slot gacor hari ini via dana

raja papan ketik

Jokowi Minta Masalah Rempang Diselesaikan dengan Kekeluargaan******

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkapkan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyelesaikan persoalan pembangunan Rempang Eco-City di Batam, Kepulauan Riau secara kekeluargaan. 

Jokowi ingin hak dan kepentingan warga sekitar menjadi prioritas. Ia ingin pendekatan lembut yang digunakan dalam pembangunan di Rempang.

"Bapak Presiden dalam arahan, rapat pertama, adalah untuk penyelesaian masalah Rempang harus dilakukan secara baik, secara betul-betul kekeluargaan," kata Bahlil setelah rapat dengan Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/9).

Pemerintah akan menyediakan lokasi baru di Tanjung Banun bagi warga Rempang yang terdampak pembangunan. Pemerintah menyediakan rumah tipe 45 sebagai ganti untuk warga.

Selain itu, ada uang tunggu Rp1,2 juta per orang sampai rumah baru terbangun. Ada pula uang Rp1,2 juta per kepala keluarga untuk menyewa rumah selama pembangunan rumah dilakukan.

"Yang sampai dengan kemarin dari total sekitar 900 KK yang terdaftar kurang-lebih, sudah hampir 300 KK mereka melakukan pendaftaran sukarela untuk bisa melakukan relokasi," ujarnya.

Sebelumnya, Proyek Strategis Nasional Rempang Eco-City menimbulkan bentrokan warga dengan polisi. Warga menolak digusur untuk proyek tersebut.

Pemerintah berencana menggunakan Rempang untuk pabrik kaca dan panel surya. Perusahaan China Xinyi Group hendak berinvestasi Rp381 triliun untuk mendirikan pabrik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

Bentrokan di Rempang menjadi perhatian nasional. Jokowi mengakui ada masalah komunikasi dalam kebijakan itu. Ia mengutus Bahlil untuk menengahi persoalan yang ada.

"Ya itu bentuk komunikasi yang kurang baik. Kalau warga diajak bicara, diberikan solusi. Karena di sana sebenarnya sudah ada kesepakatan," ucap Jokowi di Cilegon, Selasa (12/9).

[Gambas:Video CNN]

Aku membunuh Long Aotian

Erick Thohir Beberkan Skema Merger Garuda, Pelita dan Citilink******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan proses merger maskapai Garuda Indonesia, Citilink, dan Pelita Air.

Nantinya, maskapai Garuda akan tetap ada. Sementara Citilink dan Pelita Air akan digabung menjadi satu. 

"Garudanya tetap sendiri, Citilink dan Pelita (dilebur), karena Garudanya kan sudah bagus. Citilink dan Pelitanya kita lebur," kata Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Kamis (31/9).

"Jadi Citilink nanti akan punya dua lisensi, Citilink dan Pelita. Begitu Pelita kita ambil dari Pertamina ke Citilink, jadi nanti satu grup, Garuda di atas, Citilink sama Pelita di bawah," kata Tiko, sapaan akrabnya.

Sementara itu, Erick menargetkan proses merger ditargetkan rampung tahun ini atau awal tahun depan. Namun, ia mengatakan merger tersebut tidak akan langsung menurunkan harga tiket pesawat.

"Enggak bisa cepat. Kalau jumlah pesawatnya nambah, kompetisinya terbuka, ya tiketnya menurun. Hari ini kan kita hanya bisa kontrol 35 persen (maskapai penerbangan), 65 persen swasta," kata Erick.

Sebelumnya, Erick menyebut ada dua alasan dibalik merger perusahaan maskapai milik BUMN. 

Pertama,menjadikan industri penerbangan negara lebih efisien. Efisiensi ini sendiri merujuk pada kebijakan yang pernah dilakukan Erick Thohir saat memerger empat Pelindo menjadi satu pada 2021 lalu.

Kedua,memperkuat industri penerbangan Indonesia. Erick mengatakan industri penerbangan di dalam negeri sampai saat ini masih perlu diperkuat.

[Gambas:Video CNN]

Kepala sekolahku yang dingin

Kronologi Antam vs Budi Said, Diskon Berujung Ganti Rugi 1,1 Ton Emas******

Kasus PT Antam (Persero) Tbk vs Budi Said yang merupakan crazy rich Surabaya memanas sejak 2020 lalu.

Budi Said mengklaim dirinya sebagai konsumen Antam di Butik Emas LM Surabaya tidak mendapatkan haknya. Ia menyebut kasus ini bermula dari diskon yang diklaim ditawarkan Antam.

Perseteruan ini disebut sudah pernah coba didamaikan. Namun, mediasi pada 18 Maret 2020 dan 22 April 2020 gagal.

- Gugatan Budi Said

Gugatan Budi didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada Jumat, 7 Februari 2020 dengan nomor perkara 58/Pdt.G/2020/PN Sby. Berdasarkan gugatan tersebut, Antam diklaim menjanjikan diskon untuk transaksi yang dilakukan Budi.

Budi mengklaim sudah membayar pembelian emas batangan 24 karat Antam seberat 7,07 ton pada 2018 lalu. Namun, ia mengaku hanya menerima emas Antam sebanyak 5,9 ton, di mana selisihnya 1,1 ton tidak pernah diterima.

Dalam salah satu petitum gugatan ia meminta PN Surabaya menghukum tergugat I alias Antam untuk membayar kerugian kepada penggugat sebesar Rp817,46 miliar, diambil dari harga emas batangan Antam Lokasi Butik Emas LM-Surabaya Pemuda seberat 1.136 kilogram. Ganti rugi ini setara emas Antam 1,1 ton.

Nantinya, nilai ganti rugi tersebut disesuaikan dengan fluktuasi nilai emas dari pengumuman situs resmi Antam www.logammulia.com.

- PN Surabaya vonis Antam ganti rugi

Dalam amar putusannya pada 13 Januari 2021, majelis hakim PN Surabaya menerima dan mengabulkan sebagian gugatan Budi Said. Maka, Antam diharuskan membayar ganti rugi Rp817,46 miliar atau menyerahkan emas seberat 1,13 ton kepada Budi.

Selain Antam, majelis hakim juga menghukum tergugat Eksi Anggraeni membayar kerugian materiil kepada Budi sebesar Rp92,09 miliar.

Baik Antam dan Eksi juga dihukum secara tanggung renteng (hoofdelijk) membayar kerugian immateriil kepada Budi Rp500 miliar.

- Antam Ajukan Banding

Antam membantah menjanjikan harga diskon dalam transaksi Budi Said. Mereka mengklaim hanya bertransaksi dengan harga yang dikeluarkan secara resmi oleh perusahaan.

Mereka kekeh tetap berada pada posisi tidak bersalah atas gugatan Budi Said. Kunto Hendrapawoko yang saat itu menjabat SVP corporate secretary Antam menegaskan pihaknya mengajukan banding atas putusan 13 Januari 2021 tersebut.

"Perusahaan merasa dirugikan dengan kasus yang dilakukan segelintir oknum terhadap Butik Surabaya dan telah mengajukan gugatan kepada Budi Said atas pencemaran nama baik serta menuntut ganti rugi," katanya kala itu.

- Budi Kalah Banding, Antam Kalah Kasasi

Budi yang menang di PN Surabaya sempat kalah di tingkat banding. Namun, ia akhirnya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

MA lantas memutuskan Antam kalah kasasi dalam kasus versus Budi Said. Ini tertuang dalam putusan MA dengan nomor register 1666 K/PDT/2022 yang disahkan pada 29 Juni 2022.

Majelis hakim yang memutus perkara Budi Said melawan Antam, yaitu Panji Widagdo, Rahmi Mulyati, dan Maria Anna Samiyati.

- Antam Tolak Bayar 1,1 Ton Emas

Antam menolak membayar 1,13 ton emas batangan kepada crazy rich Surabaya Budi Said. Perusahaan memilih menyiapkan strategi lanjutan menghadapi tuntutan Budi di MA.

"Perusahaan menegaskan bahwa tetap berada pada posisi yang kuat dalam perkara ini dan telah melaksanakan hak dan kewajiban atas seluruh transaksi dengan itikad baik," ungkap Corporate Secretary Division Head Antam Syarif Faisal Alkadrie, dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (29/8/2022).

- MA Tolak PK Antam

Crazy rich Surabaya Budi Said kembali menang di tingkat Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA). Permohonan PK ini diajukan Antam yang diwakili Nicolas D Kanter selaku Direktur Utama.

Amar putusan PK tersebut diputus 12 September 2023 lalu dan diunggah di laman resmi MA dengan nomor perkara 554 PK/PDT/2023.

Ketua majelis PK ini Yakup Ginting dengan anggota majelis Muh Yunus Wahab dan Nani Indrawati. Selain itu, ada Prasetyo Nugroho selaku panitera pengganti.

Corporate Secretary Division Head Antam Syarif Faisal Alkadrie mengatakan pihaknya menghormati putusan MA tersebut. Namun, perusahaan masih menunggu salinan putusan.

Ia berdalih PT Antam telah menyerahkan semua barang sesuai dengan kuantitas yang dibayar oleh penggugat kepada pihak yang diberi kuasa. Adapun pembayaran emas mengacu pada harga resmi yang berlaku saat itu.

"Adapun tuduhan dari penggugat dilakukan oleh oknum yang bertindak di luar wewenang dan tidak sesuai dengan aturan perusahaan," kata Faisal kepada CNNIndonesia.com, Senin (18/9).

[Gambas:Video CNN]

bintang parkour

Pemerintah Akan Larang E******

Pemerintah akan melarang platform perdagangan digital, seperti e-commerce, menjual produk di bawah harga pokok penjualan (HPP). Hal itu dilakukan untuk melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam negeri.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengungkapkan barang impor banyak yang dijual sangat murah di Indonesia, misalnya berbagai produk dari China. Hal itu memukul UMKM dalam negeri.

"Karenanya nanti juga kita akan atur di platform digital tidak boleh dijual di bawah harga pokok penjualan (hpp) dalam negeri. Selain itu mereka juga harus ngurus standardisasi dalam negeri," ujar Teten di Gedung Sabuga Bandung, Rabu (11/10), seperti dikutip Antara.

"Itu tidak tepat, tapi kita bisa merasakan, itu kan ekspresi kemarahan mereka karena produk-produk UMKM dalam negeri yang dijual, tidak bisa bersaing dengan masuknya barang dari luar jadi bukan soal offlinedan online," ujarnya.

Karenanya, selain larangan platform daring menjual produk di bawah HPP, pemerintah akan melakukan tiga hal lain. Pertama,mengatur platform digital dengan melakukan pemisahan antara e-commercedan sosial commerce.

"Kita melihat di banyak negara, pengaturan sudah masuk kepada teknologinya. Jangan sampai ada monopoli ini akan dilanjutkan. Saya kira Pak Presiden sudah memerintahkan itu dalam rapat kabinet yang lalu pada beberapa kementerian," ucapnya.

Kedua,pemerintah akan mengatur arus barang impor, terutama consumer goods, agar jangan sampai memukul produk dalam negeri.

Ketiga,pengaturan perdagangan secara daring, dengan tujuan mencegah adanya aksi bakar uang (burning money) yang dilakukan oleh platform untuk memperbesar valuasi bisnis mereka yang disebut Teten merupakan bisnis model yang tidak berkelanjutan (sustain).

"Karena nanti hanya akan ada platform yang dengan kekuatan kapital yang besar, raksasa, dan global yang akan menguasai platform di dunia ini. Enggak boleh juga bakar uang untuk menaikkan market share," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Mati di Siang Hari

Menhub Bakal Terbitkan Izin Operasi Kereta Cepat 1******

Menteri Perhubungan (Menhub)Budi Karya Sumadi menjanjikan izin operasional Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB) akan terbit dalam 1 minggu hingga 2 minggu ke depan.

"Insyaallah kita proses, dalam 1 minggu-2 minggu ini akan kita keluarkan (izin operasional KCJB)," ujarnya di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/9).

Selain itu, Budi membocorkan perkiraan jadwal uji coba gratis kereta cepat untuk masyarakat umum. Ia menyebut kemungkinan uji coba akan dihelat setelah Presiden Joko Widodo pulang dari India.

Akan tetapi, Budi menegaskan tarif kereta cepat tak akan disubsidi, di mana berdasarkan bocoran PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) harga tiket KCJB kemungkinan besar tak akan lebih mahal dari Rp250 ribu.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Mohammad Risal Wasal meminta masyarakat sabar. Ia menegaskan izin operasional kereta cepat bakal segera terbit.

Risal juga yakin serangkaian proses mulai dari uji coba gratis hingga penerbitan izin operasional akan terkejar menuju peresmian yang dijadwalkan dihelat pada 1 Oktober 2023 mendatang.

"Kekejar, kekejar. Insyaallah selesai, insyaallah (sebelum 1 Oktober). Pede kan? Insyaallah. Tunggu undangannya ya (uji coba gratis), biar enak ngomongnya," kata Risal.

[Gambas:Video CNN]

Artis pakaian wanita

Australia Berterima Kasih RI Buka Lagi Kran Impor Sapi******

Australia berterima kasih kepada Indonesia yang resmi kembali membuka kran impor sapike Tanah Air.

Menteri Pertanian Australia Murray Watt mengatakan, dicabutnya larangan tersebut menunjukkan ketenangan pihaknya. Watt juga menegaskan bahwa kesepakatan dengan Badan Karantina Pertanian (Barantan) Kementerian Pertanian ini sebagai langkah yang penuh pertimbangan.

"Saya berterima kasih kepada teman-teman kami di Indonesia atas bantuannya untuk menyelesaikan masalah ini, sehingga perdagangan yang saling menguntungkan ini dapat dilanjutkan kembali," ujar Watt, mengutip Xinhua, Sabtu (9/9).

Indonesia dan Malaysia sempat mencabut izin impor sapi dari Australia karena indikasi lumpy skin disease (LSD). Khusus di tanah air, pemerintah menghentikan pembelian ternak dari 4 fasilitas ekspor hidup di Australia usai ditemukan 13 ternak yang dikirim terkontaminasi virus LSD.

Namun, larangan tersebut resmi dicabut per Jumat (8/9). Kepala Barantan Kementan Bambang menyebut, kesepakatan ditempuh usai obrolan insentif kedua negara pada dua hari lalu.

Ada sembilan kesepakatan harmonisasi aturan perdagangan sapi hidup yang disepakati Barantan dengan Department of Agriculture, Fisheries, and Forestry (DAFF) Australia. Beberapa poin tersebut, antara lain kewajiban deteksi dini LSD oleh pemerintah Australia hingga kepastian sapi tersebut aman sebelum diekspor ke Indonesia.

Barantan juga memastikan komoditas pertanian yang dilalulintaskan, termasuk impor, sudah sesuai protokol dan persyaratan yang ditetapkan pemerintah Indonesia.

"Komoditas yang masuk harus dipastikan sehat, aman, dan bebas dari hama penyakit," tegas Bambang dalam keterangan resmi.