kupontoto 913Jutaan kata 560404Orang-orang telah membaca serialisasi
《abctoto》
Masih Berlaku, Pemberi Kerja Wajib Daftarkan Pekerja ke BPJS******
DPR resmi mengesahkan RUU tentang Kesehatan menjadi Undang-undang (UU) dalam Rapat Paripurna DPR ke-29 masa persidangan V tahun sidang 2022-2023, Selasa (11/7) lalu.
Disetujuinya isi dari RUU Kesehatan dalam Sidang Paripurna DPR itu tidak mengubah esensi maupun implementasi Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS).
Dalam Pasal 453 UU Kesehatan tidak menyebutkan adanya pencabutan pemberlakuan pada kedua undang-undang tersebut. Dengan demikian pelaksanaan Program Jaminan Sosial masih mengacu pada kepada UU SJSN dan UU BPJS.
Padahal, lanjut Timboel, fakta hukumnya seluruh pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya di BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan, seperti yang diamanatkan UU SJSN dan UU BPJS serta regulasi operasionalnya di tingkat Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden.
"Baik UU SJSN dan UU BPJS masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum untuk mewajibkan pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya di seluruh program jaminan sosial," tambah Timboel.
Timboel menyebut, argumentasi itu mungkin didasarkan pada interpretasi Pasal 100 RUU Kesehatan ayat (1). Pada ayat (1) tersebut mengamanatkan pemberi kerja wajib menjamin Kesehatan pekerja melalui upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif, serta wajib menanggung seluruh biaya pemeliharaan kesehatan pekerjanya.
Demikian juga pada Pasal 100 ayat (3) disebutkan pemberi kerja wajib menanggung biaya atas penyakit akibat kerja, gangguan kesehatan, dan cedera akibat kerja yang diderita oleh pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Di sini, Timboel menggarisbawahi bahwa Pasal 100 ayat (1) dan ayat (3) tersebut merupakan kewajiban dasar pemberi kerja untuk menjamin kesehatan dan keselamatan kerja para pekerjanya.
"Karenanya, pasal tersebut tidak bisa diinterpretasikan bahwa UU Kesehatan tidak lagi mewajibkan pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya di BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan," tutur Timboel.
Menurut Timboel, kewajiban dasar pemberi kerja tersebut difasilitasi dan dibantu oleh Negara dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Sehingga bila ada pekerja mengalami sakit, cedera, kecelakaan kerja, dan penyakit akibat kerja, maka pembiayaannya ditanggung oleh BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan.
Bila pemberi kerja tidak mendaftarkan dan membayarkan iuran para pekerjanya ke program jaminan sosial, lanjut Timboel, maka ada konsekuensi hukum berupa sanksi sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 UU BPJS juncto Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2013.
Selain itu, kata Timboel, amanat yang termaktub dalam UU SJSN dan UU BPJS untuk program JKN pun ditegaskan kembali pada Pasal 411 ayat 2 UU Kesehatan. Secara eksplisit Pasal 411 ayat 2 itu menyatakan program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat wajib bagi seluruh penduduk.
"Ini artinya seluruh penduduk termasuk pekerja wajib ikut program JKN," ujarnya.
"Sangat keliru bila ada pihak yang menginterpretasikan bahwa UU Kesehatan yang baru tidak mengatur terkait sanksi jika ada orang yang tidak menjadi peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan," tegas Timboel.
Karenanya, menurut Timboel, Pasal 17 UU BPJS juncto PP No 86/2013 tetap berlaku dan mengikat sebagai sanksi yang diberikan kepada seseorang yang tidak menjadi peserta JKN. Pun demikian juga sanksi bagi pemberi kerja yang tidak mendaftarkan serta membayarkan iuran pekerjanya ke JKN dan seluruh program jaminan sosial yang dikelola BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
"Tentunya membaca UU Kesehatan harus juga membaca UU SJSN dan UU BPJS yang terkait dengan program JKN dan program JKK sehingga antara UU Kesehatan, UU SJSN, dan UU BPJS saling terkait satu sama lain dan saling melengkapi," tutup Timboel.
Sebelumnya Komisi IX DPR RI beralasan, tidak dimasukkannya BPJS Kesehatan dalam UU Kesehatan karena sudah ada ada UU tersendiri yang mengaturnya, yakni UU SJSN dan UU BPJS.
Komisi IX juga mengklaim setiap pemberi kerja tetap wajib mendaftarkan BPJS Kesehatan para karyawannya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU BPJS.
"Jadi karena normanya sudah diatur di sana, maka di UU Kesehatan ini tidak mengatur itu (BPJS Kesehatan). Jadi pureUU Kesehatan ini hanya mengatur persoalan kesehatan," ujar Anggota Komisi IX Fraksi PDIP, Edy Wuryanto.
(osc/osc)Perusahaan Tommy Soeharto Digugat Rp731 M Buntut Ingkar Janji******
Perusahaan asal Norwegia Parbulk II AS (Parbulk) menggugat perusahaan milik Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk (HITS).
Gugatan itu didaftarkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak 30 Januari 2023 lalu dengan nomor perkara 116/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL.
Parbulk II AS menggugat HITS karena perusahaan itu telah melanggar perjanjian (wanprestasi) sewa kapal. Dalam perkara ini, Parbulk II AS menunjuk Roni Heilig Marpaung sebagai kuasa hukum.
Perusahaan itu juga meminta hakim menghukum HITS membayar kerugian yang diderita sebesar US.183.659 atau sekitar Rp731,15 miliar (asumsi kurs Rp15.174 per dolar AS).
"Atau nilai yang setara yang dibayarkan dalam bentuk mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada saat tanggal pembayaran oleh tergugat," demikian bunyi petitum tersebut seperti dikutip pada Kamis (10/8).
Selanjutnya, Parbulk II AS juga meminta hakim untuk menyatakan putusan terhadap perkara a quodapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun terdapat upaya hukum verzet, banding atau kasasi atau bantahan.
Parbulk II AS juga meminta hakim menyatakan sah dan berharga penetapan sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah dijatuhkan sebelumnya atas harta kekayaan milik HITS .
Adapun aset HITS yang diminta untuk disita berupa 599.274 lembar saham di PT Humpuss Transportasi Kimia. Lalu, 182.982 lembar saham di PT Humpuss Maritim Internasional.
Selanjutnya, ada juga tiga kapal minyak jadi, satu kapal minyak mentah, dua kapal gas cair, empat kapal kimia cair, dan satu kapal tambat.
Berikutnya, ada satu kapal keruk, dua kapal tongkang, tiga tongkang, dan 18 kapal tunda. Selain itu, ada juga perlengkapan kantor, kendaraan kantor, peti kemas, dan kapal dalam penyelesaian.
CNNIndonesia.comtelah berupaya menghubungi Corporate Secretary PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk Okty Saptarini untuk meminta keterangan lebih lanjut terkait gugatan ini. Namun, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum memberikan respons.
[Gambas:Video CNN]
Mentan soal Warga Papua Meninggal: Bukan Kelaparan tapi Diare******
Menteri PertanianSyahrul Yasin Limpo membantah penyebab enam warga meninggal di Kabupaten Puncak, Papua Tengah adalah akibat kelaparan. Namun, keenam warga itu meninggal lantaran diare.
"Dua hari ini ngecek banget apa itu kelaparan (yang) membuat dia meninggal. Kok kalau meninggal kelaparan cuma satu keluarga? Jadi kelaparan itu bersifat masif. Oleh karena itu yang ada menurut laporan dari sekretaris wilayah daerah dan kadis setempat bukan kelaparan, (tapi) diare," kata Syahrul di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/8).
Syahrul memaparkan keenam warga itu mulanya mengalami muntah. Kemudian diare dan dehidrasi.
Dalam hal ini, Kementan berencana memberi bantuan pada warga.
"Bahwa ada langkah kita ke sana iya. Langkah darurat untuk mem-backupmereka selama 3 bulan. Kan jumlah orangnya juga nggak banyak. Yang kedua temporaryagenda saya akan mobilisasi kurang lebih 10 ribu polybag. Tanaman polybag di sekitar halaman rumah. Karena di sana 6 distrik. Satu distrik yang bersoal," tutur Syahrul.
"Dan kita juga tidak boleh gegabah kan karena ini di Puncak sana dan ada masalah sedikit di sana. Saya punya konsentrasi di Timika sekarang untuk bisa mensuplai. Agenda ketiga, permanen agenda saya akan buat lahan penyangga di sana," imbuh dia.
Lihat Juga :![]() |
Syahrul melanjutkan, warga di Puncak juga sudah terbiasa dengan cuaca ekstrem di sana. Karena itu, diyakini bahwa tewasnya enam warga itu akibat muntaber. Kendati demikian, dia memastikan akan melakukan pemantauan di wilayah tersebut.
"Dan saya kira kalau di Puncak itu masalah hujan es dan lain-lain setiap tahun seperti itu. Jadi ini menurut saya, tapi mari teman-teman mengecek, bukan karena kelaparan, tapi karena muntaber," kata Syahrul.
[Gambas:Video CNN]
Label:link slot gacor deposit 5000、situs slot resmi indonesia、76 di erek erek
Terkait:05 erek2、anekatoto3、daftar joker123、keongtogel、california paito、jackpot388、visitorbet88、garuda138 slot、slot bagus sekarang、erek erek 2d 11
bab terbaru:chu togel(2024-07-08)
Perbarui waktu:2024-07-08
Menteri BUMNErick Thohir mencopot Harry Warganegara dari kursinya sebagai Direktur Utama Berdikari.
Pencopotan yang dilakukan bersamaan dengan perombakan direksi ID FOOD itu terjadi berselang tiga bulan setelah pistolnya meledak di Bandara Makassar pada April lalu.
Berdasarkan keterangan resmi yang dikeluarkan di Jakarta pada Rabu (28/6) lalu, Erick menunjuk eks Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf untuk menggantikan posisi Harry.
Saat itu, ia menyerahkan barang bawaannya, termasuk pistolnya kepada seorang protokoler bandara untuk diperiksa.
Kemudian saat protokoler bandara memeriksa senjata dan mengosongkan magazine, tiba-tiba pistol itu terjatuh. Akibatnya, senjata milik Harry meletus sehingga membuat penumpang lainnya kaget.
Karena kejadian tersebut calon penumpang pesawat yang berada di bandara tersebut sempat panik.
Usai kejadian, Harry meminta maaf ke masyarakat.
"Saya memohon maaf kepada publik atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat insiden di Bandara Sultan Hasanuddin Senin lalu," ujar Harry melalui keterangan resmi Berdikari, Kamis (20/4).
Ia menyadari insiden itu membuat sejumlah pihak tidak nyaman mulai dari pengunjung, petugas counter check in, hingga personel keamanan bandara setempat.
[Gambas:Video CNN]
Perumda Pembangunan Sarana Jaya menunjuk Andira Reoputra untuk menggantikan Agus Himawan sebagai direktur utama perusahaan tersebut.
Kepala Badan Pembina (BP) BUMD DKI Jakarta Nasrudin Djoko Surjono mengatakan tahapan pergantian pengurus tersebut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
Dalam aturan itu dijelaskan kepala daerah yang mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan (KPM) pada perusahaan daerah berkedudukan sebagai pemilik modal dan mempunyai kewenangan dalam pengangkatan dan pemberhentian direksi dan dewan pengawas.
Djoko menyampaikan pergantian pengurus pada BUMD Perumda Pembangunan Sarana Jaya dilakukan dalam rangka penyegaran organisasi dan optimalisasi kinerja perusahaan.
Sehingga diharapkan Perumda Pembangunan Sarana Jaya menjadi BUMD perusahaan properti yang unggul dan berkontribusi positif dalam mendukung pembangunan Kota Jakarta.
Ia menyebut penyerahan keputusan gubernur tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi pada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya dilakukan pada 31 Juli 2023.
"Semoga direktur utama yang baru mampu melaksanakan tugas dengan baik, amanah dan dan penuh tanggung jawab," ucapnya.
[Gambas:Video CNN]
Indeks harga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 6.917 pada Selasa (25/7). Indeks saham menguat 18,31 poin atau plus 0,27 persen dari perdagangan sebelumnya.
Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,48 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 17,50 miliar saham.
Pada penutupan kali ini, 219 saham menguat, 308 terkoreksi, dan 220 lainnya stagnan. Namun, delapan dari sebelas indeks sektoral melemah, dipimpin sektor non-cylicalyang anjlok 1,29 persen.
Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia mayoritas kokoh. Tercatat, indeks Nikkei 225 di Jepang turun 0,06 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong melesat 4,04 persen, dan indeks Kospi di Korea Selatan tumbuh 0,30 persen.
Tak jauh beda, bursa saham Eropa kompak perkasa. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris naik 0,20 persen, indeks CAC 40 di Prancis plus 0,17 persen, dan indeks DAX di Jerman merangkak 0,11 persen.
Kompak, bursa Amerika juga ditutup hijau. Indeks S&P 500 naik 0,40 persen, indeks NYSE plus 0,49 persen, dan indeks NASDAQ Composite bangkit 0,19 persen.
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)Chairman CT Corps Chairul Tanjung berkunjung ke Transmart Graha Raya Bintaro, Tangerang Selatan, untuk melihat-melihat gelaran Transmart Full Day Sale.
Pria yang disapa CT ini tiba di lokasi sekitar pukul 16.00 WIB dan langsung mengelilingi gerai.
Lihat Juga :![]() |
Sejumlah pengunjung juga terlihat mengabadikan momen ketika CT hadir di Transmart Graha Raya.
Selama seharian ini, Transmart memberikan diskon gede-gedean untuk berbagai produk. Mulai dari produk elektronik, kosmetik, fashion item, furnitur, hingga bahan pokok kebutuhan sehari-hari.
Mengusung tema Liburan Meriah Promo Murah, kali ini Transmart Full Day Sale menawarkan diskon belanja hingga 50 persen plus 20 persen khusus dengan pembayaran Allo Prime via Allo Bank atau Bank Mega.
Lihat Juga :![]() |
Bagi yang belum memiliki kartu kredit Bank Mega, bisa segera datang ke kantor cabang Bank Mega terdekat atau ke unit pembukaan instan yang tersedia di gerai Transmart Cibubur dan Central Park.
Alternatif lain yang lebih praktis, bisa buka rekening secara mandiri di aplikasi Allo Bank yang tersedia di PlayStore atau AppStore, lalu upgrade akun ke Allo Prime.
Promo Transmart akan berakhir sesaat lagi, yakni pada pukul 22.00 WIB.
(pra/pra)Menteri PertanianSyahrul Yasin Limpo membantah penyebab enam warga meninggal di Kabupaten Puncak, Papua Tengah adalah akibat kelaparan. Namun, keenam warga itu meninggal lantaran diare.
"Dua hari ini ngecek banget apa itu kelaparan (yang) membuat dia meninggal. Kok kalau meninggal kelaparan cuma satu keluarga? Jadi kelaparan itu bersifat masif. Oleh karena itu yang ada menurut laporan dari sekretaris wilayah daerah dan kadis setempat bukan kelaparan, (tapi) diare," kata Syahrul di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/8).
Syahrul memaparkan keenam warga itu mulanya mengalami muntah. Kemudian diare dan dehidrasi.
Dalam hal ini, Kementan berencana memberi bantuan pada warga.
"Bahwa ada langkah kita ke sana iya. Langkah darurat untuk mem-backupmereka selama 3 bulan. Kan jumlah orangnya juga nggak banyak. Yang kedua temporaryagenda saya akan mobilisasi kurang lebih 10 ribu polybag. Tanaman polybag di sekitar halaman rumah. Karena di sana 6 distrik. Satu distrik yang bersoal," tutur Syahrul.
"Dan kita juga tidak boleh gegabah kan karena ini di Puncak sana dan ada masalah sedikit di sana. Saya punya konsentrasi di Timika sekarang untuk bisa mensuplai. Agenda ketiga, permanen agenda saya akan buat lahan penyangga di sana," imbuh dia.
Lihat Juga :![]() |
Syahrul melanjutkan, warga di Puncak juga sudah terbiasa dengan cuaca ekstrem di sana. Karena itu, diyakini bahwa tewasnya enam warga itu akibat muntaber. Kendati demikian, dia memastikan akan melakukan pemantauan di wilayah tersebut.
"Dan saya kira kalau di Puncak itu masalah hujan es dan lain-lain setiap tahun seperti itu. Jadi ini menurut saya, tapi mari teman-teman mengecek, bukan karena kelaparan, tapi karena muntaber," kata Syahrul.
[Gambas:Video CNN]
Rencana Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memberlakukan dua sesi jam masuk kerja karyawan, pukul 08.00 WIB dan 10.00 WIB, menuai kontroversi.
Padahal, Heru berdalih sudah membahas usulan dua sesi jam masuk kerja tersebut dengan sejumlah pihak, mulai dari Polda Metro Jaya, Dinas Perhubungan, hingga ahli transportasi melalui diskusi grup terfokus (focus group discussion/FGD).
"Hasilnya dari ahli-ahli transportasi diberikan kepada kami dan nanti tentunya setelah ini ada uji coba apakah ini bisa dan tidak mengganggu kenyamanan masyarakat, tidak mengganggu kenyamanan dalam bekerja, ya kita teruskan dan kita akan laporkan kepada Kementerian Perhubungan," ujar Heru di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (6/7).
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan uji coba dua sesi jam masuk kerja bakal lebih dahulu menyasar internal Pemprov DKI Jakarta.
Namun, ia tidak menjelaskan kapan uji coba dilakukan. Syafrin juga tak mengungkap alasan mengapa uji coba hanya dilakukan untuk internal Pemprov.
Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Inayah Hidayati merinci untung rugi Heru Budi membagi jam kerja karyawan DKI menjadi dua sesi. Keuntungan pertamaadalah mengurangi kemacetan.
Lihat Juga :PUPR Bakal Lelang 6 Proyek Tol Senilai Rp49,47 T pada Tahun Depan |
Inayah sepakat dengan Heru bahwa kemacetan lalu lintas bisa dikurangi dengan aturan baru ini. Bahkan, waktu perjalanan ke kantor yang lebih singkat bisa mengurangi tingkat stres karyawan.
"Para pekerja dapat mengatur mobilitas mereka dengan lebih baik sehingga mereka bisa tiba di kantor dengan lebih efisien dan tidak terjebak dalam kemacetan yang parah. Dengan mengurangi waktu yang dihabiskan dalam perjalanan, efisiensi waktu kerja dapat meningkat," katanya kepada CNNIndonesia.com, Senin (10/7).
Kedua,Inayah menyebut pekerja bisa mendapatkan work-life balance. Ia mencontohkan bagi pekerja yang dapat jatah masuk siang bisa menggunakan waktu kosong di pagi hari untuk menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga, mengurus anak, atau menyelesaikan kegiatan pribadi lain.
Sementara itu, pekerja yang kebagian kerja di pagi hari punya waktu luang di rumah sebelum gelap tiba. Pada akhirnya, karyawan bisa quality timebersama keluarga.
Lihat Juga :Dijegal Eropa, Luhut Bakal Alihkan Ekspor 3 Juta Ton Sawit ke Afrika |
Namun, ia mengatakan dua keuntungan itu masih bergantung pada berapa waktu sisa yang didapat pekerja usai bermacet ria di jalan raya. Ujungnya, karyawan tetap kudu pintar-pintar bagi waktu agar bisa merasakan nikmat tersebut.
Inayah juga merinci kerugian yang berpotensi dialami pekerja. Pertama,sulitnya koordinasi dan komunikasi dengan kolega kantor.
Menurutnya, antara pekerja sesi satu dan dua bakal kesulitan berkoordinasi karena tidak bekerja dalam satu waktu yang sama. Pada akhirnya, alur kerja dan kolaborasi tim bisa terhambat.
Kedua,dua sesi jam masuk kerja bakal mengganggu operasional bisnis, terutama soal penggunaan sumber daya dan fasilitas kantor. Ini membuat waktu penggunaan fasilitas kantor bisa molor dan biaya operasional perusahaan bengkak.
Lihat Juga :Profil Pemilik Blok M Plaza yang Dulu Sepi Kini Ramai Lagi Berkat MRT |
Inayah mencontohkan penggunaan ruang kantor, peralatan, AC, listrik, hingga fasilitas lainnya yang malah menjadi double di dua sesi jam kerja tersebut.
"Menurut pendapat saya, pembagian jam masuk kerja hanya solusi sementara untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Solusi yang lebih efektif adalah dengan memperbaiki sistem transportasi publik secara menyeluruh, termasuk perbaikan jalan, peningkatan moda transportasi, dan peningkatan frekuensi kendaraan umum, seperti Transjakarta dan KRL," terangnya.
Bersambung ke halaman berikutnya...
《abctoto》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,tafsir mimpi 06Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《abctoto》bab terbaru。