terus slot 458Jutaan kata 62761Orang-orang telah membaca serialisasi
《slot gacor cepat menang》
Kemenhub Buka Suara soal Kabar Operasi Kereta Cepat Bakal Mundur******
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akhirnya buka suara soal kabar yang menyebut jadwal operasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) bakal mundur. Dalam laporan yang beredar, Kemenhub dan tiga konsultan menolak jadwal operasi komersial kereta cepat dilakukan pada Agustus mendatang.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal menegaskan kereta cepat tetap beroperasi sesuai rencana, yakni Agustus 2023.
"Enggak, Agustus tetap, uji coba KA Cepat," katanya seperti dikutip detikcom, Minggu (11/6) kemarin.
Jumat (9/6) kemarin, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan membantah jadwal operasi kereta cepat mundur ke tahun depan. Menurutnya, kereta cepat tetap akan beroperasi sesuai jadwal, yakni 18 Agustus mendatang.
Luhut bahkan mempertanyakan siapa dan dari mana isu operasional KCJB mundur tersebut muncul.
"Siapa bilang (mundur). Nggak pernah, nggak ada itu," ujarnya di Gedung DPR RI, Jumat (9/6).
Lihat Juga :![]() |
Luhut memastikan uji coba akan tetap dilakukan pada 14-16 Juni 2023 ini, sedangkan operasional akan berlangsung pada 18 Agustus 2023. Hanya saja, pada saat operasional ini akan dilaksanakan secara gratis untuk masyarakat yang ada di sekitar stasiun. Sedangkan, operasional secara komersial belum ditetapkan.
"Jadi mereka akan kita sampaikan gratis sambil mencoba ini dan itu akan kita capai 350 km per jam," katanya.
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dikabarkan menolak menolak rencana PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) memulai operasi komersial penuh proyek KCJB pada 18 Agustus mendatang.
Dilaporkan Reuters, Kamis (8/6), Kemenhub dan tiga konsultan proyek tersebut, Mott Macdonald, PwC, dan Umbra menolak proyek bernilai US,3 miliar itu beroperasi sesuai target KCIC. Kemenhub dan konsultan menyarankan operasi penuh KCJB dimulai pada Januari 2024.
Penolakan itu diketahui dari dokumen internal bertajuk Laporan 'Progress Update' tertanggal 14 Mei 2023.
Tak hanya itu, dokumen juga menyebut KCIC menginginkan sertifikat kelayakan operasi penuh untuk jalur tersebut, meskipun stasiun tidak lengkap alias belum rampung semua.
"Ada risiko target operasi komersial pada Agustus bisa tertunda untuk menyelesaikan semua konstruksi pada 31 Desember," tulis laporan itu.
[Gambas:Video CNN]
(ldy/pta)DPR Semprot Bos Smelter Nikel China Gegara Tak Bisa Bahasa Indonesia******
Komisi VII DPRRI mengingatkan para bos perusahaan smelter nikelasal Chinauntuk berbicara bahasa Indonesia dalam rapat dengar pendapat, Kamis (8/6). Ia juga kesal lantaran mereka tak membawa penerjemah.
Rapat dengar pendapat itu juga diikuti oleh Plt Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM, Direktur Jenderal ILMATE Kementerian Perindustrian. Dalam rapat yang membahas tata kelola niaga nikel itu, Komisi VII juga mengundang 20 direktur utama perusahaan smelter nikel.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno sebagai pemimpin rapat mulanya meminta masing-masing bos smelter memperkenalkan diri dan perusahaannya.
Dalam rapat itu, ternyata ada empat dirut perusahaan smelter nikel mangkir. Adapun empat perusahaan itu adalah PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel, PT Dexin Steel Indonesia, PT Weda Bay Nickel, dan PT Virtue Dragon Nickel Industry.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi VII DPR Fraksi PKS Mulyanto menilai mangkirnya dirut perusahaan smelter nikel dari rapat sebagai tindakan yang melecehkan parlemen. Ia meminta Eddy selaku pemimpin rapat bersikap tegas.
"Marwah kita jatuh, dilecehkan, yang diundang enggak mau hadir, enggak jelas. Kita harus tegas, kalau perlu, kalau enggak mau datang juga kita turunkan polisi memanggil," tegasnya.
Sementara itu, beberapa perusahaan yang hadir di antaranya PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM), PT Vale Indonesia (INCO), PT Wanatiara Persada, PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI), dan PT Obsidian Stainless Steel.
Lalu, Halmahera Persada Lygend (HPAL), PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia, PT Wanxiang Nickel Indonesia, PT QMB New Energy Materials, PT Bukit Smelter Indonesia, PT Huake Nickel Indonesia, dan PT Huayue Nickel Cobalt.
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)Garuda Bersiap Longgarkan Penggunaan Masker di Pesawat******
PT Garuda Indonesia(Persero) Tbk mulai melonggarkan syarat dan protokol kesehatanbagi penumpang mereka, utamanya mengenai kewajiban menggunakan maskerpada saat melaksanakan perjalanan.
Pelonggaran kata Dirut Garuda Indonesia Irfan Setiaputra, dilakukan merujuk pada kebijakan Pemerintah yang tertuang dalam Surat Edaran Kementerian Perhubungan No. 16 Tahun 2023 Tentang Protokol Kesehatan Pelaku Perjalanan Orang Dengan Transportasi Udara Pada Masa Transisi Endemi Covid-19.
"Dengan diberlakukannya SE Kemenhub tersebut, saat ini Garuda Indonesia siap mengimplementasikan penyesuaian protokol kesehatan pada layanan penerbangan khususnya terkait dengan aturan penggunaan masker bagi penumpang, di mana sesuai dengan ketentuan dari Kemenhub tersebut para penumpang yang dalam keadaan sehat diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker," katanya dalam keterangan yang dikeluarkan di Jakarta, Senin (12/6) ini.
"Kebijakan tersebut melengkapi berbagai Ketentuan pelaku perjalanan bagi perjalanan orang dengan transportasi udara di masa transisi endemi covid-19," katanya.
Melalui penerapan kebijakan tersebut, Irfan mengatakan awak kabin yang bertugas juga akan mulai mengimplementasikan peniadaan penggunaan masker secara bertahap mengacu pada ketentuan protokol kesehatan yang berlaku.
"Tentunya berbagai penyesuaian penerapan prokes di masa transisi endemi ini akan kami lakukan secara bertahap dengan mengkaji kebutuhan penyesuaian layanan masyarakat di tengah masa adaptasi normalisasi layanan di masa transisi endemi", jelas Irfan.
"Kesiapan penerapan penyesuaian prokes melalui optimalisasi berbagai lini layanan ini menjadi upaya kami untuk senantiasa menghadirkan pengalaman penerbangan yang aman dan nyaman bagi seluruh pengguna jasa melalui sinergitas bersama berbagai stakeholderpenerbangan baik dalam prosedur pre flight, in flighthingga post flight," jelas Irfan.
[Gambas:Video CNN]
Label:indebet、daftar slot gacor hari ini、pinjol cair lewat e wallet
Terkait:slot yakin menang、pinjol cepat cair 2022、situs pragmatic play resmi、voucher gopay gratis、jasaqq、permata slot 96、jam gacor buat main slot、namatoto、paito taiwan angkanet、situs togel aman
bab terbaru:ini 88 slot(2024-07-02)
Perbarui waktu:2024-07-02
PT Freeport Indonesia (PTFI) menjalin kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) guna merehabilitasi 2 ribu hektare hutan mangrove di Kalimantan Timur.
Usai penandatanganan nota kesepahaman bersama Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Sigit Reliantoro dan Sekretaris BRGM Ayu Dewi Utari di Pantai Melawai, Balikpapan, Presiden Direktur PTFI Tony Wenas menyatakan bahwa pihaknya berencana menanam mangrove di lahan seluas 10 ribu hektare sampai akhir masa tambang.
Hingga saat ini, PTFI telah menanam lebih dari 2,8 juta pohon mangrove di lahan seluas lebih dari 500 hektar di area Muara Ajkwa, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.
Selain itu, rencana kerja sama dengan PTFI dan BRGM termasuk dalam Peta Jalan Rehabilitasi Mangrove Nasional yang bertujuan mempertahankan kestabilan bentang alam di berbagai wilayah Indonesia, sekaligus mewujudkan ekonomi hijau.
"Pemerintah mengapresiasi kesungguhan para mitra, yakni BRGM dan PTFI, untuk bersinergi mewujudkan lingkungan yang lebih lestari," kata Sigit.
Selain mencakup upaya rehabilitasi ekosistem dan tanaman mangrove, nota kesepahaman juga mencakup program pemberdayaan masyarakat di sekitar lokasi pemulihan berupa pemberian edukasi terkait pentingnya ekosistem mangrove, hingga pelibatan warga setempat dalam upaya rehabilitasi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan.
Sementara, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya mengungkapkan, KLHK memiliki standar terkait penanaman mangrove. Menurut Siti, penanaman mangrove akan memberi dampak ekonomi terhadap masyarakat, termasuk padat karya mulai pemeliharaan hingga penanaman, serta perintisan dan penilaian atas kinerja masing-masing.
"Jadi ada periode perawatannya jadi T-0, T-1, T-2. Jadi itu sebabnya tidak mungkin dilakukan tanpa masyarakat, jadi masyarakatnya terlibat," ucap Siti.
Senada, Kepala BRGM Hartono menyebut bahwa BRGM memerlukan peran dari berbagai pihak untuk memulihkan ekosistem mangrove.
"Dalam hal ini BRGM bekerjasama dengan PT Freeport Indonesia dalam pemulihan ekosistem mangrove seluas 2 ribu ha. Kegiatan kerja sama ini juga meliputi kegiatan pemberdayaan masyarakat mangrove di tingkat tapak," kata Hartono.
Pada kesempatan yang sama, ketiga pihak terkait bersama 30 perwakilan masyarakat juga melaksanakan kegiatan penanaman mangrove seluas 2 hektar di Desa Buluminung, Kelurahan Sotek, Kabupaten Penajam Paser Utara, yang menandai pencanangan program penanaman mangrove seluas 2 ribu hektare.
(rea/rea)Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerbitkan ketentuan terbaru untuk naik pesawat terbang per 12 Juni 2023.
Hal itu tertuang Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2023 tentang Protokol Kesehatan Pelaku Perjalanan Orang dengan Transportasi Udara pada Masa Transisi Endemi Covid-19.
Terkait hal itu, VP Corporate Communications AP II Cin Asmoro memastikan 20 bandara yang dikelola perusahaan akan mematuhi ketentuan tersebut.
Berdasarkan SE 16/2023, penumpang pesawat rute domestik dan internasional dianjurkan tetap melakukan vaksinasi covid-19 sampai dengan booster kedua atau dosis keempat.
Kemudian, penumpang diperbolehkan tidak menggunakan masker apabila dalam keadaan sehat. Penumpang pesawat dianjurkan tetap memakai masker yang tertutup dengan baik apabila dalam keadaan tidak sehat atau berisiko covid-19.
Sementara, bagi orang dalam keadaan tidak sehat dan berisiko tertular atau menularkan covid-19 dianjurkan menjaga jarak atau menghindari kerumunan orang untuk mencegah terjadinya penularan virus tersebut.
"Sesuai SE Nomor 16/2023, penumpang pesawat dianjurkan membawa hand sanitizer dan/atau menggunakan sabun dan air mengalir untuk mencuci tangan secara berkala," ujarnya.
[Gambas:Video CNN]
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mematok tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pasir laut dua tahun sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan ekspor komoditas itu dibuka lagi.
Acuan harga itu diatur dalam Keputusan Menteri KKP (Kepmen KKP) Nomor 82 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Pasir Laut Dalam Perhitungan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang diteken pada 18 September 2021.
Sementara itu, izin Jokowi tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Beleid ini diteken pada 15 Mei 2023 atau dua tahun setelah Kepmen KKP diundangkan.
"Harga patokan pasir laut sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut untuk kegiatan pemanfaatan pasir laut," bunyi diktum kedua Kepmen tersebut dikutip Kamis (8/7).
Melalui Kepmen itu, Sakti juga membuka peluang harga pasir laut bisa berubah berdasarkan evaluasi paling lambat 12 bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila pertimbangan tertentu.
Lihat Juga :![]() |
Adapun pertimbangannya antara lain yang dimuat dalam diktum ketiga sebagai berikut:
a. harga pasar;
b. harga pasir laut di lokasi pengambilan;
c. harga pengiriman pasir laut.
CNNIndonesia.comberupaya mengonfirmasi Kepmen KKP yang terbit sebelum PP Jokowi terbit kepada Sakti Wahyu dan Staf Khusus Menteri KKP Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Wahyu Muryadi. Hingga berita ini tayang, keduanya belum memberikan tanggapan.
Jokowi mengizinkan ekspor pasir laut lagi melalui PP Nomor 2 Tahun 2023. Dalam Pasal 6 beleid tersebut, ia memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.
Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.
Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia. Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia.
Sementara di Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan;
a. Reklamasi di dalam negeri;
b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;
c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau
d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
[Gambas:Video CNN]
(mrh/pta)Konglomerat George Soros menyerahkan kendali kerajaan bisnis senilai US miliar atau sekitar Rp371,75 triliun kepada putranya, Alexander.
Juru bicara Soros mengonfirmasi kepada Reuters detail dari wawancara dengan Soros yang diterbitkan di The Wall Street Journal (WSJ) pada Minggu (11/6).
Soros sebelumnya mengaku tidak ingin menyerahkanOpen Society Foundations(OSF) miliknya ke salah satu dari lima anaknya. Namun, ia akhirnya menyerahkan yayasan dan sisa kerajaannya kepada putranya yang berusia 37 tahun.
Dalam wawancara terpisah, Alex mengatakan dia "lebih politis" daripada ayahnya. Ia juga berencana untuk terus menyumbangkan uang keluarga kepada kandidat politik AS yang berhaluan kiri.
Dilaporkan WSJ, Alexander akan memperluas prioritas yayasan untuk memasukkan hak memilih dan aborsi serta kesetaraan gender.
"Sebanyak saya ingin mendapatkan uang dari politik, selama pihak lain melakukannya, kita harus melakukannya juga," kata Alex.
Dewan OSF memilih Alex sebagai ketuanya pada Desember lalu. Saat ini, Alex memimpin aktivitas politik sebagai presiden komite aksi politik Soros.
Yayasan tersebut menggelontorkan sekitar US,5 miliar per tahun untuk sejumlah kelompok, termasuk pendukung hak asasi manusia di seluruh dunia dan demokrasi.
Soros adalah seorang manajer hedge fund terkemuka yang yang berubah menjadi dermawan dan pendukung utama gerakan liberal. Namanya, santer dikabarkan sebagai biang kerok krisis moneter yang melanda Asia pada 1998 lalu.
[Gambas:Video CNN]
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjelaskan harga pasir lautyang telah dipatok dua tahun sebelum aturan izin ekspor diterbitkan Presiden Joko Widodo tahun ini.
Acuan harga itu diatur dalam Keputusan Menteri KKP (Kepmen KKP) Nomor 82 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Pasir Laut dalam Perhitungan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang diteken pada 18 September 2021.
Sementara itu, izin Jokowi terkait ekspor pasir laut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Beleid ini diteken pada 15 Mei 2023 atau dua tahun setelah Kepmen KKP diundangkan.
Saat ini, pihaknya masih menunggu peraturan menteri (Permen) yang sedang disusun.
"Harga patokan itu akan dikoreksi kembali dalam kepmen yang baru" kata Wahyu kepada CNNIndonesia.com, Jumat (9/6).
Ia menambahkan, tarif pasir laut yang diatur dalam Permen 82/2021 merupakan turunan dari PP 5/2021 di sektor kelautan terkait pemanfaatan pasir laut oleh KKP dan PP 85/2021 tentang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) KKP.
"Itu akan direvisi berdasarkan PP 26 menjadi HPP (harga pokok penjualan) sedimentasi," kata Wahyu.
Dalam Kepmen KKP Nomor 82 Tahun 2021 itu, ada ketentuan soal harga patokan pasir laut dalam perhitungan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Pemanfaatan pasir laut untuk kebutuhan dalam negeri dibanderol Rp188 ribu per meter kubik. Sedangkan untuk ekspor dipatok harga Rp228 ribu per meter kubik.
"Harga patokan pasir laut sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut untuk kegiatan pemanfaatan pasir laut," bunyi diktum kedua Kepmen tersebut dikutip Kamis (8/7).
(fby/asr)Pembayaran dana nasabahdelapan koperasisimpan pinjam hingga kini masih terkendala.
Koperasi Bermasalah itu adalah; KSP Sejahtera Bersama, KSP Indosurya, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSPPS Pracico Inti Utama, KSP Intidana, Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa, KSP LiMa Garuda, KSP Timur Pratama Indonesia
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan sebenarnya kewajiban yang harus dibayar koperasi itu ke nasabah mereka Rp26 triliun.
"Dapat kami sampaikan dari total tagihan Rp 26 triliun, ini baru terbayar Rp 3,4 triliun. Ini terkendala pada penjualan aset, masalah pengurusan koperasi, dan proses pidana yang berjalan," ujarnya seperti dikutip dari detik.com, Kamis (8/6).
Teten menambahkan kedelapan anggota koperasi telah menempuh jalur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Sayangnya keputusan PKPU disebutnya kurang berjalan dengan baik.
"Tapi keputusan PKPU kan kurang berjalan dengan baik. Banyak aset koperasi ini yang sudah tidak dimiliki oleh koperasi. Ada penggelapan oleh pengurusnya, digunakan kepentingan pribadi, diinvestasikan untuk perusahaannya sendiri atau pengurusnya. Karena ini wilayah hukum, target ini dikoordinasikan dengan Menkopolhukam," bebernya.
Kini pemerintah telah mengambil beberapa langkah jangka pendek, menengah dan panjang dalam penyelesaian koperasi bermasalah. Untuk solusi jangka pendek, pemerintah telah membentuk satuan tugas, dilanjutkan tim pendampingan dan pemantauan.
Kemenkop UKM juga memperkuat sistem pengawasan usaha simpan pinjam, serta menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi tentang usaha simpan pinjam dan koperasi berbasis risiko. Sementara solusi jangka menengah misalnya mulai mengimplementasi surat edaran MK yang mengatur pengajuan kepailitan kepada koperasi, yang hanya boleh dilakukan Kemenkop UKM.
"Selama ini PKPU atau kepailitan itu hanya dilakukan oleh beberapa anggota, sehingga merugikan sebagian anggota," tuturnya.
Solusi jangka panjang, Kemenkop UKM menyiapkan ekosistem usaha simpan pinjam koperasi. Teten juga menyinggung adanya peran pengawas eksternal pada koperasi simpan pinjam, bukan hanya dari pengawas internal.
[Gambas:Video CNN]
《slot gacor cepat menang》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,bo slot online terpercayaHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《slot gacor cepat menang》bab terbaru。