slot demo playtech

Paman terkuat dalam sejarah

viobet88

Mahfud akan serahkan surat pengunduran diri langsung ke Jokowi******

Saya akan melaporkan, saya sudah selesai

Jakarta (ANTARA) - Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD akan menyerahkan secara langsung surat pengunduran dirinya sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan (menko polhukam) kepada Presiden Joko Widodo.

"Saya akan melaporkan, saya sudah selesai," kata Mahfud di Lampung, Rabu.

Dalam siaran langsung yang dipantau secara daring dari Jakarta, Rabu, Mahfud mengatakan surat pengunduran dirinya akan dia sampaikan begitu ia mendapatkan jadwal untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Mahfud memperkirakan surat pengunduran dirinya tersebut akan diserahkan pada Kamis (1/2).

"Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden (Jokowi), tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya sampaikan surat ini," kata Mahfud.

Dia juga menyebut pengunduran dirinya dari jabatan menko polhukam telah disepakati dengan capres Ganjar Pranowo serta seluruh partai politik yang mengusung pasangan calon Ganjar-Mahfud.

Baca juga: Bertemu Pratikno, Ari: Mahfud belum sampaikan surat pengunduran diri

Sebelumnya, keinginan untuk mundur dari jabatan menko polhukam itu telah diutarakan Mahfud pada acara "Tabrak Prof" di Semarang, Jawa Tengah, Selasa malam (23/1). Saat itu, Mahfud menyebut dirinya sedang menunggu waktu yang tepat untuk mundur dari kabinet pemerintahan Presiden Jokowi.

"Menunggu timing dan dengan rasa hormat kepada Presiden, Pak Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa," kata Mahfud.

Mahfud mengatakan pengunduran dirinya itu akan dilakukan secara baik-baik, sehingga tidak ada pertentangan.

"Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal, bahwa saya pada saatnya yang tepat, nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi, tidak ada pertentangan antara saya dengan Pak Ganjar," kata Mahfud saat itu.

Baca juga: Mensesneg sebut Mahfud Md ajukan waktu bertemu Presiden Joko Widodo

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Dewa Makanan di Alam Liar Hiburan

maxwin receh 2

Densus 88 amankan lagi terduga teroris di Boyolali******

Belum bisa menyampaikan jaringan apa karena saya bukan wewenang terkait dengan itu.

Boyolali (ANTARA) - Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri mengamankan lagi seorang terduga teroris di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu.

Saat dikonfirmasi, Kapolres Boyolali AKBP Petrus Parningotan Silalahi mengatakan bahwa identitas lengkap terduga teroris tersebut dikantongi oleh Densus 88.

"Ini pengembangan yang kemarin, berkaitan dengan kemarin juga,' katanya.

Ia mengatakan bahwa penangkapan warga Kecamatan Cepogo tersebut pada hari Sabtu sekitar pukul 11.00 WIB.

"Penangkapannya katanya di jalan," kata Kapolres.

Menyinggung mengenai penggeledahan oleh Densus, menurut dia, sejauh ini belum ada laporan dari polsek setempat.

"Laporan dari kapolsek belum ada di rumahnya, tetapi di kemudian hari, saya belum tahu. Anggota kami masih standby di polsek," katanya.

Mengenai keterkaitan terduga teroris dengan jaringan tertentu, AKBP Petrus Parningotan juga belum dapat menyampaikannya.

"Belum bisa menyampaikan jaringan apa karena saya bukan wewenang terkait dengan itu. Katanya masih seputar kemarin. Pengembangan kemarin itu," kata Kapolres.

Meski demikian, pihaknya masih menunggu informasi selanjutnya apabila dimintai bantuan terkait dengan hal itu.

Sebelumnya, pada hari Kamis (25/1) Tim Densus 88 Antiteror Mabes Polri mengamankan sepuluh terduga teroris di Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Boyolali, dan Kota Surakarta.

Baca juga: Polri sebut 10 terduga teroris ditangkap di Jateng kelompok JI
Baca juga: Densus geledah rumah seorang terduga teroris di Solo

Pewarta: Aris Wasita
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Monster Apartemen Sehari-hari

nama situs slot online terbaik

Menkeu: Inflasi pangan bergejolak jadi fokus pemerintah jaga daya beli******

Jadi, pengendalian harga pangan bergejolak itu tidak hanya bantuan pangan, banyak sekali dalam APBN

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan inflasi harga pangan bergejolak (volatile food) menjadi salah satu fokus pemerintah dalam upaya pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat.

“Kami terus memfokuskan karena pangan bergejolak, selain berkontribusi signifikan terhadap inflasi inti, juga langsung mempengaruhi daya beli masyarakat. Jadi, kami akan terus merumuskan langkah APBN sebagai shock absorberdalam rangka menjaga daya beli masyarakat, terutama pada saat momentum perekonomian global melemah, kita harus melindungi dari sisi domestik,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa.

Seperti diketahui, perekonomian global diproyeksikan bakal melambat. Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan melambat dari sebelumnya 3 persen pada 2022 menjadi hanya 2,5 persen pada 2023 dan kembali melemah menjadi 2,4 persen pada 2024 ini. Dengan demikian, situasi pada 2024 lebih lemah dibandingkan 2023.

Sementara itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menyalurkan bantuan sosial (bansos) sebagai salah satu instrumen. Pada 2023, anggaran bansos mencapai Rp476 triliun, lalu naik sebesar Rp20 triliun menjadi Rp496 triliun pada 2024.

Dana tersebut digunakan untuk berbagai program, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan Kartu Sembako untuk 18,7 juta KPM.

Menkeu mengatakan peningkatan anggaran bansos senilai Rp20 triliun itu telah dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan disetujui menjadi Undang-Undang (UU) APBN.

Meski begitu, Sri Mulyani menggarisbawahi intervensi APBN dalam mengendalikan harga pangan bergejolak tidak hanya melalui program bansos. Intervensi juga dilakukan melalui anggaran ketahanan pangan, yang tercatat sebesar Rp104,2 triliun pada tahun lalu dan Rp114,3 triliun pada tahun ini.

Anggaran itu digunakan untuk meningkatkan produksi, kesejahteraan petani, membangun infrastruktur pertanian, mengembangkan sentra-sentra produksi, hingga menguatkan cadangan pangan nasional.

“Jadi, pengendalian harga pangan bergejolak itu tidak hanya bantuan pangan, banyak sekali dalam APBN,” kata Menkeu.

Baca juga: TPIP perkuat ketahanan pangan jaga inflasi 2024 sebesar 2,5-1 persen
Baca juga: Jaga inflasi, Menko Airlangga: Bantuan beras diberikan hingga Juni

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Pemasok Dewa dan Iblis

erek erek seribu mimpi 2d

Bos robot trading Viral Blast ditangkap di Bangkok******

Labuan Bajo (ANTARA) - Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Pol. Samsul Arifin mengatakan penangkapan pendiri robot trading Viral Blast Putra Wibowo di Bangkok, Thailand.

"Tersangka ditangkap di Bangkok berawal pelanggaran keimigrasian karena yang bersangkutan melarikan diri pada tahun 2022 saat proses pidana ini dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus," ujar Samsul saat konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Sabtu.

Penangkapan yang dilakukan oleh pihak Imigrasi Bangkok ini, kata dia, berkoordinasi dengan atase Kepolisian Negara Republik Indonesia di Bangkok. Selanjutnya menghubungi Divisi Hubungan Internasional Polri.

Setelah itu, Bareskrim Polri bersama-sama tim interpol Indonesia Divisi Hubungan Internasional melakukan penjemputan tersangka Putra Wibowo di Bangkok.

Adapun pada Jumat (26/1) malam tersangka dan tim penjemput tiba di Jakarta. "Dan hari ini (tersangka) akan mulai menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim," jelasnya.

Diungkapkan pula bahwa kasus robot trading Viral Blast sebelumnya sudah ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus dengan catatan kerugian lebih dari Rp1,8 triliun terhadap 11.930 korban.

Hingga saat ini, ada empat tersangka yang sudah ditangani oleh kepolisian. Dari empat tersangka, tiga di antaranya sudah berstatus terpidana.

"Ada empat tersangka yang sudah kami proses dan tiga sudah berstatus terpidana karena sudah mendapatkan ketetapan hukum dengan vonis, yaitu Rizky selama 20 tahun, Zainal 20 tahun, dan Minggus Umboh 16 tahun," kata Samsul.

Terhadap tersangka Putra Wibowo, pihaknya akan melakukan pemeriksaan, pemberkasan, dan tracingaset miliki yang bersangkutan, kemudian menyerahkan berkas perkara ini kepada jaksa penuntut umum.

Baca juga: Polri tangkap pendiri robot trading Viral Blast yang buron
Baca juga: Wahyu Kenzo divonis 10 tahun penjara

Kasus ini juga menyeret tiga klub sepak bola, yakni Persija Jakarta, PS Sleman, dan Madura United, terkait dengan sponsor PT Trust Global Karya yang menaungi aplikasi Viral Blast Global.

Tersangka Zainal Hudha Purnawa diketahui merupakan manajer klub sepak bola Madura United.

Perusahaan PT Trust Global Karya memasarkan produk e-Book kepada anggota dengan embel-embel pembelajaran trading. Member yang bergabung harus menyetor sejumlah uang sesuai dengan paket yang ditawarkan untuk membeli buku elektronik tersebut.

Bonus yang dijanjikan setiap merekrut anggota baru sebesar 10 persen.

Uang hasil penjualan tersebut, dimasukkan ke dalam rekening exchangeryang telah ditunjuk, kemudian didistribusikan kepada pengurus aplikasi tersebut.

Kasus robot trading Viral Blast merugikan sekitar 12.000 anggotanya dengan total kerugian mencapai Rp1,2 triliun.

Dalam perkara ini, penyidik telah menyita satu unit rumah milik tersangka Minggus Umboh dan satu unit rumah milik tersangka Zainal Hudha Purnama. Kedua rumah tersebut ditaksir senilai Rp15 miliar.

Diduga aset-aset milik tersangka merupakan hasil penipuan modus robot trading petinggi PT Trust Global Karya atau Viral Blast.

Penyidik juga melakukan penggeledahan di Apartemen One Icon Residence Surabaya, Jawa Timur, unit 5305-5306 milik tersangka Putra Wibowo yang merupakan pendiri Viral Blast bersama para tersangka lainnya, serta penggeledahan Kantor PT Trust Global di Royal Residence Surabaya.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Arena Para Dewa dari Dunia Lain

slot judi paling gacor

Soal penyitaan ponsel milik Aiman, Polisi: Sudah sesuai aturan******

Jakarta (ANTARA) - Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Safri Simanjuntak menegaskan bahwa tindakan penyitaan telepon seluler milik Aiman Witjaksono yang dilakukan oleh tim penyidik sudah sesuai aturan, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. "Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu. Pasal 1 angka 16 KUHAP berbunyi 
"Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambilalih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan". Kemudian Ade Safri menjelaskan, tindakan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya untuk melakukan penyitaan terhadap alat komunikasi berupa telepon seluler (ponsel) milik Aiman Witjaksono sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHAP.

Pasal dalam Undang-Undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut berbunyi "Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat".

Baca juga: Polda Metro Jaya: Penyitaan ponsel Aiman untuk penyidikan Ade Safri menambahkan bahwa pada 24 Januari 2024 Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan telah mengeluarkan penetapan sita. Yaitu memberikan izin kepada penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap ponsel (hp) tersebut. "Merujuk pada surat permohonan dari penyidik ke PN Jaksel terkait permintaan izin penyitaan terhadap hp dimaksud, tertanggal 22 Januari 2024 dan tindakan penyitaan oleh penyidik juga telah dilengkapi dengan Surat Perintah Penyitaan," ujar Ade Safri. Mantan Kapolrestabes Surakarta tersebut juga menjelaskan penyitaan ponsel milik Aiman didasarkan juga pada Pasal 39 KUHAP ayat (1) huruf e. Pasal tersebut berbunyi "Yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan". Jadi, menurut Ade Safri, tindakan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
"Dan saya jamin bahwa penyidik dalam melakukan penyidikan dilakukan secara profesional, transparan dan akuntabel serta bebas dari segala bentuk intimidasi maupun intervensi yg dapat mengganggu jalannya penyidikan," katanya.

Baca juga: Ponsel disita penyidik, Aiman khawatirkan kerahasiaan identitas informan Sebelumnya, usai diperiksa selama 12 jam oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Juru Bicara Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD, Aiman Witjaksono mengkhawatirkan soal penyitaan ponselnya oleh penyidik. Menurut dia, penyitaan itu dapat mengungkapkan identitas narasumber atau informan yang menyebutkan bahwa ada oknum yang tak netral pada Pemilu 2024. "Kami diperiksa 12 jam, ada istirahat tadi beberapa kali dan saya harus sampaikan walaupun hp saya akhirnya harus disita," katanya.

Baca juga: Ganjar Pranowo: Kami akan membela Aiman Witjaksono

Tapi dia berkomitmen untuk tidak menyebutkan siapa narasumbernya. "Karena saya meyakini mereka ini adalah orang-orang yang baik yang wajib dilindungi identitasnya," katanya saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat (26/1) malam. Aiman menjelaskan, dirinya sempat berdebat selama dua jam oleh penyidik mengenai penyitaan ponselnya tersebut. "Karena data saya semua ada di sana (ponsel), meskipun itu menjadi perdebatan hampir dua jam, tarik-ulur supaya hp itu kemudian jangan disita," katanya.
Tetapi penyidik bisa melakukan upaya paksa dari Pengadilan. "Yang kami tidak bisa melawan hal tersebut," katanya.

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Ningbei Su Qinghe

buku erek erek 4d bergambar

KPU RI ingatkan jajaran jangan potong hak petugas KPPS******

Terkait dengan Bimtek KPPS hampir merata, kita dengar pemotongan uang transportasi

Medan (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) meminta KPU se-Indonesia untuk tidak memotong hak  petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang akan bertugas pada Pemilu 2024.

"KPU memperingatkan keras jajaran jangan pernah melakukan pemotongan hak-hak dari petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara, seperti uang transportasi dan lainnya," ujar Anggota KPU RI Parsadaan Harahap, di Medan, Selasa.

Menurutnya, pihaknya kerap mendengar ada di sejumlah daerah yang memotong hak dari petugas KPPS yang dilakukan oknum jajaran KPU kabupaten/kota.

"Terkait dengan Bimtek KPPS hampir merata, kita dengar pemotongan uang transportasi dan hak-hak peserta. Saya minta di Sumut jangan sampai terjadi,"kata dia.

Ia menjelaskan petugas KPPS memiliki hak selama melaksanakan tugas pada Pemilu 2024 dan hal tersebut sudah dianggarkan oleh KPU RI.

"Transportasi maksimal Rp 150 ribu, ada maksimal tapi jangan sampai diberikan sampai kurang. Sudah ada harga kewajaran dan perkiraan. Sudah kita berikan dalam anggaran," sebutnya.

KPU RI merekrut petugas KPPS se-Indonesia sebanyak 5,7 juta orang untuk bertugas di 820.161 tempat pemungutan suara (TPS).

"Untuk Bimtek sudah kita anggarkan se-Indonesia untuk 5,7 juta petugas, dengan dana Rp 5 triliun," katanya.

Untuk itu, Ia meminta komitmen dari penyelenggara pemilu KPU kabupaten/kota untuk menjalani tugas sesuai aturan ketentuan yang berlaku,

"Saya bilang jangan lagi, ada pemotongan, jangan lagi ada bilang anggaran belum turun, itu tidak benar. Tinggal komitmen teman-teman sebagai pelaksana. Mau tidak melakukan sesuai dengan aturan atau tidak," ujarnya.
Baca juga: KPU yakin pemungutan suara di daerah rawan konflik dapat terkendali
Baca juga: KPU: Sistem Pemilu RI lebih baik dari AS
Baca juga: KPU RI siapkan sanksi tehadap anggota KPU yang terjaring OTT

Pewarta: Anggi Luthfi Panggabean
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024