qqtix

Aku benar-benar iblis

nexia789

Gubernur sebut bantuan pangan sangat penting tekan inflasi di Sumut******

Terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah memberikan berbagai bantuan pangan untuk masyarakat Sumut.

Medan (ANTARA) - Penjabat Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin menyebut kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memberikan bantuan pangan di Kabupaten Padang Lawas, sangat penting dalam upaya menjaga stabilitas dan menekan inflasi di daerah ini.

“Terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah memberikan berbagai bantuan pangan untuk masyarakat Sumut. Bantuan ini sangat penting bagi masyarakat Sumut, terutama dalam upaya menjaga stabilitas pangan dan menekan inflasi, serta mengantisipasi krisis pangan," ujar Hassanudin, usai mendampingi Presiden Jokowi menyalurkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada ratusan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), di Kabupaten Padang Lawas, Jumat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Sumut mengalami inflasi 0,57 persen pada Desember 2023 secara bulan ke bulan (month to month).

Harga beras menjadi salah satu penyumbang inflasi di Sumut yakni 0,12 persen, lalu bawang merah 0,08 persen, dan harga minyak goreng 0,04 persen.

Untuk itu, kata dia lagi, dengan bantuan pangan yang diberikan pemerintah pusat sangat bermanfaat bagi Sumut karena sangat berguna mendorong upaya penguatan ketahanan pangan khususnya saat Ramadhan 1445 Hijriah.

"Sehingga Pemprov Sumut bersama seluruh pihak terkait juga akan terus memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pasokan bahan pokok dan pangan yang cukup," kata dia lagi.

Selain itu, kata dia, bantuan beras itu juga merupakan upaya pemerintah dalam menghadapi musim kemarau panjang yang diakibatkan El Nino.

"Bantuan beras merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi musim kemarau panjang yang diakibatkan badai El Nino, dan berharap bantuan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat," kata dia pula.

Presiden Jokowi menyerahkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Gudang Bulog GDT (Gudang Daerah Tertinggal) Huta Lombang, Kabupaten Padang Lawas, Jumat.

Dalam sambutan penyerahan bantuan pangan tersebut, Jokowi mengatakan bahwa bantuan itu merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menghadapi kenaikan harga beras

"Jadi, bapak ibu sekalian, beras ini diberikan kepada bapak ibu, karena harga beras sekarang naik," ujar Jokowi.

Presiden mengatakan bahwa bantuan tersebut akan dilanjutkan apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencukupi.

"Nanti kalau APBN kita ada ruang untuk anggaran ini, akan dilanjutkan, tapi janji dari pemerintah sampai bulan Juni dulu," kata Presiden Jokowi.
Baca juga: BI: Perekonomian Sumut 2024 bertumbuh tapi tetap harus berjaga
Baca juga: Pemprov Sumut siap jalankan arahan Mendagri kendalikan Inflasi

Pewarta: Anggi Luthfi Panggabean
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Kutipan Pemberontak

cara dapat uang dari cookpad

Melihat Gaji Eselon I PNS yang Kata Kemenpan RB Timpang dengan Direksi******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menilai gaji pegawai negeri sipil (PNS) eselon I jauh lebih rendah dibanding dengan direksi perusahaan.

Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaan SDM Aparatur KemenPAN-RB Aba Subagja gaji PNS itu jauh lebih rendah. Padahal, beban kerja yang diampu keduanya sama.

Karenanya, ketimpangan tersebut menjadi salah satu alasan mengapa revisi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN harus dilakukan. Hal ini memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi PNS.

Menurut Aba, saat ini sistem penggajian PNS belum adil dan merata. Misalnya, ada yang menerima fasilitas dan gaji seperti air mengalir, tapi ada juga yang seret.

"Sistem penggajian kita juga belum padahal itu harapan paling besar. Jadi ada yang mata air dan ada yang air mata, jadi belum semua merata," jelasnya.

Lantas, seperti apa perbandingan gaji PNS eselon I dan direksi perusahaan?

Lihat Juga : Daftar Sanksi Bagi Penumpang Kereta Kebablasan, Berlaku Kamis Besok

Gaji PNS Eselon I

Eselon I merupakan jabatan struktural atau eselon tingkat tertinggi. Jenjang pangkat eselon I ada 2 yaitu eselon IA dan eselon IB dengan yang golongan tertinggi IV/e dan golongan terendah IV/d.

Adapun contoh jabatan eselon I seperti ketua, sekretaris jenderal, inspektur jenderal, direktur jenderal.

Untuk besaran gaji pokok, jika mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil, besaran gaji eselon I atau golongan IV/e adalah Rp3.593.100 sampai dengan Rp5.901.200. Sementara, untuk pejabat eselon I golongan IV/d adalah sebesar Rp3.447.200 sampai dengan Rp5.661.700.

PNS eselon I ini juga tak hanya mendapat gaji pokok, mereka juga dapat tunjangan kinerja dan tunjangan melekat. Berikut rinciannya:

1. Tunjangan Kinerja

Tunjangan kinerja PNS ditentukan oleh Peraturan Presiden (Perpres) nomor 37 tahun 2015. Tunjangan terendahnya ditetapkan sebesar Rp 5.361.800 untuk level jabatan pelaksana dan tertinggi sebesar Rp 117.375.000, untuk level jabatan tertinggi seperti eselon I atau Direktur Jenderal Pajak.

Lihat Juga : ANALISISMenguji Klaim Jokowi Lapangan Kerja Naik 40 Kali Berkat Hilirisasi

2. Tunjangan Suami/Istri

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1977 diatur bahwa PNS yang memiliki istri/suami berhak menerima tunjangan istri/suami sebesar 5 persen dari gaji pokoknya.

3. Tunjangan Anak

Dalam PP Nomor 7 Tahun 1977, besaran tunjangan anak ditetapkan 2 persen dari gaji pokok untuk setiap anak, dengan batasan hanya berlaku untuk tiga orang anak

4. Tunjangan Makan

Besaran tunjangan makan diatur dalam PMK Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 yang diterbitkan Menteri Keuangan pada tanggal 29 Maret 2018.

Dalam beleid itu diatur PNS golongan Golongan IV atau Eselon I dapat Rp41 ribu per hari.

5. Tunjangan Jabatan

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural, besarannya Rp5,5 juta untuk eselon IA.

6. Tunjangan Umum

Berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil, besarannya yang diterima PNS Golongan IV sebesar Rp190 ribu.

Lihat Juga : Kemenpan Ungkap Alasan Pemerintah Masih Rekrut PPPK Meski Ada PNS

Gaji Direksi Perusahaan

Gaji direksi sebenarnya berbeda-beda, tergantung perusahaan. Sebagai gambaran, coba lihat gaji direksi di perusahaan milik negara alias BUMN PT Pertamina (Persero).

Gaji perusahaan pelat merah ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh menteri BUMN.

Hal itu sesuai Peraturan Menteri BUMN PER-12/MBU/11/2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri BUMN Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.

Dalam aturan yang sama, gaji direksi lain ditetapkan dengan komposisi faktor jabatan. Rinciannya, wakil direktur utama 95 persen dari gaji direktur utama dan anggota direksi lain 85 persen dari gaji direktur utama.

RUPS/menteri dapat menetapkan besaran faktor jabatan yang berbeda dengan ketentuan tersebut apabila dipandang lebih dapat merefleksikan kepantasan dan kewajaran dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota direksi serta kemampuan perusahaan.

Selain gaji, direktur utama perusahaan pelat merah juga bisa mendapatkan tantiem atau insentif kinerja, fasilitas dan berbagai tunjangan lain.

Berdasarkan laporan keuangan Pertamina 2022, kompensasi manajemen kunci alias direksi dan personil lain yang mempunyai peranan kunci dalam perusahaan mencapai US,9 juta atau sekitar Rp358,5 miliar (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

Apabila dibagi rata enam orang anggota direksi, maka setiap direksi mendapatkan Rp59,75 miliar per tahun atau Rp4,97 miliar per bulan tahun lalu. Kompensasi dirut, besarannya di atas nominal tersebut.

Untuk tahun ini, besaran kompensasi manajemen kunci bisa berbeda dibandingkan tahun lalu dengan mempertimbangkan kinerja perusahaan.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/sfr)

Lagu Pemakaman Para Dewa

rtp jkt303

Pengadilan Loloskan Waskita Karya dari Gugatan Pailit******

Jakarta, CNN Indonesia--

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terhadap PT Waskita Karya(Persero) Tbk.

"Menolak permohonan pemohon PKPU. Dua menghukum Para Pemohon PKPU membayar biaya perkara," kata hakim dalam putusan pengadilan, Kamis (24/8).

Gugatan diajukan oleh Donny Hartarto Lasmana, salah satu pemegang Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018. 

Gugatan akhirnya didaftarkan di PN Jakpus pada Senin, 26 Juni 2023 lalu dengan nomor perkara 185/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst. Waskita Karya memiliki utang pokok sebesar Rp5 miliar.

Menanggapi putusan hakim itu, Donny kecewa lantaran hakim menolak permohonan karena terkait wali amanat.

"Sebenarnya kami kecewa, tadi kan alasannya harus wali amanat, sebenarnya sudah ada dua atau tiga putusan sebelumnya yang mengabulkan tanpa perlu wali amanat," katanya usai putusan pengadilan.

"Sementara selama ini kita lihat Waskita paling adil harus diputus PKPU, terlepas harus dari wali amanat. Tapi enggak apa-apa, mungkin majelis hakim punya pertimbangan lain," lanjutnya.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga sempat menyampaikan optimismenya kalau Waskita Karya lolos dari PKPU.

Arya mengatakan Waskita masih memiliki banyak aset. Hal itu lah yang menjadi dasar perkiraan Waskita Karya kecil kemungkinan untuk pailit.

"Saya rasa, karena Waskita itu kan kuat di aset, asetnya bagus banget, tol-tolnya banyak itu, masih banyak banget tol-tolnya. Kemudian proyek-proyek dia juga masih banyak. Kemudian juga kecil kemungkinan untuk pailit," katanya Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (23/8) dikutip dari detik finance.

[Gambas:Video CNN]

(fby/dzu)

Dokter ajaib pengemis

cara pasang iklan di youtube agar dapat uang

25 desa/kelurahan di Kabupaten Demak terdampak banjir******

Demak (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Demak, Jawa Tengah, mencatat sebanyak 25 desa/kelurahan yang terdampak banjir menyusul adanya tanggul sungai yang jebol serta curah hujan yang tinggi tersebar di enam kecamatan.
"Keenam kecamatan tersebut, yakni Kecamatan Demak ada tiga kelurahan, Sayung ada 12 desa, Karanganyar ada dua desa, Mranggen ada lima desa, Karangawen ada satu desa, dan Guntur ada dua desa," kata Pelaksana tugas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Demak M. Agus Nugroho Luhur P. di Demak, Jumat. Banjir yang terjadi di Kabupaten Demak, kata dia, awalnya karena curah hujan tinggi pada Rabu (13/3) malam, sehingga mempengaruhi debit air di wilayah hulu ke hilir meningkat, mengakibatkan beberapa daerah di Demak terdampak banjir. Bahkan, kata dia, tanggul sungai di Desa Menur, Kecamatan Mranggen juga jebol, sehingga mengakibatkan pemukiman warga terdampak. BPBD bersama sejumlah pihak terkait juga sudah melakukan evakuasi warga ke tempat pengungsian, baik di balai desa, pondok pesantren, tempat ibadah, serta rumah warga. Lokasi pengungsian di Kecamatan Mranggen untuk sementara ada lima tempat, sedangkan di Kecamatan Karanganyar di Masjid Al Busyro, dan Sayung di balai Desa Prampelan.
Baca juga: Bupati Demak: Sekolah yang kebanjiran bisa pembelajaran secara daring Berdasarkan data per 14 Maret 2024 pukul 17.00 WIB, jumlah warga yang mengungsi sebanyak 499 jiwa atau 157 keluarga. Untuk Kecamatan Mranggen terdapat 245 orang, Kecamatan Karanganyar 150 orang, dan Kecamatan Sayung ada 104 orang.
Selain rumah warga yang terdampak banjir, tercatat ada tiga fasilitas kesehatan juga terdampak, tujuh sarana pendidikan, 25 tempat ibadah, dan satu kantor. Selain melakukan evakuasi, BPBD juga sudah menyiapkan dapur umum dan mengupayakan penyiapan kebutuhan para pengungsi, mulai dari tikar, kasur, selimut, obat-obatan, sembako, pakaian, serta air bersih. Untuk mencegah limpasan air sungai, BPBD juga memberikan bantuan karung plastik untuk peninggian tanggul sungai.

Baca juga: TNI diterjunkan untuk bersihkan tumpukan sampah pascabanjir di Demak
Baca juga: BNPB apresiasi kesiapsiagaan relawan bantu korban banjir Demak-Kudus

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024

Bentuk Bulan Ayah mertuaku Raja Arthur

cara cek limit kredivo

Disentil KPK, Petinggi BUMN InJourney Lapor LHKPN Paling Telat Besok******

Jakarta, CNN Indonesia--

Petinggi holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pariwisata InJourney dan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) siap menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) paling lambat Jumat (28/7).

Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kedua perusahaan ini memang masuk dalam daftar BUMN yang memiliki tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN di bawah 60 persen.

"Iya semua (pejabat InJourney) dateline-nya Jumat ini paling lama untuk diselesaikan," ujar Direktur Pemasaran dan Program Pariwisata InJourney Maya Watono saat ditemui di Gedung Sarinah, Kamis (27/7).

"Pasti ada sanksi, human capital sudah listedsiapa yang sudah lapor dan belum, dan harus diselesaikan," jelasnya.

Senada, Direktur Operasi ITDC Troy Reza Warokka pun mengungkapkan semua pegawainya juga bakal melapor paling telat besok. Bahkan ia mengungkapkan sudah menegur pegawainya yang belum melapor secara langsung.

"Terus terang saya actionsendiri, satu-satu saya ingatkan saya tanyakan. Mungkin faktor kesibukan segala macam. Cuma saya pastikan besok Jumat adalah terakhir kita rapikan dan setor ke negara," ungkap Troy.

"Kami terima kasih diingatkan. Saya pastikan Jumat sudah semua. Saya hari ini pun sudah dapat laporan banyak yang sudah beres," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/sfr)

Kaisar Barbar dari Tujuh Alam

wso99

Bukalapak PHK Karyawan Agustus Ini******

Jakarta, CNN Indonesia--

PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) memutus hubungan kerja (PHK) sekitar 5 persen karyawan pada Agustus 2023 ini.

Direktur/Corporate Secretary BUKA Teddy Nuryanto Oetomo mengatakan langkah PHK itu diambil sebagai bagian dari evaluasi terhadap kinerja demi memenuhi kebutuhan para pengguna. Selain itu, PHK juga dilakukan untuk mengoptimalisasikan operasional perusahaan.

"Hasil dari evaluasi ini ditindaklanjuti dalam bentuk rencana perubahan di berbagai area, termasuk perubahan dari sisi produk, teknologi, proses, dan kebutuhan sumber daya," ucapnya dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (10/8).

Semua karyawan yang terkena dampak PHK katanya, telah memperoleh kompensasi paling sedikitnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, berikut peraturan pelaksanaannya.

Lebih lanjut, Teddy mengatakan keputusan PHK dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan serta dapat mempengaruhi harga saham perusahaan.

Namun, hingga saat ini belum ada informasi atau kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perseroan serta dapat mempengaruhi harga saham.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/agt)