situs slot gacor dini hari

Era Abadi

Ratusan Mahasiswa UNS Datangi Rektorat, Ini Tuntutannya******

SOLO–Ratusan Mahasiswa Universitas Maret (UNS) Solo melakukan aksi di depan Rektorat kampus setempat, Kamis (8/6/2023).

Mereka memberikan beberapa tuntutan. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNS Solo, Hilmi Ash Shiddiqi mengatakan ada tujuh tuntutan. Pertama, menuntut UNS Solo untuk mempublikasikan transparansi penggolongan dan pengelolaan UKT.

Promosi Hadiri WEF 2024, Dirut BRI Sebut Pekerjaan Ini Belum Bisa Digantikan Teknologi

“Serta pembagian golongan UKT harus sesuai dengan kemampuan ekonomi mahasiswanya,” tulis dalam surat tuntutan yang diterima Kamis (8/6/2023).

Selain itu, BEM UNS menuntut untuk menerapkan transparansi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) dan mempublikasikannya setiap tahun.

Tuntutan selanjutnya, yakni mengembalikan kebijakan komponen biaya jaket almamater bagi mahasiswa baru, untuk dimasukan ke UKT. Ini dianggap melanggar Permenristekdikti No. 39/2017.

Lalu kampus disarankan untuk melakukan perbaikan sekaligus peningkatan kualitas layanan. Termasuk, menurutnya pengadaan sarana prasarana kampus yang masih rendah.

“Kita juga meminta agar kampus memberikan kemudahan dalam pelayanan birokrasi kampus,” tulis dalam tuntutan.

Dia juga meminta UNS untuk melakukan transparansi jumlah kuota semua jalur penerimaan mahasiswa baru.

“Dan menjamin tidak adanya penambahan kuota mandiri sesuai dengan apa yang sudah disepakati,” lanjut dia.

BEM UNS juga menyoroti terkait kekerasan seksual di sekitar kampus. Menurut dia, perlu ada peraturan rektor untuk mengantisipasi hal tersebut.

Dalam tuntutan, BEM UNS mendesak untuk menerapkan Permendikbud tentang Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus dengan optimal.

Lalu juga disoroti tentang pencairan dana reward bagi mahasiswa yang berprestasi. Termasuk terkait dana delegasi dan dana kegiatan untuk mahasiswa UNS.

Terakhir, pihak BEM menuntut untuk mengevaluasi terkait pendaftaran mahasiswa baru jalur mandiri yang dianggap mahal. Menurut BEM UNS, hal itu memberatkan calon mahasiswa.

Pangeran Neraka dari dunia lain

Kondisi Terkini 2 WNI Relawan MER******

JAKARTA — Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI angkat suara atas informasi yang beredar mengenai 2 warga negara Indonesia (WNI) relawan MER-C yang berada di Jalur Gaza, dinyatakan ditahan tentara Israel.  

Juru Bicara Kemlu RI Lalu Muhammad Iqbal mengatakan telah memverifikasi langsung tentang informasi tersebut, dan 3 WNI saat ini dalam kondisi baik, serta masih berada di rumah sakit Indonesia di Gaza.  

Promosi Edukasi Transaksi Digital UMKM di Papua, Volume Transaksi QRIS-BRI Naik 587,3%

“Kemenlu telah memverifikasi langsung berita mengenai penangkapan 2 WNI relawan di RS Indonesia oleh IDF. Menurut sumber langsung di Gaza, ketiga WNI relawan saat ini dalam kondisi baik dan masih berada di RS Indonesia,” katanya, dalam keterangan resmi kepada awak media, Rabu (22/11/2023) malam, dilansir Bisnis.com.  

Dia menjelaskan bahwa 3 WNI tersebut saat ini sedang bersiap-siap untuk melakukan evakuasi ke Gaza Selatan. 

Sementara itu, Iqbal juga menegaskan bahwa Kemlu RI terus memonitor kondisi 3 WNI tersebut di Gaza yang dilanda peperangan tersebut.  

Menurut kabar yang beredar sebelumnya bahwa 2 WNI relawan MER-C Indonesia dikabarkan ditangkap tentara Israel di Jalur Gaza, Palestina, Rabu (22/11/2023).

Adapun 3 WNI tersebut selama ini berada di RS Indonesia sebagai relawan, antara lain Fikri Rofiul Haq, Reza Aldilla Kurniawan, dan Farid Zanzabil Al Ayubi. 

Sementara itu, 3 WNI relawan MER-C yang berada di RS Indonesia sebelumnya enggan untuk dievakuasi dari Gaza, dan memilih menetap untuk menjadi relawan di rumah sakit Indonesia.  

Seperti diketahui, konflik kembali berkobar di Timur Tengah setelah militan dari kelompok radikal Palestina Hamas yang berbasis di Jalur Gaza melancarkan serangan mendadak ke wilayah Israel, pada 7 Oktober 2023. 

Israel membalas dengan mengumumkan blokade total terhadap Jalur Gaza dan melancarkan pemboman terhadap wilayah tersebut dan beberapa wilayah di Lebanon dan Suriah, serta operasi darat terhadap Hamas di Jalur Gaza. Bentrokan juga dilaporkan terjadi di Tepi Barat.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Begini Kondisi Terkini 2 WNI Relawan MER-C di Gaza yang Diduga Ditahan Tentara Israel”

Pengemudi berpengalaman yang dapat melakukan perjalanan melintasi waktu

Dampak Gempa Jepang M 7,6 Disusul Tsunami: 6 Jiwa Meninggal, 40 Orang Terluka******

ISHIKAWA — Gempa bumi dengan magnitudo 7,6 Skala Richter (SR) disusul tsunami yang mengguncang Prefektur Ishikawa Jepang telah menewaskan setidaknya 6 orang dan lebih dari 40 orang terluka.  

Televisi publik Jepang melaporkan bahwa tercatat semua korban tewas adalah penduduk Prefektur Ishikawa, tempat gempa paling terasa dan menyebabkan kerusakan paling parah. Adapun hingga saat ini, setidaknya telah dilaporkan 50 kerusakan rumah pribadi dan bangunan tempat tinggal di wilayah negara tersebut. 

Promosi Tangguh Dampingi UMKM Selama Lebih dari Satu Abad, Ini Logo HUT BRI ke-128

Melansir TASS via Bisnis.com, tim penyelamat sedang bekerja di lokasi, karena mungkin masih ada orang yang berada di bawah reruntuhan akibat gempa kuat tersebut.  

Ada juga laporan mengenai lebih dari 50 kebakaran besar yang masih berupaya untuk dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran Jepang. Lebih lanjut, ada lebih dari 130 gempa bumi dengan kekuatan berbeda-beda telah terjadi di Jepang, sejak Senin (1/1/2024).  

Gempa yang paling dahsyat berkekuatan 7,6 Skala Richter (SR) dengan pusat gempa terletak di dekat Prefektur Ishikawa dan Niigata. Para ahli dari Departemen Meteorologi Nasional memperingatkan bahwa gempa susulan akan terus terjadi pada pekan mendatang. 

Pihaknya memperingatkan bahwa 2 hingga 3 hari ke depan sangat berbahaya, karena ada kemungkinan terjadinya gempa kuat berulang kali dengan kekuatan di atas 7 SR. 

Sementara itu, Ahli Seismologi Jepang juga telah mengimbau penduduk setempat untuk mewaspadai gempa susulan di wilayah tersebut. 

Dilansir dari Antara, menurut Kantor Otoritas Regulasi Nuklir, tidak ada kerusakan signifikan yang dilaporkan di pembangkit listrik tenaga nuklir di Shika Ishikawa, tempat gempa berkekuatan maksimum 7 skala intensitas seismik negara tersebut, atau di prefektur Niigata atau Fukui yang berdekatan.

Badan Meteorologi Jepang mengeluarkan peringatan khusus mengenai potensi tsunami setinggi tiga meter atau lebih di Semenanjung Noto di Ishikawa, tapi menurunkan tingkat peringatan tersebut beberapa jam kemudian.

Peringatan tsunami khusus adalah yang pertama sejak dikeluarkan pada 2011 sejak gempa dengan skala 9.0 dan tsunami yang menghancurkan kawasan di timur laut Jepang dan memicu krisis nuklir Fukushima.

Menurut petugas pemadam kebakaran di Wajima, terjadi kebakaran di kota tua dengan banyak rumah kayu dan ada laporan tentang bangunan yang runtuh.

“Sepertinya lebih dari 10 bangunan terbakar,” kata seorang pria yang tinggal di kota tersebut, seraya menambahkan bahwa dia melihat kepulan asap hitam membubung dari pasar dengan tinggi mencapai sekitar 500 meter.

“Saya tidak dapat terus berdiri karena guncangan. Gempa itu sangat kencang dan belum pernah saya alami sebelumnya,” lanjutnya.

Sementara seorang warga yang lain mengatakan bahwa ia melihat asap hitam membumbung dan kemudian mendengar ledakan di pasar makanan di Wajima Asaichi.

Sekitar 30 orang dilaporkan terluka akibat gempa di Ishikawa dan prefektur lainnya. Menurut keterangan Pemerintah Ishikawa, sekitar 32.000 rumah kehilangan aliran listrik.

Gempa tersebut juga terasa dari Hokkaido di Jepang utara hingga Kyushu di barat daya negara itu. Peringatan dan peringatan tsunami dikeluarkan untuk prefektur di sisi Laut Jepang.

Menurut badan cuaca, pusat gempa berada di sekitar 30 kilometer timur-timur laut Wajima, dengan kedalaman sementara 16 km.

Gempa dan gempa susulan mengganggu secara transportasi umun dan layanan kereta api JR East terpaksa menangguhkan seluruh operasi cepat (shinkansen) di Tohoku, Joetsu dan Hokuriku, sementara maskapai penerbangan All Nipppon Airways dan Japan Airlines membatalkan 25 penerbangan.

Sementara itu Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengatakan kepada wartawan bahwa pihaknya terus mengumpulkan informasi sambil bekerja untuk memberikan pertolongan.

Badan Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Jepang mengatakan bahwa lebih dari 97.000 warga yang berada di sembilan prefektur diperintahkan untuk mengungsi, sementara menurut Kementerian Pertahanan, sekitar 1.000 orang telah dievakuasi ke pangkalan Pasukan Bela Diri Udara di Wajima, dan Pasukan Bela Diri mendistribusikan selimut, air dan makanan.

Layanan di jalur Tokaido Shinkansen JR Central, yang menghubungkan Tokyo dan Osaka, juga dihentikan sebentar di beberapa bagian setelah sistemnya mendeteksi gempa bumi dan mematikan listrik, sehingga menyebabkan penundaan yang berdampak pada sekitar 100.000 orang, kata perusahaan itu.

Negara tetangga Korea Utara dan Korea Selatan, serta Rusia juga sama-sama mengeluarkan peringatan serupa untuk wilayah pesisir timur mereka, menurut media dan pihak berwenang setempat.

Rencana Promosi Pakan Meriam

Hampir 100 Negara Anggota PBB Serukan Gencatan Senjata di Gaza******

JENEWA — Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk Pengungsi Filippo Grandi para Rabu (13/12/2023) membuka Forum Global untuk urusan Pengungsi (Global Refugee Forum)dengan seruan “gencatan senjata kemanusiaan segera dan berkelanjutan” di Gaza.

“Bencana kemanusiaan besar sedang terjadi di Jalur Gaza, dan sejauh ini, Dewan Keamanan (PBB) telah gagal menghentikan kekerasan tersebut,” ujar Grandi di Jenewa, saat berpidato dalam forum yang berlangsung selama tiga hari tersebut.

Promosi UMKM Expo(rt) Brilianpreneur Buka Jalan Produsen Aksesori Go Internasional

Ia menyatakan bahwa kejadian yang terjadi sejak 7 Oktober itu “di luar mandat UNHCR,” katanya:

“Namun, kami memperkirakan akan ada lebih banyak kematian dan penderitaan warga sipil, dan juga pengungsian lebih lanjut yang mengancam wilayah tersebut.” UNHCR adalah badan PBB yang menangani urusan pengungsi.

“Saya tidak bisa membuka forum pengungsi global tanpa terlebih dahulu menggemakan seruan oleh Sekretaris Jenderal PBB (Antonio Guterres) untuk gencatan senjata kemanusiaan segera dan berkelanjutan,” ucap Grandi, dilansir Antara.

Grandi juga meminta pembebasan para sandera dan menekankan perlunya dimulai kembali dialog yang sejati akan membawa “perdamaian dan keamanan nyata bagi rakyat Israel dan Palestina.”

Sebelumnya, Majelis Umum PBB pada Selasa (12/12/2023) mengadopsi rancangan resolusi yang menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza, Palestina.

Resolusi tidak mengikat tersebut, diusulkan oleh Mesir yang didukung hampir 100 negara, termasuk Turki, dan lolos dengan 153 dukungan saat 193 anggota Majelis Umum berkumpul untuk sidang khusus darurat mengenai Palestina.

Sepuluh negara, termasuk Amerika Serikat, Israel dan Austria, menentang resolusi tersebut, sementara 23 negara termasuk Inggris, Jerman, Italia dan Ukraina memilih abstain.

Sebagai tambahan atas tuntutan gencatan senjata, resolusi tersebut juga menyampaikan keprihatinan atas “bencana situasi kemanusiaan” di Jalur Gaza dan penderitaan warga sipil Palestina.

Resolusi itu juga menekankan bahwa warga sipil Palestina dan Israel “harus dilindungi” sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional sambil meminta semua pihak harus mematuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional, termasuk hukum kemanusiaan internasional, terutama yang berkaitan dengan perlindungan warga sipil.

Rancangan resolusi tersebut juga menuntut “pembebasan segera dan tanpa syarat” atas seluruh sandera serta memastikan akses kemanusiaan.

Resolusi tersebut mengacu pada tujuan dan prinsip Piagam PBB serta resolusi mengenai masalah Palestina.

Mengingat semua resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan, laporan ini juga mencatat penerapan Pasal 99 Piagam PBB oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk kali pertama sejak ia menjabat posisi teratas organisasi tersebut pada 2017 untuk menetapkan gencatan senjata.

Resolusi tersebut juga mencatat surat dari Philippe Lazzarini, Komisaris Jenderal Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat, kepada presiden Majelis Umum untuk memperhatikan situasi kemanusiaan yang memburuk.

Sebelumnya, AS mengusulkan amandemen terhadap resolusi tersebut untuk mengutuk kelompok Palestina Hamas atas serangannya pada 7 Oktober terhadap Israel, sementara Austria mengusulkan klarifikasi bahwa para sandera “ditahan oleh Hamas dan kelompok lain.” Kedua usulan tersebut ditolak di Majelis Umum PBB.

Hal ini terjadi setelah AS memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB pada Jumat yang menuntut gencatan senjata segera untuk menghentikan pertumpahan darah yang sedang terjadi di Jalur Gaza seiring terus bertambahnya korban jiwa.

Pada Oktober, Majelis Umum menyetujui rancangan resolusi yang menyerukan “gencatan senjata kemanusiaan segera, dalam jangka panjang dan berkelanjutan yang mengarah pada penghentian permusuhan” dengan 121 negara mendukung dan 14 negara menentang – termasuk AS – dan 44 negara abstain. Resolusi Majelis Umum PBB tidak mengikat secara hukum, namun memiliki bobot politik.

Perjalanan melalui kemalangan

RS Indonesia Jadi Markas Militer Israel, MER******

PADANG — Organisasi relawan kemanusiaan Medical Emergency Rescue Committe (MER-C) Indonesia segera berkirim surat ke Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) terkait Rumah Sakit Indonesia di Jalur Gaza yang dijadikan markas pasukan Israel.

“Dalam beberapa hari ini MER-C akan berkirim surat ke WHO agar badan kesehatan dunia itu mengirimkan tim investigasi ke sana,” kata Presidium MER-C Indonesia Sarbini Abdul Murad saat dihubungi di Padang, Sumatera Barat, Kamis (21/12/2023), dilansir Antara.

Promosi Catat! Ini Daftar Desa BRILian Terbaik yang Siap Bersaing di Nugraha Karya 2023

Selain meminta WHO menyelidiki Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina, yang dijadikan markas militer, Sarbini juga mendesak agar WHO menginstruksikan tentara Israel segera meninggalkan rumah sakit tersebut.

“WHO mempunyai kewenangan itu,” ujar Sarbini.

Pada 6 November 2023 juru bicara The Israel Defence Forces (IDF) Daniel Hagari menuding terdapat terowongan di Rumah Sakit Indonesia yang menjadi markas Hamas. Namun hal tersebut telah dibantah karena tuduhan itu tidak terbukti, kata Sarbini.

Setelah gencatan senjata, Israel mengultimatum agar Rumah Sakit Indonesia di Gaza dikosongkan. Tak hanya memaksa pengosongan, tentara Israel justru menguasai rumah sakit itu sebagai markas militer.

Sarbini menegaskan langkah Israel secara nyata telah melanggar hukum humaniter internasional dengan menjadikan rumah sakit sebagai perisai. Apalagi rumah sakit merupakan institusi netral yang tidak boleh ditempati tentara.

“Tidak boleh ada tentara di rumah sakit dan itu sangat kami kecam,” ujar Sarbini.

Melihat tragedi kemanusiaan yang terjadi di Palestina, terutama di Jalur Gaza, Sarbini cukup menyayangkan sikap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang cenderung pasif.

Menurutnya, untuk menghentikan kejahatan Zionis Israel terhadap rakyat Palestina tidak cukup hanya sebatas seruan. Namun, langkah konkret dari dunia internasional dibutuhkan guna mengakhiri kekejaman Israel.

Biografi Ajaib HP

Papua Nugini Rusuh, Penjarahan & Kebakaran Dimana******

PORT MORESBY — Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengungkap kondisi warga negara Indonesia (WNI) di Papua Nugini, pasca-terjadinya penjarahan dan pembakaran.

Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI Judha Nugraha mengatakan KBRI Port Moresby telah berkoordinasi dengan Kemlu RI dan Kepolisian Papua Nugini, untuk perlindungan dan peningkatan keamanan bagi para WNI.

Promosi Lolos Kurasi, 15 UMKM Ini Unjuk Gigi di Kick-Off HUT ke-128 BRI

“Hingga saat ini tidak ada WNI yang menjadi korban dari kerusuhan tersebut,” katanya, dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (12/1/2024), dilansir Bisnis.com.

Berdasarkan data, dia menjelaskan bahwa jumlah WNI di Papua Nugini yang tercatat di KBRI adalah sebanyak 1.317 orang.

Dia juga menyatakan bahwa Perdana Menteri (PM) James Marape telah mendeklarasikan keadaan darurat (state of emergency)selama 14 hari untuk wilayah Port Moresby.

Judha menegaskan bahwa KBRI terus menjalin komunikasi dengan para WNI dan juga mengeluarkan imbauan agar selalu berhati-hati, dan meningkatkan kewaspadaan, serta tetap tinggal di kediaman sekiranya tidak ada keperluan yang sangat mendesak.

“Segera hubungi Hotline KBRI jika memerlukan bantuan kedaruratan,” tambahnya.

Sebagai informasi, kerusuhan berupa penjarahan dan pembakaran toko terjadi di Port Moresby dan kemudian merebak ke beberapa kota lainnya, sejak 10 Januari 2024.

Kerusuhan tersebut berawal dari aksi protes polisi dan publik akibat pemotongan gaji yang para pejabat anggap sebagai suatu kesalahan administratif, lalu berubah menjadi pelanggaran hukum.

Protes menyebar di Port Moresby hingga ke kota lainnya, dan 8 orang tewas dalam kerusuhan di Ibu Kota Port Moresby, sedangkan 7 orang lainnya tewas di Lae, di Utara negara itu.

Toko Milik WN China Dijarah Habis

Sementara, Kementerian luar negeri China mengatakan bahwa sejumlah pertokoan milik warganya di ibu kota Port Moresby telah dijarah selama kerusuhan dan dua warga negara China terluka.

Kedutaan menyarankan bahwa warga negara China harus meningkatkan tindakan pencegahan dan menghindari untuk keluar rumah, terutama ke tempat-tempat ramai. Pihaknya juga sudah mengajukan perwakilan resmi.

“Kedutaan Besar China di Papua Nugini telah mengajukan perwakilan resmi ke pihak Papua Nugini atas serangan terhadap toko-toko China,” jelasnya, seperti dikutip dari South China Morning Post, Jumat (12/1/2024).

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning mengatakan bahwa kedutaan telah memulai mekanisme perlindungan  konsuler darurat.

Pihak China juga meminta Papua Nugini untuk mengambil langkah-langkah efektif lebih lanjut untuk menjamin kesehatan warga negara dan bisnis China, serta menghukum pelakunya dengan berat.

Untuk diketahui, China telah meningkatkan jangkauan diplomatiknya di antara negara-negara Pasifik Selatan.

Presiden China Xi Jinping ketika bertemu dengan Perdana Menteri Papua Nugini James Marape pada Oktober 2023 berjanji untuk memperluas kerja sama di berbagai bidang, mulai dari pertanian, energi, mineral hingga infrastruktur.

Kerjasama China dan Papua Nugini sejauh ini tetap terfokus pada ekonomi. Pada Desember 2023,

Marape mengatakan bahwa ia tidak membahas keamanan dengan para pemimpin China, ketika mengunjungi Beijing.

Sebaliknya, Papua Nugini tetap bersama mitra keamanan tradisionalnya untuk keamanan, yakni Amerika Serikat (AS) untuk keamanan eksternal dan Australia untuk keamanan internal.

Papua Nugini menandatangani pakta pertahanan dengan AS pada Mei 2023 dan perjanjian dengan Australia untuk dukungan kepolisian dan kebutuhan keamanan lainnya Desember 2023.