janjislot

Kota Permainan Dunia Kematian

gacor judi slot

Presiden Turki: Krisis Gaza bukti runtuhnya tatanan global saat ini******

Istanbul (ANTARA) - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan pada Jumat bahwa krisis di Gaza merupakan bukti runtuhnya tatanan global saat ini, seraya merujuk pada konflik di Suriah, Yaman, Libya dan Ukraina.

Saat berbicara di Forum Diplomasi Antalya, Erdogan mengatakan bahwa abad ini telah berubah menjadi era krisis karena tatanan internasional yang berdasarkan aturan telah kehilangan maknanya dan menjadi "tidak lebih dari sekadar slogan."

"Sistem internasional saat ini, tanpa konsep fundamental seperti solidaritas, keadilan dan kepercayaan tidak dapat memenuhi tanggung jawab minimal sekalipun," tambah dia dalam pidatonya di acara itu yang digelar di pesisir Mediterania bagian selatan Turki.

Terkait serangan Israel yang sedang berlangsung di Jalur Gaza, yang sejauh ini telah menewaskan lebih dari 30 ribu warga Palestina, dia mengatakan bahwa negara-negara Barat yang tanpa syarat mendukung Tel Aviv "terlibat dalam pertumpahan darah dengan kebijakan munafik mereka."

"Yang terjadi di Gaza bukanlah sebuah konflik, itu adalah genosida, karena perang pun bahkan memiliki aturannya sendiri," katanya, seraya menambahkan: "Saya sedang berbicara tentang pengkhianatan, penargetan secara tidak terhormat, kebiadaban yang tidak memiliki rasa hormat."

Erdogan merujuk pada pembunuhan brutal warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, di Gaza, seraya menambahkan bahwa kepercayaan terhadap keadilan dan ketertiban global juga telah ternoda.

Dia menggarisbawahi kebutuhan "mendesak" untuk mendirikan Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dengan integritas teritorial dan ibu kotanya di Yerusalem Timur berdasarkan perbatasan yang ditetapkan pada 1967.

"Masyarakat global hanya dapat membayar utangnya kepada rakyat Palestina melalui pembentukan Negara Palestina," katanya menambahkan.

Dia mengatakan bahwa Turki "melihat barbarisme yang dilakukan Israel dengan keprihatinan yang mendalam," dan mengatakan bahwa yang dia maksud adalah "barbarisme pengecut yang menargetkan warga sipil yang sedang mengantre untuk mendapatkan bantuan."

Sumber: Anadolu
Baca juga: Erdogan sebut serangan Israel di Gaza tak beda dengan kekejaman Nazi
Baca juga: Erdogan: Mereka yang abaikan kekejaman Israel akan sangat menyesal
Baca juga: Erdogan serukan reformasi PBB setelah AS veto gencatan senjata di Gaza

Penerjemah: Katriana
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024

Menjadi seorang Buddha

pancingtoto

Ikano Unpad: Revisi UU ITE langkah progresif untuk kenotariatan siber******

Bandung (ANTARA) - Ikatan Keluarga Alumni Notariat (Ikano) Universitas Padjadjaran mengungkapkan bahwa revisi kembali Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) merupakan langkah progresif untuk percepatan kenotariatan siber (cyber notary).

Karenanya, kata Ketua Umum Ikano Unpad Ranti Fauza Mayana, di Bandung, Jumat, pihaknya menyambut baik dan mendukung revisi kembali UU ITE yang menghasilkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

"Kita dapat melihat adanya langkah progresif dan proaktif yang dilakukan oleh pemerintah, tidak hanya dalam hal memperbaiki aturan yang ada agar disesuaikan kembali dengan tujuan keberadaan hukum dalam masyarakat, namun juga dalam menjadikan hukum agar selalu terbarukan secara substansial melalui keberadaan pasal-pasal baru yang mengatur mengenai hal-hal yang lebih luas," ujarnya.

Ranti mencontohkan UU ITE 1/2024 merevisi ketentuan Pasal 5 ayat (4) dalam UU ITE 11/2008, di mana dalam aturan itu mengecualikan akta notariat atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti yang sah.

Sementara dalam hasil revisi kedua UU ITE terhadap ayat ini tidak seperti UU ITE 11/2008 yang tentu membuka gerbang bagi dapat dijadikannya akta notariat atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.

"Kita dapat melihat hal ini sebagai kemajuan hukum dalam mengadopsi nilai-nilai kebutuhan yang bersumber pada perkembangan aktivitas masyarakat. Melalui revisi kedua UU ini, sebagai contoh khususnya dalam revisi ketentuan Pasal 5 ayat (4), dapat dikatakan sebagai suatu kemajuan dalam dunia kenotariatan yang sudah kita nantikan sejak lama," ujarnya.

Baca juga: Ikano Unpad gelar seminar diskusikan kenotariatan siber

Baca juga: Wamenkominfo: SE Etika Kecerdasaan Artifisial bisa melengkapi UU ITE

Sementara itu, Direktur Perdata Kementerian Hukum dan Ham Kemenkumham, Santun Maspari Siregar, mengatakan bahwa ada hal yang lebih penting dalam pengaplikasian UU ITE, khususnya dalam kenotariatan siber (cyber notary) yakni menjaga keamanan data pribadi yang nantinya akan digunakan dalam legalitas hukum.

"Ada yang lebih penting yang harus dipersiapkan dari saat ini, yakni antisipasi kebocoran data terutama data pribadi, jangan kita terlalu semangat untuk cyber notary, namun mengabaikan keamanan data pribadi. Karena itu merupakan keamanan data dan menjaga data, tidak boleh sembarangan diberikan kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan," ujarnya.

Lebih lanjut, menurut dia saat ini semua pihak harus mulai mempersiapkan sistem informasi dengan sangat baik dan tidak mudah dijebol dan diretas.

"Karena kalau secara pelayanan kami di pemerintahan khususnya di kantor kami memang sudah berbasis elektronik. Jadi memang keamanan data input harus disimpan dalam data base yang aman, apalagi dengan adanya transaksi elektronik dalam kenotariatan, seperti tandatangan elektronik ini harus dijamin kepastian hukum dan keakuratannya. Ini tentu tidak sederhana," katanya.

Oleh karenanya, dikatakan Santun, pihaknya menunggu kajian akademis yang lebih mendalam untuk pelaksanaan revisi UU ITE ini.

"Kami saat ini sudah menerima kajian dari Universitas Indonesia dan diharapkan ada masukan serta pendapat lainnya kepada kami sehingga nanti dalam implementasinya UU ITE ini bisa sesuai dengan yang diharapkan," tuturnya.

Baca juga: Kemenkominfo luruskan perbedaan IKD dan identitas digital di UU ITE

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Benua Faying

raja4d

ULM terima 96 mahasiswa dari 53 PTN program PMM ******

Banjarmasin (ANTARA) - Universitas Lambung Mangkurat (ULM) di Kalimantan Selatan menerima sebanyak 96 mahasiswa dari 53 perguruan tinggi negeri (PTN) dan juga swasta dari berbagai wilayah di Indonesia dalam program Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) tahun 2024.

"Jadi 96 mahasiswa ini kita bagi penempatannya di kampus Banjarmasin 73 orang dan kampus Banjarbaru 23 orang," kata Wakil Rektor I Bidang Akademik ULM Iwan Aflanie di Banjarmasin, Jumat.

Iwan menyatakan pihaknya akan optimal memberikan kesempatan kepada para mahasiswa itu untuk belajar dan menambah pengalaman di luar kelas.

Sesuai dengan tujuan dari dibentuknya program oleh kementerian yakni memperkuat wawasan kebangsaan dan rasa persatuan dan kesatuan serta nasionalisme, maka para mahasiswa tersebut akan lebih banyak diajak berinteraksi di luar kampus.

"Selama satu semester ke depan mereka kami kenalkan tentang kearifan lokal di Kalimantan Selatan melalui ragam seni budaya masyarakat termasuk adat istiadatnya," jelas Iwan.

Selain menerima mahasiswa dari perguruan tinggi lain, ULM juga telah mengirimkan 263 mahasiswanya ke 65 perguruan tinggi dalam program PMM batch 4 tahun 2024.

Program PMM menjadi salah satu program prioritas dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Kemendikbudristek yang memberikan kesempatan mahasiswa untuk dapat menggunakan hak belajar di luar perguruan tinggi asal mereka.

Melalui PMM diharapkan dapat meningkatkan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, dan memiliki pemahaman tentang kebhinekaan dan toleransi serta sebuah langkah transformasi perguruan tinggi yang tidak hanya menjadi tempat belajar mahasiswa di ruang kelas tetapi bertemunya ragam bahasa, budaya dan tradisi agar saling mengenal satu sama lain.

Baca juga: Dishut Kalsel minta ULM gali potensi ekonomi di lahan basah Kotabaru

Baca juga: KLHK: Dokumen ULM lengkap kelola 621 hektare mangrove Kotabaru

Baca juga: Prestasi mahasiswa ULM di Program MSIB capai tingkat nasional

Pewarta: Firman
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Kisah promosi Tiandao

initoto88

Hakim AS Batalkan Paket Gaji Rp882 T Elon Musk di Tesla******

Jakarta, CNN Indonesia--

Hakim di Delaware, Amerika Serikat (AS) membatalkan paket gaji Elon MuskdiTesla sebesar US miliar atau Rp882 triliun (kurs Rp15.760). Jumlah yang diterima tersebut dinilai tidak adil bagi pemegang saham.

Melansir Reuters, Rabu (31/1), keputusan tersebut membatalkan paket gaji terbesar di perusahaan AS. Paket kompensasi Musk sebagai pemimpin perusahaan kendaraan listrik jauh lebih besar daripada paket gaji eksekutif mana pun hingga saat ini.

Kasus ini berawal saat investor bernama Richard Tornetta menggugat Musk dan beberapa direktur Tesla pada 2018 karena menganggap paket gaji Musk tidak adil. Paket gaji Musk pada 2018 memberinya hibah saham senilai sekitar 1 persen ekuitas Tesla setiap kali perusahaan mencapai salah satu dari 12 tahap peningkatan tujuan operasional dan keuangan.

Ia mengklaim bahwa pembayaran tersebut tidak diperlukan untuk memberi insentif kepada Musk agar mencapai kesuksesan bagi Tesla, karena Musk sudah memiliki sekitar 22 persen saham pembuat mobil tersebut.

Namun, Dewan Tesla mengatakan dalam pengajuan pengadilan bahwa paket pembayaran diperlukan untuk menyelaraskan insentif Musk dengan pemegang saham dan untuk membuatnya tetap fokus pada perusahaan saat perusahaan meningkatkan produksi Model 3.

Mereka berpendapat bahwa Musk tidak menerima kompensasi apa pun selain opsi saham dan jika Tesla tidak mencapai target dalam paket pembayaran, Musk tidak akan menerima uang apa pun.

Sementara itu, Musk mengatakan pada Januari lalu bahwa paket pembayaran baru dengan dewan direksi sedang dilakukan sambil menunggu hasil kasus mengenai paket tahun 2018.

Tim hukum penggugat mengatakan dalam dokumen pengadilan bahwa dewan dapat mengadopsi rencana baru untuk membayar Musk atas pekerjaannya selama lima tahun terakhir.

Di lain sisi, para ahli mengatakan Musk kemungkinan akan mengajukan banding atas putusan hakim tersebut.

[Gambas:Video CNN]

(sfr/sfr)

Dewa Perang Abadi

keterlambatan pembayaran kredivo

Profil PT LEN yang Akan Ditugaskan Ganjar Produksi Laptop Murah******

Jakarta, CNN Indonesia--

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebutkan beberapa langkah untuk membangun kedaulatan telekomunikasi di Tanah Air. Tujuannya untuk menekan impor ponsel yang nilainya hingga Rp30 triliun di 2023.

Pertama,membangun pabrik swasta yang bisa memproduksi ponsel murah. Hal ini pernah dilakukan di Semarang dan ponsel yang dijual harganya lebih terjangkau.

Kedua,ia pernah menugaskan PT LEN untuk memproduksi impor laptop murah. Namun, belum selesai karena tidak ada penugasan resmi dari pemerintah pusat.

Lihat Juga : Erick Thohir Buka Alasan Tak Ikut Ahok Cs Mundur

Lalu siapa sebenarnya PT LEN?

PT LEN Industri Persero adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang usaha Elektronika untuk Industri dan Prasarana. Perusahaan ini didirikan pada 7 Oktober 1991.

Saat ini, perusahaan yang berkantor pusat di Bandung tersebut mempunyai 903 orang pekerja baik karyawan tetap maupun kontrak.

Awalnya, LEN didirikan pada 1965 dengan nama LEN (Lembaga Elektroteknika Nasional). Kemudian bertransformasi menjadi sebuah BUMN pada 1991.

Sejak saat itu LEN bukan lagi merupakan kepanjangan dari Lembaga Elektroteknika Nasional (LEN), tetapi telah menjadi sebuah entitas bisnis profesional dengan nama PT LEN Industri (Persero).

Salah satu peran LEN Industri adalah pada proyek Skytrain, sebuah sistem transportasi yang digunakan dalam pergerakan penumpang di tiga terminal Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta, serta di bangunan terintegrasi. Sistem ini adalah transportasi kereta yang pertama menerapkan teknologi moving blockdan driverless di Indonesia.

Berikut beberapa pengalaman yang sudah dilakukan oleh Len di bidang elektronika untuk industri dan prasarana:

- Sistem Persinyalan Kereta Api di berbagai jalur utama kereta api di Pulau Jawa dan Sumatera.
- Pembangunan urban transport di kota-kota besar seperti LRT Sumatera Selatan, LRT Jakarta, LRT Jabodebek dan Skytrain Bandara Soekarno Hatta Jakarta.
- Jaringan infrastruktur telekomunikasi yang telah terentang baik di kota besar maupun daerah terpencil. Salah satunya adalah Palapa Ring Paket Tengah yang menghubung 17 kabupaten Indonesia Bagian Tengah sehingga masyarakat dapat menikmati pita lebar.
- Elektronika untuk pertahanan, baik darat, laut, maupun udara. Radar, Taktikal Radio, Combat Management System (CMS) pada kapal perang, adalah beberapa produk andalan dalam spektrum bisnis pertahanan.
- Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang telah terpasang di berbagai pelosok Indonesia.
- Radar Cuaca, Stasiun Monitoring Gempa Bumi, Broadcasting (Pemancar TV dan Radio) yang telah terpasang di berbagai wilayah di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

(del/agt)

Kaisar Hantu yang Kacau

slot jam pagi

Rekapitulasi nasional: Suara PDIP dan Golkar tertukar di PPLN Seoul******

Bagus ini ada Sirekap, Mas. Kalau tidak, tidak ketahuan nih Pak Harli

Jakarta (ANTARA) - Hasil perolehan suara PDI Perjuangan dan Golkar tertukar dalam rekapitulasi penghitungan suara di wilayah kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Seoul, Korea Selatan.

Hal tersebut diketahui saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Luar Negeri di Tingkat Nasional hari ketiga di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat. Diketahui, PDI Perjuangan mendapatkan nomor urut 3, sedangkan Golkar 4. Awalnya, saksi dari PDI Perjuangan Harli Muin mendapati kejanggalan. Dia melihat ada perbedaan perolehan suara partai berlambang banteng moncong putih itu di Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dengan Formulir C.Hasil Plano di TPS 016 Seoul.

"Pertanyaan saya kenapa salah-salah begini, Mbak? Apakah ini Sirekap atau sengaja salah? Ini tidak sesuai ditulis kenapa, apa karena Sirekap atau Anda sengaja salah menuliskan? Atau memang diubah?" tanya Harli kepada pengampu divisi teknis PPLN Seoul, Rinda di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat.

Harli menyoroti suara yang seharusnya ditulis 4 justru ditulis 2 dan yang harusnya 21 menjadi 9.

"Kita ini kan belum catat, lihat itu empat (suara untuk) partai, kau tulis dua di situ. Lalu seharusnya (ada suara) 21, itu menjadi 9. Kenapa dikurangi begitu banyak?" sambungnya.

Para pihak lalu mencermati lagi perolehan suara PDI Perjuangan dengan nomor urut 3 itu. Formulir C.Hasil Plano dari TPS 016 yang diunggah dalam Sirekap pun ditampilkan saat rapat.

Sementara itu, Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat mengatakan bahwa formulir manualnya harus dicocokkan dengan data yang ada di Sirekap.

Kemudian, Rinda mengakui terdapat kesalahan setelah melakukan sejumlah pemeriksaan terhadap formulir-formulir yang ada. Dia mengungkapkan suara PDI Perjuangan tertukar dengan Golkar.

"Setelah kami cek, ada kesalahan input di (formulir) C.Hasil. Setelah kami cek untuk seluruh suara partai politik dan suara calon PDIP itu tertukar dengan Partai Golkar. Jadi di sebelahnya, seperti itu. Salah penempatan," ujar Rinda.

Baca juga: KPU akan gelar rekapitulasi penghitungan suara nasional dua panel

Baca juga: Rekapitulasi nasional batalkan 62.000 surat suara PSU Kuala Lumpur

Saksi dari Partai Golkar kemudian menyahut. Rinda pun menilai adanya Sirekap dapat membantu jika terdapat kesalahan.

"Bagus ini ada Sirekap, Mas. Kalau tidak, tidak ketahuan nih Pak Harli," tambahnya.

Selain itu. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja menegaskan apakah kesalahan input itu hanya terjadi di TPS 016 atau di seluruh TPS di ibu kota Korea Selatan itu. "Hanya TPS 016," jawab Rinda.

Ia juga menegaskan rekapitulasi di tingkat PPLN Seoul pun sudah benar. Kesalahan terletak pada formulir perbaikan yang belum selesai di-inputkembali.

"Kami mohon izin menyampaikan alasannya, proses input ini kami lakukan pertama kali pada saat penghitungan suara di awal pada tanggal 14 Februari. Jadi, seluruh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPS LN) berusaha meng-input, semua di input ini, kemudian kami lakukan tetap pencatatan C.Hasil," jelas Rinda.

"Jadi, tanggal 17 hingga 18 itu ada kendala untuk entrydi beberapa tim kami, tapi kami sudah meminta pada perbaikan tanggal 17 hingga 18 itu semuanya harus dikirim ke kami secara manual juga," ucapnya.

Akibat insiden tersebut, PPLN Seoul pun akan melakukan rekapitulasi ulang perolehan suara PDIP dan Partai Golkar. Maka, rekapitulasi menyeluruh perolehan suara di Seoul belum dapat disahkan.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024