situs gacor saat ini

Nyonya mengendalikan suami imut itu

Luhut Enggan Ladeni Tantangan Faisal Basri soal Debat Hilirisasi******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan ogah meladeni tantangan debat hilirisasi dari Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri.

Luhut menyebut Faisal cukup adu data dengan anak buahnya. Ia menyebut Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto sudah mumpuni untuk meladeni ekonom senior tersebut.

"Nantang? Ya dia ngomong sama si Seto, cukup," tegas Luhut di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Rabu (7/2).

Faisal sebelumnya menilai konsep hilirisasi ala Presiden Joko Widodo (Jokowi) sesat. Faisal ingin mengajak Tom Lembong melawan Luhut dan Seto.

Menurutnya, masyarakat bisa sepaham dengan dirinya bahwa hilirisasi adalah konsep sesat usai debat itu terealisasi.

"Konsep (hilirisasi) yang sangat sesat, saya bisa debat deh sama Luhut, saya terbuka gitu, Anda organisir saja. Saya sama Tom Lembong deh berdua lawan Luhut dengan Seto," tantang Faisal dalam diskusi publik INDEF 'Tanggapan Atas Debat Kelima Pilpres' di Jakarta, Senin (5/2).

"Semua bisa selesai menunjukkan betapa sesatnya hilirisasi ini," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Alice di Alam Impian

Badan Pangan Bongkar Alasan Risma Tak Ada Tiap Jokowi Bagikan Beras******

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi membongkar kenapa sosok Menteri Sosial Tri Rismaharinitak ada setiap Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan bansos beras 10 kg.

Arief menjelaskan bansos pangan itu memang tidak disalurkan melalui Kementerian Sosial (Kemensos). Penyaluran bansos beras 10 kg dikerjakan oleh Bapanas.

Ia menyebut hal itu sesuai ketentuan Perpres Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional. Arief menjelaskan Pasal 2 Perpres itu menyebut Badan Pangan mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. 

"Bantuan pangan untuk 22 juta KPM dan tidak terkait politisasi atau apapun karena bantuan sejak 2023 dikerjakan Bapanas," ucapnya.

Sejak awal tahun hingga jelang Pemilu 2024 pada 14 Februari lalu, Jokowi getol turun tangan membagikan sendiri bansos-bansos pemerintah, termasuk bansos beras 10 kg.

Namun dalam setiap pembagian bansos tersebut, Jokowi tidak pernah tak didampingi Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menjelaskan alasan Risma tidak ikut Jokowi saat membagikan bansos beberapa waktu belakangan.

Ari menyebut kementerian/lembaga yang diajak langsung oleh Jokowi dalam pembagian bansos adalah mereka yang terkait dengan program bansos tersebut.

"Karena terkait dengan cadangan pangan ya, ada Bulog dan Badan Pangan. Jadi lebih pada hal itu, termasuk juga mengecek mengenai keberadaan pangan di setiap daerah. Jadi yang diajak tentu berkaitan dengan itu," kata Ari di Kantor Kemensetneg, Jakarta Pusat, Senin (29/1).

Ia membantah anggapan Jokowi tidak mengajak Risma karena berstatus sebagai kader PDIP. Ari menegaskan tidak ada unsur politik dalam pembagian bansos.

"Enggak. Enggak ada (korelasi dengan) status kepartaian," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Pedang Sembilan Alam tidak memiliki Dantian

PDIP Usul Bentuk Timsus Beras di Paripurna DPR Demi Cegah Krisis******

Anggota DPR dari Fraksi PDIP Aria Bima mengusulkan untuk membentuk tim khusus untuk mengatasi masalah berasnasional jelang Ramadan.

"Pimpinan, saya mengusulkan DPR membuat tim khusus untuk masalah perberasan nasional. Walaupun informasi dari pemerintah ketersediaan itu ada, tapi apakah mencukupi dan ketersediaan itu harganya terjangkau oleh masyarakat khususnya beras medium," ujar Aria dalam Sidang Paripurna DPR yang ditayangkan secara virtual di akun Youtube DPR RI, Selasa (5/3).

Menurut Aria, sejumlah negara mulai menutup pintu ekspor beras ke Indonesia seperti Thailand, Vietnam, dan India. Selain itu, meski musim panen diperkirakan April, untuk beras sampai ke pasaran membutuhkan waktu sebulan.

"Kalau kita bikin pansus beras itu terlalu lama. Sementara, waktu Ramadan dan lebaran sudah dekat," ujar Sufmi.

DPR, menurut Sufmi, sebaiknya mengoptimalkan Komisi IV untuk turun ke lapangan untuk mengatasi persoalan tersebut.

Masalah beras juga menjadi sorotan Anggota Dewan dari Fraksi DPR, Slamet. Ia menuntut kehadiran pemerintah untuk serius mengatasi isu tersebut.

Slamet menyinggung soal harga beras yang tak kunjung turun. Namun, kenaikan harga beras itu tidak dinikmati oleh petani.

Berdasarkan catatannya, Bulog hanya membeli 2 persen beras dari petani. Sedangkan 98 persen sisanya dibeli oleh swasta. Artinya, menurut Slamet, pemerintah tidak bisa mengendalikan harga pasar.

Pada saat yang sama, rakyat berhak mendapatkan harga beras yang terjangkau. Terlebih, El Nino sudah berlalu.

"Melalui pimpinan saya harapkan pemerintah serius untuk menangani bagaimana logistik pangan dikelola dengan baik. Pastikan kesejahteraan petani tetapi dijaga dengan membeli seluruh potensi petani yang dipanen hari ini," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

rencana masa makmur

Asosiasi Peritel: Harga Beras Naik karena Produsen Kasih Harga Tinggi******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengatakan para peritel terpaksa menjual komoditas bahan pokok seperti beras, gula, dan minyak goreng di atas harga eceran tertinggi (HET) serta harga acuan lainnya lantaran mendapat harga yang tinggi dari produsen.

Ketua Umum Aprindo Roy N Mandey mengatakan para produsen telah menaikkan harga beli (tebus) sebesar 20-35 persen di atas HET sejak sepekan terakhir, sehingga peritel juga harus menaikkan harga jual.

"Faktanya saat ini kami tidak ada pilihan dan harus membeli dengan harga di atas HET dari para produsen atau pemasok beras lokal, bagaimana mungkin kami menjual dengan HET," ujar Roy di Jakarta, Minggu (11/2).

Dia mengatakan kenaikan harga dari produsen dapat menyebabkan kekosongan atau kelangkaan bahan pokok di gerai ritel modern Indonesia.

Menurut Roy, kelangkaan yang terjadi di kemudian hari mampu menimbulkan panic buyingatau pembelian secara berlebihan karena takut kekurangan stok.

Peritel saat ini disebut mulai kesulitan mendapatkan suplai beras untuk tipe premium lokal kemasan 5 kilogram. Keterbatasan ini disebabkan karena masa panen diperkirakan baru akan terjadi pada pertengahan Maret 2024.

Lihat Juga : Megawati di Solo: Jangan Kesengsem Cuma Dikasih Bansos & Beras 10 Kilo

Selain itu, belum masuknya beras tipe medium (SPHP) yang diimpor pemerintah juga menjadi penyebab kelangkaan dan tingginya harga beras.

"Situasi dan kondisi yang tidak seimbang antara suplai dan demand inilah yang mengakibatkan kenaikan HET beras pada pasar ritel modern dan pasar rakyat," kata Roy.

Aprindo pun meminta pemerintah untuk merelaksasi HET dan harga acuan lainnya agar peritel dapat membeli bahan pokok dari produsen.

Relaksasi ini pun bertujuan untuk mencegah kekosongan dan kelangkaan bahan pokok, terlebih pada Februari ini, para peritel mulai melakukan pembelian dari produsen guna persiapan pasokan Ramadhan dan Idul Fitri di gerai ritel modern.

Bepergian melintasi surga

Indonesia Adukan Uni Eropa ke WTO Buntut Bea Masuk Impor Asam Lemak******

Indonesia mengadukan Uni Eropake Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Mengutip Reuters, pengaduan dilakukan buntut langkah Uni Eropa mengenakan bea masuk atas impor asam lemak dari Indonesia.

Asam lemak yang menggunakan minyak sawit sebagai bahan baku utama memang ditemukan dalam produk konsumen Indonesia seperti kosmetik dan obat-obatan serta pelumas industri.

WTO menjelaskan pengaduan dilakukan Indonesia karena kebijakan bea masuk yang dikenakan Uni Eropa itu bertentangan dengan aturan organisasi itu.

"Mereka (UE) dalihnya kebijakan itu untuk memastikan persaingan yang adil antara asam lemak yang diimpor dari Indonesia dan asam lemak yang diproduksi secara lokal," lembaga itu.

Uni Eropa menerapkan kebijakan baru pada Januari 2023; mengenakan bea masuk antara 15,2 persen dan 46,4 persen terhadap impor Indonesia yang mereka klaim bisa merugikan.

[Gambas:Video CNN]

Seni Penciptaan dan Pemurnian Tubuh

Menteri Sakti Soal Produksi Ikan untuk Makan Gratis: Tak Masalah******

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengklaim volume produksi ikan dalam negeri sangat siap mendukung program makan siang gratis Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Oh, sangat siap. Nggak ada masalah kan," kata Trenggono usai Rapat Kerja Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 di Hotel Tentrem, Kota Yogyakarta, Rabu (6/3).

Sakti menuturkan, produksi ikan dalam negeri sekarang ini mencapai rata-rata 13 juta ton per tahun dari hasil tangkapan maupun budi daya.

Menurutnya, KKP sedang menerapkan strategi ekonomi biru guna memaksimalkan potensi sumber daya laut yang menjadi kekuatan ekonomi Indonesia.

Program ekonomi biru KKP terdiri dari lima cakupan, yaitu perluasan kawasan konservasi laut dan penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan pengembangan perikanan budi daya laut.

Selanjutnya, pesisir dan darat yang berkelanjutan, pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.

Menurut Sakti, melalui program kerja ekonomi biru ini pemerintah berupaya menyeimbangkan sumber daya alam perikanan untuk kepentingan ekologi dan ekonomi.

"Salah satu contoh, konservasi. Konservasi itu kalau dijaga dengan baik dia akan memproduksi serapan karbon itu, karbon biru, serapan karbon itu, kita bisa juga nanti ada carbon trade, dan lain sebagainya, berapa produksinya, berapa ukurannya," ujarnya.

"Kedua, ikannya. Kalau lautnya bersih, ikannya itu bebas dari kadar merkuri, bebas dari kadar mikroplastik, dan itu bisa terjamin, dan itu bisa terukur. Kalau itu bisa terjadi, value-nya itu akan berlipat-lipat dari suplai yang ada," pungkas Sakti.

Prabowo menawarkan program makan siang dan susu gratis ditujukan kepada hampir 80 juta anak Indonesia. Program ini bertujuan mengurangi masalah kekurangan gizi dan stunting di Indonesia.

Saat ini, Prabowo bersama cawapres pasangannya, Gibran meraup suara terbanyak dalam real count sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU).

[Gambas:Video CNN]