erek erek lengkap

Penyelamat Pesawat

Buruh Tuding Program Kartu Prakerja Tak Tepat Sasaran******

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) mengatakan program Kartu Prakerja tidak efektif dalam meningkatkan kemampuan pekerja maupun menekan pengangguran.

Pimpinan ASPEK Indonesia Mirah Sumirat mengatakan program tersebut tidak tepat sasaran.

"Kenyataan di lapangan yang kami temukan bahwa yang menerima Kartu Prakerja itu banyak yang tidak tepat sasaran. Ada orang-orang yang kaya, ada orang-orang yang punya usaha," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (19/10).

Kemudian, Mirah mengatakan ada juga orang yang menyalahgunakan teknologi untuk memiliki akun kartu Prakerja lebih dari satu sehingga bisa memperoleh manfaat lebih dari sekali.

"Itu kan tidak efektif, dan itu bukan satu dua orang. Ada banyak yang seperti itu," ujarnya.

Maka dari itu, ia meminta program Kartu Prakerja diganti dengan program yang melatih secara langsung pekerja yang memang membutuhkan seperti yang tercantum dalam data Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).

"Disnaker kan tahu data orang-orang yang sedang mencari pekerjaan, yang menganggur, yang di-PHK, ambil saja data itu," ujar Mira.

Program Kartu Prakerja menjadi salah satu andalan pemerintah untuk meningkatkan kompetensi masyarakat agar dapat bersaing di dunia kerja. Sejak April 2020, program ini telah memasuki gelombang 46 dengan total penerima mencapai 11,4 juta orang.

Tak tanggung-tanggung, pemerintah menggelontorkan dana hingga triliunan rupiah per tahun untuk menjalankan program ini. Pada 2022, anggaran program Kartu Prakerja mencapai Rp11 triliun. Dua tahun sebelumnya, anggaran Kartu Prakerja mencapai Rp20 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim program Kartu Prakerja telah membawa dampak positif dalam dua tahun terakhir.

Menurutnya, program Kartu Prakerja telah berdampak positif secara masif bagi angkatan kerja di Indonesia, khususnya dalam hal kompetensi kewirausahaan, industri keuangan, ketahanan finansial, dan pengelolaan pangan bagi para penerima.

Ia pun berharap dalam Presidensi G20 Indonesia tahun ini, program Kartu Prakerja dapat menjadi modelling di negara-negara berkembang lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Budidaya Perkotaan: Saya Seorang Legenda

Tujuh Sektor Menguat, IHSG Hijau di Level 7.017******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 7.017 pada Jumat (21/10). Indeks saham menguat 37,11 poin atau plus 0,53 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp13,58 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 21,18 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 298 saham menguat, 237 terkoreksi, dan 168 lainnya stagnan. Terpantau, tujuh dari sebelas indeks sektoral kompak menguat, dipimpin oleh sektor keuangan di angka 1,53 persen.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia mayoritas melemah. Tercatat, indeks Nikkei 225 di Jepang melemah 0,43 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong tumbuh 0,27 persen, dan indeks Kospi di Korea Selatan turun 0,22 persen.

Bursa saham Eropa juga mayoritas melemah. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris minus 0,29 persen, indeks CAC 40 di Prancis turun 1,24 persen, dan indeks DAX di Jerman melemah 0,99 persen.

Tak jauh beda, bursa Amerika kompak menguat. Indeks S&P 500 turun 0,80 persen, indeks NYSE melemah 0,77 persen, dan indeks NASDAQ Composite minus 0,61 persen.

[Gambas:Video CNN]

Guru Tao Tongxuan

Kemenperin Buka Suara Soal Kandungan EG dan DEG pada Obat Sirop******

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) buka suara terkait kandungan etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) dalam obat sirop anak yang disinyalir menyebabkan gagal ginjal akut.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan kasus ditemukannya EG dan DEG yang melebihi ambang batas pada obat sirup merupakan kejadian yang tidak diharapkan oleh industri farmasi.

Karenanya, pihaknya terus mendorong industri farmasi untuk terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap produk-produk yang dihasilkan.

Berdasarkan hasil investigasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), ditengarai bahwa kedua zat tersebut merupakan cemaran dan bukan sebagai bahan baku tambahan yang digunakan pada formulasi dan proses produksi obat sirup.

Cemaran tersebut diduga berasal dari empat bahan baku tambahan, yaitu propilen glikol, polietilen glikol, sorbitol, dan gliserin/gliserol.

Menurut Agus, keempat bahan tersebut bukan merupakan bahan yang berbahaya atau dilarang penggunaannya dalam pembuatan sirup obat dan telah digunakan sejak lama.

Ia menerangkan dari keempat bahan tambahan tersebut, baru dua yang sudah dapat diproduksi dalam negeri yaitu sorbitol dengan kapasitas 154 ribu ton per tahun, dan gliserin sebesar 883 ribu ton per tahun.

Sementara untuk propilen glikol dan polietilen glikol masih belum dapat diproduksi dalam negeri dan harus dilakukan impor.

Menindaklanjuti perkembangan ini, Kemenperin telah melakukan koordinasi dengan industri farmasi yang produknya mengandung cemaran EG dan DEG melewati ambang batas aman. Industri menyatakan bahwa tidak ada penggunaan bahan baku EG maupun DEG pada proses produksi, sehingga adanya EG dan DEG diduga berasal dari cemaran bahan baku tambahan lain yang disebutkan tadi.

"Sebagai tindak lanjutnya, industri terus melakukan evaluasi internal, pengujian kandungan cemaran bahan baku pada laboratorium independen, serta berkoordinasi untuk melakukan penarikan produk dari pasar. Hal ini sejalan dengan komitmen industri farmasi untuk memproduksi produk obat yang aman, berkhasiat, dan bermutu," jelas Agus.

[Gambas:Video CNN]

salib suci

Ikatan Apoteker Minta Pemerintah Bijak Soal Larangan Obat Sirop Anak******

Ikatan ApotekerIndonesia (IAI) meminta pemerintah bijak dalam mengambil keputusan melarang sementara obat siropanak di Indonesia.

Hal ini terkait dengan 66 anak meninggal akibat gagal ginjal yang merebak di Gambia, Afrika. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyarankan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menghindari penggunaan parasetamol sirop.

"Kami dari IAI meminta lebih bijak dalam mengambil satu keputusan karena jangan sampai keputusan tersebut menimbulkan tantangan baru," ungkap Juru Bicara Dewan Pakar IAI Keri Lestari Dandan kepada CNNIndonesia.com, Rabu (19/10).

Keri menyebut pada akhirnya konsumsi obat beralih ke puyer. Padahal tidak semua obat bisa dijadikan obat puyer.

Karenanya, pemilihan bentuk sediaan obat, antara sirop atau puyer, tidak bisa disamaratakan.

"Ada juga faktor risiko dan benefit yang kami pertimbangkan. Contoh misalkan ada anak-anak dalam kondisi sulit menelan jika diberi puyer, maka harus diberi sirop. Nah, ada yang biasa konsumsi obat sirup tidak masalah. jadi tidak semua terdampak," imbuhnya.

Oleh karena itu, Keri mengatakan pihaknya sedang menyusun rekomendasi langkah bijak untuk menanggulangi risiko masalah ini. Apalagi, sejawat dokter Indonesia tidak mengklasifikasikan ini sebagai gagal ginjal, tapi anak dengan gangguan ginjal.

[Gambas:Video CNN]

Lebih lanjut, IAI masih menunggu penjelasan dari Kemenkes tentang kadar EG yang diperbolehkan dalam obat sirop.

Keri menjelaskan, berdasarkan USP 43 tahun 2020, EG diethylene glycol adalah bisa jadi cemaran dari gliserin, propilen glikol, dan polietilena glikol (PEG).

"Mungkin saja EG pada sediaan yang mengandung gliserin/propilen dan kurang dari sama dengan 0,1 persen masih ditolerir. Yang jadi masalah jika diatas itu. ada juga PEG tidak boleh lebih dari 0,25 persen. Jadi temuan tersebut pada kadar berapa," kata Keri.

Ia juga mengatakan pihaknya akan menelisik anak-anak yang mengalami gangguan ginjal tersebut. IAI akan mencari tahu makan dan obat apa saja yang dikonsumsi si anak.

"Jadi harus bijak. Karena kalau hanya satu obat, ini mudah melihatnya karena pengguna obat tersebut bakal terdampak. Tapi ini tidak. Jadi ada berbagai kemungkinan," tandasnya.

Kemenkes telah menginstruksikan agar apotek maupun tenaga kesehatan di Indonesia untuk sementara ini tidak menjual atau meresepkan obat bebas dalam bentuk cair atau sirop kepada masyarakat.

Upaya itu dilakukan sebagai kewaspadaan atas temuan gangguan ginjal akut progresif atipikal yang mayoritas menyerang usia anak di Indonesia.

"Untuk sementara ini Kemenkes sudah mengambil langkah untuk menyelamatkan kasus yang lebih banyak, atau kematian yang berikutnya. Kita berhentikan sementara penggunaannya sampai selesai penelitian atau penelusuran kami," ujar Juru Bicara Kemenkes Mohammad Syahril.

Syahril menjelaskan dari temuan 206 kasus yang berdasarkan laporan 20 provinsi di Indonesia, 99 orang di antaranya dinyatakan meninggal dunia.

Selir gila tidak mudah untuk diculik

Badan Otorita Sebut Korsel Bakal Investasi Taksi Udara di IKN******

Wakil Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Dhony Rahajoe mengatakan Korea Selatan (Korsel) akan berinvestasi taksi udara tanpa awak di ibu kota baru.

Investasi advance urban air mobility itu akan menggunakan bahan bakar energi terbarukan. Nantinya, sambung Dhony, Korsel akan mengembangkan pusat inovasi dan penelitian advance urban air mobilityAsia Tenggara di IKN.

"Ini nanti bisa jadi wahana yang tidak merusak lingkungan karena tidak membuat infrastruktur di darat untuk menghubungkan kota-kota mitra dan penyangga dari IKN," ujar Dhony kepada di Menara BNI, Kamis (20/9).

Selain advance urban air mobility,Korsel juga akan berinvestasi pada sektor perumahan di IKN. Namun, Dhony tidak menyebutkan total nilai investasi Korea di IKN.

"Korean Land and Housing sudah menyatakan akan berpartisipasi membangun apartemen dan area komersial. Kemudian ada beberapa lagi yang sedang dalam pembicaraan,"ujarnya.

Pemerintah tengah menyiapkan rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang mengatur segala bentuk investasi di IKN.

Sebelumnya, Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono mengatakan aturan tersebut akan mengatur pemberian insentif bagi pelaku usaha di IKN Nusantara, berupa fiskal dan non fiskal.

Selain itu beleid yang sedang dibahas oleh Kemenkeu dan Bappenas itu juga akan akan mengatur agar investor bisa menanamkan modal dan usaha serta melakukan usaha di IKN dengan sebaik mungkin.

"Itu bakal bermanfaat untuk semua pihak, baik mereka yang bermukim di sana hingga pelaku usaha itu sendiri," imbuh Bambang.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Perang Xuanwu

Kemenkop UKM Blak******

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mengungkap soal kasus pelecehan seksualyang terjadi di antara para pegawainya (PNS). Kejadian tersebut terjadi di Bogor, Jawa Barat, pada 2019.

Sekretaris KemenkopUKM Arif Rahman Hakim mengatakan kejadian bermula saat kementerian menggelar rapat di luar kantor (RDK) di Bogor pada 5 hingga 6 Desember 2019. Pada 5 Desember pukul 23.30 WIB, korban (ND) beserta tujuh pegawai lainnya, termasuk empat pelaku, pergi keluar hotel di mana RDK berlangsung.

Mereka makan di salah satu restoran. Usai makan, mereka mencari hiburan malam di sekitar Cibubur. Mereka kemudian kembali ke hotel pada 6 Desember pukul 04.00 WIB.

Keempat pelaku tersebut adalah WH, ZP, MF, NN. WH merupakan PNS golongan 2C, ZP adalah CPNS, MF dan NN merupakan tenaga honorer.

Pada 20 Desember 2019, Kepala Biro Umum Kemenkop UKM menerima pengaduan dari orang tua ND terkait pelecehan seksual yang dialami sang anak. Orang tua ND sendiri juga bekerja di Unit Eselon III Kemenkop UKM.

Setelah itu, Biro Kepegawaian mendampingi ND melaporkan keempat korban ke Polres Kota Bogor. Sementara itu, Biro Kepegawaian memanggil pelaku untuk memintai keterangan.

Pada 13 Februari 2020, polisi melakukan penahanan kepada keempat pelaku. Sehari kemudian, Kemenkop UKM menjatuhkan sanksi kepada pelaku.

"MF dan NN tenaga honorer langsung diputus kontraknya," ujar Arif.

Sementara ZP dan WH diberikan sanksi berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama satu tahun.

Di sisi lain, ND mengajukan surat pengunduran diri pada 3 Maret 2020. KemenkopUKM kemudian mencarikan pekerjaan untuknya di tempat lain.

Pada 5 Maret, polisi menangguhkan penahanan keempat pelaku dan dilakukan upaya perdamaian antara keluarga korban dan pelaku. Pada 13 Maret 2020, dilangsungkan pernikahan antara ZP dan ND (korban).

"Setelah tercapai kesepakatan antara keluarga korban dan terduga pelaku untuk diselesaikan secara kekeluargaan, selanjutnya Pihak Kepolisian menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan Nomor: S.PPP/813.b/III/RES.1.24/2020 tertanggal 18 Maret 2020," ujar Arif.

Pada tanggal 31 Maret 2020, orang tua ND mengirimkan surat kepada Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, yang menyatakan telah dilakukan mediasi dan menemukan kesepakatan untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Pihak ND kemudian disebut mencabut laporan kepolisian dan kasus ini dianggap selesai.

[Gambas:Video CNN]