kredit 0 tanpa kartu kredit

Kemana perginya integritas moral sang dewi?

paito virginia day angkanet

Wamen ATR/BPN Janjikan Titik Terang Kasus Tanah Nirina Zubir******

Yogyakarta, CNN Indonesia--

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni menyebut kasus tanahyang menerpa artis Nirina Zubir akan segera menemui titik terang.

Raja Juli yang juga Sekjen PSI mengatakan pihaknya akan mengundang Nirina ke dalam sebuah forum pertemuan daring untuk membahas perkembangan masalah yang menerpa selebritas tersebut.

"Saya kira minggu ini saya juga ada zoom meeting dengan beliau, sebagai Wamen ATR/BPN saya kumpulkan dirjen terkait, saya kumpulkan kanwil kakantah (kepala kantor pertanahan), insya Allah akan dapat titik terang," kata Raja Juli ditemui di salah satu mall, Sleman, DIY, Minggu (14/1).

Lihat Juga : Nirina Zubir Mundur Dukung Paslon Pilpres 2024, Singgung Mafia Tanah

Di satu sisi, kata Raja Juli, dari pihak Nirina ternyata juga baru mengajukan pembatalan sertifikat tanah pada Oktober 2023, setelah putusan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Agustus tahun lalu.

"Jadi bukan lambat (penanganan) dalam pengertian kita tidak mau eksekusi ya. Tapi ada proses, termasuk mbak Nirinanya sendiri proses pembatalannya juga baru kalau enggak salah 17 Oktober," jelas Raja Juli.

Setelah pembatalan sertifikat itu, lanjut Raja Juli, masih ada pula tahap pendalaman oleh kanwil kakantah setempat.

"Setelah ada keputusan pengadilan sesegera mungkin mestinya mbak Nirina dan saudara-saudaranya mengajukan pembatalan sertifikat, nah pembatalan itu juga tertunda. Saya cek baru 17 Oktober. Oktober November Desember ya sekitar dua bulan ini sedang berproses, insya allah ada titik terang," pungkasnya.

Nirina Zubir ramai diperbincangkan usai menyatakan mundur mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Ia menyatakan batal mendukung karena belum ada yang berkomitmen selesaikan mafia tanah.

Pernyataan tersebut diungkap Nirina melalui unggahan di Instagram pada Kamis (11/1) malam. Ia turut menyoroti masalah mafia tanah yang ia hadapi belum memiliki jalan keluar.

"Dengan berat hati, Na menyatakan mundur dari menyuarakan dukungan kepada paslon capres dan cawapres di tahun 2024," tulis Nirina.

"Kenapa? Sampai sekarang masalah tanah yang Na alami BELUM ADA JALAN KELUAR, masalah mafia tanah masih ada. Sejauh ini belum ada komitmen dari Calon Capres & Cawapres untuk masalah ini," lanjutnya.

Nirina pun menantang komitmen ketiga paslon Pilpres 2024 terkait masalah mafia tanah seperti yang dihadapi oleh aktris tersebut.

Lihat Juga : Nirina Zubir Tantang Ketiga Paslon Pilpres 2024 Soal Mafia Tanah

"Hayo...sekarang adalah waktunya untuk membuktikan kalau ada yang bisa menyelesaikan masalah ini...Anda mau masyarakat percaya kan? Silahkan bapak-bapak... @aniesbaswedan , @cakiminow, @prabowo , @gibran_rakabuming, @ganjar_pranowo , @mohmahfudmd" katanya.

Nirina berurusan dengan kasus mafia tanah karena ia dan keluarganya menjadi korban dengan nilai kerugian hingga Rp17 miliar.

Polisi kemudian menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka adalah Riri Khasmita mantan asisten rumah tangga (ART), Endrianto yang merupakan suami Riri.

Kemudian, tiga tersangka lainnya adalah Faridah, Ina Rosainaz dan Erwin Riduan yang berprofesi sebagai Notaris PPAT.

Polisi kemudian menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni Moch Syaf Alatas (MAS), Ahmad Efrilliatio Ordiba (AEO) serta Cito (C). Selain itu, ada satu orang sebagai DPO yakni Ray Alexander Putra (RAP).

(kum/wis)

[Gambas:Video CNN]

Mengorbankan gunung dan sungai

rtp slot88ku

HUAWEI rilis FreeBuds Pro 3, TWS flagship berteknologi AI******

Jakarta (ANTARA) - HUAWEI resmi meluncurkan True Wireless Stereo (TWS) flagshipyang disematkan teknologi artificial intelligence (AI) alias kecerdasan buatan HUAWEI FreeBuds Pro 3 di Indonesia, Jumat.

Pada peluncuran yang disiarkan secara daring tersebut, Training Director HUAWEI Device Indonesia Edy Supartono mengatakan teknologi AI pada lini TWS premium HUAWEI tersebut ditujukan untuk memberikan pengalaman yang lebih terpersonalisasi dan lebih memudahkan pengguna.

“AI ini bisa mendeteksi atau menyesuaikan kebutuhan dan kebiasaan penggunanya, dia bisa secara pintar mengetahui seperti misal penggunanya sedang berada di luar ruangan yang bising dan butuh kekedapan suara yang lebih, atau lebih suka pengaturan bassyang lebih tinggi, dan lain sebagainya, jadi tidak lagi perlu mengatur secara manual,” kata Edy

TWS HUAWEI FreeBuds Pro 3 membawa teknologi baru bernama Ultra-Hearing Dual Drivers terdiri atas quad-magnet dynamic coil unitsebagai tenaga penggerak yang kuat dan unit treble mikro-planar yang dapat diandalkan untuk kontrol presisi. Saat keduanya bekerja, pengalaman audio yang kaya akan bassdan detail suara mampu dirasakan oleh penggunanya.

Fitur Active Noise Cancellation (ANC) 3.0 pada Huawei Freebuds Pro 3 mengalami peningkatan dari versi sebelumnya, di mana tingkat peredaman suara diklaim lebih baik sebesar 50 persen.

Saat diaktifkan, pengguna bisa memilih lebih banyak fitur peredaman mulai dari Cozy, General, Ultra, dan yang teranyar adalah Dynamic Mode yang merupakan mode peredaman dengan kemampuan otomatis menyesuaikan dengan situasi sekitar.

“Huawei FreeBuds Pro 3 ini juga memiliki kualitas mikrofon yang jauh lebih baik dengan didukung tiga buah mikrofon sehingga bisa memberikan kualitas suara menjadi jauh lebih jernih tanpa suara latar yang mengganggu, VPU (Voice Pickup Unit) sensornya juga memiliki sensitifitas pengambilan suara 2,5 kali lebih baik dari seri sebelumnya,” Edy menambahkan.

Dari sisi kemudahan akses,earbudsitu juga telah mendukung pengguna untuk dengan mudah terkoneksi dengan lebih satu perangkat lewat fitur Dual-device Connection.

Dibekali kemampuan ketahanan baterai hingga 31 jam, HUAWEI FreeBuds Pro 3 juga telah didukung pengisian daya cepat, yang memungkinkan perangkat ini dapat terisi penuh hanya dalam waktu 40 menit.

HUAWEI FreeBuds Pro 3 dilego seharga Rp2,99 juta dan telah tersedia di berbagai toko resmi dan mitra terpercaya HUAWEI baik secara daring maupun luring.

Baca juga: Bongkar keunggulan Huawei Freebuds Pro 3 yang bakal rilis di Indonesia

Baca juga: Huawei FreeBuds 5 resmi dijual di Indonesia mulai hari ini

Baca juga: Galaxy Buds FE meluncur seharga Rp1,3 jutaan di Indonesia

Baca juga: Jabra luncurkan dua TWS tahan air dan debu berstandar militer

Pewarta: Pamela Sakina
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2024

Bunuh yang abadi dan bunuh Tao

idcash88 rtp

Jangan Lupa ke Transmart Full Day Sale Besok, Ada Diskon 50% + 20%******

Jakarta, CNN Indonesia--

Jangan lupa ke Transmart besok ya! Soalnya Transmart Full Day Sale balik lagi kasih diskon gede-gedean yang sayang banget buat dilewatkan.

Transmart kasih diskon 50 persen buat aneka aneka produk terpilih. Selain itu masih ada ekstra diskon 20 persen menantimu. Kapan lagi belanja semurah ini?

Lihat Juga : Belanja di Transmart Pakai Allo Bank atau Bank Mega Ada Diskon 20%

Selain itu, bisa juga mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di booth yang tersedia di setiap gerai Transmart.

Ada banyak produk yang diskon loh. Mulai dari produk segar, kebutuhan rumah tangga, furnitur, barang elektronik, sampai sepeda listrik dijamin bakal diskon.

Catat waktunya ya. Promo ini berlangsung seharian pada Minggu (14/1) dari jam toko buka sampai tutup pukul 22.00 waktu setempat di Transmart se-Indonesia.

Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank ya. Cus ke Transmart besok dan borong belanjaan yang banyak!

(juh/juh)

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Dunia Idiom

judi server thailand

Pengusaha Hotel di Bali Minta Pajak Hiburan Diturunkan Jadi 15 Persen******

Denpasar, CNN Indonesia--

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali meminta pajak jasa hiburan diturunkan ke tarif sebelumnya yakni 15 persen.

Wakil Ketua PHRI Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya bersama pelaku pariwisata di Bali menolak kenaikan pajak hiburan tersebut.

Menurut Suryawijaya pajak 15 persen yang sudah diterapkan selama ini sudah masuk akal karena terjangkau. Selain itu, waktu kenaikan pajak tersebut belum tepat lantaran pariwisata di Bali baru mulai pulih dari pandemi covid-19.

Suryawijaya juga membandingkan pajak tersebut dengan Thailand yang hanya mengenakan sebesar 5 persen.

"Sedangkan, Thailand, mereka menurunkan pajak hanya 5 persen, mereka perlu turis datang ke Thailand. Nanti, Bali bisa ditinggalkan. Ini bahaya buat kita," imbuhnya.

Ia juga mengajak para pelaku usaha hiburan malam untuk menunda pembayaran pajak 40 persen sampai ada hasil dari judicial review di MK,"Iya, kita menunggu dulu judisial review. Karena kalau kita bayar 40 persen, itu tamu kabur semua," ujarnya.

Apabila judicial reviewditolak oleh MK pihaknya bersama para usaha hiburan malam tetap bersepakat untuk mendesak pemerintah agar kenaikan pajak 40 persen tidak diterapkan.

Lihat Juga : Melihat Ekonomi Papua Nugini, Tetangga RI yang Bikin China Sewot

Sementara, General Manager Kelab Malam Boshe VVIP Club Bali I Gusti Bagus Suwitra mengatakan sebenarnya pajak 15 persen itu sudah besar dan kalau dinaikkan menjadi 40 persen tentu sangat berat. Pihaknya juga sepakat dengan para pelaku usaha hiburan malam lainnya untuk mengajukan judicial review ke MK.

Suwitra khawatir kenaikan pajak tersebut akan membuat sejumlah hiburan malam tutup dan otomatis karyawan terkena PHK massal.

"Kalau PHK massal mungkin sebelum PHK sudah tutup duluan perusahaannya. Jadi sudah tidak PHK udah tutup, iya sudah PHK sendiri," ungkapnya.

Pihaknya juga sepakat bila nantinya ada usulan penundaan pembayaran pajak dan melakukan aksi damai dalam kenaikan pajak tersebut.

"Setuju banget. Kalau memang itu cara yang akan dipilih oleh teman-teman semua dan dari beberapa tokoh, itu mungkin jalan," ujarnya.

Pemerintah menaikkan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) untuk jasa hiburan dari 15 persen menjadi 40 persen hingga 75 persen. Kebijakan itu, diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Dalam aturan itu, PBJT untuk jasa hiburan berlaku pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

[Gambas:Video CNN]

(kdf/sfr)

Dao Zhen Xinghe

iteam4d

Alasan Said Aqil******

Jakarta, CNN Indonesia--

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menjelaskan alasan Komisaris Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Said Aqil Siradj dan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahja Purnama alias Ahok tidak mundur dari jabatanya meski keduanya menyatakan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024.

Said Aqil diketahui mendukung pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Cak Imin. Sedangkan Ahok menyatakan dukungan terhadap pasangan nomor urut tiga Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Arya mengatakan tidak masalah jika kedua komisaris BUMN itu menyatakan dukungan kepada pasangan capres dan cawapres, asalkan tidak ikut berkampanye.

Arya mengatakan setiap orang, termasuk komisaris BUMN, berhak memilih dan mempunyai pilihan masing-masing. Menurutnya, mendeklarasikan pilihan capres dan cawapres tidak serta merta berarti ikut berkampanye.

"Masa enggak boleh komisaris dukung seseorang? Memang komisaris hilang hak pilihnya? Saya dukung ini, katanya, silahkan. Sama kayak Pak Ahok lah, Pak Ahok juga begitu (dukung capres), sama saja," katanya.

Menteri BUMN Erick Thohir melarang para direksi, komisaris, pengawas, dan karyawan BUMN terlibat dalam kampanye Pemilu dan Pilkada 2024.

Larangan itu tertuang dalam surat bernomor S-560/S.MBU/10/2023 tentang Keterlibatan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Karyawan Grup Badan Usaha Milik Negara pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, dan/atau sebagai Pengurus Partai Politik atau Penjabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang dikeluarkan 27 Oktober lalu.

"Tidak ikut serta atau terlibat dalam kegiatan kampanye Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan UU Pemilihan Kepala Daerah," bunyi surat itu.

Erick juga melarang insan BUMN menggunakan sumber daya BUMN, termasuk aset, anggaran, dan sumber daya manusia untuk kepentingan terkait Pemilu dan Pilkada.

"Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang menjadi pengurus partai politik. Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang merangkap jabatan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah atau Penjabat Kepala/Wakil Kepala Daerah definitif," bunyi surat tersebut.

[Gambas:Video CNN]

(fby/pta)

pengamat alam

perak777

Simalakama Pajak Hiburan: Kas Daerah Didorong, Usaha Karaoke Cs Doyong******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kebijakan pemerintah menaikkan pajak hiburanwisata menjadi 40 persen hingga 75 persen menuai kritik pengusaha.

Kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk jasa diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

UU ini mengatur adanya batas bawah tarif 40 persen hingga maksimal 75 persen untuk tarif pajak lima jenis bisnis tersebut. Sementara di aturan lama, yakni UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), hanya diatur batas atas pajak 75 persen, tanpa batas bawah.

Asosiasi mengaku tidak dilibatkan dalam penyusunan UU HKPD, serta belum menemukan kajian akademik aturan tersebut.

Protes juga datang dari pengusaha karaoke sekaligus penyanyi dangdut Inul Daratista. Ia menuturkan kenaikan pajak terlampau tinggi dan bisa membunuh bisnis hiburan.

"17 tahun besar (Inul Vista), ya gitu-gitu aja nggak tiba-tiba jadi raksasa. (Kondisi) begini masih digencet kenaikan pajak yang enggak aturan. Coba warasnya di mana?" tulis Inul dalam unggahan di X, Sabtu (13/1).

Ia pun mengaku heran dengan rencana pemerintah menaikkan tarif pajak hiburan dari 25 persen menjadi 40-75 persen. Sebab, para pelaku usaha serta konsumen yang akan menjerit karena paling terdampak.

Lihat Juga : Hotman Paris Minta Jokowi Buat Perppu Batalkan Pajak Hiburan 40 Persen

Dalam unggahan lain di Instagram, Inul juga mengeluhkan rencana kenaikan pajak yang akan berdampak bagi ribuan karyawannya, yang saat ini saja jauh berkurang akibat pandemi covid-19.

Sembari menandai akun Menparekraf Sandiaga Uno, Inul mengatakan jumlah karyawannya menyusut dari 9.000 menjadi 5.000 orang imbas hantaman pandemi.

"Baru buka umur satu tahun setengah, belum juga untung sudah dengar berita pajak hiburan naik 40-75 persen. Mabuk kah ini? Niat membunuh apa bagaimana, Pak?" tuturnya.

Inul ingin duduk bersama dengan Sandi mewakili Asosiasi Pengusaha Rumah Bernyanyi Keluarga Indonesia (ASPERKI).

Keesokan harinya, Sandi pun menanggapi protes Inul. Ia mengatakan pemerintah siap mendengar semua masukan dari pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk soal pajak hiburan. Karenanya, para pelaku usaha diimbau untuk tidak khawatir.

"Karena masih proses judicial review, pemerintah memastikan semua kebijakannya itu untuk memberdayakan dan memberikan kesejahteraan, bukan untuk mematikan usaha," tulis Sandi di akun Instagramnya @sandiuno.

Sandi mengatakan pemerintah tidak akan mematikan pariwisata dan ekonomi kreatif, yang membuka 40 juta lebih lapangan kerja. Apalagi industri tersebut baru bangkit dari pandemi covid-19.

Lihat Juga : Sandiaga Respons Protes Inul Cs soal Pajak Hiburan Naik Jadi 40 Persen

"Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja," katanya.

Lantas, apa dampak dari kenaikan pajak hiburan untuk karaoke-spa cs dan apakah tarif itu sudah ideal?

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan kenaikan pajak menjadi 40-75 persen itu merupakan keputusan politis antara DPR dan pemerintah pusat sesuai Pasal 23A UUD 1945.

Ia mengatakan berdasarkan naskah akademik RUU HKPD, penerapan pajak diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa menjadi 40-75 persen dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu aktivitas kelima hiburan tersebut bersifat mewah (luxury) dan perlu dikendalikan.

Pajak tinggi biasanya dapat mengubah perilaku masyarakat yang mengonsumsi hiburan tersebut. Dengan kata lain, sambung Prianto, masyarakat dapat mencari substitusi hiburan yang pajaknya masih rendah.

Namun, imbasnya, bisa terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di lima sektor hiburan itu jika masyarakat beralih sehingga pendapatan berkurang.

Lihat Juga : Pegawai Inul Protes Pajak Hiburan ke Sandi: Anak Istri Saya Makan Apa?

"Konsekuensi logisnya di antaranya adalah pengurangan pegawai," kata Prianto.

Agar mimpi buruk itu tak jadi kenyataan, bola kebijakan pajak ada di pemerintah daerah (pemda). Ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi aturan pelaksana UU HKPD.

Menurutnya, PP menjadi pedoman bagi pemda menyusun peraturan daerah (perda) serta peraturan kepala daerah mengenai PDRD. Pemda memiliki dua opsi sesuai UU HKPD.

Pertama, memilih kebijakan untuk tidak menerapkan pajak hiburan. Kedua, menerapkan kebijakan PDRD alias pajak hiburan antara 40-75 persen. Jika menolak besaran pajak itu, pemda bisa memilih opsi yang pertama.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Kaji Ulang atau Tunda Kenaikan hingga Ada Tarif Ideal

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

---

HALAMAN: 1 2