petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

spade 77 slot

slot 2020 online 707Jutaan kata 728Orang-orang telah membaca serialisasi

《spade 77 slot》

Guguran lava meluncur 189 kali dari Gunung Merapi******

Guguran lava meluncur 189 kali dari Gunung Merapi
Luncuran lava pijar Gunung Merapi terlihat dari Srumbung, Magelang, Jawa Tengah, Jumat (2/2/2024). ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah/Spt.
Intensitas kegempaan pekan ini masih cukup tinggi
Jakarta (ANTARA) - Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta tercatat meluncurkan guguran lava sebanyak 189 kali ke arah selatan dan barat daya selama sepekan yang terhitung sejak 9 sampai 15 Februari 2024. Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Agus Budi Santoso dalam laporan yang diterima di Jakarta, Jumat, mengatakan guguran lava pijar sebanyak dua kali meluncur ke Kali Boyong sejauh maksimal 1.400 meter dan 187 kali mengarah ke hulu Kali Bebeng sejauh maksimal 1.700 meter. “Pada pekan ini terjadi dua kali awan panas guguran ke arah barat daya (hulu Kali Bebeng) dengan jarak luncur maksimal 1.500 meter,” kata Agus. Pada 15 Februari 2024, BPPTKG melakukan survei panas menggunakan pesawat tanpa awak jenis dronedan menganalisa morfologi kubah lava dari stasiun kamera Deles 5, Ngepos, Babadan 2. Agus menuturkan morfologi kubah barat daya teramati adanya perubahan akibat adanya aktivitas awan panas guguran dan guguran lava.

Baca juga: Bupati Sleman terima "ubarampe" upacara adat Labuhan Merapi
Baca juga: Gunung Merapi luncurkan 143 kali guguran lava selama sepekan Selama sepekan, Gunung Merapi mengalami kegempaan vulkanik dangkal sebanyak 22 kali, 181 kali gempa fase banyak, 3 kali gempa frekuensi rendah, 719 kali gempa guguran, dan 6 kali gempa tektonik. “Intensitas kegempaan pekan ini masih cukup tinggi,” kata Agus. Pos Pengamatan Gunung Merapi melaporkan turun hujan dengan intensitas sebesar 30 milimeter per jam selama 65 menit di Pos Ngepos pada 12 Februari 2024. Hujan itu tidak menambah aliran maupun lahar di sungai-sungai yang berhulu di Gunung Merapi. Saat ini potensi bahaya berupa guguran lava dan awan panas pada sektor selatan-barat daya meliputi Sungai Boyong sejauh maksimal 5 kilometer, Sungai Bedog, Krasak, Bebeng sejauh maksimal 7 kilometer. Pada sektor tenggara meliputi Sungai Woro sejauh maksimal 3 kilometer dan Sungai Gendol 5 kilometer. Sedangkan, lontaran material vulkanik bila terjadi letusan eksplosif dapat menjangkau radius 3 kilometer dari puncak. BPPTKG mengimbau masyarakat agar tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya.

Baca juga: Guguran lava meluncur empat kali dari Gunung Merapi sejauh 1,2 km
Baca juga: BPBD DIY pastikan jalur evakuasi Merapi dalam kondisi siap
Baca juga: BPBD DIY ingatkan jangan ada penambangan pasir di daerah bahaya Merapi

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Bawaslu ungkap 19 masalah pemungutan dan penghitungan suara Pemilu******

Bawaslu ungkap 19 masalah pemungutan dan penghitungan suara Pemilu
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja (tengah) bersama Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty (kiri) dan Puadi (kanan) sebelum memberikan keterangan di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Kamis (15/2/2024). ANTARA/Rio Feisal/am.
Bawaslu mengidentifikasi 13 permasalahan pada pelaksanaan pemungutan suara dan 6 permasalahan pada pelaksanaan penghitungan suara
Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan 19 permasalahan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024.

Bagja menjelaskan temuan tersebut berdasarkan hasil patroli pengawasan di 38 provinsi yang dituangkan melalui aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Pemilu (Siwaslu) hingga 15
Februari 2024 pukul 06.00 WIB.

"Bawaslu mengidentifikasi 13 permasalahan pada pelaksanaan pemungutan suara dan 6 permasalahan pada pelaksanaan penghitungan suara," kata Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Kamis.

Walaupun demikian, data dinilai belum lengkap dikarenakan adanya kendala jaringan internet, keterbatasan akses jaringan pada saat pengiriman data, sehingga berpotensi bertambah.

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menjelaskan bahwa 13 permasalahan saat pemungutan suara meliputi sebanyak 37.466 Tempat Pemungutan Suara (TPS) mengalami pembukaan pemungutan suara dimulai lebih dari pukul 07.00 waktu setempat.

"Yang kedua, terdapat 12.284 TPS didapati alat bantu disabilitas netra tidak tersedia di TPS. Yang ketiga, terdapat 10.496 TPS yang logistik pemungutan suara tidak lengkap," ungkap Lolly.

Keempat, kata Lolly, terdapat 8.219 TPS yang didapati adanya pemilih khusus yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili kelurahan dalam KTP elektronik.

Kelima, terdapat 6.084 TPS yang mengalami surat suara tertukar. Kemudian, terdapat 5.836 TPS didapati ada pendamping pemilih penyandang disabilitas yang tidak menandatangani surat pernyataan pendamping.

"Terdapat 5.449 TPS yang didapati KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) tidak menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara," tuturnya.

Kedelapan, terdapat 3.724 TPS didapati papan pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak terpasang di sekitar TPS dan tidak memuat pemilih yang ditandai bagi pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat.

"Terdapat 3.521 TPS didapati saksi mengenakan atribut yang memuat unsur atau nomor urut pasangan calon partai politik atau calon DPD (Dewan Perwakilan Daerah)," paparnya.

Baca juga: Bawaslu RI catat pelanggaran etik dan netralitas mendominasi

Baca juga: Bawaslu akan bertemu KPU bahas permasalahan Pemilu 2024

Kesepuluh, lanjut dia, terdapat 2.632 TPS didapati adanya mobilisasi dan/atau mengarahkan pilihan pemilih oleh tim sukses, peserta pemilu, dan/atau penyelenggara untuk menggunakan hak pilihnya di TPS.

Selanjutnya, terdapat 2.509 TPS yang didapati adanya saksi yang tidak dapat menunjukkan surat mandat tertulis dari tim kampanye atau peserta pemilu.

"Terdapat 2.413 TPS, pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Dan terdapat 2.271 TPS terjadi intimidasi kepada pemilih dan/atau kepada penyelenggara pemilu di TPS," ujar Lolly.

Sementara itu, Lolly menyebut enam permasalahan penghitungan suara meliputi terdapat 11.233 TPS yang didapati adanya Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang tidak dapat diakses oleh pengawas pemilu, saksi dan/atau masyarakat.

"Terdapat 3.463 TPS melakukan penghitungan suara dimulai sebelum waktu pemungutan suara selesai di pukul 1 waktu Indonesia bagian barat," ujarnya.

Ketiga, kata dia, terdapat 2.162 TPS adanya ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih

Berikutnya, terdapat 1.895 TPS yang didapati pengawas TPS tidak diberikan Model C.Hasil Salinan.

Kemudian, terdapat 1.888 TPS yang didapati saksi, pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas

"Terdapat 1.473 TPS adanya intimidasi terhadap penyelenggara," kata Lolly menambahkan.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

KPU NTB kaji PSU di sejumlah TPS di Kabupaten Bima******

KPU NTB kaji PSU di sejumlah TPS di Kabupaten Bima
Ketua KPU Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Khuwailid. ANTARA/Nur Imansyah/pri.
Mataram (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nusa Tenggara Barat masih mengkaji kemungkinan digelar pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) di Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, menyusul insiden perusakan dan pembakaran kotak suara yang terjadi saat  penghitungan suara legislatif pada Rabu malam (14/2).

Ketua KPU Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Khuwailid mengatakan kemungkinan PSU bisa saja dilakukan, namun sebelum memutuskan hal tersebut maka pihaknya membutuhkan laporan yang komprehensif terkait peristiwa yang terjadi

"PSU bisa saja tapi kita harus dapatkan hasil atau gambaran secara utuh dulu, tentu kita lihat prosesnya," kata Khuwailid di Mataram, Jumat.

Ia mengatakan secara ketentuan pelaksanaan PSU diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Salah satu syaratnya, apabila terjadi bencana alam atau kerusuhan sehingga penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

"Kalau hasilnya tidak bisa dihitung dan secara regulasi sesuai UU Nomor 7 tentang Pemilu maka pilihannya itu akan melakukan PSU atau melakukan pemilu susulan atau lanjutan. Nanti kita akan lihat dulu fakta yang terjadi di lapangan," terangnya.

Khuwailid menjelaskan kasus yang terjadi di Kecamatan Parado, Kabupaten Bima ini sebetulnya akibat ada pihak (tim calon legislatif) yang kalah saat proses penghitungan suara dan tidak menerima, kemudian melakukan perusakan dan pembakaran kotak suara.

"Informasi yang kita dapatkan meminta dilakukan penambahan suara kepada KPPS, tapi keinginan itu tidak bisa dilaksanakan sehingga menimbulkan emosi dan yang berujung pada pembakaran terhadap beberapa kotak suara," ujar Khuwailid.

Menurutnya, eskalasi pertama kali berasal dari Desa Parado Wane yang kemudian bergeser dan meluas ke Desa Parado Rato dan Panca dan Mere.

"Saat ini situasinya sudah reda sejak Rabu malam pukul 23.30 Wita, berkat kesigapan aparat Polri dan TNI dan Bawaslu dan KPU kabupaten kerja sama untuk amankan situasi. Seluruh logistik pemilu yang masih aman sudah dipindahkan ke KPU Kabupaten Bima," ujarnya.

Dari laporan yang diterima KPU NTB, terdapat sejumlah kotak suara yang berisi surat suara yang dirusak dan dibakar. Sementara, untuk pelakunya sebanyak dua orang dan saat ini sudah diamankan Polres Kabupaten Bima.

"Apakah dengan terbakarnya surat suara tidak bisa dihitung atau ada akibat-akibat lain nanti akan kita pelajari lebih lanjut dalam pleno untuk kami menentukan sikap selanjutnya," ucap Khuwailid.

Oleh karena itu, belajar dari kasus Kecamatan Parado, kata Khuwailid, pihaknya sudah melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap potensi gangguan dan hambatan agar tidak terjadi di tempat lain.

"Mudahan-mudahan dari kasus ini kita semua semakin bisa antisipasi seluruh potensi yang ada terhadap ancaman gangguan dan hambatan dalam proses rekapitulasi suara yang saat ini masih berproses," katanya.

Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:77 slot

Perbarui waktu:2024-07-07

Daftar bab terbaru
dewa win slot
rtp prada188
situs tergacor
rasqq
pinjol tanpa kartu atm
semua situs slot gacor
bandar togel terpercaya
demo dewa slot
rajagacor88
Daftar isi semua bab
Bab 1 idnarena
Bab 2 gopek178
Bab 3 hahabola
Bab 4 erek erek kuburan 2d
Bab 5 voucher google play
Bab 6 situs judi slot 999
Bab 7 ceriaslot123
Bab 8 slot yang terbaik
Bab 9 maxwin303
Bab 10 bukit4d
Bab 11 slot yang gacor sekarang
Bab 12 megajp88
Bab 13 pinjol ojk terbaik
Bab 14 slot gacor elangwin
Bab 15 totomacou
Bab 16 slot gacor hari ini 4d
Bab 17 dapat uang di shopee
Bab 18 oxslot88 com
Bab 19 slot mudah menang besar
Bab 20 pinjaman tanpa uang muka
Klik untuk melihattersembunyi di tengah6229bab
takutBacaan TerkaitMore+

patriark legendaris

slot bonus 100 persen
Kemlu: Tidak ada korban WNI dalam penembakan massal di Kansas City
Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha. ANTARA/Yashinta Difa/aa.
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri memastikan tidak ada warga negara Indonesia (WNI) menjadi korban dalam penembakan massal di tengah parade kemenangan Kansas City Chiefs setelah pertandingan final sepak bola Amerika, Super Bowl.

Insiden yang terjadi menjelang akhir parade pada Rabu (14/2) sekitar pukul 16.06 sore waktu setempat (Kamis, 15/2, pukul 05.06 WIB) itu menewaskan satu korban dan melukai 15 orang lainnya, yang saat ini kondisinya tengah kritis.

“Pasca-insiden tersebut, KJRI Chicago telah menjalin komunikasi dengan masyarakat Indonesia di Kansas City untuk memastikan keamanan dan keselamatan WNI. Hingga saat ini, tidak terdapat informasi adanya WNI yang menjadi korban insiden penembakan itu,” kata Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu Judha Nugraha melalui pesan singkat, Jumat.

KJRI Chicago juga memberikan imbauan kepada masyarakat WNI untuk terus berhati-hati dan segera menghubungi otoritas setempat serta mengontak KJRI jika menghadapi situasi darurat.

Kepolisian Kansas City telah menahan dua tersangka yang membawa senjata ketika penembakan berlangsung.

Wali Kota Kansas Quinton Lucas mengaku tidak pernah menyangka tragedi seperti itu terjadi di kotanya.

Peristiwa tersebut juga ramai diperbincangkan di linimasa media sosial.

Sejumlah pengguna media sosial mengunggah video-video mengejutkan, yang antara lain menunjukkan seseorang sedang menekan dada seorang korban penembakan, sementara beberapa orang di dekatnya menggeliat kesakitan.

Sejumlah orang lain tampak berlarian sambil berteriak-teriak.

Kawasan Union Station, tempat berlangsungnya parade, yang semula penuh sesak sontak menjadi kosong setelah insiden penembakan. Hanya polisi dan para petugas medis yang tampak berada di lokasi.

Sebelum insiden terjadi, kerumunan orang berjejer di sepanjang rute parade untuk menyambut para pemain sepak bola Kansas City Chiefs yang melewati kerumunan massa dengan bus tingkat.

Baca juga: Tersangka penembak tiga mahasiswa berdarah Palestina ditahan aparat AS
Baca juga: Remaja tembak mati pelajar dalam insiden penembakan di Iowa, AS

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Tertawa Erythrina

judi resmi 88 slot
PSSI akan sosialisasikan pemeriksaan VAR kepada semua peserta Liga 1
Monitor Video Asisstent Referee (VAR) yang digunakan oleh wasit utama dalam pertandingan uji coba pengaplikasian Video Assistent Referee (VAR) tahap ketiga di Lapangan JSI, Resort, Megamendung, Bogor, Sabtu (17/02/2024). ANTARA/Fajar Satrio.
Setiap kali sebelum kompetisi, akan ada sosialisasi (VAR)
Bogor (ANTARA) - Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) akan mensosialisasikan VAR (Video Assisten Referee) kepada pemain, pelatih, ofisial dan tim peserta BRI Liga 1 2023/2024.

Pemeriksaan atau VAR checking adalah prosedur wasit dalam memeriksa kembali insiden-insiden di lapangan hijau.

Hal itu meliputi pengambilan keputusan gol sah atau tidak sah, pengecekan penalti atau tidak penalti, kemungkinan pelanggaran berpotensi kartu kuning atau kartu merah, dan kesalahan pengidentifikasian oleh wasit utama atau hakim garis.

"Setiap kali sebelum kompetisi, akan ada sosialisasi (VAR). Yang tadinya biasanya sosialisasi satu pertandingan saja, nah, kali ini kita pasti akan intens mengenai yang tadi. Jadi, sasarannya pasti pemain, pelatih, tim ofisial dan manajemen anggota," kata Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisha di Lapangan JSI, Resort, Megamendung, Bogor, Sabtu.

Operator liga PT Liga Indonesia Baru (PT LIB) dan PSSI mengadakan uji coba penerapan Video Assistent Referee (VAR) tahap ketiga.

Baca juga: PT LIB dan PSSI uji coba pemakaian VAR di Bogor

Delapan kamera yang dipasang di sejumlah titik lapangan digunakan dalam uji coba yang mempertandingkan klub Sekolah Sepak Bola (SSB) lokal.

Nantinya simulasi tahap ketiga ini akan menjadi bagian proyeksi penggunaan VAR untuk Liga 1 2023/2024.

Ratu Tisha menjelaskan saat ini penerapan VAR masih harus melalui beberapa tahap, salah satunya tahap persetujuan dan penilaian terakhir wasit serta asisten wasit VAR yang diberikan oleh FIFA.

"Untuk bertugas masih akan menunggu persetujuan dari FIFA sebagai penilaian terakhir, untuk mereka (wasit) kemudian melakukan pertandingan uji coba. Rencananya, FIFA akan hadir di sini antara tanggal 1 dan tanggal 8 Maret untuk melihat latihan terakhir kesiapan di batch 1 (wasit) ini," kata Ratu Tisha.

VAR sudah dapat diaplikasikan selama BRI Liga 1 2023/2024 seri championship pada 4-26 Mei.

Baca juga: Sebanyak enam peserta lolos tes seleksi kursus penilai wasit PSSI

Pewarta: Fajar Satriyo
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2024

Kotak Makanan Ogre

diskon shopee hari ini
Terdakwa mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra bebas bersyarat
Mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra meninggalkan Rumah Sakit Umum Kepolisian di Bangkok, Thailand, Minggu (18/2/2024). ANTARA/Kyodo-OANA/aa.
Bangkok, Thailand (ANTARA) - Mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra, yang berstatus terdakwa, dibebaskan secara bersyarat setelah menjalani hukuman enam bulan dari satu tahun hukumannya, menurut laporan media lokal, Minggu.

Thaksin (74 tahun) dengan ditemani anak-anaknya meninggalkan Rumah Sakit Umum Kepolisian di Bangkok sekitar pukul 06.00 waktu setempat menuju kediaman pribadinya di Bangkok bagian barat.

Dia menjalani hukumannya di rumah sakit karena sakit, setelah menghabiskan hanya beberapa jam di penjara.

Thaksin termasuk di antara daftar tahanan yang disetujui untuk mendapat pembebasan bersyarat dari komite Kementerian Kehakiman berdasarkan berbagai kriteria tertentu, seperti usia tua dan kondisi kesehatan.

Thaksin meninggalkan rumah sakit dengan mengenakan masker dan tidak menjawab pertanyaan wartawan.

Ia menjabat sebagai perdana menteri Thailand dari Februari 2001 hingga September 2006, ketika ia digulingkan melalui kudeta militer saat mengunjungi Amerika Serikat.

Saat berada di pengasingan, hidupnya sebagian besar dihabiskan di Dubai. Thaksin dinyatakan bersalah secara in absentiaatas korupsi dan beberapa tuduhan lainnya. Ia dijatuhi hukuman penjara delapan tahun.

Sekembalinya ke Thailand pada Agustus tahun lalu, Thaksin dipenjara namun segera dipindahkan ke rumah sakit polisi setelah mengeluh sesak dada dan tekanan darah tinggi.

Raja Maha Vajiralongkorn mengurangi hukuman penjara Thaksin menjadi satu tahun pada September tahun lalu, dengan alasan kontribusi Thaksin pada negara selama masa jabatannya sebagai perdana menteri.

Tinggalnya Thaksin di rumah sakit memicu protes terhadap dugaan perlakuan istimewa yang diberikan kepadanya.

Sumber: Kyodo-OANA


Baca juga: Raja Thailand kurangi hukuman mantan PM Thaksin jadi satu tahun

Baca juga: Mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra dirawat di rumah sakit

 

Mantan PM Thailand dipenjara setelah kembali dari pengasingan

Penerjemah: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2024

Kecantikan Yan Xiaoyun

rumus mencari angka jitu
KPU siapkan santunan bagi penyelenggara "ad hoc" meninggal dunia
Arsip foto - Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari saat menyampaikan keterangan terkait vonis pelanggaran etik dari DKPP terhadap dirinya di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/2/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/tom/aa.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengaku telah menyiapkan santunan bagi petugas ad hoc yang meninggal dunia saat bekerja selama tahapan Pemilu 2024.

"Iya, disiapkan santunan," kata Hasyim dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Dia menjelaskan santunan kecelakaan kerja hingga meninggal dunia bagi penyelenggara ad hoc pemilu diatur berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022 dan secara teknis diatur dalam Keputusan KPU Nomor 59 Tahun 2023.

Besaran santunan tersebut juga telah diatur berdasarkan Surat Menteri Keuangan S-647/MK.02/2022, melalui Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan.

"Untuk besaran santunan sebesar Rp36.000.000 dan untuk bantuan biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000," tambah Hasyim.

Baca juga: Kepolisian periksa kesehatan panitia pemilu Mampang Prapatan

KPU telah mencatat ada ribuan petugas penyelenggara ad hocyang sakit serta puluhan individu meninggal dunia selama pemungutan suara Pemilu 2024 pada periode 14-15 Februari.

Berdasarkan data, per Jumat (16/2), pukul 18.00 WIB, ada 35 petugas meninggal dunia.

Rinciannya, tiga orang Panitia Pemungutan Suara (PPS), 23 orang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan sembilan orang anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas).

Petugas ad hoc yang meninggal dunia saat bertugas itu masing-masing seorang di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Banten, Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi utara, Maluku, Papua, dan Papua Selatan.

Baca juga: Ketua KPPS di Kota Bandung meninggal dunia usai bertugas

Kemudian, ada dua orang di DKI Jakarta, enam orang di Jawa Barat, tujuh orang di Jawa Tengah, tujuh orang di Jawa Timur, serta dua orang di Sulawesi Selatan.

Sementara itu, petugas ad hoc yang jatuh sakit selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 di tempat pemungutan suara (TPS) maupun di tingkat kecamatan ialah sebesar 3.909 orang.

Rinciannya, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 119 orang, 596 anggota PPK, 2.878 petugas KPPS, dan 316 anggota Linmas.

Provinsi terbanyak dengan jumlah petugas ad hoc dirawat karena sakit ialah di Jawa Barat dengan 1.995 orang; Sulawesi Selatan 289 orang, Jawa Tengah 265 orang, Jawa Timur 182 orang, Gorontalo 128 orang, dan Aceh 122 orang.

Sehingga, Jawa Barat jadi provinsi terbanyak di mana petugas ad hoc penyelenggara pemilu jatuh sakit maupun meninggal dunia, sebanyak 2.001 orang; kemudian disusul Sulawesi Selatan 291 orang, dan Jawa Tengah 272 orang.

Baca juga: Praktisi sarankan petugas pemilu peka dengan keluhan kesehatan

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Saya sangat ingin mati sebagai guru

apk kredit hp tanpa uang muka
Pemkab Kuningan beri santunan Rp42 juta untuk ahli waris petugas KPPS
Suasana pelepasan jenazah anggota KPPS yang meninggal dunia di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Sabtu (17/2/2024). ANTARA/Fathnur Rohman.
beliau telah berjuang untuk negara
Kuningan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan, Jawa Barat, menyalurkan santunan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp42 juta untuk ahli waris Yayan Risdianto, anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia setelah bertugas. Penjabat (Pj) Bupati Kuningan Iip Hidajat di Kuningan, Sabtu, mengatakan dana santunan itu berasal dari program jaminan sosial yang diselenggarakan Pemkab Kuningan bersama BPJS Ketenagakerjaan. Dia mengatakan seluruh petugas penyelenggara pemilu di Kuningan, termasuk KPU dan Bawaslu telah didaftarkan dalam program ini sebelum pemungutan suara Pemilu 2024 berlangsung pada Rabu lalu. “Pemkab Kuningan mengalokasikan anggaran kepada lebih 39 ribu lebih petugas Pemilu 2024, yang didaftarkan melalui jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan,” kata Bupati. Menurut dia, dana santunan itu nantinya diberikan langsung kepada pihak keluarga almarhum Yayan yang tinggal di Kelurahan Cijoho, Kabupaten Kuningan.

Baca juga: Wali Kota Bandung: Petugas KPPS meninggal adalah pahlawan demokrasi
Baca juga: Ketua KPPS di Kota Bandung meninggal dunia usai bertugas
Bupati menyampaikan rasa bela sungkawa dan duka cita mendalam atas wafatnya Yayan yang bertugas sebagai anggota KPPS, di tempat pemungutan suara (TPS) 16 Kelurahan Cijoho. “Saya mendatangi kediaman almarhum untuk memberikan penghormatan terakhir. Intinya beliau telah berjuang untuk negara,” ujarnya. Ia menjelaskan Yayan berpulang pada Jumat (16/2) kemarin, setelah sempat dilarikan ke Rumah Sakit Juanda Kuningan untuk mendapatkan pertolongan medis. Penyebab wafatnya anggota KPPS ini diduga karena kelelahan setelah bertugas pada proses pemilu. “Selepas bertugas beliau membaringkan tubuh untuk beristirahat. Setelah bangun beliau pingsan dan segera dilarikan ke rumah sakit. Namun saudara Yayan Risdianto meninggal dunia setibanya datang di rumah sakit,” ungkapnya. Dia berharap tidak ada lagi anggota KPPS maupun petugas penyelenggara pemilu lain yang wafat, setelah menunaikan tugas dalam pesta demokrasi tahun ini. “Untuk saudara almarhum Yayan, kami mendokan agar beliau menjadi ahli surga,” ucapnya.

Baca juga: KPU Palu pastikan berikan santunan bagi petugas KPPS meninggal dunia
Baca juga: Seorang ketua KPPS di NTT meninggal dunia
Baca juga: Ketua KPPS di Aceh Barat Daya meninggal dunia diduga akibat kelelahan

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Sistem bantuan yang sangat baik

00 slot
DPD RI pastikan Sirekap berikan transparansi penghitungan suara
Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menggunakan sistem Sirekap sebagai alat bantu penghitungan suara yang tersambung dengan server KPU RI di Kantor KPU Jakarta Timur , Jakarta, Senin (18/12/2023). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/tom/aa.
Purwokerto (ANTARA) - Anggota Komite I DPD RI Abdul Kholik memastikan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang dikelola Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan transparansi dalam penghitungan perolehan suara Pemilu 2024.

Saat ditemui di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu sore, Abdul Kholik mengaku telah mengunjungi panitia pemilihan kecamatan (ppk) di Kabupaten Cilacap serta KPU Kabupaten Banyumas untuk melihat secara langsung rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan maupun mekanisme Sirekap.

"Hasilnya, terkait dengan perdebatan didalamnya ada misalnya apakah ada keragu-raguan proses, sebenarnya KPU tidak terlalu banyak mengubah proses rekapitulasi seperti pemilu sebelumnya, manual tetap berjalan secara berjenjang," katanya.

Akan tetapi, kata dia, saat sekarang ada Sirekap sebagai alat bantu KPU dalam merekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024.

Dengan demikian ketika rekapitulasi, lanjut dia, Sirekap dari setiap tempat pemungutan suara (tps) di masing-masing desa dibuka satu per satu dan catatan hasil penghitungan perolehan suara secara manual berupa Formulir Model C1-Plano dilihat kembali untuk dicek ulang serta dicocokkan dengan data yang ada di Sirekap dan dikirim lagi setelah cocok.

"Jadi sebenarnya dari sisi proses penyelenggaraan ini ada kemajuan. Kalau tahun 2014 itu hanya uploadC1 oleh KPU sebagai bagian dari transparansi penyelenggaraan pemilunya, sekarang itu data C1 sudah dibaca dan ditabulasi, rinci, bisa dilihat langsung per kabupaten, turun ke level kecamatan, turun ke level desa, semua bisa dicek," jelasnya.

Bahkan, kata dia, Formulir Model C1-nya juga diunggah dan bisa diakses oleh publik.

Oleh karena itu, lanjut dia, mekanisme tersebut sebenarnya sangat transparan namun masih ada titik lemahnya.

"Sistem yang membaca itu masih ada beberapa potensi kesalahan, misalnya membaca angka yang harusnya sekian menjadi sekian, itu memang terjadi, tetapi C1-nya, sandingannya itu masih ada. Jadi tinggal dicek dan dibetulkan," katanya.

Akan tetapi sebagai sebuah sistem informasi, kata dia, kehadiran Sirekap menunjukkan kemajuan yang signifikan dan perlu diberikan kesempatan sampai tuntas supaya ada bahan evaluasi ke depan untuk memperkuat sistem tersebut.

Senator asal Jawa Tengah itu mengatakan hal itu disebabkan jika sistem tersebut terus disempurnakan hingga optimal, Sirekap akan menjadi instrumen untuk memastikan transparansi proses penghitungan dalam pemilu, menjamin akuntabilias hasil pemilu, dan mencegah kecurangan.

"Kecurangan ini sangat bisa dieliminasi karena semua sudah bisa dilihat dan bisa di-cross checksecara langsung. Bahkan mungkin nanti saksi tidak akan terlalu repot seperti sekarang, harus berlama-lama, karena dia sudah bisa mengompilasi sendiri C1, tidak harus bersusah payah mencari C1," katanya.

Menurut dia, Sirekap juga sangat membantu partai-partai yang kesulitan memiliki saksi.

"Saya berpandangan kelemahan memang ada, tetapi itu bisa di-cross checkdan bisa diperbaiki. Sistem ini perlu kita dukung sebagai bagian dari peningkatan sistem IT pemilu kita, mudah-mudahan ke depan bisa lebih dimaksimalkan," kata Kholik.

Baca juga: KPU: Dokumen C1 pilpres dari 64,8 persen TPS telah dimasukkan Sirekap

Baca juga: Pakar sebut data Sirekap KPU tetap bisa dipercaya masyarakat

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024