king 188 slot

Dewa laki-laki Gao Xiaoleng

situs slot resmi dan gacor

Tarif Tol Cinere******

Jakarta, CNN Indonesia--

Tarif Tol Cinere-Jagorawi (Cijago) naik dari Rp9.000 menjadi Rp15 ribu atau sebanyak Rp6.000. Tarif Tol Cijago ini resmi naik sejak Jumat (5/1) silam.

Penyesuaian tarif ini sesuai dengan Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR No.1916/KPST/M/2023 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor, Besaran Tarif Tol, dan Sistem Pengumpulan Tol pada Jalan Tol Cinere-Jagorawi pada 18 Desember 2023.

Kepala Bidang Sistem Informasi Layanan Jalan Tol Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Ali Rachmadi Nasution menyebut sosialisasi terkait kenaikan tarif tol ini telah dilakukan 14 hari.

Sebagian seksi dari Tol Cijago sendiri baru diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (8/1) lalu. Sebelumnya, Jokowi meresmikan tiga seksi tol di dua ruas yang masuk ke dalam jaringan Jakarta Outer Ring Road (JORR) 2.

Tol yang dimaksud termasuk seksi 2 ruas Serpong-Cinere dan seksi 2 dan 3 ruas Cinere-Jagorawi. Tiga seksi tol ini menghubungkan Pamulang hingga Bogor Raya sepanjang 14 kilometer (km).

Jokowi berharap tol ini membuat masyarakat memiliki banyak pilihan atau alternatif untuk melakukan mobilitas di kawasan sekitar Jakarta. Misalnya ke Cibubur, Tangerang, Bogor, ataupun ke Bandara Soekarno-Hatta.

Dengan tol ini, Jokowi menegaskan macet di Jakarta akan berkurang lantaran masyarakat tak mesti berkendara ke tengah kota terlebih dahulu.

Berikut daftar perubahan tarif pada Tol Cinere-Jagorawi:

1. Golongan I dari Rp9.000 menjadi Rp15 ribu

2. Golongan II dari Rp13.500 menjadi Rp23 ribu

3. Golongan III dari Rp13.500 menjadi Rp23 ribu

4. Golongan IV dari Rp17.500 menjadi Rp30.500

5. Golongan V dari Rp17.500 menjadi Rp30.500

[Gambas:Video CNN]

(del/pta)

Legenda tangan dan mata

trik slot mahjong

LPS bayarkan klaim nasabah BPR EDC Cash tahap I senilai Rp4,3 miliar******

Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) membayarkan klaim penjaminan simpanan nasabah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) EDC Cash tahap I senilai Rp4,3 miliar, dengan jumlah rekening sebanyak 278 rekening.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha BPR EDC Cash yang beralamat di Graha Ameera No. 3, Jl. Raya Kelapa Dua Islamic, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten.

“LPS langsung bergerak melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang akan dibayar. Tidak sampai seminggu setelah BPR EDC Cash ditutup, LPS telah selesai melakukan verifikasi nasabah dan langsung melaksanakan pembayaran klaim penjaminan tahap 1,” ujar Sekretaris Lembaga LPS Dimas Yuliharto di Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat.

Dimas menjelaskan, bagi para nasabah penyimpan yang telah ditetapkan statusnya sebagai simpanan layak bayar dan dijamin LPS, agar dapat mengajukan pembayaran simpanannya melalui Bank Pembayar yang ditunjuk oleh LPS yaitu Bank Mandiri yang berlokasi di Jalan Mawaddah Raya, Kabupaten Tangerang.

"Kepada para nasabah BPR EDC Cash yang belum masuk dalam pembayaran tahap I, agar tetap tenang, tidak perlu khawatir, serta menunggu pengumuman pembayaran klaim penjaminan simpanan tahap berikutnya," ujar Dimas.

Dimas menjelaskan, proses verifikasi akan diselesaikan LPS secara bertahap paling lama 90 hari kerja sejak tanggal pencabutan usaha, namun, LPS optimistis dan menargetkan pembayaran dapat selesai seluruhnya kurang dari 90 hari kerja.

"Penting diketahui, bagi para nasabah yang simpanannya dinyatakan layak dibayar, agar dapat menyiapkan dokumen persyaratan yang diperlukan, yaitu identitas diri dan bukti kepemilikan simpanan semisal buku tabungan atau bilyet deposito," ujar Dimas.

Dimas menekankan bahwa LPS menghimbau agar nasabah BPR EDC Cash dan nasabah bank di seluruh Indonesia tidak perlu khawatir menabung di bank, karena LPS hadir untuk memberikan perlindungan dengan program penjaminan simpanan perbankan.

“Agar simpanan dijamin LPS, nasabah wajib memenuhi syarat 3T, yaitu Tercatat dalam pembukuan bank, Tingkat bunga simpanan yang diterima tidak melebihi tingkat bunga penjaminan, serta Tidak melakukan pidana yang merugikan bank,” ujar Dimas.

Dalam kesempatan ini, nasabah BPR EDC Cash yaitu Mariati Tanuwidjaja (70) tampak bahagia setelah simpanannya yang berbentuk deposito telah dijamin dan dibayarkan oleh LPS di Bank Pembayar yaitu Bank Mandiri di Jalan Mawaddah Raya, Kabupaten Tangerang.

“Sebenarnya saya menunggu sudah lama banget, karena bank ini bermasalah sejak dua tahun lalu, sampai akhirnya LPS datang dan menjamin. Informasi yang disampaikan dan segala prosesnya juga cepat, saya terima kasih banget,” ujar Mariati.

Maryati memiliki 2 bilyet deposito dari hasil usahanya sebagai supplier makanan, dan dari keduanya itulah Maryati menggunakan bunga yang disetorkan kepadanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Adapun, kedua bilyet deposito tersebut simpanannya masing- masing senilai Rp400 juta dan Rp150 juta.

“Saya kan hidup dari deposito saya, dan sejak beberapa bulan lalu saya tidak dapat mengambil deposito saya. Sekali lagi terima kasih LPS, saya pun tidak akan ragu untuk menyimpan kembali dana saya di bank,” ujar Mariati.

Baca juga: BPR EDC Cash ditutup, LPS sebut pemegang saham terlibat tindak pidana

Baca juga: LPS dukung BPR "go public" sehingga pengelolaan semakin transparan

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2024

Buatlah revolusi sebagai penyihir

qqsutera

Tahun ini PLN EPI pasok kebutuhan biomassa di 47 PLTU******

Jakarta (ANTARA) - PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) pada tahun ini akan memasok 2,2 juta ton kebutuhan biomassa di 47 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara milik PLN Grup.

Volume ini naik 220 persen dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 1 juta ton, kata Sekretaris Perusahaan PLN EPI Mamit Setiawan di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan kebutuhan biomassa dari tahun ke tahun semakin meningkat. Sebab, penggunaan biomassa ini mampu mereduksi emisi di PLTU, dan mengurangi porsi penggunaan energi fosil.

"Pada tahun ini kami akan memasok biomassa di 47 PLTU milik PLN Grup. Total kebutuhannya mencapai 2,2 juta ton. Ini naik signifikan dibandingkan realisasi tahun 2023," kata Mamit.

Mamit mengatakan kenaikan volume biomassa bagi pembangkit tidak perlu dikhawatirkan, sebab penggunaan biomassa tak akan mengerek biaya pokok produksi pembangkit. Harga biomassa yang terjangkau bahkan 1:1 dengan batu bara, sehingga membuat biomassa sangat ekonomis digunakan.

"Saat ini harga batu bara 5 - 6 sen dolar AS (sekitar Rp 7.795 - 9.354) per kilo Watt hour (kWh). Biomassa juga setara dengan itu. Jika dibandingkan dengan EBT lain, biomassa ini yang paling murah," tegas Mamit.

Reduksi emisi dari penggunaan biomassa di tahun 2024 ditargetkan bisa mencapai 2,4 juta ton CO2 equivalen. Meningkat dibandingkan realisasi penurunan emisi pada tahun 2023 sebesar 1,05 juta ton CO2 equivalen.

Pada tahun 2025, akan ada 52 PLTU yang menggunakan biomassa dengan total kebutuhan hingga 10,2 juta ton biomassa.

Untuk bisa menjaga pasokan, berbagai upaya dilakukan oleh PLN EPI antara lain, melakukan pemetaan digital untuk mengindentifikasi potensi biomassa yang mendukung perencanaan pasokan sebesar 2,2 juta ton pada tahun 2024 dan 10,2 juta ton pada tahun 2025.

Pada Februari 2023, PLN EPI bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DIY, Keraton Yogyakarta, dan masyarakat Gunung Kidul, memanfaatkan lahan seluas 30 ha dengan penanaman 50 ribu pohon. Pembibitan saat ini siap tanam sebesar 50 ribu pohon dan target panen perdana tahun 2025 sebesar 25 ton/ha/tahun.

Baca juga: Dekan FTUI sebut biomassa berperan penting kurangi emisi karbon

Baca juga: PLN EPI manfaatkan limbah tepung aren untuk uji cofiring PLTU
 

Pewarta: Faisal Yunianto
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2024

Wanita Pedang Cang Lei

harga kredit laptop di akulaku

Rp510,23 T Dana PSN Masuk ke Kantong ASN hingga Politisi, Kok Bisa?******

Jakarta, CNN Indonesia--

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengendus dugaan dana tindak pidana korupsipada proyek strategis nasional (PSN) mengalir ke kantong aparatur sipil negara (ASN) hingga politikus selama 2023.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkap 36,81 persen dari total dana PSN masuk ke rekening subkontraktor untuk kegiatan operasional pembangunan.

"Sedangkan 36,67 persen, tidak digunakan untuk pembangunan proyek tersebut, artinya ini digunakan untuk kepentingan pribadi," ujar Ivan di kantor PPATK, Jakarta, Rabu (10/1).

Namun Ivan tak merinci duit proyek apa saja yang diduga mengalir ke para ASN dan politisi itu.

Kendati demikian, Plt Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri Hartono pada kesempatan yang sama mengisyaratkan bahwa kasus-kasus dimaksud sudah ada yang ditangani oleh penegak hukum.

CNNIndonesia.comsudah berupaya meminta tanggapan ke Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Wahyu Utomo, namun ia menolak berkomentar terkait hal ini.

Berdasarkan data Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) yang dipaparkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pemerintah telah menyelesaikan sebanyak 190 PSN dengan total nilai investasi mencapai Rp1.515,4 triliun.

Lihat Juga : Cerita JK soal Asal Tanah Ribuan Hektare Prabowo yang Diusik Anies

Artinya, dana PSN yang masuk ke kantong AS hingga politisi setidaknya mencapai Rp510,23 triliun.

"Kami juga laporkan proyek strategis ini nilainya secara total di tahun lalu Rp1.500 triliun, 30 proyek dan 9 program," ungkap Airlangga dalam acara seminar nasional 'Strategi perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut', di Jakarta, Rabu (10/1).

Dalam paparannya, setidaknya sepanjang 2023 terdapat 37 proyek yang rampung dan tersebar di seluruh Indonesia.

Sementara hingga Desember 2023, tercatat terdapat 50 proyek dalam proses konstruksi, 4 proyek dalam tahap transaksi. Selain itu, terdapat 37 proyek dan 4 program yang dalam proses penyiapan.

Lihat Juga : Menteri ATR Komentari Lahan Prabowo yang Diungkit Anies di Debat

Lantas bagaimana bisa dana PSN mengalir ke kantong ASN hingga politikus? Apakah tak ada pengawasan dari pihak berwajib?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita mengatakan hal ini sebenarnya bukan hal yang baru. Menurut dia, hal ini bisa dilihat dari tingginya incremental capital output ratio (ICOR) RI yang mencapai angka 7.

Ronny menilai kejadian ini bisa terjadi karena mahalnya biaya investasi di Indonesia. Salah satu sebabnya, kata dia, adalah pungli dan korupsi.

"Persis pada masalah inilah mengapa sebagai investasi pemerintah pada proyek-proyek strategis nasional justru berpindah ke saku oknum-oknum pejabat dan oknum elit-elit ekonomi yang mengerjakan proyek strategis nasional tersebut," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Rabu (10/1).

Lihat Juga : Konsultan Ungkap Nasib Properti di DKI Kalau Ibu Kota Dipindah ke IKN

Ronny berpendapat letak bolongnya dari peristiwa ini ada dari sisi pengawasan yang masih longgar, mentalitas koruptif para oknum pejabat dan elit ekonomi yang terlibat, serta birokrasi yang masih buruk.

Ia mengatakan lembaga yang seharusnya bertanggung jawab atas kejadian seperti ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurutnya, jika BPK bisa tegas dan jujur dalam melakukan audit keuangan PSN, hasilnya pasti akan terang.

Jika hasilnya mencurigakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, bahkan kepolisian bisa langsung ikut turun tangan.

Namun beberapa hal yang perlu dipertanyakan di antaranya seberapa jernih BPK dalam melakukan audit proyek-proyek strategis tersebut, dan seberapa bersih proyek tersebut dari kepentingan politik para elit politik yang ada.

Lihat Juga : Kemenkeu Respons soal Hotman Paris Protes Pajak Hiburan 40 Persen

"Kalau kedua persoalan ini tak bisa dijawab secara clear, maka masalahnya tak akan bisa terurai," lanjut Ronny.

Agar masalah yang sama tak terulang di masa depan, Ronny mengatakan dana PSN harus diaudit secara jelas dan jujur.

Menurut dia, jika secara faktual memang ada penyimpangan penggunaan anggaran, seperti masuk ke kantong oknum pejabat, maka harus ditindak oleh KPK atau kejaksaan tanpa pandang bulu.

"Masalahnya, apakah BPK, KPK, dan kejaksaan mau bekerja sama untuk membongkar itu? Dan apakah para elit politik mendukung itu?" ucapnya.

Lihat Juga : Peringatan Menteri ATR: Kota di Pantura Jawa Terancam Tenggelam

Sementara, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira berpendapat PPATK seharusnya membuka data lebih rinci terkait bagaimana modus operandinya hingga aliran uangnya untuk money politic atau politik uang.

Bhima khawatir kasus ini bakal bernasib serupa seperti kasus transaksi Rp349 triliun dana gelap petugas pajak bea cukai.

Ia menduga dana PSN masuk ke kantong ASN dan politisi melalui skema proyek yang di-markup dan melibatkan jaringan konsultan perencana hingga lembaga audit.

"Proyek yang biayanya sengaja diperbesar, kualitas pengadaan barang dan jasa tidak sesuai spesifikasi," ujar Bhima kepada CNNIndonesia.com.

Ia menjelaskan ada juga permainan melibatkan vendor yang terafiliasi dengan politisi dan ASN jadi memahami permainan untuk memenangkan tender.

Senada dengan Ronny, Bhima pun melihat praktik seperti ini sebenarnya sudah lama terjadi. Namun, angkanya jadi sangat besar lantaran proyek infrastruktur dalam sembilan tahun terakhir sangat masif.

"Model korupsi dan penyalahgunaan anggaran negara dalam mega proyek infrastruktur akhirnya membuat banyak investor dan pemain swasta yang tidak ikut ikutan politik takut masuk ke proyek infrastruktur," jelas dia.

"Itu terlihat dari porsi keterlibatan swasta dalam proyek infrastruktur yang kecil," sambung Bhima.

[Gambas:Video CNN]

(del/sfr)

Dewa Binatang Misterius

jokerslot

Tim Anies: Indonesia Emas Bukan Hanya Soal Pendapatan Per Kapita******

Jakarta, CNN Indonesia--

Tim Ekonomi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Wijayanto Samirin mengatakan cita-cita Indonesia Emas 2045 bukan soal peningkatan pendapatan per kapita tetapi pemerataan di seluruh wilayah Indonesia.

Ia mengatakan jika Indonesia Emas 2045 ingin dicapai dengan menaikkan pendapatan per kapita menjadi US ribu, maka pertumbuhan ekonomi harus mencapai 7 hingga 8 persen.

Namun Anies-Cak Imin (AMIN), sambungnya, bukan menekankan pada pendapatan per kapita, sehingga target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan hanya 5,5 persen hingga 6 persen.

Alih-alih berfokus pada pendapatan per kapita, Wijayanto mengatakan Anies-Cak Imin lebih memilih untuk memajukan 40 kota sehingga memiliki daya saing setara Jakarta. Dengan begitu cita-cita Indonesia pada 2045 bisa maju di setiap daerah.

Ia menambahkan pertumbuhan ekonomi 5,5 sampai 6,5 persen yang ditargetkan Anies-Cak Imin merupakan angka yang progresif sekaligus realistis. Pasalnya, Bank Dunia katanya memprediksi ekonomi dunia melambat dan ekonomi Indonesia diperkirakan hanya tumbuh di bawah 4,9 persen tahun ini.

"Jadi ini fenomena nyata di lapangan.Jadi target 5,5-6,5 persen angka yang progresif," imbuhnya.

Cak Imin sebelumnya memberi alasan ia dan Anies menetapkan target pertumbuhan ekonomi 5,5 hingga 6 persen jika nanti terpilih di Pilpres 2024. Ia mengatakan target itu tak dibuat dengan asal.

Menurutnya, target itu dibuat karena ia dan pasangannya khawatir utang negara semakin bengkak jika menetapkan target pertumbuhan di atas 6 persen, termasuk sampai 7 persen sebagaimana dijanjikan pesaingnya; Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Pernyataan Cak Imin disampaikan dalam segmen keempat debat cawapres di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (22/12).

Cak Imin menanggapi pertanyaan cawapres nomor urut 3, Mahfud MD yang mempertanyakan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 hingga 6 persen.

"Kalau membuat target 7 atau 8 [persen] bisa saja, tapi kami ingin membuat target itu berkualitas dan inklusif," kata Cak Imin.

"Target 5,5 sampai 6 persen itu dengan kalkulasi karena kalau kami tidak terlalu realistis, nanti ujung-ujungnya utang luar negeri. Utang luar negeri yang terlampau banyak ini mengakibatkan bukan hanya pemerintahan saat ini, tapi juga anak dan cucu kita nanti mengalami beban utang yang panjang," ia menambahkan.

[Gambas:Video CNN]

(fby/agt)

Perjalanan ke Barat: Kelahiran Kembali sebagai Iblis

virtueslot

Total investasi perakitan kendaraan listrik RI capai Rp4,49 triliun******

Produksi ini diproyeksikan dapat mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) sebanyak 5 juta barel per tahun dan menurunkan emisi karbon sebanyak 1,84 juta ton per tahun

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengatakan total investasi industri perakitan kendaraan listrik di Indonesia mencapai Rp4,49 triliun.

 

Dalam acara sosialisasi insentif dalam rangka percepatan investasi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di Jakarta, Jumat, Direktur Industri Maritim Alat Transportasi dan Alat Pertahanan Kemenperin, Hendro Martono, mengatakan saat ini ada empat perusahaan bus listrik di Indonesia dengan kapasitas produksi 1.980 unit per tahun. Total investasinya sebesar Rp0,36 triliun.

 

“Selain itu, saat ini ada empat perusahaan mobil listrik dengan total kapasitas produksi mencapai 44 ribu unit per tahun. Total investasi Rp3,27 triliun,” ujar dia.

 

Di sisi lain, terdapat 54 perusahaan yang memproduksi kendaraan listrik roda dua dan tiga di Indonesia. Kapasitas produksi total untuk kendaraan roda dua dan tiga mencapai 1,51 juta unit per tahun. Total investasinya mencapai Rp0,86 triliun.

 

Hendro menyampaikan pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk mengatasi masalah perubahan iklim global, sebagaimana amanat Perjanjian Paris untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, termasuk CO2.

 

Salah satu langkah yang diambil adalah meningkatkan industri dan populasi kendaraan listrik di Indonesia, dengan memberikan berbagai insentif.


Hendro mengatakan bahwa industri otomotif Indonesia ditargetkan memproduksi 400 ribu unit kendaraan listrik roda empat atau lebih pada 2025.

"Produksi ini diproyeksikan dapat mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) sebanyak 5 juta barel per tahun dan menurunkan emisi karbon sebanyak 1,84 juta ton per tahun," katanya.

 

Kemudian, sebanyak 600 ribu unit mobil listrik dan bus listrik ditargetkan dapat diproduksi pada 2030. Ini diperkirakan akan mengurangi konsumsi BBM sebesar 7,5 juta barel dan emisi karbon sebesar 2,76 juta ton.

 

Pemerintah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89 persen dengan usaha sendiri dan 43,20 persen dengan bantuan internasional.

Baca juga: Populasi kendaraan listrik meningkat, roda dua naik 262 persen

Baca juga: Kemenko Marves tekankan insentif penting untuk kendaraan listrik

Baca juga: Pemerintah revisi target TKDN kendaraan listrik untuk tarik investasi

Baca juga: Pengamat otomotif nilai rasio ideal SPKLU dan BEV adalah 1 banding 10
 

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024