slot situs online

Terima kasih! Orang-orang berada di zaman prasejarah dan baru saja menjadi Daluo!

Kemenperin Was******

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai rencana kenaikan Harga GasBumi Tertentu (HGBT) mulai Oktober 2023 akan mengacaukan bisnis di industri kimia, farmasi, dan tekstil (IKFT).

Pemerintah memang berencana menaikkan HGBT sebesar 30 persen yang saat ini ditetapkan senilai US per MMBTU menjadi sekitar US-US per MMBTU.

"Ya kalau yang menggunakan sebagai pitstock (bahan baku industri) sangat berat karena di situ komponennya hampir 60 persen, pupuk, petrokimia, dan etanol, jadi sangat protes keras," ujar Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Warsito Ignasius dalam media briefing, Senin (28/8).

"Kami terus akan mengawal agar ini yang beredar kemarin ini tidak akan terjadi karena lonjakan itu memang pukulan berat buat industri di sektor kami, khususnya untuk pitstock," jelasnya.

Bahkan dengan harga gas sebesar US per MMBTU saat ini pun para pelaku industri masih cukup berat. Apalagi jika dinaikkan menjadi US per MMBTU, bisa membuat industri makin terpukul.

"Nah ini yang tidak fair kalau mana yang komersial rate nya jumping sampai di atas US. Jadi banyak yang akan goyang. Nah ini yang perlu ditahan yang saya pikir PR kita sama-sama dari sektor kami. Jadi kita harus dudukan bersama-sama," ujarnya.

Pemerintah berencana untuk menyesuaikan HGBT. Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM No.91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri.

Berdasarkan CNBCIndonesia.com, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan alasan kenaikan tarif HGBT untuk industri tertentu tersebut karena kondisi lapangan gas yang sudah mulai berumur sehingga biaya produksi gas di lapangan tersebut mengalami kenaikan.

"Masing-masing lapangan itu kan kondisinya kan lapangan yang makin tua itu biaya lebih besar kan. Kalo biaya besar otomatis kita juga ga bisa potong (porsi kontraktor) juga lebih banyak. Kasarnya misal US, itu US untuk hulu. Sekarang hulu naik biayanya, misal jadi US. Karena permasalahan dengan berjalannya waktu, lapangan itu biasanya cost lebih tinggi," jelas Tutuka saat ditemui di Gedung DPR RI, Rabu (14/6) lalu.

[Gambas:Video CNN]

pewaris keluarga

Tembus Rp2,9 T, Warga Jateng Terbanyak Terima Ganti Pembebasan Lahan******

Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) menyebut wargaJawa Tengah(Jateng) menjadi yang paling banyak menerima ganti untungpembebasan lahansepanjang 2023 ini.

Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban mengatakan salah satu upaya LMAN mengubah ganti rugi menjadi ganti untung. Menurutnya, pemerintah mencoba memastikan harga wajar tercipta di masyarakat saat LMAN membayar pembebasan lahan.

Lebih lanjut, Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN Qoswara merinci ganti untung yang dilakukan pihaknya sejak awal Januari hingga 25 Agustus 2023 berdasarkan wilayah.

"Wajar, Bawen wilayah Jawa Tengah. Solo-Klaten wilayah Jawa Tengah, Semarang-Demak juga Jawa Tengah. Itu hanya beberapa saja, makanya (uang ganti untung) Jawa Tengah Rp2,9 triliun," sambung Qoswara.

Setelah Jawa Tengah, ada Jawa Barat yang menerima ganti untung Rp2,23 triliun. Selanjutnya, ganti rugi pembebasan lahan yang besar juga diterima warga DI Yogyakarta.

Mereka mengantongi ganti untung sebesar Rp1,39 triliun.

Selain warga di tiga daerah tersebut, Qoswara menyebut orang Kalimantan Timur mendapatkan Rp723,78 miliar. Ia menambahkan masyarakat Banten juga mengantongi dana ganti untung pembebasan lahan proyek senilai Rp511,44 miliar.

LMAN secara total merealisasikan Rp116,04 triliun dari alokasi Rp144,46 triliun untuk pendanaan pengadaan lahan 114 proyek strategis nasional (PSN) sejak 2017. Realisasi tersebut paling banyak untuk pembebasan 52 PSN jalan tol sebesar Rp98,10 triliun.

LMAN mengatakan angka realisasi tersebut akan terus bergerak sampai akhir 2023 nanti.

[Gambas:Video CNN]

Kutipan Pemberontak

India Klarifikasi Tak Semua Jenis Beras Dilarang Ekspor******

Pemerintah India mengklarifikasi terkait larangan ekspor berasyang berlaku sejak 20 Juli 2023.

Menteri Pangan India Sanjeev Chopra menyatakan pemerintah tidak pernah mengusulkan rencana pembatasan apalagi larangan terhadap ekspor beras pratanak non-basmati.

"Sampai sekarang tidak ada usulan untuk membatasi ekspor beras pratanak," kata Chopra menanggapi pertanyaan wartawan soal pajak ekspor beras pratanak pada Selasa (22/8), dikutip dari Reuters.

Sementara itu, stok beras India saat ini telah mencapai tiga kali lipat dari target tahun ini.

"Pemerintah memiliki stok surplus, pasar terbuka memiliki stok surplus, dan panen baru akan mulai berdatangan dalam dua bulan," kata Presiden Federasi Eksportir Beras India Prem Garg.

"Persediaan beras lebih dari cukup," ucapnya.

Sebelumnya, Pemerintah India menutup keran ekspor beras non-basmati karena harga naik 3 persen dalam sebulan.

Selain itu, gagal panen di sentra-sentra produksi beras seperti Punjab dan Haryana, menyebabkan petani harus menanam ulang padi mereka.

"Untuk memastikan ketersediaan beras putih non-basmati yang cukup, serta untuk menahan kenaikan harga di pasar dalam negeri, maka pemerintah India mengubah kebijakan ekspor," kata Kementerian Pertanian India dalam rilis resmi, dikutip Reuters, Jumat (21/7).

Akibat dari penutupan keran ekspor itu, beberapa negara pemasok atau produsen beras terbesar di dunia seperti Vietnam berencana memangkas ekspor beras.

Bahkan eksportir beras asal Thailand dan Vietnam pun menuntut kenaikan harga komoditas pangan tersebut.

Lihat Juga : Rumah Dinas Menteri di IKN Nusantara Siap Huni Mulai 2024

Pada 2022, beras pecah dan non-basmati tercatat mencapai 10 juta ton dari 22 juta ton total ekspor beras India.

Adapun beras jenis pratanak, yang menyumbang 7,4 juta ton ekspor pada 2022, tidak termasuk dalam larangan tersebut.

Presiden Asosiasi Eksportir Beras B.V. Krishna Rao mengatakan larangan ekspor beras oleh India ini akan mengganggu stabilitas pasar komoditas itu.

"Langkah India akan mengganggu pasar beras dunia, yang dampaknya lebih cepat dari imbas invasi Rusia ke Ukraina yang mengganggu pasar gandum," kata Rao.

"Larangan ekspor yang tiba-tiba akan sangat menyakitkan bagi pembeli, yang tidak dapat mencari alternatif ekspor dari negara lain," imbuhnya.

Beras adalah makanan pokok bagi lebih dari 3 miliar orang. Hampir 90 persen padi diproduksi di Asia. Harga beras dunia sudah berada di level tertinggi dalam 11 tahun.

Afrika menjadi negara paling terpengaruh oleh keputusan India. Pasalnya, pembeli utama beras India antara lain Benin, Senegal, Pantai Gading, Togo, Guinea, Bangladesh, dan Nepal.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Gila Pedang Terbalik

Saham Evergrande Anjlok 70 Persen Lebih Meski Kerugian Menurun******

Perusahaan real estat asal China, Evergrande Group melaporkan penurunan kerugian pada awal tahun ini, namun sahamnya anjlok lebih dari 70 persen.

Mengutip CNN, Selasa (29/8), penurunan ini terjadi setelah suspensi selama 17 bulan, meskipun saham sebagian besar perusahaan properti China diperdagangkan lebih tinggi setelah serangkaian pengumuman akhir pekan oleh pejabat yang bertujuan untuk meningkatkan permintaan properti.

Selama bertahun-tahun, perusahaan yang berbasis di Shenzhen ini menjadi pengembang properti terbesar di China berdasarkan penjualan.

Pada awal bulan ini, Evergrande Group mengajukan kebangkrutan di Amerika Serikat.

Investor dengan cermat mengawasi perkembangannya karena peran kunci yang dimainkannya dalam kesulitan ekonomi China saat ini.

Kerugian Evergrande yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham mencapai 33 miliar yuan (US,5 miliar) untuk periode Januari hingga Juni, penurunan 50 persen dari kerugian 66,4 miliar yuan (US,1 miliar) yang tercatat dalam periode yang sama setahun yang lalu, seperti yang diungkapkan dalam laporan pada hari Minggu ke bursa saham Hong Kong.

Pendapatan melonjak 44 persen dari tahun sebelumnya, mencapai 128,2 miliar yuan (US,6 miliar).

Lihat Juga : 'Kiamat' Hantui Nikel Indonesia 13 Tahun Lagi

Perusahaan mengatakan mereka berencana secara aktif untuk melanjutkan penjualan dan berhasil menangkap lonjakan singkat pasar properti yang muncul pada awal tahun.

Ekonomi Tiongkok menikmati awal tahun yang kuat, berkat pemulihan pasca pembukaan setelah negara ini menghapus pembatasan Covid-19 yang ketat. Tetapi pemulihan tersebut meredup sejak April.

Evergrande merugi sebesar US miliar selama 2021 dan 2022, sesuai dengan laporan keuangan yang sangat tertunda yang diposting bulan lalu.

Sayang, tantangan tersebut belum usai. Evergrande masih dibebani dengan kewajiban senilai 2,39 triliun yuan (US8 miliar) pada akhir Juni. Jumlah ini sedikit lebih rendah dari total kewajiban 2,44 triliun yuan (US4 miliar) yang dilaporkan pada akhir tahun lalu.

Total asetnya juga menurun menjadi 1,74 triliun yuan (US9 miliar) dari 1,84 triliun yuan (US3 miliar).

Evergrande sedang menjalani restrukturisasi utang yang dipandu pemerintah, yang dimulai pada akhir 2021 segera setelah gagal membayar utangnya.

Pada Maret tahun ini, perusahaan tersebut mengungkapkan rencana bernilai miliaran dolar untuk berdamai dengan kreditur internasionalnya, tetapi mereka memerlukan pendanaan tambahan sebesar US miliar hingga US miliar untuk menyelesaikan proyek properti yang belum selesai.

Dalam laporan Minggu lalu, Evergrande mengatakan mereka mendapat pendanaan baru untuk beberapa proyek dan akan terus mencari modal tambahan.

Namun, kemampuan perusahaan untuk terus beroperasi masih tergantung pada apakah mereka dapat berhasil menyelesaikan rencana restrukturisasi utang luar negeri.

Perusahaan juga perlu bernegosiasi dengan pemberi pinjaman dalam negeri mengenai perpanjangan pinjaman perusahaan.

[Gambas:Video CNN]

Era Kitab Para Dewa

India Klarifikasi Tak Semua Jenis Beras Dilarang Ekspor******

Pemerintah India mengklarifikasi terkait larangan ekspor berasyang berlaku sejak 20 Juli 2023.

Menteri Pangan India Sanjeev Chopra menyatakan pemerintah tidak pernah mengusulkan rencana pembatasan apalagi larangan terhadap ekspor beras pratanak non-basmati.

"Sampai sekarang tidak ada usulan untuk membatasi ekspor beras pratanak," kata Chopra menanggapi pertanyaan wartawan soal pajak ekspor beras pratanak pada Selasa (22/8), dikutip dari Reuters.

Sementara itu, stok beras India saat ini telah mencapai tiga kali lipat dari target tahun ini.

"Pemerintah memiliki stok surplus, pasar terbuka memiliki stok surplus, dan panen baru akan mulai berdatangan dalam dua bulan," kata Presiden Federasi Eksportir Beras India Prem Garg.

"Persediaan beras lebih dari cukup," ucapnya.

Sebelumnya, Pemerintah India menutup keran ekspor beras non-basmati karena harga naik 3 persen dalam sebulan.

Selain itu, gagal panen di sentra-sentra produksi beras seperti Punjab dan Haryana, menyebabkan petani harus menanam ulang padi mereka.

"Untuk memastikan ketersediaan beras putih non-basmati yang cukup, serta untuk menahan kenaikan harga di pasar dalam negeri, maka pemerintah India mengubah kebijakan ekspor," kata Kementerian Pertanian India dalam rilis resmi, dikutip Reuters, Jumat (21/7).

Akibat dari penutupan keran ekspor itu, beberapa negara pemasok atau produsen beras terbesar di dunia seperti Vietnam berencana memangkas ekspor beras.

Bahkan eksportir beras asal Thailand dan Vietnam pun menuntut kenaikan harga komoditas pangan tersebut.

Lihat Juga : Rumah Dinas Menteri di IKN Nusantara Siap Huni Mulai 2024

Pada 2022, beras pecah dan non-basmati tercatat mencapai 10 juta ton dari 22 juta ton total ekspor beras India.

Adapun beras jenis pratanak, yang menyumbang 7,4 juta ton ekspor pada 2022, tidak termasuk dalam larangan tersebut.

Presiden Asosiasi Eksportir Beras B.V. Krishna Rao mengatakan larangan ekspor beras oleh India ini akan mengganggu stabilitas pasar komoditas itu.

"Langkah India akan mengganggu pasar beras dunia, yang dampaknya lebih cepat dari imbas invasi Rusia ke Ukraina yang mengganggu pasar gandum," kata Rao.

"Larangan ekspor yang tiba-tiba akan sangat menyakitkan bagi pembeli, yang tidak dapat mencari alternatif ekspor dari negara lain," imbuhnya.

Beras adalah makanan pokok bagi lebih dari 3 miliar orang. Hampir 90 persen padi diproduksi di Asia. Harga beras dunia sudah berada di level tertinggi dalam 11 tahun.

Afrika menjadi negara paling terpengaruh oleh keputusan India. Pasalnya, pembeli utama beras India antara lain Benin, Senegal, Pantai Gading, Togo, Guinea, Bangladesh, dan Nepal.

[Gambas:Video CNN]

One Piece: Raja Laut Terkuat

Kemenperin Rancang 'Jurus Baru' Agar Hiliriasi Tak Untungkan China Cs******

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berupaya agar hilirisasi di bidang industri Sumber Daya Alam (SDA) tidak terus menguntungkan negara asing, terutamaChinaseperti tudingan Ekonom Senior Faisal Basri.

Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Warsito Ignasius mengatakan sejatinya semua kebijakan yang ditempuh pemerintah sudah didesain dengan baik dari awal, termasuk hilirisasi.

Di mana tujuan yang disusun untuk memberikan nilai tambah bagi perekonomian.

Menurutnya, Kemenperin tengah menyusun berbagai aturan terkait hilirisasi ini. Salah satunya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengadaan Jasa dan Publik.

Dalam aturan tersebut, pemerintah mengatur mengenai kerja sama dengan negara lain berdasarkan nilai Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Apabila nilai TKDN nya tidak memenuhi, maka kerja sama tak bisa dilakukan.

"Ini setiap kerja sama dengan internasional nanti dihitung nilai TKDN nya. Jadi tidak sampai seperti dikatakan Pak Faisal Basri masuk ke China semua atau negara lain," imbuhnya.

Warsito menjelaskan Kemenperin saat ini tengah fokus untuk hilirisasi lima sektor industri SDA, yakni migas, karet, batu bara, hasil hutan, dan non logam. Di mana, semua sektor ini memiliki potensi nilai tambah yang sangat besar.

Menambahkan, Direktur Industri Kimia Hilir dan Farmasi Saiful Bahri mencontohkan industri karet. Saat ini sudah tak diekspor dalam bentuk mentah.

Ekspor sudah dilakukan dalam bentuk ban yang tentunya nilai nya lebih besar.

"Hilirisasi kita menuju ke industri karet. Kalau bicara untuk penggunaan, untuk ban sudah jalan, 70 persen produk diekspor," jelasnya.

Ke depannya, komoditas karet ini diharapkan tak hanya dijual dalam bentuk ban, tapi bisa lebih luas lagi. Apalagi, produksi karet Indonesia terbesar nomor dua di dunia setelah Thailand.

[Gambas:Video CNN]

"Kalau kesempatan ini kita enggakambil sekarang, kapan lagi. Jadi di situ kita lakukan perbaikan soal bagaimana pola penanaman dan kualitas di hulunya sangat-sangat dibutuhkan dan sehingga masuk ke industri ada kualitas standar," jelasnya.

Sementara, Direktur Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam Wiwik Pudjiastuti mengatakan untuk industri nonlogam misalnya, ada silika. Di mana, untuk wilayah Asia, Indonesia adalah pemain utama.

"Kalau bicara nilai tambah, kalau kita lakukan hilirisasi mineral non logam, silika jadi monocrystalline silicon bisa 85 kali (nilai tambah) dibanding kita ekspor langsung (dalam bentuk mentah)," pungkasnya.

Hilirisasi sumber daya alam yang dilakukan pemerintah mendapatkan  kritik keras dari Faisal Basri. Untuk nikel saja misalnya, Faisal Basri menyebut 90 persen keuntungan justru dinikmati oleh China.

Dengan mengutip data pemerintah, ia mengaku bahwa setelah pemerintah melakukan hilirisasi, nilai ekspor  bijih nikel yang 2014 lalu hanya Rp1 triliun melesat jadi Rp413,9 triliun.

Namun, Faisal menilai uang hasil ekspor itu tidak seutuhnya mengalir ke Indonesia. Pasalnya, hampir seluruh perusahaan smelter pengolah bijih nikel dimiliki oleh China dan Indonesia menganut rezim devisa bebas.

Dengan begitu, perusahaan China berhak untuk membawa semua hasil ekspornya ke luar negeri atau ke negerinya sendiri.

Ditambah lagi, ekspor olahan bijih nikel sama sekali tidak dikenakan segala jenis pajak dan pungutan lainnya.

"Jadi, penerimaan pemerintah dari ekspor semua jenis produk smelter nikel nihil alias nol besar," terangnya.

Faisal menyebut perusahaan smelter nikel bebas pajak karena mereka menikmati tax holiday selama 20 tahun atau lebih. Insentif pajak itu diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan BKPM.

Tak hanya itu, sambung Faisal, perusahaan nikel China di Indonesia juga tidak membayar royalti. Pasalnya, yang membayar royalti adalah perusahaan penambang nikel yang hampir semua adalah pengusaha nasional. Ketika masih dibolehkan mengekspor bijih nikel, pemerintah masih memperoleh pemasukan dari pajak ekspor.