osb369

daftar pinjol ilegal 2021 cepat cair 820Jutaan kata 195027Orang-orang telah membaca serialisasi

《osb369》

Nezar harap platform digital sambut positif Perpres "Publisher Rights"******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria berharap perusahaan platform digital menyambut positif regulasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.

"Kita berharap tidak ada respons negatif ya, karena sebelum ini ditetapkan kita mengutamakan dialog dengan semua pemangku kepentingan," ujar Nezar dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang digelar daring, Jumat.

Nezar menjelaskan bahwa regulasi ini, yang juga sering disebut sebagai Perpres Publisher Rights, dibentuk dengan melibatkan banyak pihak, termasuk platform digital dan penerbit, hingga akhirnya menemukan titik kesamaan.

Baca juga: Komite independen awasi implementasi Perpres "Publisher Rights"

Oleh karena itu, kata dia, ketika Perpres tersebut diteken oleh Presiden Joko Widodo, semua pihak, termasuk platform digital dan perusahaan pers, memberikan gestur yang positif.

"Ada kelemahan dan ada kelebihannya dari Perpres ini tapi semuanya kelihatannya bisa menerima," kata Nezar.

Lebih lanjut Wamen Nezar mengatakan bahwa dalam Pasal 19 pada Perpres itu disebutkan bahwa regulasi tersebut baru berlaku enam bulan setelah disahkan.

Artinya, masih terdapat cukup waktu bagi semua pihak untuk membaca secara detail Perpres tersebut, menginternalisasi, dan menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan.

"Jadi bukan berarti kita tunggu enam bulan lagi baru berunding, tapi perundingan sudah dimulai pada hari-hari ini dan semua mencoba menyesuaikan sehingga kita harapkan begitu enam bulan semuanya sudah bisa berjalan sesuai dengan kesepakatan," pungkas dia.

Baca juga: Sekali lagi tentang urgensi Perpres "Publisher Rights"

Perpres Publisher Rights ditetapkan dan diundangkan di Jakarta, 20 Februari 2024. Peraturan itu dirancang untuk mewujudkan kesetaraan antara pelaku industri media massa lokal dan perusahaan platform digital guna memastikan disrupsi digital tidak sampai menggerus industri media massa konvensional.

Selain itu, regulasi tersebut juga bertujuan mendorong kerja sama kedua pihak untuk mendukung jurnalisme berkelanjutan. Perpres Publisher Rights telah digagas sejak tiga tahun lalu. Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait telah membahas peraturan yang berkaitan dengan kerja sama perusahaan media dan platform digital. Melalui perpres ini, diharapkan tersedia payung hukum yang menjadi acuan kerja sama antara perusahaan pers dan platform digital agar dapat mendukung jurnalisme berkualitas yang jauh dari konten-konten negatif.

Baca juga: Forum Pemred: Publisher Rights pintu masuk ekosistem media lebih sehat

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Ganti Rugi Sawah 2 Meter di Magelang dari Tol Jogja******

Jakarta, CNN Indonesia--

Warga Magelang menerima uang ganti rugi (UGR) Tol Jogja-Bawensenilai Rp2,2 juta atas sawah seluas 2 meter. Sawah atas nama Siti Rohimah Cs itu berada di Desa Blongkeng, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang.

"Itu ada 600 meter (luas tanah), yang kena (tol) 2 meter. Ini sawah dapat Rp2.220.300," ujar Ahli Waris Penerima UGR Sunawiyah (46) saat ditemui wartawan di Balai Desa Sriwedari, Kecamatan Muntilan, seperti dikutip Detik Jatengdari Selasa (9/1).

Sunawiyah mengatakan UGR yang diterima hari ini sebenarnya merupakan yang ketiga kalinya.

"Ya sedih, senang. (UGR) Buat bangun rumah, terus dikasih sama anak-anak (dua putra). Ini (Rp 2,2 juta) buat kakak saya," sambung Sunawiyah.

Kepala BPN Magelang A Yani mengungkapkan luas keseluruhan lahan ganti rugi mencapai 2,8 ha dengan ganti rugi Rp40,5 miliar lebih.

"Kemudian, kalau keseluruhan yang sudah dibayar 1900-sekian, yang belum itu 215, tapi sudah diajukan ke LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara). Sesi 2 yang belum ini mayoritas sudah diajukan," ujarnya.

Menurut Yani, masih ada warga yang belum menerima UGR karena berkaitan dengan kelengkapan berkas.

"Hari ini ada 9 desa, Desa Bligo (4 bidang), Karangtalun (2 bidang), Ngluwar (7 bidang), Plosogede (5 bidang), Blongkeng (5 bidang), Kecamatan Ngluwar. Kemudian Sriwedari (8 bidang), Ngawen (1 bidang), Keji (11 bidang), Kecamatan Muntilan dan Pabelan (6 bidang), Kecamatan Mungkid,"ujarnya.

"Yang disetujui sebenarnya ada 50 bidang, tapi ternyata pas mau pembayaran ada 1 orang meninggal, jadi hari ini 49 saja," imbuh dia.

Ia menerangkan penerima UGR yang meninggal dunia nanti yang satu retur. Untuk itu, pembayaran yang dilakukan hari ini ada 49 bidang. Untuk yang retur karena meninggal dunia atas nama Sugeng Suparjito, warga Bligo, Kecamatan Ngluwar.

[Gambas:Video CNN]

(sfr/sfr)

Jurus Ganjar Tarik Minat Anak Muda jadi Petani******

Ganjar Pranowo mengatakan ada beberapa cara yang akan ditempuhnya untuk menarik minat pemuda RI menjadi petani. (REUTERS/AJENG DINAR ULFIANA).

Jakarta, CNN Indonesia--

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowomengungkap kiatnya untuk menarik minat anak muda menjadi petani jika ia menang dalam Pilpres 2024.

Kiat ia lontarkan untuk menjawab pertanyaan dari salah satu pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).

Ia mengatakan menarik minat anak muda bisa dilakukan salah satunya dengan menerapkan modernisasi pertanian. Hal itu bisa dilakukan dengan mengajak anak muda dan melatih mereka hingga mencapai sumber daya manusia (SDM) yang baik.

Ia mengatakan pernah bertanya ke beberapa anak muda soal keinginan menjadi petani. Jawaban mereka beragam.

"Satu, ideologis. 'Kami akan melakukan karena kami akan tahan dan daulat.' Tapi yang lain, 'Pak, enggak menjanjikan, lebih baik jadi pegawai di Kadin', gitu. Enggak mau dia," ujar Ganjar dalam Dialog Capres Bersama Kadin: Menuju Indonesia Emas 2045, di Jakarta, Kamis (11/1).

Maka itu, menurut Ganjar, anak-anak muda harus diberikan insentif berupa pelatihan dan teknologi yang memudahkan mereka.

"Maka insentif mesti diberikan. Dengan cara itu anak muda, saya tanya 'Kenapa Anda enggak mau ke sawah? Kenapa enggak mau peternak?', 'Bau kotor' tapi ketika saya menemukan anak-anak muda yang ideologi, 'Pak kasih kami pelatihan dan teknologi pak, mudahkan," ujarnya lebih lanjut.

"Ada akademisi, ada businessman, ada government.Kalau kemudian ini bisa kita wujudkan, dapat pak," sambungnya.

Dalam 10 tahun terakhir, jumlah penduduk Indonesia bertambah 25,5 juta jiwa. Sedangkan jumlah petani berkurang 1,7 juta jiwa. Jumlah petani akan terus berkurang karena 32 persen petani berusia di atas 60 tahun.

Sedangkan anak-anak muda kurang berminat menjadi petani baru. Ekosistem pertanian juga belum baik. Sebanyak 59 persen petani menggarap lahan di bawah 0,5 hektare.

Sehingga sulit mendapatkan bibit, pupuk, dan teknologi karena kecilnya skala usaha. Di sisi lain, nilai tukar petani semakin menurun akibat rendahnya produktivitas dan masih rendahnya teknologi.

[Gambas:Video CNN]

(del/agt)

Label：berlian 4d slot、slot gacor via pulsa、timnas4d slot

Terkait：e commerce kredivo、prediksi togel online、monsterbet88、slot depo 10 bonus 10、situs 138 login、menara188、presidenttoto、link alternatif situs slot、cara pinjam uang di bank bca untuk karyawan、info web slot gacor

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：doremi4d（2024-07-03）

Perbarui waktu：2024-07-03

Daftar bab terbaru

gg88

situs judi tergacor

situs tergacor dan terpercaya

bukit4d

pakd4d

allo bank bisa pinjam uang

slot365

lgo188

cara pinjam uang di baznas

PercintaanBacaan TerkaitMore+

Kaisar Dewa Abadi

funbola88

Pengusaha Ngeluh Buka Bisnis di Daerah Sulit karena Sering 'Dipalak'******

Ketua KADIN DKI Jakarta Diana Dewi mengatakan membangun usaha di daerah sulit karena sering diminta biaya tambahan oleh sejumlah pihak. Ilustrasi. (Tangkapan layar web kadin.id).

Jakarta, CNN Indonesia--

Ketua KADIN DKI Jakarta Diana Dewi mengatakan membangun usaha di daerah sulit karena sering diminta biaya tambahan oleh sejumlah pihak, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat.

"Yang kami rasakan ternyata banyak sekali pungli (pungutan liar) di daerah. Kami di daerah tidak seperti di DKI, kebijakan yang dihadapi berbeda dan mereka halalkan, kalau kita istilahnya under table, selalu banyak," katanya dalam konferensi pers Dialog Capres Bersama Kadin: Menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Rabu (10/1).

"Pemerintah daerah (pemda) seolah-olah enggak tau atau enggak lihat," imbuhnya.

Diana mengatakan kondisi itu membuat biaya membuka usaha di daerah menjadi lebih tinggi. Ia pun menyayangkan pemda yang tidak menindak tegas pihak yang melakukan pungutan liar (pungli) tersebut.

Karenanya, Diana berharap presiden yang terpilih di Pilpres 2024 nanti bisa memperhatikan masalah yang ada di daerah. Ia berharap pemerintah pusat betul-betul memperhatikan kebijakan pemda, meskipun ada otonomi daerah.

Ia mengatakan Indonesia tidak mungkin menjadi negara besar jika daerah tidak didukung.

"Ini perlu diperhatikan. Jadi tolong bapak-bapak yang akan duduk di pemerintah pusat. Harapan kami bisa direalisasikan," katanya.

[Gambas:Video CNN]

(fby/sfr)

Pembuat mimpi

link slot asli gacor

LPS bayarkan klaim nasabah BPR EDC Cash tahap I senilai Rp4,3 miliar******

Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) membayarkan klaim penjaminan simpanan nasabah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) EDC Cash tahap I senilai Rp4,3 miliar, dengan jumlah rekening sebanyak 278 rekening.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha BPR EDC Cash yang beralamat di Graha Ameera No. 3, Jl. Raya Kelapa Dua Islamic, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten.

“LPS langsung bergerak melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang akan dibayar. Tidak sampai seminggu setelah BPR EDC Cash ditutup, LPS telah selesai melakukan verifikasi nasabah dan langsung melaksanakan pembayaran klaim penjaminan tahap 1,” ujar Sekretaris Lembaga LPS Dimas Yuliharto di Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat.

Dimas menjelaskan, bagi para nasabah penyimpan yang telah ditetapkan statusnya sebagai simpanan layak bayar dan dijamin LPS, agar dapat mengajukan pembayaran simpanannya melalui Bank Pembayar yang ditunjuk oleh LPS yaitu Bank Mandiri yang berlokasi di Jalan Mawaddah Raya, Kabupaten Tangerang.

"Kepada para nasabah BPR EDC Cash yang belum masuk dalam pembayaran tahap I, agar tetap tenang, tidak perlu khawatir, serta menunggu pengumuman pembayaran klaim penjaminan simpanan tahap berikutnya," ujar Dimas.

Dimas menjelaskan, proses verifikasi akan diselesaikan LPS secara bertahap paling lama 90 hari kerja sejak tanggal pencabutan usaha, namun, LPS optimistis dan menargetkan pembayaran dapat selesai seluruhnya kurang dari 90 hari kerja.

"Penting diketahui, bagi para nasabah yang simpanannya dinyatakan layak dibayar, agar dapat menyiapkan dokumen persyaratan yang diperlukan, yaitu identitas diri dan bukti kepemilikan simpanan semisal buku tabungan atau bilyet deposito," ujar Dimas.

Dimas menekankan bahwa LPS menghimbau agar nasabah BPR EDC Cash dan nasabah bank di seluruh Indonesia tidak perlu khawatir menabung di bank, karena LPS hadir untuk memberikan perlindungan dengan program penjaminan simpanan perbankan.

“Agar simpanan dijamin LPS, nasabah wajib memenuhi syarat 3T, yaitu Tercatat dalam pembukuan bank, Tingkat bunga simpanan yang diterima tidak melebihi tingkat bunga penjaminan, serta Tidak melakukan pidana yang merugikan bank,” ujar Dimas.

Dalam kesempatan ini, nasabah BPR EDC Cash yaitu Mariati Tanuwidjaja (70) tampak bahagia setelah simpanannya yang berbentuk deposito telah dijamin dan dibayarkan oleh LPS di Bank Pembayar yaitu Bank Mandiri di Jalan Mawaddah Raya, Kabupaten Tangerang.

“Sebenarnya saya menunggu sudah lama banget, karena bank ini bermasalah sejak dua tahun lalu, sampai akhirnya LPS datang dan menjamin. Informasi yang disampaikan dan segala prosesnya juga cepat, saya terima kasih banget,” ujar Mariati.

Maryati memiliki 2 bilyet deposito dari hasil usahanya sebagai supplier makanan, dan dari keduanya itulah Maryati menggunakan bunga yang disetorkan kepadanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Adapun, kedua bilyet deposito tersebut simpanannya masing- masing senilai Rp400 juta dan Rp150 juta.

“Saya kan hidup dari deposito saya, dan sejak beberapa bulan lalu saya tidak dapat mengambil deposito saya. Sekali lagi terima kasih LPS, saya pun tidak akan ragu untuk menyimpan kembali dana saya di bank,” ujar Mariati.

Baca juga: BPR EDC Cash ditutup, LPS sebut pemegang saham terlibat tindak pidana

Baca juga: LPS dukung BPR "go public" sehingga pengelolaan semakin transparan

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2024

Dewa Bela Diri Syura

aladincash

DPK di Jeddah membeludak saat pencoblosan, PPLN: Banyak TKI ilegal******

Jakarta (ANTARA) - Anggota PPLN Jeddah Siti Rahmawati menjelaskan
banyaknya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal menyebabkan daftar pemilih khusus (DPK) di Jeddah, Arab Saudi, membeludak atau lebih banyak dari daftar pemilih tetap (DPT) saat pencoblosan Pemilu 2024.

Hal itu diketahui saat proses rapat pleno rekapitulasi suara nasional berlangsung di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Jumat.

Dalam rapat pleno, saksi Partai Gerindra bernama Mariyatno Jamim mempertanyakan jumlah DPK sebanyak 9.576 pemilih lebih besar dari DPT yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 1.916 pemilih.

"Ini DPK-nya besar sekali lho, 9.576 itu prosesnya gimana sehingga lebih banyak DPK daripada (DPT), bahkan DPT DPTb pun lebih banyak DPK-nya," ujar Mariyatno.

Menurut Anggota PPLN Jeddah Siti Rahmawati, TKI ilegal itu khawatir jika mendaftarkan diri dalam DPT akan ketahuan tidak berdokumen resmi sehingga dideportasi.

"Kalau ditanya siapa mereka DPK ini adalah mayoritas pekerja undocumentedyang TKI ilegal, yang diawali mereka tidak berani mendaftar ya khawatir nanti dilaporkan KJRI, kemudian dideportasi," jelas Siti.

Siti mengatakan para TKI ilegal itu pada akhirnya memilih untuk datang pada hari H pemungutan suara, sebab dengan begitu, maka mereka tidak akan ketahuan tidak berdokumen resmi.

Sementara itu, Ketua PPLN Jeddah Yasmi Adriansyah menjelaskan peristiwa membeludaknya DPK saat pemungutan suara di Jeddah sebelumnya pernah terjadi di Pemilu 2019.

Namun, ia memastikan mereka sudah berupaya melakukan sosialisasi sejak awal dengan tujuan pemilih yang berada di Jeddah tak masuk dalam DPK.

"Memang ketika kami melihat pengalaman di pemilu-pemilu sebelumnya di PPLN Jeddah selalu DPK yang besar jumlahnya," kata Yasmi.

Sebagai informasi, DPK adalah status untuk warga yang memiliki hak memilih tetapi tidak masuk ke dalam DPT.

Maka para pemilih yang tidak terdaftar ini akan berstatus DPK dan tetap diberikan hak untuk mencoblos.

Petugas pun tetap akan melayani pemilih DPK. Adapun pencoblosan pemilih DPK dapat dilakukan setelah para pemilih DPT dan DPTb selesai mencoblos.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Selanjutnya, untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.

peradaban yang jauh

gitartogel

DPK di Jeddah membeludak saat pencoblosan, PPLN: Banyak TKI ilegal******

rencana masa makmur

situs crack terpercaya

MAKI gugat Kapolri dan Kapolda karena belum menahan Firli Bahuri******

Jakarta (ANTARA) - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) bersama Lembaga Pengawasan, Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) serta Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI) melayangkan gugatan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) terhadap Kapolri dan Kapolda Metro Jaya terkait belum ditahannya Firli Bahuri.

Gugatan tersebut dilayangkan oleh Koordinator MAKI Boyamin Saiman pada Jumat, terdaftar dengan nomor: 33/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel.

Dalam pokok permohonannya disebutkan bahwa Termohon I (Kapolda Metro Jaya) dan Termohon II (Kapolri) telah melakukan penghentian penyidikan karena tidak melakukan penahanan terhadap Firli Bahuri.

“MAKI telah mendaftarkan gugatan praperadilan atas belum ditahannya Firli Bahuri oleh penyidik Krimsus Polda Metro Jaya padahal penetapan tersangkanya sudah berlangsung cukup lama, lebih dari tiga bulan,” kata Boyamin.

Selain Kapolda dan Kapolri, turut serta tergugat Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta, sebagai Termohon III.

Menurut Boyamin, para termohon (I dan II) seharusnya melimpahkan berkas perkara yang ketiga kalinya kepada jaksa penuntut umum Kejati DKI Jakarta dan semestinya JPU segera menyatakan berkas lengkap (P-21) jika alat bukti telah cukup memenuhi unsur korupsi yang disangkakan penyidik.

Berlarutnya kasus Firli Bahuri, kata Boyamin, terkendala karena Kapolda belum memadai melakukan supervisi dikarenakan Direktorat Tindak Pidana Korupsi saat ini dipimpin oleh perwira tinggi bintang satu (brigadir jenderal) sehingga semestinya untuk meningkatkan upaya pemberantasan korupsi maka diperlukan peningkatan kelembagaan, yaitu Korps Pemberantasan Korupsi Mabes Polri yang dipimpin perwira tinggi berpangkat bintang dua (inspektur jenderal) di bawah komando langsung dari Kapolri.

Diketahui bahwa Firli Bahuri merupakan purnawirawan Polri berpangkat jenderal bintang tiga (komisaris jenderal).

Untuk itu, salah satu gugatan yang dimohonkannya adalah meminta hakim tunggal PN Jaksel untuk memerintahkan Kapolri segera membentuk Koprs Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor).

Terpisah Humas PN Jaksel Djuyamto mengatakan permohonan MAKI tersebut telah diterima oleh pihaknya dan sudah menunjuk hakim tunggal yang akan memimpin dan menangani perkara.

“Hakim tunggal yang ditunjuk Sri Rejeki Marshinta,” katanya.

Baca juga: Polri jelaskan alasan Firli belum ditahan

Baca juga: MAKI sebut penanganan kasus Firli Bahuri harus ada ketegasan Polri

patriark legendaris

luck99

Bos Bulog Jamin Tak Ada Atribut Kampanye di Bansos Beras******

Bulog memastikan tidak akan ada atribut kampanye dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) pangan ke masyarakat meskipun saat ini mendekati Pilpres 2024. ( Rachman Haryanto/Detikcom).

Jakarta, CNN Indonesia--

Direktur Utama Perum BulogBayu Krisnamurthi memastikan tidak akan ada atribut kampanye dalam penyaluran bantuan sosial(bansos) pangan ke masyarakat meskipun saat ini mendekati Pilpres 2024.

"Di semua tempat kita melakukan proses pembagian atau pengantaran kita semua conformbahwa dalam semua proses itu tidak boleh ada atribut apa pun," katanya dalam konferensi pers di Kantor Bulog, Kamis (11/1).

Ia menegaskan bansos yang dibagikan hanya akan dilabeli atribut yang sudah seharusnya. Misalnya jika bansos disalurkan oleh PT Pos Indonesia maka akan ada atribut badan tersebut.

"Ini adalah program negara, punya rakyat. Bagi kami politisasinya ya urusa politisi lah. Kita melaksanakan tugas saja," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan pemberian bansos bersifat mendesak karena menyangkut kebutuhan masyarakat. Ia pun menyebut siapapun presiden, pemberian bansos tetap harus dilakukan.

"Siapapun presidennya wajib sebagai negara menyediakan pangan untuk saudara-saudara kita," katanya.

Di sisi lain, Bayu mengungkapkan sejak bantuan pangan beras tahap pertama digulirkan pada Januari hingga Maret 2023, inflasi beras mengalami penurunan dari 2,63 persen pada Februari 2023. Inflasi kemudian turun menjadi 0,70 persen pada Maret 2023.

Penurunan terus terjadi, sambungnya, menjadi 0,55 persen pada April 2023 dan 0,02 persen pada bulan berikutnya.

Sedangkan bantuan pangan tahap kedua yang disalurkan September sampai dengan Desember, Bayu mengatakan mampu menjaga laju kenaikan harga beras di akhir tahun yang biasanya naik tinggi. Hal itu terlihat dari inflasi beras yang menurun dari 5,61 persen pada September 2023 menjadi 0,43 persen pada Desember 2023.

"Pemenuhan pangan bagi masyarakat berpendapatan rendah melalui program bantuan pangan beras ini menjadi concern pemerintah karena berpengaruh langsung dalam kemampuan daya beli masyarakat yang turut mempengaruhi inflasi" kata Bayu.

[Gambas:Video CNN]

(fby/agt)

《osb369》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，situs gacor hari ini maxwinHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《osb369》bab terbaru。