daget77

Otome berdiri teguh sebagai penjahat dalam pandangan dunia

Stok Minyakita Langka di Sulawesi Selatan******

Produk Minyakita ukuran 1 liter mulai langka di beberapa pasar tradisional Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, sejak awal Januari 2023.

Sedangkan untuk Minyakita ukuran 2 liter harganya tembus Rp30 ribuan, di atas HET Rp28 ribu per kemasan.

Para pedagang pasar juga mulai mengeluhkan kelangkaan Minyakita milik pemerintah tersebut.

Sementara itu, Leo yang juga pedagang mengatakan minyak goreng Minyakita menjadi yang paling laris bagi ibu rumah tangga serta pelaku UMKM, karena harganya terbilang murah.

"Sejak awal Januari Minyakita yang ukuran 1 liter sudah tidak ada dan 2 liter juga sudah langkah. Kalau pun ada harganya juga naik. Padahal banyak ibu-ibu yang cari Minyakita," kata Leo.

Kelangkaan Minyakita di pasaran diduga persediaan di distributor mulai kosong sehingga hal itu menjadi penyebab terjadinya kelangkaan.

[Gambas:Video CNN]

Biksu pembunuh surga

Buruh Kritik Perppu Ciptaker: Niat 'Tampil Beda', Malah Menyesatkan******

Partai Buruh menilai pembuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) mencoba tampil beda dengan isi UU Cipta Kerja. Alih-alih disambut baik, isi Perppu Ciptaker malah semakin menyesatkan.

"Terkait isu upah minimum danoutsourcing, nampaknya si pembuat perppu ingin ada perbedaan dengan UU Cipta Kerja, tetapi justru menyesatkan, membingungkan, dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Niat baik, tapi salah," tegas Pimpinan Partai Buruh Said Iqbal dalam konferensi pers, Rabu (4/1).

Padahal, Iqbal mengatakan serikat buruh yang diwakili Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) telah melakukan pembahasan bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terkait Omnibus Law tersebut.

"Partai buruh menolak isi perppu tentang upah minimum karena apa yang ditulis dalam isi Perppu Nomor 2 Tahun 2022 justru membuat tidak adanya kepastian hukum, menjadi tidak jelas. Ada empat poin ketidakjelasan itu," ungkap Iqbal.

Pertama, di dalam UU Ciptaker dikatakan gubernur dapat menetapkan kenaikan UMK, hal tersebut tidak berubah di Perppu Ciptaker. Ia beranggapan UMK bisa naik atau tidak sesuai keinginan gubernur. Partai Buruh meminta kata-kata "dapat" dihilangkan menjadi "gubernur menetapkan UMK".

Kedua, di UU Ciptaker disebutkan kenaikan upah minimum berdasarkan atau sama dengan inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Iqbal menganggap di dalam Perppu Ciptaker makin tidak jelas karena kenaikan upah minimum berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Menurutnya, variabel indeks tertentu tidak jelas.

"Ketiga, ada pasal di perppu berbunyi, 'Dalam keadaan ekonomi dan ketenagakerjaan tertentu, formula kenaikan upah minimum bisa berubah'. Ini kan kacau, masa dalam satu UU, pasal sebelum dan setelahnya bertentangan," jelasnya.

Menurut Partai Buruh, aturan tersebut seharusnya spesifik menyebut perusahaan yang tidak mampu menaikkan upah minimum dapat menangguhkannya dengan pembuktian melalui laporan kerugian perusahaan dua tahun berturut-turut secara tertulis.

Keempat, Partai Buruh tidak setuju dengan penghapusan upah minimum sektoral di UU Ciptaker maupun Perppu Ciptaker. Menurut Iqbal, upah minimum sektoral harus tetap ada seperti di UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sementara itu, soal outsourcing, Iqbal mengatakan apa yang dijelaskan dalam Perppu Cipta Kerja tidak berubah dari Omnibus Law sebelumnya yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) inkonstitusional bersyarat.

Ketentuan soal outsourcingdiatur dalam pasal 64 Perppu Ciptaker. Pada pasal 64 ayat 3 menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sebagian pelaksanaan pekerjaan akan diatur dalam peraturan pemerintah (PP).

Aturan ini berbeda dengan UU Ketenagakerjaan di mana batasan pekerjaan outsourcingdiikat produk hukum setingkat UU, bukan PP.

"Di UU Nomor 13 Tahun 2003 hanya dibolehkan 5 jenis pekerjaan saja yang outsourcing, yaknicatering, security, driver, cleaning service,dan jasa penunjang perminyakan. Di dalam perppu, pemerintah yang menentukan, tanpa pembatasan. Ini lebih membingungkan, menimbulkan ketidakpastian hukum. Partai Buruh menolak, pasal outsourcingharus kembali ke UU Nomor 13 Tahun 2003," tegasnya.

Iqbal menekankan dua poin utama yang harus diperhatikan terkait pengaturan outsourcing. Pertama, tenaga alih daya tidak boleh untuk kegiatan pokok.

Kedua, kegiatan penunjang yang boleh menggunakan tenaga outsourcingdibatasi hanya 5 jenis saja, sesuai yang tercantum di UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

[Gambas:Video CNN]

Darah yang membakar jiwa

Menilik UU Rusun yang Disebut Ombudsman Dilanggar Meikarta******

Ombudsman RI mengungkapkan pemasaran apartemen Meikarta di Bekasi, Jawa Barat telah melanggar Undang-undang No 20 tahun 2011 tentangRumah Susun.

Pasalnya, pemasaran itu dilakukan kala apartemen belum terbangun dan masih berbentuk lahan kosong. Jika mengacu pada UU Rusun, pengembang seharusnya memasarkan apartemen setelah ada pembangunan minimal 20 persen.

"Jelas regulasi 20 persen terbangun baru boleh memasarkan dilanggar. Meskipun dulu beralibi 20 persen secara bertahap, itu dari setiap unit tower yang dibangun, tapi nyatanya masih lahan kosong," kata Anggota Ombudsman RI Dadan Suparjo Suharmawijaya saat dihubungi CNNIndonesia, Rabu (15/2).

"Tapi kenyataannya pemasaran besar-besaran dengan hanya uang sekitar Rp1 juta, tak jelas untuk pesan unit di tower yang mana, karena unitnya belum ada, meski 20 persen pun tidak. Jelas ini upaya menghimpun dana," ucapnya.

Pasal 16 ayat 2 UU Rusun mengatur kewajiban pengembang memenuhi persyaratan progres 20 persen sebelum melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan pembeli.

"Pelaku pembangunan rumah susun komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20 persen (dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun," tulis aturan tersebut.

Lihat Juga : Firma Akuntansi Global KPMG Umumkan PHK 700 Karyawan

Kemudian, Pasal 43 ayat (1) menyebutkan proses jual beli satuan rumah susun (sarusun) sebelum pembangunan rumah susun selesai dapat dilakukan melalui PPJB yang dibuat di hadapan notaris.

Lebih lanjut, di Pasal 43 ayat 2 dijelaskan bahwa PPJB dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas status kepemilikan tanah, kepemilikan IMB, ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum, keterbangunan paling sedikit 20 persen dari hal yang diperjanjikan.

Pasal 43 ayat (2) huruf d soal keterbangunan paling sedikit 20 persen diartikan sebagai 20 persen dari volume konstruksi bangunan rumah susun yang sedang dipasarkan. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 97.

"Setiap pelaku pembangunan rumah susun komersial dilarang mengingkari kewajibannya untuk menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20 persen (dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)," tulis Pasal 97.

Bahkan, jika melanggar ketentuan progres 20 persen tersebut, pengembang bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp20 miliar. Hal tersebut dirinci dalam Pasal 109.

Namun, beberapa Pasal di UU Rusun digantikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja alias Perppu Ciptaker, yang diterbitkan 30 Desember lalu. Ada beberapa pasal yang diubah, termasuk Pasal 16 dan 43.

Sebelumnya, Pasal 16 ayat 3 UU Rumah Susun berbunyi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan di luar lokasi kawasan rumah susun komersial pada kabupaten/kota yang sama. Kemudian, di Pasal 16 ayat 3 Perppu Ciptaker berubah.

"Dalam hal pembangunan rumah susun umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dalam 1 (satu) lokasi kawasan rumah susun komersial, pembangunan rumah susun umum dapat dilaksanakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota yang sama," tulis Pasal 16 ayat 3 di Perppu Ciptaker.

Selain itu, ada penjelasan baru di Pasal 16 ayat 4 Perppu menyatakan kewajiban menyediakan rumah susun umum paling sedikit 20 persen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikonversi dalam bentuk dana untuk pembangunan rumah susun umum.

Lalu, di Pasal 16 ayat 5 dijelaskan pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh badan percepatan penyelenggaraan perumahan.

Proyek Meikarta yang dikembangkan oleh Grup Lippo belakangan ini memicu polemik. Sejumlah pembeli yang sudah membayar unit, sampai dengan saat ini banyak yang belum mendapatkan haknya. Lantas, mereka menuntut refund alias pengembalian dana.

CNNIndonesia berupaya untuk meminta tanggapan atas tuduhan pelanggaran hukum yang dilakukan dalam pemasaran Apartemen Meikarta itu kepada Head Marcomm Meikarta Andika Surya Pratama dan Humas PT Lippo Karawaci Tbk Paulus Pandiangan. Tapi, pihak terkait belum memberikan jawabannya.

[Gambas:Video CNN]

Terlahir kembali sebagai istri militer

Data Kemnaker: 25 Ribu Pekerja Jadi Korban PHK Sepanjang 2022******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat lebih dari 25 ribu pekerja di Indonesia jadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang 2022.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI JSK) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan jumlah itu berasal dari berbagai daerah dan sektor industri.

"Jumlah tenaga kerja ter-PHK sampai Desember 2022 sebanyak 25.114 orang," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (8/2).

Kemudian, untuk bidang pekerja yang paling banyak di PHK berasal dari aneka sektor industri dan industri dasar mencapai 5.805 orang di seluruh Indonesia, serta sektor pertambangan sebanyak 5.192 orang.

Sedangkan, yang paling sedikit terdampak PHK adalah pekerja di sektor pendidikan yang jumlahnya hanya 105 orang dari seluruh wilayah di Tanah Air.

Tak hanya itu, sepanjang tahun lalu masih ada juga pekerja yang dirumahkan. Dari data Kemnaker terdapat 8.813 pekerja yang di rumahkan pada 2022.

Sementara, untuk tahun ini belum ada perusahaan yang melaporkan sudah melakukan PHK ataupun akan melakukan PHK ke Kemnaker.

"Belum ada data (PHK tahun ini)," pungkas Putri.

[Gambas:Video CNN]

Naga kebanggaan satu generasi

Yogyakarta Jadi Provinsi Termiskin di Pulau Jawa, Jawa Tengah Kedua******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Daerah Istimewa Yogyakarta(DIY) menjadi provinsi termiskin di Pulau Jawa per September 2022.

Mengutip laman resmi BPS, Selasa (17/1), persentase penduduk miskin di DI Yogyakarta pada periode tersebut mencapai 11,49 persen. Meski demikian jumlah ini menurun jika dibandingkan persentase pada Maret 2022, yakni 11,34 persen.

Provinsi di Pulau Jawa termiskin kedua adalah Jawa Tengah dengan persentase penduduk miskin mencapai 10,98 persen pada September 2022. Jumlah ini meningkat dari Maret 2022 yang hanya mencapai 10,93 persen.

Sementara, Provinsi Jawa Barat persentase penduduk miskinnya mencapai 7,98 persen per September 2022. Namun, jumlah ini turun jika dibandingkan Maret 2022 yang mencapai 8,06 persen.

Sedangkan, persentase jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten mencapai 6,24 persen pada September 2022. Angka ini naik dibandingkan periode Maret 2022, yakni 6,16 persen.

Adapun persentase penduduk miskin di DKI Jakarta mencapai 4,61 persen per September 2022. Angka ini naik dibandingkan Maret 2022 yang hanya mencapai 4,45 persen.

Secara keseluruhan, BPS mencatat persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 9,57 persen pada September 2022.

Angka ini meningkat 0,03 persen poin terhadap persentase pada Maret 2022. Adapun untuk jumlah penduduk miskin mencapai 26,36 juta orang per September 2022.

BPS juga mencatat secara nasional garis kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar Rp535.547 per kapita per bulan.

Angka ini terdiri dari komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp397.125 (74,15 persen) dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp138.422 (25,85 persen).

Pada periode yang sama, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,34 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya garis kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.324.274 per rumah tangga miskin per bulan.

[Gambas:Video CNN]

spektrum kebobrokan

Geliat Ekonomi Desa Mekar Mukti Lewat Inovasi Cuanki hingga Abon Lele******

Cuanki Lele, kuliner olahan bawang goreng pedas, hingga peternakan domba menjadi primadona Desa Mekar Mukti di Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Inovasi usaha yang dilakoni itu telah menggeliatkan perekonomian warga.

Berkat bergeraknya roda perekonomian warga dan pemaksimalan BUMDes menjadikan Desa Mekar Mukti sebagai salah satu di antara 15 desa pemenang utama Program Desa BRILian 2022.

Desa BRILian merupakan program pemberdayaan desa oleh BRI yang bertujuan menghasilkan role model dalam pengembangan desa. Melalui implementasi praktik kepemimpinan desa yang unggul serta semangat kolaborasi, Program Desa BRILian dapat mengoptimalkan potensi desa berbasis Sustainable Development Goals (SDG's).

"Beberapa kelompok usaha tengah berinovasi untuk membuat kuliner abon lele, setelah sukses berinovasi di cuanki lele," ujar Kepala Desa Mekar Mukti, Juhana saat berbincang dengan CNNIndonesia.com, Senin (9/1).

Menurutnya, usaha cuanki lele dan abon lele tengah dioptimalkan warga desa. Termasuk juga olahan bawang goreng pedas dengan varian rasa jeruk serta jahe serbuk plus madu.

Juhana menyebut, untuk inovasi-inovasi ini sejumlah pihak banyak terlibat, mulai dari aktor-aktor di Bumdes, BRILink, Dinas Pertanian Kabupaten Garut, hingga penyuluh yang ditunjuk oleh pihak kecamatan.

"Gotong royong dan diskusi yang terus menerus membuat warga turun aktif menawarkan ide-ide brilian terhadap hasil pertaniannya," tegas dia.

Belakangan, Juhana menyebut sebanyak 30 petani juga tengah mengembangkan persemaian kacang bintang sebagai komoditas baru di sektor pertanian.

"Pada April tahun ini sejumlah petani akan mencoba bibit baru tembakau sebagai produk unggulan baru," ujar Juhana menambahkan.

Di sisi lain, sektor lainnya juga terus dikembangkan Desa Mekar Mukti. Salah satunya sektor budaya, mulai dari kegiatan terbang, tutunggulan, sampai pencak silat.

Juhana menjelaskan, untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki Desa Mekar Mukti membentuk BUMDes, yakni BUMDes Jayamukti.

Juhana mengatakan, awal usaha yang dikelola Bumdes hanya usaha berupa perdagangan skala kecil/warung ATK dan Brilink. Berbekal kenyakinan dan kerja keras para pengurus BUMDes, perlahan namun pasti Bumdes mengalami pergerakan yang lebih baik.

"Pendekatan kelompok dan motivasi yang diberikan tiada henti kepada warga menjadi kiatnya," ujar dia.

BUMDes Jayamukti total telah memiliki enam unit usaha, yakni Wisata Edukasi Harapan Mulih, Peternakan Lebah Madu, Pengelolaan Air Bersih oleh KP-SPAM, Agen Brilink dan Warung ATK, Pertanian dan Perkebunan serta Pengelolaan UMKM.

Untuk unit usaha Jasa Keuangan Agen Brilink melalui Agen Brilink dan Warung ATK hadir di tengah masyarakat. Unit usaha ini ditujukan mendukung inklusi keuangan serta memberikan kemudahan bagi masyarakat desa dalam mengakses layanan perbankan.

Unit usaha selanjutnya yang dikelola oleh BUMDes Jayamukti yaitu Toko Perdagangan, serta unit usaha terakhir yang dikelola adalah Gelanggang Olahraga (GOR) Desa Mekarmukti.

"Insya Allah demi pertumbuhan ekonomi warga yang makin baik," pungkas Juhana.