slot gacor hari ini 4d

Tuan Keselamatan

Menhub Klaim Jepang, Korea, dan Inggris Akan Investasi di Proyek MRT******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan investor dari Jepang, Korea Selatan, dan Inggris akan berinvestasi dalam pembangunan MRT Jakarta.

Menurutnya, investasi itu akan disahkan di sela-sela KTT G20. Kemenhub dan Pemprov DKI Jakarta akan menjadi perwakilan Indonesia dalam penandatanganan kerja sama tersebut.

"Yang membanggakan adalah investornya tak hanya Jepang, tetapi Korea dan Inggris akan masuk sebagai konsorsium yang memberikan allowance. Kami rencanakan pada G20 akan ada signing," kata Budi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (2/11).

Budi menyampaikan MRT Jakarta menjadi bagian penting dari pembangunan transportasi massal perkotaan Indonesia. Menurutnya, berbagai transportasi massal di Jakarta akan menjadi percontohan untuk daerah lainnya.

"Dalam catatan bahwa kerugian secara akumulatif apabila angkutan massal tidak dilakukan, paling tidak terdapat kerugian Rp100 triliun dalam massa satu tahun. Oleh karana itu, cukup beralasan untuk dilakukan intensifikasi angkutan massal di semua kota," ucap Budi.

Sebelumnya, Budi menawarkan proyek transportasi massal di Indonesia ke investor dari sejumlah negara. Salah satu proyek yang ditawarkan Budi adalah MRT Jakarta.

Pada acara ASEAN di 28th ASEAN Transport Minister Meeting di Bali, Budi menawarkan proyek fase keempat MRT Jakarta ke Korea Selatan. Proyek perkeretaapian yang ditawarkan mencakup MRT Jakarta Fase 4, pengembangan LRT Jakarta, dan pengembangan LRT Bali.

"Kami sangat berharap Korea Selatan dapat berpartisipasi dalam pengembangan MRT Jakarta Fase 4 dan mengulang kerja sama baik yang pernah terjalin sebelumnya pada pengembangan LRT Jakarta fase pertama," ucap Budi seperti dilansir Antara, Selasa (18/10).

[Gambas:Video CNN]

Siaran Langsung Terbaik: Petualangan Alam Liar

Kemenhub Prediksi 60,6 Juta Orang Mudik Natal dan Tahun Baru 2023******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkirakan 60,6 juta orang melakukan mudik Natal dan Tahun Baru 2022/2023.

Angka tersebut berasal dari survei internal yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kemenhub.

"Potensi pergerakan nasional pada Natal/Tahun Baru 2022/2023 adalah 22,4 persen dari jumlah penduduk Indonesia atau sebanyak 60,6 juta orang," ujar Direktur Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Junaidi dalam Forum Diskusi Transportasi di Jakarta seperti dikutip dari Antara, Kamis (3/10).

Wilayah pantauan bidang angkutan penyeberangan yang dilakukan Kemenhub terdapat pada 11 lintas pantauan nasional, diantaranya Merak-Bakauheni, Ketapang-Gilimanuk, Padangbai-Lembar, Kayangan-Pototano, Sibolga-Nias, Ajibata-Ambarita, Tanjung Api-api-Tanjung Kelian, Bajoe-Kolaka, Bitung-Ternate, Hunimua-Waipirit, dan Kupang-Rote.

Pada sebelas lintasan tersebut Kemenhub memprediksi jumlah penumpang mencapai 3,08 juta orang, 157 ribu kendaraan roda dua, kemudian 593 ribu kendaraan roda empat.

Angkanya turun jika dibandingkan sebelum pandemi covid-19. Pada 2019, jumlah penumpang mencapai 3,46 juta orang, 221 ribu kendaraan roda dua, dan 554 ribu kendaraan roda empat.

"Justifikasi prediksi permintaan yang menurun mungkin karena faktor pengaruh kenaikan BBM, adanya penyesuaian tarif, serta dampak ekonomi dan sosial," ujarnya.

Lebih lanjut, lintas Merak-Bakauheni menjadi tolak ukur pemantauan di wilayah lain lantaran tingginya trafik pergerakan orang dan barang pada masa puncak liburan.

"Merak-Bakauheni menjadi benchmarkyang luar biasa, di mana pada saat angkutan lebaran terdapat hampir 40 ribu kendaraan yang menyeberang. Skenario-skenario perlu dilakukan, khususnyaflowkendaraan dari jalan tol," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Kronik Aslan: Kesulitan

Jokowi Wajibkan Industri Serap Garam Petani Paling Lambat 2024******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewajibkan industri menyerap garam produksi petani lokal. Kewajiban itu ia tuangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.

Beleid tersebut mengatur peran pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan sentra garam untuk memenuhi kebutuhan garam nasional. Kebutuhan garam yang dimaksud termasuk garam konsumsi dan garam kebutuhan industri.

Dalam pasal 2, garam kebutuhan industri yaitu industri pangan, penyamakan kulit, pakan ternak, pengasinan ikan, peternakan dan perkebunan, sabun dan deterjen, tekstil, pengeboran minyak, farmasi, kosmetik dan water treatment.

Selain itu, dalam aturan tersebut pemerintah juga mempercepat pembangunan pergaraman nasional dilakukan pada sentra ekonomi garam rakyat atau SEGAR.

SEGAR ditetapkan pada provinsi yang memiliki potensi pengembangan usaha pergaraman. Kriterianya memiliki lahan untuk produksi garam, tersedianya sarana dan prasarana, terdapat pangsa garam, dan dapat dukungan dari pemerintah pusat dan daerah.

Aksi percepatan pembangunan pergaraman nasional ini akan ditetapkan setiap lima tahun, dengan pendanaan berasal dari APBN, APBD atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

[Gambas:Video CNN]

Peri dokter ajaib

Pemerintah Janji UMP Naik, Tapi Idealnya Berapa?******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan ada kenaikan pada upahminimum provinsi (UMP) 2023. Hanya saja, besarannya masih dirahasiakan.

"Ada beberapa (persen kenaikannya)," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam acara Festival Pelatihan Vokasi, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu (30/10).

Ida mengatakan Kemnaker tengah mempertimbangkan aspirasi para buruh yang menuntut agar upah buruh 2023 naik setelah tidak mengalami kenaikan dalam tiga tahun terakhir.

"Saya sudah minta ke Bu Dirjen untuk mendengarkan aspirasi para buruh, sekarang dalam proses memfinalisasi pandangan dari aspirasi tersebut," terang dia.

Dirjen PHI dan Jaminan Sosial Kemnaker Indah Anggoro Putri menuturkan besaran kenaikan UMP akan disesuaikan dengan data inflasi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

"Masih menunggu data BPS," kata Indah seraya memastikan besaran UMP nantinya akan diumumkan pada 21 November ini.

Sementara itu, serikat buruh akan menggelar aksi unjuk rasa pada Jumat (4/11) besok. Dalam unjuk rasa tersebut, serikat buruh menuntut kenaikan UMP sebesar 13 persen. Besaran angka tersebut dianggap sesuai dengan kondisi ekonomi dan inflasi saat ini.

Apalagi, ini pertama kalinya pemerintah kembali menaikkan besaran UMP setelah tiga tahun berturut-turut tidak ada kenaikan.

Tuntutan UMP sebesar 13 persen sebetulnya bukan hal baru yang disampaikan oleh serikat buruh. Permintaan itu bahkan berulang kali disampaikan oleh Presiden KSPI Said Iqbal di berbagai kesempatan.

"Rencana aksi puluhan ribu di kantor Kemnaker pada 4 November terkait dua isu, yaitu menolak PHK dengan alasan resesi global, meminta kenaikan UMP/UMK 2023 sebesar 13 persen," imbuh Presiden KSPI Said Iqbal.

Jika melihat besarannya, apakah kenaikan 13 persen memang sudah cukup ideal di tengah kondisi ekonomi yang rentan dan inflasi yang terus melonjak?

Ekonom CORE Indonesia Mohammad Faisal mengatakan pada dasarnya kenaikan UMP harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.

Dalam hal ini, ia menghitung besaran UMP mengacu pada angka inflasi ditambah dengan capaian pertumbuhan ekonomi.

"Kalau kita lihat nasional, ini kan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen, nah inflasinya sampai akhir tahun 6 persen jadi totalnya 11 persen, tapi itu di level nasional ya. Nah di level daerah kan bisa beda-beda pertumbuhan ekonominya beda, inflasinya juga beda. Kalau saya sih usulkan tidak seragam setiap daerah," kata Faisal kepada CNNIndonesia.com.

Menurut Faisal, angka tersebut cukup masuk akal di tengah situasi ekonomi saat ini. Namun, ia tak menampik penolakan dari kalangan pengusaha jika besaran UMP yang dihitung dari jumlah inflasi plus pertumbuhan ekonomi.

Sebab, saat ini kondisi ekonomi dunia masih tidak stabil. Apalagi, bayang-bayang resesi masih mengintai tahun depan.

"Pengusaha juga kesulitan karena biaya produksi kian meningkat karena inflasi. Karena itu, perlu insentif dari pemerintah untuk membantu pelaku usaha meringankan biaya produksinya yang naik," jelasnya.

Ekonom Celios Bhima Yudhistira menambahkan wajar jika pekerja/buruh menuntut kenaikan 13 persen karena efek inflasi yang tinggi masih terjadi pada 2023.

Ia menjelaskan tuntutan pekerja juga mengingatkan kembali kalau sebelum UU Cipta Kerja, ada PP 78/2015 di mana kenaikan upah mempertimbangkan laju inflasi dan rata-rata pertumbuhan ekonomi.

"Sekarang data inflasi 5,7 persen year on year ditambah pertumbuhan ekonomi 5 persen. Itu artinya upah berkisar kenaikan 10,7 persen," terang Bhima.

Masalahnya, dengan UU Cipta Kerja, pengupahan ini makin tidak berpihak ke pekerja.

"Sudah jaring pengaman sosial dari pemerintah kecil, ditambah kenaikan upah dibawah inflasi. Jadi, idealnya masalah upah dikembalikan lagi ke formulasi PP 78/2015 minimum naik 10,5 persen tahun depan paling tidak bisa mengcover daya beli dari gerusan inflasi dan ketidakpastian daya beli," lanjutnya.

Jika upah buruh berada dibawah inflasi seperti 2022, maka daya beli kelas masyarakat rentan jatuh. Ujung-ujungnya hal tersebut akan merugikan pengusaha karena permintaan barang domestik bisa turun.

Selain itu, ia menilai kenaikan UMP tak akan memberatkan pelaku usaha. Sebab, mengacu pada pasal 24 ayat (1) PP 36/2021 menyebut bahwa upah minimum hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

Sementara, upah bagi pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih harus berpedoman pada struktur dan skala upah yang wajib disusun dan diterapkan oleh perusahaan.

"Karena sifatnya upah minimum sebenarnya hanya melindungi pekerja yang baru masuk ya, jadi bukan berarti semua pekerja upahnya naik setara kenaikan UMP," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Keluar dari Bintang Neraka

KSPI soal Ancaman Resesi: Jangan Dipikir Buruh Bodoh, Ditakuti Terus******

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengecam para menteri ekonomi yang menyebut ada ancaman resesiglobal tahun depan.

Ia menyebut tindakan para menteri itu sebagai upaya provokasi untuk menakut-nakuti masyarakat.

Menurut Said, resesi global memang akan terjadi. Tapi tidak ada untuk Indonesia. Pasalnya pertumbuhan ekonomi RI masih cukup baik.

Said menuturkan justru tugas para menteri adalah menjaga inflasi dan daya beli masyarakat.

Ia menilai menteri bertugas untuk meyakinkan rakyat tetap terjamin makan, harga bahan bakar minyak (BBM) tetap murah, tetap ada perumahan, jaminan kesehatan, serta jaminan sosial.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Partai Buruh ini menyebut para menteri seharusnya tidak memprovokasi rakyat bersiap-siap untuk menghadapi resesi. Ia menilai rakyat tak butuh peringatan tersebut.

Said tidak secara gamblang menyebut menteri yang dimaksud. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah memprediksi ekonomi dunia jatuh ke jurang resesi pada tahun depan.

[Gambas:Video CNN]

Orang yang akrab disapa Ani itu memperkirakan itu berdasarkan kenaikan suku bunga acuan yang dilakukan bank sentral di sejumlah negara seperti AS dan Inggris demi meredam lonjakan inflasi.

Ani memastikan kebijakan tersebut bakal menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Sehingga, ancaman resesi kian sulit dihindari.

"Kenaikan suku bunga cukup ekstrem bersama-sama, maka dunia pasti resesi pada 2023," kata Ani dalam konferensi pers, Senin (26/9) lalu.

Istriku yang cantik di sekolah

<句子>