pinjaman online saldo dana

Zhanye Panjang

KCIC Tegaskan Isu Penumpang Whoosh Ditodong di Tegalluar Hoaks******

PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) menegaskan kabar penumpang Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whooshmengaku ditodong saat menggunakan kendaraan online dari Stasiun Tegalluar tidak lah benar alias hoax.

Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan penumpang bernama Raka Ihsan Arfiareza tersebut mengaku kepada Polsek Cileunyi, Polres Bandung bahwa ia telah membuat laporan palsu kepada orang tuanya pada Sabtu (17/2) terkait penodongan hingga menyebabkan kabar tersebut beredar.

"Saudara Raka mengakui tidak ada peristiwa penodongan yang terjadi setelah yang bersangkutan menggunakan kendaraan online dari Stasiun Tegalluar," kata Eva dalam keterangan tertulis, Selasa (20/2).

Kemudian petugas juga lengkap berada di area hall keberangkatan Stasiun Tegalluar dan masih terlihat kendaraan polisi yang sedang melakukan patroli di stasiun.

Selain itu, Raka juga terpantau dari CCTV melanjutkan perjalanan dari Stasiun Tegalluar menggunakan taksi Bluebird yang sudah tersedia di stasiun pada pukul 20.32 malam.

"Informasi dari kepolisian menyebutkan bahwa berita palsu terkait penodongan yang disampaikan Saudara Raka kepada orang tuanya murni karena motif pribadi," kata Eva.

Eva mengatakan KCIC berkomitmen menjaga keamanan dan kenyamanan penumpang di area stasiun. Sejak awal Kereta Cepat Whoosh beroperasi, sambungnya, KCIC telah berkolaborasi dengan TNI/Polri untuk pengamanan, serta memperkuat sistem pengamanan melalui pemasangan CCTV di seluruh stasiun, kereta, dan berbagai titik di sepanjang jalur kereta.

Ia menyebut terdapat total 1.396 CCTV di sepanjang jalur kereta cepat dan stasiun untuk memastikan keamanan perjalanan Whoosh termasuk pemantauan pelayanan dan keamanan penumpang selama berada di area stasiun.

"KCIC mengimbau agar masyarakat tidak menyebarkan informasi-informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta tidak sesuai fakta di lapangan terkait hal- hal yang dapat menimbulkan keresahan pengguna transportasi publik lainnya," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Kejahatan mempunyai caranya sendiri

Sambut Imlek dengan Alat Masak Baru, Diskon hingga 50% di Transmart******

Tahun Baru Imlek sebentar lagi, Bunda-bunda mungkin sudah merencanakan membuat masakan yang akan dihidangkan untuk keluarga saat perayaan nanti.

Biar memasak menu Imlek makin semangat, yuk beli dulu peralatan masak terbarunya di Transmart mumpung lagi ada diskon sampai 50 persen selama periode Full Day Sale.

Lihat Juga : Tanggal Muda Saatnya Belanja di Transmart, Ada Diskon Gede 50% + 20%

Diskon peralatan masak ini hanya berlaku selama dua hari, sejak Sabtu (3/2) hingga Minggu (4/2) di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Selain alat masak, Bunda juga dapat sekaligus membeli wadah makan baru untuk menyimpan masakan atau camilan Imlek.

Kapan lagi kan aneka macam sealware set of 3 di Transmart bisa dibeli dari harga normal Rp39.900 per set, didiskon jadi sekitar Rp23.920 per set.

Buruan langsung unduh aja di App Store atau Google Play Store. Kemudian, buat akun dan upgrade ke Allo Prime.

Begitu juga dengan kartu kredit Bank Mega dan Mega Syariah bisa langsung melakukan pengajuan instan di setiap gerai Transmart.

Periode diskonnya memang terbatas cuma dua hari, jadi jangan sampai terlewatkan ya dan segera merapat ke Transmart terdekat.

Su Ungu Mencari Keabadian

Rincian Tarif Tol Indralaya******

Tol Simpang Indralaya-Muara Enim Seksi Indralaya-Prabumulih akan dikenakan tarif mulai Selasa (20/2) pukul 12.00 WIB. Tol tersebut sebelumnya dioperasikan gratis sejak 30 Agustus 2023.

PT Hutama Karya (Persero) mengatakan penetapan tarif tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 194/KPTS/M/2024 tentang Penetapan Tarif Jalan Tol Simpang Indralaya - Muara Enim Seksi Indralaya-Prabumulih.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Tjahjo Purnomo mengatakan sosialisasi kepada pengguna jalan telah dilakukan selama lima bulan saat tol beroperasi gratis. Sosialisasi, katanya, dilakukan melalui media sosial, media luar ruang (spanduk, baliho, VMS), siaran pers perusahaan, hingga iklan radio.

"Dikarenakan tol ini merupakan sambungan dari Tol Palembang-Indralaya, pengguna jalan diimbau untuk memastikan terlebih dahulu kecukupan saldo uang elektronik sebelum melintasi jalan tol untuk menghindari penumpukan antrian di gerbang tol," ujar Tjahjo dalam keterangan tertulis, dikutip detikcom, Senin (19/2).

Berdasarkan, SK Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 194/KPTS/M/2024 berikut tarif pada Tol Simpang Indralaya - Prabumulih:

Indralaya-Prabumulih

Golongab I: Rp85.000

Golongan II: Rp127.500

Golongan III: Rp170.000

Prabumulih-Indralaya

Golongan I : Rp85.000

Golongan II: Rp127.500

Golongan III: Rp170.000

Sementara itu, akumulasi tarif Golongan I dari Palembang menuju Prabumulih dan sebaliknya sebesar Rp105.500 yang akan dilakukan transaksi di Gerbang Tol (GT) di Tol Palembang-Indralaya dan Tol Indralaya-Prabumulih.

[Gambas:Video CNN]

pengamat alam

CEO TikTok China Mundur, Pilih Fokus ke CapCut******

CEO Douyin alias TikTok versi China Kelly Zhang telah mengundurkan diri dari jabatannya.

Alasannya, Zhang akan fokus pada CapCut, aplikasi pengeditan video dan desain grafis. Hal ini diungkap oleh CEO ByteDance Liang Rubo melalui surat internal pada Rabu (7/2).

"Teknologi artificial intelligence (AI) secara substansial akan mengganggu pembuatan kontan dan bahkan melahirkan platform pembuatan konten baru," tulis Liang, dikutip dari South China Morning Post (SCMP).

Seorang perwakilan ByteDance mengonfirmasi bahwa Zhang telah melepaskan jabatannya sebagai kepala eksekutif Douyin. Ia menambahkan bahwa perusahaan berterima kasih atas peran kepemimpinannya.

Menurut seorang sumber yang mengetahui tentang hal ini, hingga saat ini, ByteDance tidak memiliki rencana untuk mengisi posisi yang kosong tersebut.

Berdasarkan laporan media China, Zhang bergabung dengan ByteDance pada 2014 dan dipromosikan sebagai kepala bisnis perusahaan di China pada Maret 2020.

Pengunduran dirinya dilakukan di tengah upaya ByteDance yang semakin gencar untuk mengeksplorasi peluang baru dalam AI generatif, yang telah menarik perhatian dunia setelah perusahaan rintisan AS, OpenAI meluncurkan bot percakapan ChatGPT pada akhir 2022.

Perkembangan pesat teknologi yang mendukung ChatGPT dan chatbot lainnya telah memicu gelombang baru aplikasi pembuatan konten bertenaga AI, seperti pembuat gambar Midjourney dan pembuat video Pika Labs.

Dalam rapat pekan lalu, Liang mengkritik para karyawannya karena 'kurang peka' terhadap teknologi yang sedang berkembang, juga 'kurang peka terhadap krisis'.

Ia mengatakan bahwa salah satu prioritas perusahaan pada 2024 adalah untuk tetap "selalu menjadi yang nomor satu", mengacu pada kebutuhan perusahaan untuk mengikuti semangat kewirausahaannya.

Sistem rekomendasi konten ByteDance telah lama dianggap di industri ini sebagai rahasia di balik kesuksesan global TikTok dan kasus penggunaan AI yang sukses.

Namun, perusahaan itu tidak meluncurkan chatbot Doubao dan Cici AI hingga paruh kedua 2023, setelah Baidu dan Alibaba Group Holding, pemilik Post, meluncurkan layanan saingannya pada awal tahun itu.

Pekan lalu, ByteDance memperkenalkan Coze, sebuah platform yang mirip dengan GPT OpenAI, yang memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan chatbot untuk tugas-tugas tertentu.

Setelah pemindahan Zhang, Han Shangyou, kepala bisnis Douyin sejak Desember 2022, dan Zhang Chao, eksekutif yang bertanggung jawab atas Jinri Toutiao dan situs literatur online Tomato Novel, akan melapor kepada Zhang Lidong, ketua bisnis daratan ByteDance.

[Gambas:Video CNN]

Permainan online Raja Fajar

Ekspor 'Mentah' Benih Lobster Ingkari Gaung Hilirisasi Laut Jokowi******

Pemerintah berencana kembali membuka ekspor benih lobster atau benur yang sempat dilarang di era mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Wacana itu muncul di tengah rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Vietnam untuk melakukan budidaya lobster di Tanah Air.

Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar. Namun, ia menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah.

Larangan ekspor benih lobster ditetapkan oleh eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada 2016. Larangan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.

Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur. Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.

Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia. Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster.

Lantas, apa dampaknya jika keran ekspor benih lobster kembali dibuka ?

Lihat Juga : Israel Ganjal Indonesia Gabung Geng Negara Maju OECD

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati mengatakan Indonesia akan rugi jika kembali membuka keran ekspor benih lobster. Yang diuntungkan, justru negara yang menerima benih lobster Indonesia.

"Kalau kita sumber dayanya habis, secara produksi juga tidak akan bertambah. Kemudian kemampuan untuk mengelola atau membesarkan lobster tidak akan berkembang, stagnan saja karena semua sumber dayanya diekspor," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/2).

Ia mengatakan jika alasan pemerintah untuk menindak penyelundupan yang marak terjadi sejak larangan ekspor benih lobster berlaku, maka yang harusnya dilakukan adalah memperbaiki penegakan hukum, bukan malah membuka keran ekspor.

Susan juga memandang tidak tepat jika pemerintah beralasan ekspor benih lobster demi menggenjot Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menurutnya, PNBP yang diterima tidak berdampak besar bagi masyarakat, terutama yang tinggal di pesisir.

Susan menilai bahwa pemerintah pada dasarnya memang tidak memiliki niat untuk melakukan hilirisasi sumber daya laut.

"Memang sudah urusannya cuma apa yang bisa dikeruk, itulah yang dikeruk, mumpung masih menjabat. Selepas itu, ya Insyallah gimana nanti. Ini cara berpikir yang fatal yang dilakukan pemerintah," katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menilai dengan membuka keran ekspor benih lobster berarti pemerintah tidak konsisten dengan program hilirisasi yang selama ini digadang-gadangkan. Pasalnya hilirisasi berarti sumber daya alam harusnya diolah dulu supaya memiliki nilai tambah.

"Bentuk hilirisasi di perikanan adalah kita tidak mengekspor benih. Kita harus mengekspornya dalam bentuk lobster yang sudah besar atau bahkan turunannya lagi," katanya.

Dengan mengekspor benih, Piter mengatakan Indonesia justru membesarkan industri perikanan negara lain. Bisa saja suatu saat nanti yang terjadi Indonesia tidak lagi memiliki lobster karena benihnya habis diekspor, tapi akhirnya negara lain yang memiliki lobster.

Ia menduga pemerintah berencana kembali mengekspor benih lobster semata hanya untuk kepentingan eksportir.

"Untuk kepentingan sesaat dari eksportir benih, hanya untuk kepentingan sekelompok orang," katanya.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Tiru Kebijakan DMO Batu Bara Jika Ngotot Ingin Ekspor

Perjalanan melalui kemalangan

PR Sektor Agraria Era Jokowi di Tengah Isu AHY Jadi Menteri ATR******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan kembali mengotak-atik susunan kabinetnya menjelang akhir masa jabatannya di tahun ini. Kali ini, ia diisukan bakal merombak posisi menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (ATR/BPN).

Jokowi disebut berencana menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai menteri ATR/BPN baru pada Rabu (21/2) ini. Sementara, menteri ATR/BPN sebelumnya, yakni Hadi Tjahjanto akan dilantik sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (Menko Polhukam).

Kepada CNNIndonesia, sumber dari Istana menyebutkan bahwa pelantikan Hadi dan AHY sebagai menteri di kabinet Indonesia Maju Jokowi digelar Rabu pukul 11.00 WIB.

Dengan kata lain, untuk periode II pemerintah Jokowi ini tak ada menteri ATR/BPN yang bisa rampung bekerja selama lima tahun.

Kendati, menjelang akhir jabatannya, Jokowi masih punya PR di sektor agraria. Terlebih untuk merealisasikan Reforma Agraria.

Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditingkatkan pemerintahan Jokowi sejak periode pertama. Program ini digalakan dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup.

Adapun Reforma Agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial. Dalam bentuknya reforma agraria yang ditargetkan akan dilaksanakan seluas 9 juta hektare.

Berdasarkan keterangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, peran Kementerian ATR/BPN dalam Reforma Agraria adalah memberikan aset dan akses.

Dalam hal aset, Kementerian ATR/BPN menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki, salah satu contohnya seperti memberikan sertifikat tanah. Untuk hal akses Kementerian ATR/BPN, memberikan pemberdayaan terhadap infrastruktur jalan dan irigasi, termasuk prasarana pasca panen, pendidikan/pelatihan, kredit usaha, serta pemasaran.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan PR besar Jokowi adalah realisasi Reforma Agraria yang bertumpu pada penyelesaian konflik agraria, koreksi ketimpangan penguasaan tanah, dan redistribusi tanah kepada petani.

Ia menuturkan dalam janji langsung, pada 2020 di Istana Negara, Jakarta, merespon tuntutan KPA yang mengingatkan tentang kemacetan penyelesaian konflik agraria, Jokowi berjanji setidaknya 50 persen Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) KPA akan dituntaskan.

Janji ini termasuk terkait redistribusi tanah hasil penyelesaian konflik agraria masyarakat dengan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan swasta dan PTPN (BUMN).

"Sampai memasuki masa akhir 10 tahun kepemimpinannya, janji itu tidak kunjung direalisasikan oleh jajaran kabinetnya (Jokowi)," ujar Dewi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/2).

KPA sendiri mencatat 2.363 konflik agraria terjadi selama kepemimpinan Jokowi, yakni 2015-2023. Ribuan kasus persoalan agraria itu mencuat dan berdampak pada 6,3 juta hektare tanah.

Adapun korban terdampak mencapai 1,75 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat 2.363 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya.

Tak hanya itu, 78 orang menjadi korban penembakan dan 905 orang dianiaya. Sebab aparat masih dimobilisasi di wilayah-wilayah konflik agraria. Bahkan 72 orang harus kehilangan nyawa.

Konflik agraria ini terjadi di seluruh sektor mulai dari perkebunan, kehutanan, pertanian korporasi, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan properti, kawasan pesisir, lautan, serta pulau-pulau kecil.

Karena masalah ini, banyak warga yang akhirnya terlempar dari tanahnya sendiri dan terpaksa menjadi tenaga kerja upah murah ataupun pekerja non-formal yang bermigrasi ke kota hingga luar negeri.

Menurut Dewi, masalah ini tak pernah teratasi di bawah pemerintahan Jokowi selama sembilan tahun terakhir. Salah satunya akibat kinerja tim nasional reforma agraria dan gugus tugas reforma agraria (GTRA) yang mandek meski telah dibentuk khusus untuk menyelesaikan persoalan.

Karenanya, pemerintah pun perlu terobosan untuk bisa menyelsasikan masalah konflik agraria.

"Perlu terobosan untuk gunung es konflik agraria. Satu dekade ke belakang minus terobosan," ucap Dewi.

Dewi mengatakan PR besar Jokowi lainnya di bidang agraria, termasuk kegagalan Reforma Agraria terhadap klaim-klaim kawasan hutan di atas tanah-tanah petani, masyarakat adat, dan puluhan ribu desa.

"Oleh karena itu, kami meyakini penunjukkan AHY bukan pilihan yang tepat, mengingat latar belakang beliau yang tidak banyak bersentuhan dengan dunia agraria," imbuhnya.

Ia menilai, di masa akhir pemerintah Jokowi, Indonesia perlu percepatan. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan sosok menteri yang bukan sedang belajar memahami masalah-masalah agraria.

Apalagi, kata Dewi, pemberian jabatan ini seolah-olah menjadi masa belajar bagi AHY untuk jadi menteri sebenarnya di kabinet mendatang.

"Kami menyayangkan Presiden Jokowi lebih menitikberatkan pada bagi-bagi jabatan ketimbang percepatan 9 juta hektare Reforma Agraria," ucap Dewi.

Kendati, tak menutup kemungkinan AHY bisa menuntaskan sejumlah PR tadi. Asalkan, AHY memiliki kecepatan adaptasi yang luar biasa.

"Dan sanggup memimpin kolaborasi efektif khususnya dengan wamen serta organisasi masyarakat sipil untuk melanjutkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)," kata Dewi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

PR Redistribusi Lahan