paito sdy warna

rupiahtoto bandar togel toto online situs slot gacor terpercaya 923Jutaan kata 458012Orang-orang telah membaca serialisasi

《paito sdy warna》

Kementerian BUMN sediakan mobil listrik untuk seluruh Eselon I dan II******

Ini sebenarnya menghemat 60 persen

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyediakan mobil listrik atau electric vehicle(EV) sebagai kendaraan dinas untuk seluruh pejabat Eselon I dan II di lingkungan kementeriannya guna mendukung transisi energi.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, langkah ini dalam rangka mengakselerasi transisi energi. Penggunaan mobil listrik secara langsung memberikan penghematan yang signifikan dibandingkan dengan kendaraan konvensional.

Menurut Erick, ditinjau dari pagu fasilitas Standar Biaya Masukan (SBM) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terdapat penghematan sekitar 60 persen.

"Ini sebenarnya menghemat 60 persen," ujar Erick saat pemberian mobil listrik di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu.

Erick menyebut, adopsi kendaraan listrik ke depannya tidak hanya untuk pejabat Eselon I dan II saja, tetapi juga sebagai kendaraan operasional di seluruh perusahaan BUMN.

Langkah-langkah tersebut sejalan dengan amanat Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Kampanye penggunaan mobil listrik sebagai kendaraan operasional, menurut Erick Thohir, tidak terlepas dari kebijakan besar Indonesia untuk memimpin di sektor Energi Baru Terbarukan (EBT).

Salah satu program akselerasi EBT adalah diwujudkan lewat sistem kelistrikan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Di IKN pemerintah membangun solar panel berkapasitas 50 MW dan akan dikembangkan menjadi 80 MW.

Artinya, IKN akan jadi kota pertama di Indonesia yang sepenuhnya menggunakan listrik hijau. Kemudian, pemerintah beberapa waktu lalu juga telah meresmikan PLTS Terapung Cirata berkapasitas 192 MWp.

"Sebenarnya 145 MW, tapi ada hitungannya itu 192 MW peak (MWp). Dengan kelebaran 20 persen, itu bisa menuju 800 MW, itu lumayan, belum lagi hidronya," kata Erick.

Erick menegaskan proyek energi baru dan terbarukan harus punya manfaat yang besar bagi negara, utamanya menjaga agar tarif listrik tidak memberatkan masyarakat.

"Hal seperti ini yang harus dijaga. Makanya transisi energi kita mundur 10 tahun dibandingkan negara lain karena kita baru menjadi negara industri di era Pak Jokowi ini," ucap Erick.

Baca juga: Kemenperin targetkan produksi mobil pada 2023 capai 1,6 juta unit
Baca juga: Kementerian ESDM pacu peningkatan jumlah SPKLU dan SPBKLU

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Moeldoko: Pemerintah tetap lanjutkan program bantuan sosial******

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memastikan pemerintah tetap akan melanjutkan program bantuan sosial (bansos), meski ada pihak-pihak yang meminta program tersebut dihentikan karena memunculkan persepsi menguntungkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu.

Moeldoko dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menegaskan bansos merupakan program jaminan sosial yang sudah lama digagas oleh pemerintah, dan telah memberikan manfaat bagi jutaan masyarakat Indonesia terutama yang kurang mampu.

"Ndak akan menghentikan (bansos). Jadi nggak ada, nggak ada tendensi apapun, ini memang program jaminan sosial yang sudah lama digagas oleh pemerintah,” kata Moeldoko di Jakarta, Rabu.

Ia mencontohkan bansos beras sebesar 10 kilogram yang telah disalurkan oleh pemerintah sejak bulan April 2023, di mana dari penyaluran awal terbukti mampu mengendalikan inflasi.

“Masyarakat akhirnya mengurangi pengeluaran dengan adanya bantuan pemerintah yang 10 kilogram," ujar dia.

Dia menegaskan program bansos, termasuk bantuan beras kepada masyarakat miskin itu jauh dilakukan sebelum pasangan capres-cawapres ditetapkan.

Panglima TNI 2013-2015 ini mengatakan program bansos terutama bansos beras tidak ada hubungannya dengan pemilu atau Pilpres 2024, dan bansos akan terus diberikan hingga Maret 2024.

“Jadi kalau ada hubungannya dengan pemilu, mungkin setelah Februari berhenti. Buktinya berjalan terus, nanti ada tiga bulan, ada lagi tiga bulan berikutnya,” ujar Moeldoko.

Moeldoko juga menepis anggapan pemberian bansos tidak lagi mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

Ia menyampaikan dalam penyaluran bansos, pemerintah mensinergikan tiga basis data, yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Kementerian Keuangan, dan data dari Kemenko PMK.

“Semua itu bagian dari penyempurnaan data agar tepat sasaran, nggak ada tujuan lain,” jelasnya.

Baca juga: Ketua Banggar pastikan bansos disalurkan sesuai kesepakatan dengan DPR
Baca juga: Gus Imin soal penundaan bansos: Tetap diberikan namun ada pengawasan
Baca juga: PDIP pastikan bansos terus berlanjut tanpa ada politisasi
Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud bantah usul penghentian program bansos

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Mendagri harap kepala daerah lakukan sembilan hal kendalikan inflasi******

kami sudah memberikan pedoman kepada teman-teman di daerah untuk melakukan paling tidak sembilan langkah untuk menjaga inflasi di angka yang kita inginkan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian minta seluruh kepala daerah baik gubernur hingga bupati/wali kota seluruh Indonesia agar melalukan sembilan hal dalam pengendalian laju inflasi di daerah masing-masing.

“Beberapa langkah yang sudah kita minta, kami sudah memberikan pedoman kepada teman-teman di daerah untuk melakukan paling tidak sembilan langkah untuk menjaga inflasi di angka yang kita inginkan dengan kekompakan kita bersama,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa dan Idul Fitri 1445 Hijriah di Jakarta, Senin.

Dia merinci hal pertama yang harus dilakukan yakni pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia. Hal itu, kata Tito baru dilakukan oleh 221 daerah dari seluruh kabupaten/kota se-Indonesia.

“Jadi harga di pantau di pasar-pasar, juga dicek di Bulog punya pemerintah maupun di pedagang-pedagang besar agar kita paham betul perkembangan harga dan dinamika stok yang ada,” jelas Tito.

Kedua, melakukan Rapat Teknis Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang diketuai oleh kepala daerah dan beranggotakan Forkopimda, Bulog, BPS, dan asosiasi pengusaha. Hal itu baru dikerjakan oleh 186 daerah se-Indonesia.

Ketiga, menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting seperti beras, minyak goreng, cabe, dan lainnya terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) Ramadhan dan Idul Fitri. Keempat, pencanangan gerakan menanam terutama yang cepat panen yaitu cabe.

“Cabe itu kalau dikerjakan oleh semua daerah swasembada masing masing, yang nggak akan mungkin terjadi kenaikan harga cabe. Ini dikerjakan hanya 104 daerah, ada juga yang cuek-cuek aja,” jelas Tito.

Kelima, melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait menggunakan anggaran sendiri dari dana Belanja Tak Terduga (BTT), anggaran subsidi, insentif fiskal, dan dana dekonsentrasi dari Badan Pangan. Total, baru ada 161 daerah yang turut serta dalam gerakan pasar murah tersebut.

Keenam, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor untuk tidak menahan barang. Hal ini baru dilakukan oleh 117 daerah se-Indonesia. Ketujuh, membangun korelasi dengan daerah penghasil komoditas untuk melancarkan pasukan.

“Jadi daerah daerah yang surplus misalnya surplus cabe, surplus beras ini kerja sama antar daerah, ada 69 daerah yang mengerjakan ini,” kata Tito.

Kedelapan, merealisasikan dana Belanja Tak Terduga (BTR) untuk mendukung pengendalian inflasi. Saat ini baru ada 22 daerah yang melaksanakan. Kesembilan memberikan bantuan transportasi dari APBD, berupa subsidi transportasi dari APBD. Hal ini baru dilaksanakan oleh 37 daerah.

Tito optimistis jika sembilan hal tersebut dilakukan oleh semua daerah di Indonesia maka bisa menekan inflasi bukan hanya di daerah namun secara nasional yang ditargetkan mencapai 2,5 persen di 2024.


Baca juga: Rupiah merosot ke Rp15.742 per dolar AS akibat kenaikan inflasi
Baca juga: BPS: Waspadai inflasi komoditas beras jelang Ramadhan
Baca juga: CORE: Manajemen pangan diperkuat untuk tekan inflasi saat Ramadhan

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：tafsir mimpi bergambar 4d、situs gacor slot terbaru、game slot paling gacor hari ini

Terkait：benua togel、pola gacor olympus bet 200、ada kami ojk、erek erek kebakaran、ratu188 slot、v2 slot login、pro slot、voucher hanamasa、daftar slot baru、slot gacor wd terus

---

---

bab terbaru：slot demo mandala89（2024-07-10）

Perbarui waktu：2024-07-10