slot kalian besar

Satu kata bisa menjelaskan segalanya

cara pinjol ilegal

BI: Utang luar negeri Indonesia meningkat jadi 407,1 miliar dolar AS******

Posisi ULN Indonesia pada akhir triwulan IV-2023 tercatat sebesar 407,1 miliar dolar AS, atau tumbuh 2,7 persen (yoy), meningkat dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya yang tumbuh 0,02 persen (yoy),

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) melaporkan utang luar negeri (ULN) Indonesia pada triwulan IV-2023 meningkat menjadi 407,1 miliar dolar AS atau tumbuh 2,7 persen secara year on year (yoy). "Posisi ULN Indonesia pada akhir triwulan IV-2023 tercatat sebesar 407,1 miliar dolar AS, atau tumbuh 2,7 persen (yoy), meningkat dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya yang tumbuh 0,02 persen (yoy)," kata Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono di Jakarta, Kamis. Erwin menuturkan peningkatan tersebut terutama bersumber dari transaksi ULN sektor publik. Selain itu, peningkatan posisi ULN pada triwulan IV-2023 juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global termasuk rupiah. Baca juga: BI: Utang luar negeri Indonesia tetap terkendali pada November 2023 ULN pemerintah tetap terkendali serta dikelola secara terukur dan akuntabel. Posisi ULN pemerintah pada akhir triwulan IV-2023 sebesar 196,6 miliar dolar AS atau tumbuh 5,4 persen (yoy), meningkat dari pertumbuhan 3,3 persen (yoy) pada triwulan sebelumnya. Perkembangan ULN tersebut terutama disebabkan oleh penarikan pinjaman luar negeri, khususnya pinjaman multilateral, untuk mendukung pembiayaan beberapa program dan proyek. Kenaikan ULN pemerintah juga dipengaruhi oleh peningkatan penempatan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan internasional, seiring sentimen positif kepercayaan pelaku pasar sejalan dengan mulai meredanya ketidakpastian pasar keuangan global. Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel.

Baca juga: BI: Keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi Januari 2024 meningkat Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dalam rangka melanjutkan momentum pertumbuhan ekonomi, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk fokus mendukung upaya pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas. Dukungan pembiayaan tersebut mencakup antara lain pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (23,7 persen dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,9 persen), jasa pendidikan (16,6 persen), konstruksi (14,1 persen), serta jasa keuangan dan asuransi (9,7 persen). "Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,8 persen dari total ULN pemerintah," ujar Erwin. Selanjutnya, ULN swasta tetap terkendali serta melanjutkan kontraksi pertumbuhan. Posisi ULN swasta pada akhir triwulan IV-2023 tercatat sebesar 197,0 miliar dolar AS, atau mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,9 persen (yoy), melanjutkan kontraksi pada triwulan III-2023 sebesar 3,5 persen (yoy). Kontraksi pertumbuhan ULN tersebut bersumber dari lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 2,4 persen (yoy) dan 1,8 persen (yoy).

Baca juga: Pemerintah serap dana Rp24 triliun dari lelang tujuh seri SUN Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 78,7 persen dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 74,9 persen terhadap total ULN swasta. Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal itu tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 29,7 persen, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 86,6 persen dari total ULN. Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar Bela Diri Langit Berbintang

slot server eropa resmi gacor

Rabu, BMKG prakirakan cuaca di sebagian besar Indonesia cerah berawan******

Jakarta (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sebagian besar wilayah di Indonesia berpotensi cerah berawan pada Rabu.

Berdasarkan informasi prakiraan cuaca yang disampaikan BMKG melalui laman www.bmkg.go.id di Jakarta, Rabu, cuaca cerah berawan diprakirakan terjadi di sejumlah daerah, yakni Banda Aceh, Serang, Yogyakarta, Semarang, Pontianak, dan Lampung.

Kemudian daerah lainnya yang cuaca-nya diprediksi cerah berawan adalah Padang, Medan, Denpasar, Gorontalo, Banjarmasin, Mataram, Mamuju, Palu, Kendari, dan Ambon.  

BMKG memprakirakan cuaca berawan di sejumlah daerah, yakni di Bengkulu, Jakarta, Surabaya, Palangka Raya, Pekanbaru, Tanjung Selor, Makassar, Jayapura, dan Manokwari.

Hujan dengan intensitas ringan diprakirakan terjadi di wilayah Jambi, Pangkalpinang, Tanjung Pinang, Palembang, Samarinda, Kupang, dan Sofifi.

Sementara hujan dengan intensitas sedang diprediksi di Bandung hari ini.

Cuaca di Manado diprakirakan berawan tebal.

Baca juga: BMKG ingatkan sebagian wilayah Jatim hujan saat Pemilu

Baca juga: BMKG prakirakan hujan terjadi di beberapa wilayah DKI Jakarta

Baca juga: Cuaca ekstrem, 7 daerah utama pemilu jadi prioritas darurat bencana

 

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Panggil pahlawan dari dunia lain

cara mendaftar shopee pinjam

KPU Jaktim beri tambahan waktu pencoblosan bagi TPS terdampak banjir******

Kami minta KPPS untuk dibuatkan catatan kejadian khusus dan lakukan pelayanan sepanjang surat suara masih tersedia

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Timur memberikan penambahan waktu kepada warga yang ingin mencoblos surat suara di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang terdampak banjir. "Karena TPS terkena banjir dan terlambat buka, maka ada penambahan waktu sesuai dengan dimulainya pemungutan suara," kata Ketua Divisi Teknis KPU Jaktim Carlos Paath ketika dikonfirmasi di Jakarta, Rabu. Dia mencontohkan bagi TPS yang mulai pemungutan suara pada pukul 09.00 WIB, maka diberikan penambahan waktu hingga pukul 15.00 WIB. Dia pun meminta petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk membuat catatan kejadian khusus, seperti kasus banjir. "Kami minta KPPS untuk dibuatkan catatan kejadian khusus dan lakukan pelayanan sepanjang surat suara masih tersedia," kata Carlos. Ketua Satgas BPBD DKI Korwil Jakarta Timur Sukendar mengatakan sebanyak empat TPS di wilayah Jakarta Timur yang terdampak banjir akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta sejak Rabu dini hari. Empat TPS itu berada di Kecamatan Cakung, yakni 3 TPS di Kelurahan Cakung Timur (3 TPS) dan satu TPS 60 RT 07/RW 05 Kelurahan Rawa Terate. "Ketinggian air di Rawa Terate mencapai 80 sentimeter (cm), dan di Kelurahan Cakung Timur mencapai 60 cm. Namun, saat ini sudah surut seiring berhentinya guyuran hujan di kawasan tersebut," kata dia.

 Pihaknya pun mengerahkan perahu karet untuk mengevakuasi kotak suara yang berada di TPS 60 Kelurahan Rawa Terate. Bahkan, petugas BPBD pun membantu masyarakat yang ingin datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya dengan perahu karet. "TPS 60 terpaksa dipindah ke lokasi lain yang lebih aman karena airnya cukup tinggi," kata Sukendar.
Baca juga: KPU Jakarta sebut 18 TPS lakukan pemilihan susulan karena banjir
Baca juga: 34 TPS di Kota Tangerang terdampak banjir
Baca juga: Wali Kota Semarang: 12 TPS terdampak hujan

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Jatuh ke dalam debu

slot gacor hari ini pasti menang

Seperti Menkeu, Menteri PUPR pakai baju hitam saat mencoblos di TPS******

Saya tadi telepon beliau, tadi baca di jalan ada di Instagram beliau (Menteri Keuangan) pakai baju hitam,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengenakan baju hitam seperti Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, ke lokasi pencoblosan surat suara dalam Pemilu 2024.

"Saya tadi telepon beliau, tadi baca di jalan ada di Instagram beliau (Menteri Keuangan) pakai baju hitam," ujar Basuki di TPS 161 Kemang Pratama Bekasi, Jawa Barat, Rabu.

Basuki juga mengatakan bahwa alasannya mengenakan baju hitam pada hari ini, karena untuk variasi saja dan tidak ada makna apapun.

"Tidak ada, biasanya pakai baju putih sekarang masa putih lagi. Baju harian saya kan putih, sekarang ganti yang agak berbeda," katanya.

Baca juga: Menkeu minta masyarakat gunakan hak suara Pemilu 2024 sesuai hati

Dalam akun Instagramnya @smindrawati, Menkeu Sri Mulyani mengenakan baju hitam saat memberikan suaranya dalam Pemilu 2024.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono berangkat ke tempat pencoblosan di TPS 161 Kemang Pratama Bekasi dengan mengenakan tampilan santai yakni baju batik hitam, celana katun hitam, topi dan sendal.

Menteri PUPR bersama keluarga memberikan suaranya di TPS 161 Kemang Pratama Bekasi.

Menteri PUPR menyambangi TPS 161 pada pukul 12.06. Di TPS, Basuki menyapa dan beramah tamah dengan para warga yang ikut memberikan suaranya pada Pemilu 2024.

Baca juga: Menteri PUPR berharap pemimpin baru tingkatkan infrastruktur air

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Sebagaimana Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Dominasi Kaisar

situs slot besar terpercaya

KPI apresiasi tayangan hitung cepat di lembaga penyiaran sesuai aturan******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengapresiasi ketaatan lembaga penyiaran dalam penayangan hitung cepat hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pada hari pemungutan dan perhitungan suara.

Koordinator bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat, Tulus Santoso, dalam rilis pers, Rabu, mengatakan hitung cepat baru disiarkan dua jam setelah tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah Indonesia bagian barat ditutup.

Sekalipun diakui sebagai kajian akademis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, lembaga penyiaran harus menyampaikan pada publik bahwa hasil hitung cepat yang dilakukan lembaga-lembaga survei bukanlah hasil final.

Adapun hasil resmi Pemilu yang berwenang mengumumkannya adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca juga: KPI minta MNC Group hentikan tayangan berunsur kampanye

Baca juga: Lembaga penyiaran diminta jaga netralitas saat hari pemungutan suara

“Jika lembaga penyiaran terlalu fokus memberitakan hasil hitung cepat, masyarakat kehilangan kesempatan mendapat informasi tentang proses perhitungan suara yang sedang berlangsung di KPU,” kata dia.

Tulus mengingatkan bahwa masih ada beberapa daerah yang mendapat hambatan melakukan pemungutan suara lantaran musibah bencana.

Dia berharap lembaga penyiaran tidak abai dalam menyampaikan kondisi ini pada publik, sehingga hak pilih masyarakat juga tetap terpenuhi.

Hal lain yang juga harus ditunaikan lembaga penyiaran dalam siaran Pemilu ini adalah pemilihan anggota legislatif baik di tingkat pusat atau pun di provinsi dan kabupaten/ kota.

Untuk itu, televisi dan radio juga harus seimbang dalam memberitakan proses perhitungan suara pada partai politik dan juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Anggota KPI Pusat bidang Pengawasan Isi Siaran Aliyah meminta lembaga penyiaran tetap menyiarkan proses perhitungan resmi dari KPU, sebagai penyelenggara Pemilu paling lambat 20 Maret 2024.

“Ini menjadi proses edukasi juga kepada publik, bahwa Pemilu belum usai dan perhitungan suara secara resmi merujuk pada hasil dari KPU,” ucap dia.

Aliyah juga mengingatkan lembaga penyiaran tetap memainkan peran kontrol sosial dalam menjaga suara masyarakat yang sudah ditunaikan dalam Pemilu kali ini.

“Tidak saja menjaga suara pada hitungan pemilihan presiden, tapi juga hitungan suara untuk wakil rakyat di DPR,” ujar Aliyah.

Dia berharap, situasi yang kondusif dalam penyiaran Pemilu ini ikut berkontribusi dalam menghasilkan wakil-wakil rakyat yang berkualitas lewat kursi legislatif.

Baca juga: KPI imbau lembaga penyiaran siarkan konten netral dukung Pemilu Damai

Baca juga: KPI: Penyiaran lokal-komunitas berperan penting informasikan pemilu

 

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Berubah menjadi loli dan mainkan game

quora dapat uang

TPS di Komplek Anggota DPR RI dan Kalibata City rawan keributan******

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum Jakarta Selatan mengungkapkan bahwa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di Komplek Anggota DPR RI dan Kalibata City rawan keributan.

"Memang selama ini dari pemilu ke pemilu itu catatannya selalu ada masalah," kata Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jakarta Selatan, Atiq Amalia di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, di Kalibata City pada Pemilu 2024 terdapat 13 TPS yang dipusatkan di beberapa lapangan di kawasan tersebut.

Ia menjelaskan bahwa Kalibata City yang berada di Kecamatan Pancoran, memang memerlukan perhatian khusus sehingga perlu adanya antisipasi. Untuk itu pihaknya meninjau lokasi tersebut sebelum dan saat hari pemungutan suara.

"Memang perlu mendapat perhatian khusus, termasuk kami besok akan turun bersama wali kota," tuturnya.

Atiq menambahkan, di pemilu sebelumnya, keributan yang terjadi di Kalibata City dikarenakan adanya warga yang memaksa untuk bisa menyalurkan hal suaranya. Padahal tidak memiliki hak pilih di TPS tersebut karena mereka kebanyakan merupakan pendatang.

Baca juga: Bawaslu Jaksel ingatkan saksi parpol tak hanya awasi suara partainya
Baca juga: Jakarta Selatan sudah turunkan 56 ribu APK peserta Pemilu 2024
 

Untuk mengantisipasi keributan, kata Atiq, sudah disepakati agar yang membuat keributan ditarik keluar TPS supaya tidak mengganggu jalannya pemungutan suara.

Menurut dia, hal itu telah dikoordinasikan dengan pengelola, Panwascam dan petugas terkait jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena itu harus dipastikan tidak ada keributan di TPS dan penyelesaian masalah dilakukan di luar TPS.

"Keributan biasanya dikarenakan penghuni menyodorkan KTP supaya bisa memaksa untuk memilih di sana. Dari pemilu ke pemilu selalu ada masalah seperti itu," katanya.

Selain di Kalibata City, TPS yang rawan keributan lainnya adalah di Komplek Rumah Jabatan Anggota DPR RI. Kasusnya pun serupa.

"Ada berapa ya titiknya, seperti di Kalibata City dan di sini (Rumah Jabatan Anggota DPR) juga ada. Di sini juga sama kasusnya, mereka tidak mendaftarkan, hanya menggunakan KTP. Jadi mereka memaksa juga untuk mencoblos," kata Atiq.
 

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024