlepas dari keterlibatan 3 menteri untuk memuluskan penambangan hingga ekspor pasir laut, sikap Jokowi ini berlawanan dengan pelarangan 20 tahun lamanya.

Sebelum terbit beleid ini, pasir laut dilarang diekspor sejak masa pemerintahan Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri.

Kala itu, Megawati melarang ekspor pasir laut yang diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.

Ekspor pasir laut dihentikan sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, yakni tenggelamnya pulau kecil.

Penghentian ekspor itu akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.

[Gambas:Video CNN]