danapkv

Sejarah perjuangan putri saudagar

Tarif Tol Bogor Ring Road Naik Mulai Besok, Simak Rinciannya******

PT JasamargaMetropolitan Tollroad bakal menaikkan tarif jalan tol Bogor Outer Ring Road (BORR) mulai pukul 00.00 pada Minggu (12/3).

Kenaikan itu berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No.310/KPTS/M/2023 tentang Penyesuaian Tarif Pada Jalan Tol Bogor Ring Road Seksi I, II, dan III A.

"Pemberlakuan tarif ini juga mempertimbangkan keseimbangan antara kemampuan membayar pemakai jalan tol, pengembalian investasi yang kondusif, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan peningkatan pelayanan dari Ruas BORR," demikian pernyataan resmi PT Jasamarga, Sabtu (11/3).

Gol I: Rp 15.000 yang semula Rp 14.000
Gol II: Rp 22.500 yang semula Rp 21.000
Gol III: Rp 22.500 yang semula Rp 21.000
Gol IV: Rp 30.000 yang semula Rp 28.000
Gol V: Rp 30.000 yang semula Rp 28.000

2.Tarif Tol Segmen Cibadak - Simpang Semplak (Seksi 3.A):

Gol I : Rp 5.500 yang semula Rp. 5.000
Gol II : Rp 8.000 yang semula Rp. 7.500
Gol III: Rp 8.000 yang semula Rp. 7.500
Gol IV: Rp 11.000 yang semula Rp. 10.000
Gol V: Rp 11.000 yang semula Rp. 10.000

Pernyataan itu menyebutkan jalan tol BORR bisa mengurai kepadatan lalu lintas di Kota Bogor, terutama di Jalan Sholeh Iskandar. Jalan ini juga diharapkan bisa memperlancar mobilisasi masyarakat dan ekonomi Bogor sebagai kota penyangga Jakarta.

PT Marga Sarana Jabar (MSJ) selaku pengelola Jalan Tol BORR terus melakukan peningkatan layanan di seluruh bidang pelayanan jalan tol.

Dalam bidang transaksi antara lain meningkatkan kapasitas transaksi dengan penambahan jumlah titik layanan bergerak berupa: Mobile Reader (MR), layanan penyediaan area (Top Up Center/TUC), satu Gardu Reversible (gardu layanan dua arah), serta dengan adanya pembangunan Simpang Susun Sentul integrasi Jagorawi.

Dengan demikian, transaksi cukup dilakukan satu kali melalui Gerbang Tol (GT) Sentul Barat. Tindakan ini dapat memperlancar pengguna jalan dari Jalan Tol Jagorawi menuju Jalan Tol BORR.

Selain itu, di bidang layanan lalu lintas, PT MSJ melakukan penggantian marka bahu dalam menjadi warna kuning. Di bidang pemeliharaan melakukan pemeliharaan jalan berupa Scrapping Filling Overlay (SFO) dan beautifikasi taman di sepanjang jalan tol.

Bab dari masa lalu

Kemenhub Prediksi 123 Juta Orang Mudik saat Idulfitri 2023******

Kementerian Perhubunganmemprediksi bakal ada 123 juta pemudik saat libur Idulfitri2023 nanti. Angka tersebut naik signifikan dibanding arus mudik 2022 lalu.

Prediksi jumlah pemudik Idulfitri 2023 diperoleh Kemenhub lewat sejumlah survei dan penelitian.

"Kementerian Perhubungan itu melakukan research, dan research yang kita lakukan, jumlah yang sekarang ini naik signifikan, dari 85 juta menjadi 123 juta, sangat tinggi," ujar Menhub, Budi Karya Sumadi, di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten, Sabtu (11/03/2023).

Budi memastikan pemerintah berkomitmen memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat yang akan pulang kampung saat Idul Fitri 2023 nanti.

"Dari 123 juta itu di dominasi oleh angkutan darat, roda empat dan roda dua. Kami koordinasi dengan gubernur, Korlantas, dan beberapa Dirut BUMN, insha Allah apa yang dilakukan disini jauh lebih baik dibanding tahun lalu," terangnya.

Setidaknya ada dua titik yang menjadi perhatian pemerintah pusat, yakni jalur ke Timur Pulau Jawa berada di Tol Cipali. Kemudian ke arah Barat Pulau Jawa, jalur hingga Pelabuhan Merak yang menghubungkan dengan Pulau Sumatera.

Infrastruktur akan dipersiapkan dengan baik, seperti kondisi jalan arteri, jalan tol, lampu penerangan, hingga sisi keamanannya.

"Memang ada dua tempat yang menjadi poin paling erat dalam mudik, satu disini, di Merak dan di Cipali, atau Jakarta ke Semarang," jelasnya.

Kaisar Bela Diri Langit Berbintang

Octa FX Bantah Tudingan Penipu Pegawai Pajak******

Octa FX membantah tuduhanpenipuanyang dilontarkan salah satu pegawai pajak Bursok Anthony Marton.

Bursok sebelumnya mengaku tak bisa menarik dana setelah berinvestasi di Octa FX.

"Sebagai broker global terkemuka, OctaFX berusaha untuk menyediakan berbagai opsi pembayaran kepada klien di seluruh dunia untuk kenyamanan mereka," kata manajemen dalam keterangan resmi, Rabu (9/3).

"Jika kami menerima keluhan mengenai opsi pembayaran tertentu, kami menyelidiki kasus ini dengan cermat dan kooperasi sepenuhnya dengan klien kami. Setiap kasus tersebut ditangani dengan sepatutnya. Dan kami bertindak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan yang kami ikuti dengan ketat," kata Octa FX.

Perusahaan melakukan investigasi internal atas kasus tersebut dari laporan media dan menyimpulkan tidak pernah dihubungi oleh klien-klien itu terkait masalah opsi pembayaran apa pun, dan kami tidak beralasan untuk mempertanyakan kejujuran dan keamanan opsi pembayaran itu.

Selain itu, perusahaan mengklaim telah memenuhi semua kewajiban kami sebagai broker, termasuk kewajiban finansial, kepada klien itu.

"Pada saat ini setiap kasus dipelajari secara menyeluruh, tim dukungan 24/7 yang multibahasa kami selalu online dan kami melakukan yang terbaik untuk membantu klien kami mencapai tujuan investasi mereka dengan aman dan reliabel," ujarnya.

Bursok sebelumnya mengatakan saat sang istri mencoba berinvestasi sebesar US0 dolar di Capital.com dan aplikasi OctaFX pada 2019. Ia mentransfer uang ke rekening virtual PT Antares Payment Method (anak usaha Capital.com di Indonesia).

Namun, menurut Bursok permasalahan muncul saat ia mencoba menarik dana sebesar US0 dari akun miliknya. Ia menyampaikan bahwa menu penarikan tidak berfungsi sama sekali. Ia lalu melakukan pengaduan kepada Capital.com, tetapi tidak mendapatkan jawaban.

Bursok lantas melakukan pengecekan atas keberadaan PT Antares Payment Method. Ia menemukan fakta bahwa perusahaan yang bersangkutan tidak memiliki NPWP.

"Yang mana saya temukan bahwasanya PT Antares Payment Method ternyata tidak memiliki NPWP, yang berarti perusahaan ini dari sejak menjadi 'cabang' dari Capital.com di Indonesia hingga saat ini tidak membayar pajak," tulis Bursok dalam laporan tertulisnya ke DPR.

Ia juga melakukan pengecekan di situs Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan didapati bahwa ternyata PT Antares Payment Method tidak terdaftar. Bursok lantas menyimpulkan bahwa PT Antares Payment Method merupakan perusahaan bodong.

Tak hanya berhenti di situ, Bursok juga melakukan pengecekan terhadap keabsahan PT Beta Akses Vouchers (OctaFX) hingga ke website Kemenkumham. Hasilnya perusahaan itu juga tidak memiliki NPWP.

[Gambas:Video CNN]

Karier Pesawat Dandy

Pupuk Indonesia Akui Masih Ada Penyelewengan Pupuk Bersubsidi******

SVP Corporate Secretary PT Pupuk Indonesia (Persero) Wijaya Laksana mengakui masih ada praktik penyelewengan pupuk subsidi di masyarakat.

Ia mengatakan penyelewengan itu terjadi setelah pupuk keluar dari kios. Oleh karena itu, pihaknya tidak bisa langsung menindak tegas. Pasalnya, jika pupuk subsidi sudah keluar dari kios, pihaknya tidak bisa mengontrol.

"Penyelewengan itu banyak terjadi setelah pupuk keluar dari kios. Artinya, kami gak bisa tahu pasti sebetulnya yang beli pupuk ini orang ini (oknum pelaku) atau tidak. Jadi kemudian oleh oknum itu apakah pupuk itu betul dia pakai (atau jual lagi)," kata Wijaya di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (13/3).

Menurut Wijaya, untuk meminimalisir hal serupa terulang kuncinya ada di pendataan. Dengan begitu, pihaknya bisa mengetahui siapa saja yang mengambil pupuk subsidi di kios lengkap dengan jumlahnya.

Oleh karena itu, Pupuk Indonesia pun mengimplementasikan aplikasi Retail Management System (RMS) atau Rekan. Sistem digitalisasi ini dapat mempermudah dan mempercepat kios dalam memproses penjualan pupuk, baik retail, komersil maupun pupuk bersubsidi.

"Jadi kami buat sistem namanya Retail Management System, namanya Rekan, aplikasi yang dipasang di setiap distributor dan kios untuk memudahkan tracking barang keluar-masuk, kebutuhan daerah, dan petani yang ambil barang," kata Wijaya.

Ia mengklaim, sistem ini sudah berjalan di Bali dan Aceh dan relatif tertib. Ia berharap kelak implementasi Rekan bisa dilakukan di semua daerah di daerah.

Tak hanya itu, Wijaya juga mengatakan saat ini pihaknya berencana untuk memasang alat pelacak semacam chip yang bisa ditempel di karung. Dengan begitu, pihaknya bisa mengetahui ke mana pupuk yang sudah dibeli masyarakat dari kios.

"Kamu harapkan ini juga bisa segera diimplementasikan," katanya.

Pada pertengahan tahun lalu, polisi membongkar kasus dugaan penyalahgunaan pupuk bersubsidi yang terjadi di sembilan kabupaten wilayah Jawa Timur (Jatim). Total barang bukti yang disita yaitu 279,45 ton pupuk.

Saat itu, Kapolda Jatim Irjen Nico Afinta menjelaskan terdapat 21 orang yang ditangkap oleh penyidik berdasarkan 14 laporan polisi berbeda.

Tersangka sebanyak 21 orang, di dalam prosesnya tiga di antaranya ditangani Ditreskrimsus Polda Jatim, bahwa ini berada di 9 Kabupaten, Banyuwangi, Jember, Nganjuk, Ngawi, Ponorogo, Tuban, Blitar, Sampang dan Lamongan," kata Nico dalam keterangan tertulis.

Dalam kasus ini, penyelidikan sudah dilakukan sejak Januari hingga April 2022 lalu. Polisi menduga terdapat penyimpangan dalam ketersediaan pupuk, proses distribusi, dan pemberian harga.

Modus operandi yang dilakukan ialah para tersangka membeli pupuk bersubsidi dan mengganti bungkus sak dengan non subsidi. Harga penjualan pupuk itu pun jauh di atas yang telah ditetapkan pemerintah, yakni Rp115 ribu.

Menurutnya, terdapat beberapa petani yang membeli pupuk dari tersangka dengan harga bervariasi mulai Rp160 ribu hingga Rp200 ribu.

"Modus kedua, menjual dengan harga eceran tertinggi, kadang-kadang petani sangat butuh akan membeli padahal ini tidak boleh. Sedangkan modus lain, mengelabui petugas dengan cara menjual pupuk di luar wilayah area," jelasnya.

Para tersangka yang diamankan juga hendak mengirim pupuk bersubsidi itu ke Kalimantan Timur dengan menggunakan kapal.

[Gambas:Video CNN]

Huangmen

Pupuk Indonesia Akui Masih Ada Penyelewengan Pupuk Bersubsidi******

SVP Corporate Secretary PT Pupuk Indonesia (Persero) Wijaya Laksana mengakui masih ada praktik penyelewengan pupuk subsidi di masyarakat.

Ia mengatakan penyelewengan itu terjadi setelah pupuk keluar dari kios. Oleh karena itu, pihaknya tidak bisa langsung menindak tegas. Pasalnya, jika pupuk subsidi sudah keluar dari kios, pihaknya tidak bisa mengontrol.

"Penyelewengan itu banyak terjadi setelah pupuk keluar dari kios. Artinya, kami gak bisa tahu pasti sebetulnya yang beli pupuk ini orang ini (oknum pelaku) atau tidak. Jadi kemudian oleh oknum itu apakah pupuk itu betul dia pakai (atau jual lagi)," kata Wijaya di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (13/3).

Menurut Wijaya, untuk meminimalisir hal serupa terulang kuncinya ada di pendataan. Dengan begitu, pihaknya bisa mengetahui siapa saja yang mengambil pupuk subsidi di kios lengkap dengan jumlahnya.

Oleh karena itu, Pupuk Indonesia pun mengimplementasikan aplikasi Retail Management System (RMS) atau Rekan. Sistem digitalisasi ini dapat mempermudah dan mempercepat kios dalam memproses penjualan pupuk, baik retail, komersil maupun pupuk bersubsidi.

"Jadi kami buat sistem namanya Retail Management System, namanya Rekan, aplikasi yang dipasang di setiap distributor dan kios untuk memudahkan tracking barang keluar-masuk, kebutuhan daerah, dan petani yang ambil barang," kata Wijaya.

Ia mengklaim, sistem ini sudah berjalan di Bali dan Aceh dan relatif tertib. Ia berharap kelak implementasi Rekan bisa dilakukan di semua daerah di daerah.

Tak hanya itu, Wijaya juga mengatakan saat ini pihaknya berencana untuk memasang alat pelacak semacam chip yang bisa ditempel di karung. Dengan begitu, pihaknya bisa mengetahui ke mana pupuk yang sudah dibeli masyarakat dari kios.

"Kamu harapkan ini juga bisa segera diimplementasikan," katanya.

Pada pertengahan tahun lalu, polisi membongkar kasus dugaan penyalahgunaan pupuk bersubsidi yang terjadi di sembilan kabupaten wilayah Jawa Timur (Jatim). Total barang bukti yang disita yaitu 279,45 ton pupuk.

Saat itu, Kapolda Jatim Irjen Nico Afinta menjelaskan terdapat 21 orang yang ditangkap oleh penyidik berdasarkan 14 laporan polisi berbeda.

Tersangka sebanyak 21 orang, di dalam prosesnya tiga di antaranya ditangani Ditreskrimsus Polda Jatim, bahwa ini berada di 9 Kabupaten, Banyuwangi, Jember, Nganjuk, Ngawi, Ponorogo, Tuban, Blitar, Sampang dan Lamongan," kata Nico dalam keterangan tertulis.

Dalam kasus ini, penyelidikan sudah dilakukan sejak Januari hingga April 2022 lalu. Polisi menduga terdapat penyimpangan dalam ketersediaan pupuk, proses distribusi, dan pemberian harga.

Modus operandi yang dilakukan ialah para tersangka membeli pupuk bersubsidi dan mengganti bungkus sak dengan non subsidi. Harga penjualan pupuk itu pun jauh di atas yang telah ditetapkan pemerintah, yakni Rp115 ribu.

Menurutnya, terdapat beberapa petani yang membeli pupuk dari tersangka dengan harga bervariasi mulai Rp160 ribu hingga Rp200 ribu.

"Modus kedua, menjual dengan harga eceran tertinggi, kadang-kadang petani sangat butuh akan membeli padahal ini tidak boleh. Sedangkan modus lain, mengelabui petugas dengan cara menjual pupuk di luar wilayah area," jelasnya.

Para tersangka yang diamankan juga hendak mengirim pupuk bersubsidi itu ke Kalimantan Timur dengan menggunakan kapal.

[Gambas:Video CNN]

Dunia Seribu Rumah

Syarat Daftar Mudik Gratis Kemenhub 2023, Dibuka Jam 2 Siang Ini******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal membuka pendaftaran mudik gratis2023 mulai pukul 14.00 WIB, Senin (13/3) siang ini.

Melalui unggahan akun Instagram @kemenhub151, Kemenhub menjelaskan pendaftaran program mudik gratis moda bus dibuka mulai 13 Maret hingga 14 April mendatang.

"Pendaftaran mudik gratis dapat dilakukan mulai 13 Maret 2023 pukul 14.00 WIB," tulis unggahan bersama akun Instagram Kemenhub dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dikutip Senin (13/3).

Ketiga, untuk daerah Jawa Timur ada Tuban, Madiun, Surabaya, Malang, dan Tulungagung. Keempat, tujuan Sumatra ada Lampung dan Palembang.

Warga yang ingin mudik gratis harus segera mendaftar. Pasalnya, pendaftaran akan ditutup jika kuota sudah terpenuhi.

Namun, warga yang bisa mendaftar hanya mereka yang memenuhi persyaratan. Salah satunya, wajib memiliki dokumen kependudukan yang sah seperti KTP/ SIM/ KK.

Berikut syarat daftar mudik gratis Kemenhub 2023

1. Peserta wajib memiliki dokumen kependudukan yang sah pada saat mendaftar (KTP/SIM/KK).
2. Peserta hanya bisa memilih 1 kota tujuan mudik.
3. Bila peserta akan mengikuti mudik-balik/PP, maka pendaftaran arus balik dilakukan bersamaan pada saat mendaftar arus mudik (dengan catatan, kota tujuan mudik yang dipilih ada pilihan kota arus balik dan peserta hanya bisa ikut arus balik sesuai dengan kota tujuan arus mudik).
4. Peserta hanya diberikan waktu H+7 setelah tanggal pendaftaran, untuk melakukan registrasi/validasi ulang di posko yang telah ditentukan.
5. Apabila lewat H+7 peserta tidak melakukan validasi ulang, maka data peserta dianggap gugur/hangus (kuota akan otomatis bertambah), dan tidak bisa mendaftar ulang (NIK diblok oleh sistem) agar memberikan kesempatan pada peserta lain yang ingin mendaftar/belum mendapatkan kuota mudik/balik.
6. Peserta yang mudik-balik dengan sepeda motor, wajib membawa kelengkapan surat kendaraan. Dan menyerahkan motor sesuai dengan tanggal yang ditentukan/H-1 sebelum tanggal seremonial bus.
7. Peserta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat keberangkatan arus mudik/balik.
8. Peserta wajib datang minimal 1 jam sebelum jam keberangkatan.

Setelah memenuhi syarat, warga bisa langsung mendaftar mudik gratis 2023.

Berikut cara daftar mudik gratis Kemenhub 2023:

Bagi Anda yang ingin mendaftar mudik gratis Kemenhub 2023, jangan lupa untuk mengunduh aplikasi MitraDarat di Play Store atau App Store. Setelah itu, ikuti langkah berikut ini:

1. Cara login di aplikasi MitraDarat

* Klik tombol 'Login'
* Masukkan alamat email/akun Google
* Masukkan nomor telepon (WhatsApp)
* Masukkan kode OTP
* Jika login berhasil, akan tampil halaman utama aplikasi MitraDarat

2. Cara pesan tiket mudik gratis

* Klik Icon 'Mudik Gratis' di aplikasi MitraDarat
* Pilih titik keberangkatan dan tujuan mudik
* Pilih armada mudik sesuai yang diinginkan Isi identitas data penumpang dengan benar
* Klik tombol 'Selesaikan Pemesanan'

3. Cara cek bukti tiket mudik gratis

* Klik Icon 'Mudik Gratis' di aplikasi MitraDarat
* Pilih Icon 'Tiketku'
* Klik tiket yang telah dipesan
* Lalu, pilih tombol 'Lihat Kode QR'
* Tampilan Kode QR bukti pemesanan (tunjukkan kode QR ke petugas di posko validasi untuk proses verifikasi tiket)

[Gambas:Video CNN]