sudahqq

Penjelasan Guru yang Sebenarnya

Kutuk Serangan Israel ke RS Indonesia, Menlu: Langgar Hukum Internasional!******

JAKARTA — Indonesia mengutuk serangan Israel terhadap Rumah Sakit Indonesia di Jalur Gaza yang telah menewaskan sejumlah warga sipil, kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

“Serangan tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum humaniter internasional,” kata Retno berdasarkan transkrip pernyataannya yang dikirimkan Kemlu RI pada Senin (20/11/2023), dilansir Antara.

Promosi Hadiri WEF 2024, Dirut BRI Bicara Peran AI hingga Penguatan Regulasi

Retno mendesak semua negara, terutama yang memiliki hubungan dekat dengan Israel harus menggunakan pengaruh dan kemampuannya untuk mendesak Israel menghentikan kekejamannya.

Dia mengatakan hingga saat ini Kementerian Luar Negeri masih hilang kontak dengan tiga warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi relawan di RS Indonesia.

“Saya sendiri telah menghubungi UNRWA (Badan PBB untuk pengungsi Palestina) di Gaza untuk menanyakan situasi RS Indonesia dan memperoleh jawaban bahwa UNRWA juga tidak dapat melakukan kontak dengan siapa pun di RS Indonesia saat ini,” katanya.

Retno juga mengatakan bahwa pihaknya telah berupaya menghubungi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Palang Merah Internasional, tetapi belum mendapatkan jawaban.

“Saya akan terus berusaha untuk menghubungi berbagai pihak, guna memperoleh informasi terkait RS Indonesia dan keselamatan tiga WNI tersebut,” ujar dia.

Retno saat ini sedang berada di Beijing, China bersama dengan Menlu Arab Saudi, Yordania, Mesir, Palestina dan Sekjen Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk menggalang dukungan dari negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan (DK PBB) agar gencatan senjata dapat segera dilakukan dan bantuan kemanusiaan dapat juga dilakukan tanpa hambatan.

China merupakan salah satu anggota tetap DK PBB bersama dengan empat negara lainnya, yakni Amerika Serikat, Inggris, Rusia, dan Prancis.

Seusai dari China, para Menlu OKI selanjutnya akan terbang ke Moskow untuk menggalang dukungan serupa.

Al Jazeera melaporkan bahwa tank-tank Israel mengepung RS Indonesia di Gaza di mana sedikitnya 12 orang tewas dalam serangan Israel sejak Senin pagi waktu setempat.

Sebelumnya pada pekan lalu, Israel juga menyerang RS Al Shifa dan menuding Hamas memiliki pusat komando bawah tanah yang tersembunyi di bawah rumah sakit tersebut. Tudingan itu dibantah oleh kelompok perlawanan Palestina tersebut.

Munir al-Bursh, direktur kerumah sakitan di Gaza, yang berbicara dari RS Indonesia itu menyebutkan bahwa jenazah masih menumpuk di dalam fasilitas tersebut yang sejak beberapa hari lalu dikepung kendaraan militer Israel.

Dia menjelaskan RS Indonesia di Gaza menjadi atu-satunya rumah sakit yang masih berfungsi di sebagian kota Gaza dan di wilayah utara Gaza.

Menurut dia, kecuali RS Indonesia, semua rumah sakit di kota Gaza sudah tidak beroperasi, termasuk Rumah Sakit Al-Shifa yang saat ini dikuasai militer Israel.

“650 orang terluka berada di Rumah Sakit Indonesia, padahal daya tampungnya hanya 140 tempat tidur,” kata al-Bursh.

Dia juga mengungkapkan drone-drone militer Israel menembaki warga Palestina yang berusaha melarikan diri dari rumah sakit itu.

Lebih dari 13.000 orang di Gaza meninggal dunia akibat bombardemen Israel sejak 7 Oktober 2023. Sementara itu, jumlah korban tewas di pihak Israel mencapai 1.200 orang.

Tentara Israel menjadikan lantai operasi Rumah Sakit Indonesia di Gaza utara sebagai sasaran serangan sehingga peralatan medis di rumah sakit itu rusak parah, kata Kementerian Kesehatan Palestina.

Berani, 2017

Syarat Presiden Ikut Kampanye, KPU: Ajukan Cuti ke Diri Sendiri******

SOLO —Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari, menjelaskan jika Presiden RI Joko Widodo memutuskan untuk ikut kampanye selama pemilihan umum (Pemilu) 2024 maka sesuai aturan undang-udang, dia harus mengajukan cuti. Menariknya, cuti itu diajukan kepada dirinya sendiri selaku presiden.

“Dia mengajukan cuti (kepada dirinya sendiri), iya kan presiden cuma satu,” kata Hasyim menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Jakarta, Kamis (25/1/2024).

Promosi BRI Targetkan Penyaluran KUR Rp165 Triliun Rampung pada September 2024

Hasyim dalam kesempatan yang sama menjelaskan, hak politik presiden untuk terlibat kampanye dilindungi dan diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu mengatur tata cara presiden ikut kampanye, di antaranya wajib mengambil cuti karena selama kegiatannya berkampanye, presiden dilarang menggunakan fasilitas negara, kecuali fasilitas pengamanan dari pasukan pengamanan presiden (paspampres).

Dalam aturan itu, presiden juga cuti di luar tanggungan negara, yang artinya presiden tidak mendapatkan gaji dan tunjangan-tunjangan jika dia ikut kampanye. Aturan yang sama juga berlaku untuk menteri-menteri yang terlibat kampanye.

“Menteri yang akan berkampanye mengajukan surat izin kepada presiden, dan kemudian presiden memberikan surat izin. Dan, setiap surat yang dibuat para menteri yang akan kampanye, surat izin yang diterbitkan presiden itu, KPU selalu mendapatkan tembusan,” kata Hasyim sebagaimana dilansir Antara. 

Presiden RI Joko Widodo selepas menghadiri kegiatan di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024), menyampaikan presiden sebagai warga negara juga memiliki hak politik, salah satunya hak berkampanye.

Presiden Jokowi menjelaskan hak itu pun dilindungi dan diatur oleh peraturan perundang-undangan.

“Semua itu pegangannya aturan, kalau aturan boleh, silahkan, kalau aturan tidak boleh, tidak, sudah jelas itu. Jangan presiden tidak boleh, boleh berkampanye boleh. Tetapi dilakukan atau tidak dilakukan terserah individu masing-masing,” kata Jokowi.

Walaupun demikian, Jokowi belum memutuskan akan mengambil hak politiknya itu atau tidak, selama tahapan pemilu 2024. “Ya nanti dilihat,” kata Jokowi.

Jika presiden nantinya memutuskan cuti untuk kampanye, Hasyim menegaskan pengawasannya nanti menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Dalam kesempatan yang sama, Hasyim juga menolak menjawab pertanyaan terkait kemungkinan penyelenggaraan pemilu menjadi bias jika presiden ikut terlibat dalam kampanye pemilu 2024.

“Kalau untuk bias apa enggak, silahkan cek pasal yang dalam undang-undang seperti apa. Beliau kan menyampaikan pasal dalam undang-undang, kan enggak masalah, wongmenyampaikan pasal dalam undang-undang, menyampaikan saja toh. Nah, soal nanti bagaimana di lapangan, faktanya memihak atau enggak, menggunakan fasilitas negara atau tidak, itu kan ada lembaga yang mengawasi kegiatan kampanye itu,” kata Ketua KPU RI.

Segera menjadi dewa

Gunung Ibu Maluku Meletus Lontarkan Abu Vulkanik Setinggi 1,5 Kilometer******

HALMAHERA — Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan telah terjadi erupsi berupa lontaran abu vulkanik setinggi lebih kurang 1.500 meter dari pusat kawah Gunung Ibu yang berlokasi di Pulau Halmahera, Provinsi Maluku Utara.

Petugas Pos Pengamatan Gunung Ibu Axl Roeroe mengatakan erupsi itu terjadi petang ini pukul 17.27 WIT dengan kolom abu tebal berwarna kelabu mengarah ke selatan dan barat daya.

Promosi BRI Angkat Potensi Perempuan lewat Holding Ultra Mikro di WEF 2024 Swiss

“Amplitudo maksimum erupsi sebesar 28 milimeter dan durasi lebih kurang 2 menit 7 detik,” kata Roeroe dalam laporan yang diterima di Jakarta, Jumat (26/1/2024), dilansir Antara. 

PVMBG meminta masyarakat agar tidak beraktivitas dalam radius 2 kilometer dan perluasan sektoral berjarak 3,5 kilometer ke arah bukaan kawah di bagian utara dari kawah aktif.

Jika terjadi hujan abu, maka masyarakat yang beraktivitas di luar rumah disarankan untuk menggunakan pelindung hidung, mulut (masker), dan mata (kacamata).

Gunung Ibu merupakan gunung api bertipe strato volcano yang memiliki ketinggian 1.325 meter di atas permukaan laut terletak di barat laut Pulau Halmahera, Maluku Utara.

Puncak gunung merupakan kawah vulkanik. Pusat kawah memiliki lebar 1 kilometer dan kedalaman 400 meter, sedangkan bagian luar memiliki lebar 1,2 kilometer.

Sepanjang 2023, Gunung Ibu menduduki posisi kedua gunung api paling aktif erupsi di Indonesia. Gunung api tersebut mengalami erupsi sebanyak 21.100 kali.

PVMBG mengingatkan masyarakat untuk selalu mewaspadai aliran lahar pada sungai-sungai yang berhulu ke puncak Gunung Ibu dan selalu berkoordinasi dengan pos pengamatan gunung api setempat.

Sistem Krisis Raja Kemuliaan Naruto

Ganjar: Penyalahgunaan Kekuasaan saat Menjabat Hukumnya Haram******

CIREBON — Calon Presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan bahwa haram hukumnya untuk penyalahgunaan kekuasaan bagi pejabat yang sedang mengemban jabatan.

“Buat kami integritas paling utama, buat kami jabatan itu bukanlah selama-lamanya, jabatan itu ada batasnya. Maka, siapapun yang memegang jabatan di republik ini ada batasnya, maka ketika semua mendapatkan amanah, haram hukumnya untuk penyalahgunaan kekuasaan,” katanya saat menghadiri Hajatan Rakyat Cirebondi Stadion Bima, Kota Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (27/1/2024), dilansir Antara.

Promosi BRI Targetkan Penyaluran KUR Rp165 Triliun Rampung pada September 2024

Karena itu, lanjutnya, dia menegaskan bahwa siapapun yang mengemban jabatan maka harus melaksanakan amanah konstitusi dengan baik.

Dalam kesempatan tersebut, Ganjar turut mengingatkan terkait hak setiap orang untuk memilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) berdasarkan berbagai referensi tertentu.

“Gimana cara lihatnya (siapa seharusnya yang dipilih)? Lihatnya debat para calon (presiden dan wakil presiden), karena bapak ibu akan melihat satu persatu apa pertanyaannya, bagaimana cara menjawabnya, tahu atau tidak, atau barang kali memang tidak tahu. Maka, itulah yang menjadi referensi bapak ibu untuk memilih,” ujar dia.

Ganjar mengajak masyarakat untuk mencoblos nomor 03. Dia juga meminta para relawan untuk menyampaikan program-program Ganjar-Mahfud Md yang memastikan upaya pengentasan kemiskinan dan tidak melupakan rakyat kecil.

“Ajak masyarakat untuk latihan nyoblos agar mereka paham siapa yang harus dicoblos. Kita akan berjuang bersama memenangkan Pemilu 2024,” ungkap Ganjar.

Indah seperti batu

PM Palestina: Keputusan Mahkamah Internasional Berakhirnya Impunitas Israel******

YERUSALEM — Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh mengatakan pada Jumat (26/1/2024) bahwa keputusan oleh Mahkamah Internasional (ICJ) “menegaskan berakhirnya era impunitas Israel.”

Melansir Antara, tanggapan atas putusan ICJ, yang memerintahkan Israel mengambil tindakan untuk mencegah tindakan genosida terhadap warga Palestina serta memperbaiki situasi kemanusiaan di Jalur Gaza.

Promosi UMKM Expo(rt) Brilianpreneur Buka Jalan Produsen Aksesori Go Internasional

“Keputusan ini berarti berakhirnya era impunitas Israel, dan hal ini memaksa negara-negara yang mendukung Israel untuk berhenti mendukung dan membantu Israel,” katanya, dilansir Antara.

“Kami berharap bahwa keputusan pengadilan akan mencakup gencatan senjata segera, mengingat penderitaan parah yang dialami rakyat kami di wilayah tersebut… pembantaian setiap hari merenggut nyawa ratusan orang, sebagian besar anak-anak dan perempuan, selain penyebaran kelaparan dan epidemi di antara mereka yang terkepung di tempat perlindungan.”

Shtayyeh mengatakan tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan Afrika Selatan mempunyai “tingkat kepentingan yang tinggi,” dan menempatkan Israel “dalam hukuman sebagai penjahat perang… pertama kalinya Israel berdiri dalam kapasitas ini di hadapan Mahkamah Internasional.”

Dia mengungkapkan rasa terima kasih negaranya terhadap Afrika Selatan “atas presentasi berkas pengadilan dan argumen profesional yang mengecam Israel atas kejahatannya terhadap rakyat Palestina.”

Shtayyeh juga menyatakan harapannya bahwa “pengadilan akan melanjutkan pertimbangannya sampai keputusan akhir dikeluarkan, mengutuk Israel atas tindakan genosida dan pembersihan etnis terhadap rakyat Palestina, yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak Perang Dunia ke-2.”

Perdana Menteri tersebut menganggap Israel “bertanggung jawab penuh atas memburuknya kondisi kemanusiaan yang sangat parah yang dialami rakyat kami di wilayah itu.”

Dia menyerukan agar “tekanan diberikan untuk memaksa Israel menghentikan agresinya serta memfasilitasi aliran bantuan kemanusiaan dan pasokan bantuan ke wilayah tersebut.”

ICJ memerintahkan Israel pada Jumat (26/1/2024) untuk mengambil “semua tindakan sesuai kewenangannya” untuk mencegah tindakan genosida di Gaza, namun tidak mengeluarkan mandat soal gencatan senjata.

Israel telah melancarkan serangan udara dan darat tanpa henti di Jalur Gaza sejak serangan lintas batas oleh Hamas yang menurut Tel Aviv menewaskan 1.200 orang.

Sedikitnya 26.083 warga Palestina  tewas, yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak, dan 64.487 lainnya terluka, menurut otoritas kesehatan Palestina.

Serangan Israel telah menyebabkan 85 persen penduduk Gaza menjadi pengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur di wilayah tersebut rusak atau hancur, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sementara, Kementerian Luar Negeri RI menegaskan bahwa Israel wajib mematuhi keputusan Mahkamah Internasional (ICJ) untuk mencegah aksi genosida terhadap warga Palestina di Jalur Gaza, yang telah menewaskan sedikitnya 26.000 korban.

“Walaupun keputusan ICJ belum memenuhi harapan banyak pihak mengenai pentingnya penghentian aksi militer Israel, keputusan tersebut tetap merupakan perkembangan penting bagi penegakan hukum internasional,” kata Kemlu RI melalui X pada Sabtu (27/1/2024).

Dalam sidang putusan yang berlangsung di Den Haag, Belanda, pada Jumat (26/1/2024), Mahkamah Internasional juga memutuskan bahwa Israel harus memastikan pasukannya tidak melakukan genosida dan mengambil sejumlah langkah untuk memperbaiki situasi kemanusiaan.

Selain itu, ICJ juga memerintahkan Israel agar dalam waktu satu bulan melapor ke mahkamah tentang apa yang mereka lakukan untuk menjunjung tinggi hasil putusan sidang tersebut.

Pengadilan tinggi PBB itu tidak memerintahkan gencatan senjata, tetapi mengabulkan sejumlah langkah darurat yang diminta Afrika Selatan seraya pengadilan mengadili kasus yang menuding Israel melakukan genosida.

Menanggapi putusan tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan “komitmen suci” untuk terus membela negara dan rakyatnya.

“Komitmen Israel terhadap hukum internasional tak tergoyahkan. Yang juga tak tergoyahkan yakni komitmen suci kami untuk terus membela negara dan rakyat kami,” kata Netanyahu dalam pidato yang disiarkan di televisi.

Netanyahu mengatakan Israel mempunyai “hak yang melekat untuk membela diri”. Menurut dia, upaya keji untuk menolak hak dasar Israel ini adalah diskriminasi terang-terangan terhadap negara Yahudi dan itu ditolak secara hukum.

Ia kemudian menjelaskan bahwa tuduhan genosida yang ditujukan kepada Israel adalah “tidak benar” dan “keterlaluan”, serta menegaskan kembali bahwa “Israel akan terus membela diri melawan Hamas.”

Netanyahu mengeklaim bahwa perang, yang berlangsung sejak serangan lintas batas kelompok Hamas Palestina pada 7 Oktober 2023 adalah untuk melawan kelompok Hamas, bukan untuk melawan warga sipil Palestina.

Tuan Keselamatan

Ma’ruf Amin: Saya Netral di Pemilu 2024******

JAKARTA —Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, menegaskan dirinya akan tetap netral dalam menyikapi dinamika Pemilu 2024. Dia menyebut tidak akan memihak salah satu kubu, khususnya pada kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

“Saya sejak awal sudah memposisikan diri untuk bersikap netral. Tidak memihak (salah satu pasangan calon),” kata Wapres Ma’ruf ketika ditemui di Jakarta pada Kamis (25/1/2024).

Promosi Kupedes BRI Tumbuh 57,5 Persen, Pelaku Usaha Mikro Terus Berkembang

Menurut Ma’ruf, suara yang akan dia berikan bagi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pilihannya, adalah hal yang sangat rahasia dan pribadi.

“Perkara nanti (siapa) pilihan saya, saya akan tuangkan nanti saja pada 14 Februari. Dan tidak boleh ada yang tahu,” tegasnya sebagaimana dilansir Antara.

Sementara itu, menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan bahwa seorang presiden boleh memihak dan boleh ikut berkampanye, Ma’ruf Amin menyebut bahwa sesuai aturan memang diperbolehkan.

“Saya kira soal (pernyataan) presiden sudah jelas ya. Aturannya boleh. Ada pihak yang tidak setuju, ada yang setuju, silakan saja nanti urusannya publik saja (yang menilai),” kata dia.

Ma’ruf juga mengatakan bahwa dirinya tidak mempermasalahkan pernyataan Jokowi yang dinilai banyak pihak telah menyalahi etika politik.

“Tetapi ini bukan berarti perbedaan dengan presiden. Kalau presiden sudah mengatakan seperti itu ya sudah, ya (tetapi) saya memang (memilih) tetap netral,” tutur dia.

Sebelumnya pada Rabu (24/1/2024), Presiden Jokowi menyebut bahwa presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

“Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Jokowi menjelaskan bahwa jabatan presiden dan menteri merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Oleh karena itu, menurut dia, kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap warga negara, termasuk presiden dan para menteri.