Di Tiga Kerajaan

paito sgp angkanet

Polemik Bayar UKT Pakai Pinjol Danacita di ITB, Kampus Pertahankan Kerja Sama******

“Danacita juga mengacu kepada pedoman perilaku yang dikeluarkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sebagai asosiasi yang mewadahi seluruh perusahaan penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang ditunjuk oleh OJK,” kata Alfonsus dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (31/1/2024), dilansir Antara.

Alfonsus menjelaskan sebagai salah satu perusahaan fintech peer to peer lending (P2P Lending), Danacita sudah menaati aturan dengan mencantumkan seluruh biaya yang timbul dari setiap pengajuan biaya pendidikan, termasuk biaya yang timbul di depan.

Adapun biaya tersebut termasuk biaya persetujuan, biaya bulanan atau disebut juga sebagai “bunga”, biaya keterlambatan, dan lainnya, yang dapat diakses dan dilihat secara transparan oleh para mahasiswa saat pengajuan.

Menurut Alfonsus, hal itu diharapkan dapat memberdayakan pelajar untuk menerima pendanaan secara bertanggung jawab dan dapat meminimalkan risiko penipuan ataupun praktik tidak etis.

“Pada dasarnya, semangat dari layanan pendanaan pendidikan yang Danacita berikan adalah untuk tidak memberikan masalah baru kepada pelajar dan/atau wali,” ujarnya.

Bukan Pinjol

Danacita memastikan bahwa pendanaan diberikan sesuai dengan kemampuan dari penerima dana atau wali, dengan tidak menyalurkan pinjaman yang melampaui kapabilitas peminjam.

Proses analisis dan verifikasi yang mendalam untuk menilai kesanggupan mahasiswa atau wali untuk melunasi pendanaan yang diberikan selalu dikedepankan.

Untuk itu, mahasiswa atau penerima dana yang masih berusia kurang dari 21 tahun atau belum memiliki penghasilan yang cukup, wajib melakukan pengajuan di Danacita bersama orang tua atau wali.

Sejak berdiri, Danacita memastikan bahwa 100 persen pendanaan disalurkan langsung kepada rekening institusi kampus, bukan ke rekening perorangan dari mahasiswa atau wali.

Hal itu, kata Alfonsus, diterapkan dengan tujuan guna menjamin bahwa dana yang disalurkan digunakan hanya untuk pembayaran kebutuhan pendidikan.

Selain itu, dalam penanganan data pribadi, Danacita telah menerapkan standard atau penilaian keamanan siber terpopuler di dunia yakni ISO 27001, yang memverifikasi kemampuan Danacita dalam memitigasi risiko dan melindungi informasi maupun data pribadi setiap pelajar.

Lebih lanjut, Alfonsus menjelaskan proses penagihan Danacita juga memastikan bahwa tim yang berkomunikasi langsung dengan pelajar telah tersertifikasi dan mendapatkan pelatihan dari asosiasi resmi yang ditunjuk OJK.

Hal ini memastikan operasional Danacita mulai dari proses pengajuan hingga proses penagihan dilakukan dengan prinsip dan etika yang sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Ia menambahkan Danacita menerapkan program pelunasan lebih awal tanpa biaya apapun maupun penalti pelunasan.

Di beberapa institusi pendidikan yang telah bekerja sama dengan Danacita, program ini dikenal sebagai “Dana Talangan” di mana setiap pelunasan lebih awal yang dilakukan.

Bisa dilakukan tanpa menghitung biaya-biaya yang belum jatuh tempo, tanpa adanya biaya tambahan atau penalti pelunasan.

MoU Danacita dan ITB

Adapun Danacita sudah mengantongi izin dan diawasi oleh OJK berdasarkan Keputusan Anggota Komisioner OJK Nomor KEP-68/D.05/2021 tanggal 02 Agustus 2021. Memorandum of Understanding (MoU) antara Danacita dan ITB juga telah ditandatangani pada tanggal 10 Agustus 2023.

Melalui kerja sama ini, kedua belah pihak menyepakati bahwa Danacita hadir sebagai salah satu solusi alternatif bagi mahasiswa ITB. MOU tersebut bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi mahasiswa yang belum dapat membayar langsung biaya kuliah (UKT).

Sementara, ITB menyatakan akan terus mempertahankan kerja sama kerja sama antara Danacita sebagai pilihan pembayaran UKT bagi mahasiswa.

“Tidak (akan putus kerja sama) karena memang tidak ada masalah dengan praktik yang dilakukan karena memang pasarnya,” kata Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan ITB, Muhammad Abduh di Bandung, Rabu.

Abduh menambahkan pihaknya membuka peluang pada lembaga financial technology (fintech) lainnya di Indonesia untuk bekerja sama dengan ITB sebagai pilihan mahasiswa untuk membayar UKT.

“Kalau kami melihatnya begini, fintech ini adalah sebuah inovasi dan kita harus menguasai juga Indonesia, jangan sampai nanti malah fintech dari luar yang masuk ke Indonesia dan itu sangat mungkin sekali,” katanya.

Lebih lanjut, ia mengatakan kerja sama yang terjalin dengan Danacita bertujuan untuk membantu mahasiswa yang kesulitan membayar UKT serta ITB tidak sama sekali mengambil keuntungan dari kerja sama tersebut.

“Jangan mencoba memutarbalikkan kata-kata, Danacita itu kerja sama dengan ITB untuk membantu mahasiswa yang memiliki masalah keuangan, tidak ada hubungannya dengan pemasukan untuk ITB, pemasukan untuk ITB ya ketika mahasiswa itu membayar,” kata dia.

Sementara itu, Direktur Keuangan ITB Anas Ma’ruf menjelaskan pada pelaksanaannya, Danacita terlebih dahulu melakukan seleksi ketat terhadap para mahasiswa yang akan melakukan peminjaman terhadap lembaga finansial tersebut.

“Dari total yang mengajukan dan lebih banyak yang ditolak daripada yang diterima karena apa? Karena sistem peminjaman ini tanpa agunan, sehingga pasti Danacita akan melakukan penyaringan secara ketat,” kata Anas.

Anas memastikan dana yang dipinjam mahasiswa dari Danacita akan disalurkan langsung kepada rekening institusi kampus, bukan ke rekening perorangan dari mahasiswa atau wali.

“Dana yang disetujui untuk dipinjam itu langsung ditransfer ke ITB dan tidak melalui mahasiswa. Sehingga ketika telah melakukan transfer, mahasiswa itu bisa langsung cek status akademik bahwa mahasiswa tersebut telah melunasi UKT,” katanya.

Catatan Gadis Emas

ceri188

Simak! Peraturan Pemerintah tentang Gaji PNS Terbaru******

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menetapkan peraturan terkait penyesuaian gaji pegawai negeri sipil (PNS).

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 5/2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Promosi Dirut BRI: Digitalisasi Tak Picu PHK, Justru Tingkatkan Produktivitas Pekerja

“Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional, perlu menyesuaikan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil,” bunyi pertimbangan beleid tersebut, dikutip Selasa (30/1/2024), dilansir Bisnis.com.

Selain itu, di peraturan disebutkan bahwa besaran gaji pokok PNS dalam lampiran II PP No. 7/1997 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 15/2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas PP No. 7/1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil perlu diubah.

Pasal 1 ayat (2) PP No. 5/2024 menyebutkan bahwa aturan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2024.

Berikut adalah daftar lengkap penyesuaian gaji PNS dalam peraturan terbaru:

Golongan I:

Golongan Ia : Rp1.685.700 – Rp2.522.600

Golongan Ib : Rp1.840.800 – Rp2.670.700

Golongan Ic : Rp1.918.700 – Rp2.783.700

Golongan Id : Rp1.999.900 – Rp2.901.400

Golongan II:

Golongan IIa Rp2.184.000 – Rp3.633.400

Golongan IIb Rp2.385.000 – Rp3.797.500

Golongan IIc Rp2.485.900 – Rp3.958.200

Golongan IId Rp2.591.000 – Rp4.125.600

Golongan III:

Golongan IIIa Rp2.785.700 – Rp4.575.200

Golongan IIIb Rp2.903.600 – Rp4.768.800

Golongan IIIc Rp3.026.400 – Rp4.970.500

Golongan IIId Rp3.154.400 – Rp5.180.700

Golongan IV:

Golongan IVa Rp3.287.800 – Rp5.399.900

Golongan IVb Rp3.426.900 – Rp5.628.300

Golongan IVc Rp3.571.900 – Rp5.866.400

Golongan IVd Rp3.723.000 – Rp6.114.500

Golongan IVe Rp3.880.400 – Rp6.373.200

 

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Kabar Baik! Gaji PNS Resmi Naik, Cek Besarannya”

Yaozei

situs slot gacor pragmatic

Demo di Depan Gedung MPR/DPR, Massa Apdesi Blokade Tol Dalam Kota Jakarta******

JAKARTA — Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menertibkan massa aksi dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) karena sempat terjadi kesalahpahaman dan memblokade Tol Dalam Kota dan jalan arteri depan Gedung DPR/MPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (31/1/2024).

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi M. Latif Usman menjelaskan blokade jalan tol yang dilakukan massa lantaran adanya kesalahpahaman.

Promosi Kolabs Ciamik BRI dan Telkomsel, Paket Data Spesial Hadir di BRImo

“Tadi sedikit ada salah paham, perwakilan sudah diterima, mereka tadi berusaha menutup pintu tol tapi alhamdulilah mereka sudah keluar dari tol,” katanya, dilansir Antara.

Latif menyebutkan arus lalu lintas sempat lumpuh imbas penutupan jalan, namun hanya beberapa menit saja.

Tampak, arus lalu lintas di ruas Tol Dalam Kota sudah mulai kembali mengalir. Mobil bisa melaju dengan kecepatan 30 sampai 40 kilometer (km) per jam. “Iya padat sebentar saja. Paling lima menit,” kata Latif.

Sebelumnya, Kepala Bagian Operasional Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, AKBP Dermawan Karosekali, mengatakan dua jalur Tol Dalam Kota itu sempat ditutup sehingga pihaknya tadi meminta kepada masyarakat mencari alternatif jalan lain.

“Kami mohon, mengimbau kepada warga masyarakat yang ke bandara agar menggunakan Tol Lingkar Luar atau ke arah Tanjung Priok. Demikian juga yang datang dari arah bandara yang akan melintas ke depan DPR/MPR agar menggunakan akses Tol Lingkar Lar atau Tol Tanjung Priok, demikian yang kami sampaikan pukul 12.24 WIB,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu.

Sebelumnya Asosiasi Kepala Desa (APDESI) melakukan Aksi Bersama Desa Jilid III di depan kawasan Gedung DPR/MPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu ini.

Akun instagram @tmcpoldametromengimbau kepada para pengendara untuk menghindari Jalan Gatot Subroto.

“Pukul 08.00-18.00 WIB diimbau bagi pengendara untuk menghindari ruas Jl. Gatot Subroto depan DPR/MPR dan seputar GBK karena ada penyampaian pendapat oleh kelompok masyarakat. Atas perhatian, kami ucapkan terima kasih,” demikian seperti dikutip dalam akun tersebut.

Mitos super datang

pinjaman uang terpercaya

Peserta Program BIPA UMS Belajar Memainkan Gamelan di Bayat Klaten******

“Kami sudah empat kali membawa peserta BIPA ke kecamatan Bayat, Klaten, karena di sini masih lumayan komplet budaya Jawanya,” ungkap Dwi, dikutip Sabtu (13/1/2024).

Program Indo-Austay Adult Imersion adalah program yang diselenggarakan oleh Indonesian Australian Association of Victoria. Program ini bertujuan memberi kesempatan kepada peserta belajar bahasa dan budaya Indonesia yang bekerja sama dengan LBIPU UMS.

Sementara itu, Direktur Indo-Austay, Russel Ogden, mengungkapkan ketertarikannya untuk mengulik budaya Jawa karena menurutnya budaya Jawa merupakan salah satu budaya yang unik di antara seluruh budaya yang ada di dunia.

“Menurut saya menjaga budaya adalah hal yang paling penting, dan orang sini [Bayat] merupakan salah satu orang yang menjaga budaya mereka [Indonesia],” lanjutnya.

Kegiatan tersebut diikui tiga dari enam peserta Program BIPA. Saat pertama memasuki ruangan, ketiga peserta itu langsung disambut dengan iringan alat musik tradisional Jawa gamelan yang mengalunkan gending berjudul Gugur Gunung, ciptaan Ki Nartosabdo.

Setelah itu mereka dikenalkan berbagai macam nama alat musik tradisional Jawa yaitu gamelan oleh Ketua Paguyuban, Sarjito. Kemudian, ketiga peserta dari Australia itu diberi kesempatan mencoba alat musik tradisional gamelan secara langsung.

Setelah mencoba alat musik yang bernama gender, salah satu peserta Program BIPA, Heather Neldrum, mengungkapkan rasa senang mengikuti kegiatan itu. Dia yang juga merupakan guru kesenian di negaranya mengaku sangat menikmati alunan musik gamelan.

“Harus punya ini di Australia,” ungkapnya.

Superstar Hiburan yang Tak Terkalahkan

wslot188

Bali Bakal Punya Kereta Bawah Tanah******

DENPASAR —Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dan pemerintah pusat merancang pembangunan kereta bawah tanah (subway)yang menghubungkan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai-Central Parkir Kuta-Seminyak dan Canggu di Kabupaten Badung, Bali. Moda transportasi ini diharapkan dapat mengurai kepadatan lalu lintas.

“Saat ini (subway)dalam proses penyelesaian studi kelayakan. Kami harapkan April ini sudah selesai,” kata Penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Sanur di Denpasar, Bali, Selasa (30/1/2024).

Promosi Digitalisasi, Layanan Keuangan Holding Ultra Mikro BRI Group Lebih Efisien

Terkait proyeksi nilai investasi, Sang Made belum memberikan perincian karena masih dihitung. Pihaknya masih menunggu penyelesaian studi kelayakan yang dilaksanakan oleh perusahaan asal Korea Selatan.

Ia menjelaskan dalam operasional kereta bawah tanah atau subway itu nantinya berbeda dengan Moda Raya Terpadu (Mass Rapid Transit/MRT) dan Lintas Rel Terpadu atau kereta api ringan (Light RailTransit/LRT) yang tiketnya disubsidi pemerintah.

Alasannya, mobilitas di sekitar kawasan tersebut dominan untuk kepentingan pariwisata dan bisnis, sehingga diperkirakan tiket tidak akan diberikan subsidi dari pemerintah.

“Kalau dari bandara, Central Parkir, Seminyak kemudian Canggu, dari survei pergerakannya itu 85% adalah untuk berwisata atau bisnis dan masyarakat lokal hanya 15%” imbuhnya sebagaimana dilansir Antara. 

Sang Made Mahendra Jaya menambahkan opsi membangun transportasi publik di bawah tanah menjadi pilihan mengingat sepanjang jalan di kawasan tersebut sempit dan padat infrastruktur di antaranya perhotelan, vila, bar, kafe serta rumah penduduk Bali yang masing-masing memiliki tempat ibadah.

Dengan kondisi itu, opsi pelebaran jalan juga dinilai memberatkan baik dari sisi finansial hingga sosial budaya masyarakat.

Selain itu, terbatasnya lahan dan upaya menjaga keaslian Bali sehingga opsi kereta bawah tanah menjadi alternatif, didukung dengan belum optimalnya pemanfaatan ruang bawah tanah di Bali.

“Nantinya dapat lebih optimal dimanfaatkan misalnya di TOD (transit oriented development/pembangunan berbasis transit), ada ritel, dan utilitas perkotaan, jaringan telekomunikasi, pipa air, listrik dan gas,” ucapnya.

Suamiku adalah seekor rubah tua

boom slot88

Muhammadiyah Desak Bawaslu & DPR Awasi Kedekatan Jokowi******

SOLO —Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendesak DPR untuk mengawasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya demi memenangkan paslon nomor urut 2 Prabowo-Gibran.

Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo, mendesak Bawaslu dan DPR untuk mengawasi Presiden Joko Widodo secara penuh tanpa pandang bulu agar penyelenggaraan Pemilu 2024 bisa berjalan dengan netral tanpa campur tangan kekuasaan.

Promosi Transformasi Digital Bawa BRIBRAIN Raih Future of Intelligence se-Asia Pasifik

“Kami meminta dan menuntut Bawaslu dan DPR meningkatkan pengawsan terutama terhadap dugaan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pemenangan satu kontestan tertentu,” katanya dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (29/1/2024).

Dia mengakui bahwa Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu menyebutkan presiden dan wakilnya tidak dilarang untuk melaksanakan kampanye Pemilu.

Namun, pasal tersebut tidak bisa dipandang sebagai sebuah norma yang terpisah dan tercerabut dari akar prinsip dan asas penyelenggaraan Pemilu yang di dalamnya terdapat aktivitas kampanye.

Selain itu, menurutnya pelaksanaan kampanye harus dipandang bukan hanya sekedar ajang memperkenalkan peserta kontestasi politik, melainkan harus dipandang sebagai bagian dari pendidikan politik masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 267 ayat (1) UU Pemilu.

“Bagaimana mungkin pendidikan politik masyarakat akan tercapai jika Presiden dan Wakil Presiden yang aktif menjabat kemudian mempromosikan salah satu kontestan, jadi dengan demikian, pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa Presiden dibenarkan secara hukum untuk melakukan kampanye dan berpihak merupakan statemen yang berlindung dari teks norma yang dilepaskan dari esensi kampanye dan Pemilu itu sendiri,” tuturnya.

Dia menjelaskan daripada berkampanye untuk Prabowo-Gibran, sebaiknya Presiden Jokowi memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 bisa berjalan dengan baik dan berintegritas.

Menurutnya, pejabat publik disumpah untuk menjabat sepenuh waktu sehingga seharusnya memang tidak ada aktivitas lain selain aktivitas yang melekat pada jabatan.

“Maka secara filosofis posisi Presiden adalah pejabat publik yang terikat sumpah jabatan dan harus berdiri di atas dan untuk semua kontestan. Dengan demikian, secara filosofis, aktivitas untuk kampanye sekalipun dilakukan saat cuti adalah tidak tepat,” katanya.

PP Muhammadiyah mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencabut semua pernyataannya yang menjurus pada ketidaknetralan institusi kepresidenan, terlebih soal pernyataan bahwa Presiden boleh kampanye dan boleh berpihak dan meminta presiden untuk menjadi teladan yang baik dengan cara selalu taat hukum dan menjunjung tinggi etika dalam penyelenggaraan negara.

“Presiden harus menghindarkan diri dari segala bentuk pernyataan dan tindakan yang berpotensi menjadi pemicu fragmentasi sosial, terlebih dalam penyelenggaraan Pemilu yang tensinya semakin meninggi,” ujarnya.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Muhammadiyah Desak DPR dan Bawaslu Awasi Gerak-gerik Jokowi ke Prabowo-Gibran”

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di WhatsApp Komunitas dengan klik Solopos News Updatedan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini. Tags Bawaslu DPR Jokowi Muhammadiyah Pemilu 2024 Pilpres 2024 Prabowo Subianto Share

---

Melihat Peluang Caleg Pendatang Baru Raih Kursi DPRD Wonogiri di Pemilu 2024

Melihat Peluang Caleg Pendatang Baru Raih Kursi DPRD Wonogiri di Pemilu 2024Muhammad Diky Praditia ,  Suharsih Senin, 29 Januari 2024 - 23:25 WIB share SOLOPOS.COM - Pengendara sepeda motor melintas di depan deretan bendera parpol peserta Pemilu 2024 di depan Kantor KPU Wonogiri, Rabu (13/9/2023). (Solopos/Muhammad Diky Praditia)

WONOGIRI— Sebagai calon anggota legislatif atau caleg pendatang baru, Azalea Putri Utami, 26, menyadari betul butuh perjuangan keras agar bisa meraih kursi di DPRD Wonogiri pada Pemilu 2024. Caleg dari dari PDIP itu pun sudah menyiapkan strategi.

Promosi Transformasi Digital Bawa BRIBRAIN Raih Future of Intelligence se-Asia Pasifik

Ia menyampaikan sejak awal kampanye yang dia lakukan bukan mengajak warga untuk memilihnya, melainkan memilih parpol yang mengusungnya. Hal itu merupakan strategi dari parpol yang menerapkan prinsip gotong royong atau kolektif.

Masing-masing caleg dari PDIP di Wonogiri sudah memiliki wilayah ‘tempur’ dan sudah ada kesepakatan antaracaleg. Dia dan caleg lain dari partai yang sama harus turun ke bawah bersama masyarakat di wilayah masing-masing.

Dengan strategi itu, menurutnya, biaya kampanye yang dikeluarkan tidak terlalu banyak meski tidak juga berarti nihil biaya. Menurut dia, biaya kampanye yang dikeluarkan bukan untuk politik uang.

Bahkan parpolnya melarang melakukan hal itu dan mereka justru mengampanyekan antipolitik uang. “Biaya yang kami keluarkan paling untuk sumbangan ketika ada kegiatan warga untuk kebutuhan publik,” ungkap caleg pendatang baru DPRD Wonogiri itu.

Lea, sapaan akrabnya, tahu betul untuk bisa duduk di kursi DPRD Wonogiri butuh banyak suara mengingat dia berangkat dari parpol yang sudah memiliki enam calon petahana di daerah pemilihan atau dapilnya. Walau demikian, perempuan itu cukup optimistis bisa mendapatkan kursi di lembaga legislatif Wonogiri.

Caleg pendatang baru dari PDIP Wonogiri, Azalea Putri Utami, 26, siap bertarung memperebutkan kursi DPRD Wonogiri pada Pemilu 2024. (Istimewa)

Optimisme yang sama disampaikan Ketua Komite Eksekutif Partai Buruh Wonogiri, Lasmini, meski juga sedikit pesimistis mengingat Partai Buruh masih tergolong partai baru. Lasmini mengatakan partainya hanya mencalonkan satu caleg di masing-masing dapil di Wonogiri.

Dia sadar betul dengan jumlah caleg yang sedikit bukan perkara mudah bagi caleg Partai Buruh sebagai pendatang baru untuk mendapatkan kursi di DPRD Wonogiri. Karenanya dia tidak pesimistis meski juga tidak terlalu optimistis untuk bisa meraih kursi. Partai Buruh sebagai partai baru berusaha mengikuti kontestasi Pemilu 2024 secara optimal.

Caleg Partai Gerindra dari Dapil 3, Suryo Suminto, juga mengaku cukup yakin bisa mendapatkan satu kursi meski tidak ada petahana dari partainya. Jumlah caleg Partai Gerinda di dapil 3 ada 10 orang, sesuai kuota maksimal di dapil tersebut, sehingga peluang untuk meraih kursi cukup besar.

40 Anggota DPRD Maju Lagi

Banyaknya calon petahana anggota DPRD Wonogiri pada Pemilu 2024 ini memang dinilai bakal menyulitkan para calon pendatang baru meraih kursi. Parpol baru dan nonparlemen diprediksi masih sukar menggeser parpol yang sudah bertengger di lembaga legislatif itu.

Parpol yang akan menduduki kursi di DPRD Wonogiri pun diprediksi tidak akan banyak berubah. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wonogiri, 40 dari 50 anggota DPRD Wonogiri kembali maju sebagai caleg pada Pemilu 2024. Sedangkan total jumlah caleg dari 14 parpol yang mengajukan calon di DPRD Wonogiri ada 423 orang.

Pengamat politik Wonogiri, Bambang Tetuko, mengatakan untuk melihat peluang caleg termasuk caleg pendatang baru mendapatkan kursi DPRD Wonogiri, terlebih dahulu harus melihat parpol pengusungnya. Sebab pada Pemilu 2024 parpol benar-benar ditempatkan sebagai peserta Pemilu seperti pada Pemilu 2019.

Suara yang diperoleh parpol akan menentukan berapa banyak kursi yang didapatkan untuk diisi caleg yang diusung. Hal itu karena perhitungan suara pada Pemilu 2024 menggunakan metode Sainte Lague.

Dengan metode ini, perolehan suara parpol di setiap dapil akan dihitung terlebih dulu untuk menentukan apakah parpol itu mendapatkan kursi atau tidak. Setiap perolehan total suara parpol akan dibagi dengan bilangan pembagi ganjil 1, 3, 5, dan 7.

BambangTetuko (Istimewa)

Sebagai contoh, parpol A mendapatkan total suara sebanyak 10.000, parpol B meraih total suara sejumlah 9.000, dan partai C mendapatkan total suara 8.000. Kemudian semua perolehan suara parpol dibagi 1, maka parpol A mendapatkan satu kursi karena memiliki hasil pembagian terbanyak yaitu 10.000.

Selanjutnya, perolehan suara parpol B dan C tetap masih dibagi 1 karena belum mendapatkan kursi. Sedangkan perolehan suara parpol A dibagi tiga karena pada pembagian bilangan 1 sudah mendapatkan suara. Dengan begitu, parpol B mendapatkan satu kursi karena hasil pembagiannya paling besar, yaitu 9.000 suara.

Sementara parpol C yang mendapatkan hasil pembagian dari bilangan 1 sebanyak 8.000 dan parpol yang mendapatkan hasil pembagian bilangan 3 sebanyak 3.333, belum mendapatkan kursi lagi. Begitu juga seterusnya sampai memenuhi kuota kursi yang tersedia di dapil itu.

Setelah parpol memastikan jumlah kursi yang didapat, caleg yang berhak mengisi kursi itu adalah caleg dengan perolehan suara terbanyak dari parpol tersebut. Bambang menerangkan konsekuensi dari metode penghitungan suara itu, parpol harus bisa bekerja cerdas untuk meraih suara sebanyak-banyaknya.

Atur Strategi sesuai Metode Sainte Lague

Dengan begitu, mereka bisa mendapatkan jatah kursi. Logikanya, semakin banyak calon yang diusung maka perolehan suara parpol semakin banyak. Peluang parpol untuk mendapatkan jatah kursi pun semakin tinggi.

Menurut dia, parpol akan lebih diuntungkan jika memiliki calon petahana atau incumbent. Apalagi jika jumlah calon petahana dari parpol itu banyak. Calon petahana seharusnya sudah memiliki kantong-kantong suara yang sudah mereka rawat selama minimal lima tahun terakhir.

Akan tetapi, lanjutnya, jika parpol tidak memiliki strategi yang baik, meski memiliki banyak calon petahana, tidak menjamin mereka bisa mempertahankan kadernya di DPRD Wonogiri. Sebagai contoh Partai Demokrat.

Pada Pemilu 2019, partai berlambang bintang mercy itu memiliki empat calon petahana. Tetapi pada Pemilu itu mereka justru tersingkir tidak mendapatkan kursi satu pun. Hal itu karena mereka tidak cukup baik dalam mengatur strategi mengamankan kursi untuk parpol.

Ilustrasi anggota DPRD Wonogiri mengikuti rapat di ruang paripurna Gedung DPRD Wonogiri. (Dok Solopos)

Bambang menyebutkan kondisi itu bisa terjadi karena belum semua parpol pada saat itu memahami metode penghitungan Sainte Lague. Perlu diketahui metode itu baru kali diterapkan di Wonogiri pada Pemilu 2019. Masing-masing caleg pada saat itu masih individual dalam berkampanye sehingga suara partai tidak diperhatikan.

Sementara pada Pemilu 2024, parpol seharusnya sudah paham betul metode penghitungan itu, sehingga strategi yang mereka terapkan bisa sesuai.

“Dengan begitu, parpol yang punya calon incumbentpeluangnya semakin besar untuk dapat kursi. Begitu juga calon incumbentakan semakin besar peluangnya dapat jatah kursi dengan perolehan suaranya,” kata Bambang saat dihubungi Solopos.com, Senin (29/1/2024).

Menurut dia, meski memiliki banyak calon incumbent, belum tentu juga calon dari parpol itu mudah mendapatkan kursi. Sebab semakin banyak calon petahana yang terpilih, harga kursi untuk calon dari partai itu juga tinggi berdasarkan penghitungan Sainte Lague.

Sebagai contoh, menurut data KPU Wonogiri, pada Pemilu 2019, total perolehan suara dari PDIP yang mendapatkan enam kursi di Dapil I sebanyak 75.415 suara. Caleg PDIP yang mendapatkan kursi di dapil itu perolehan suaranya paling banyak 13.400 suara dan paling sedikit 6.550 suara.

Memaksimalkan Potensi DPT

Bandingkan dengan Partai Golkar yang mendapatkan dua kursi dengan total perolehan 17.415 suara. Caleg Golkar yang mendapatkan kursi di dapil itu masing-masing memperoleh 5.488 dan 1.019 suara saja. Jumlah caleg dari kedua parpol itu sesuai kuota kursi yang tersedia.

Bambang menjelaskan jika parpol yang mengusung caleg banyak saja tidak menjamin mendapatkan banyak kursi, apalagi parpol yang tidak memenuhi kuota caleg yang tersedia. Dia mengatakan parpol nonparlemen dan parpol pendatang baru di Wonogiri pada kenyataanya tidak memaksimalkan kuota caleg.

“Kalau saya lihat parpol-paprol baru di Wonogiri sejauh ini belum bisa memberikan warna baru dalam politik lokal. Mereka belum bisa mengubah peta politik Wonogiri.”

Di sisi lain, semua caleg dari partai baru dan nonparlemen itu merupakan pendatang baru. Maka peluang mereka untuk mendapatkan kursi amat kecil.

“Kalau saya lihat parpol-paprol baru di Wonogiri sejauh ini belum bisa memberikan warna baru dalam politik lokal. Mereka belum bisa mengubah peta politik Wonogiri. Sementara parpol yang sudah ada, mereka punya calon petahana. Minimal mereka akan mempertahankan kursi itu. Maka, untuk parpol baru, apa boleh buat?” ujarnya.

Bambang memprediksi hasil Pemilu 2024 tidak akan banyak berubah dibanding Pemilu 2019. Mereka yang akan duduk di kursi DPRD Wonogiri masih akan didominasi wajah-wajah lama.

Menurut dia, parpol dan caleg pendatang baru bisa mengubah politik Wonogiri jika mereka benar-benar menjalankan fungsinya untuk melakukan pendidikan politik bagi masyarakat. Parpol seyogyanya rutin memberikan pendidikan politik.

Dengan begitu, parpol bisa dikenal warga sekaligus bisa mendapatkan konstituen. Parpol dan caleg pendatang baru tidak bisa hanya mengandalkan masa kampanye untuk dikenal masyarakat Wonogiri karena waktu yang ada sangatlah pendek.

Sementara itu, Ketua DPC PDIP Wonogiri, Joko Sutopo, menyampaikan tidak sepakat jika peluang caleg pendatang baru untuk mendapatkan kursi dinilai lebih kecil dibandingkan calon petahana.

Menurut Jekek, sapaan akrabnya, baik caleg pendatang baru maupun petahana memiliki peluang yang sama jika melihat sistem penghitungan menggunakan metode Sainte Lague.

Hal itu dengan catatan parpol bisa memaksimalkan potensi daftar pemilih tetap (DPT) yang ada sehingga akan mudah bagi pendatang baru untuk mendapatkan kursi.

”Caleg itu bisa raih suara paling banyak, paling sekitar 10.000 suara, tidak bisa lebih dari 10% [DPT], maka dari itu strategi yang kami lakukan adalah meminta masyarakat coblos partai. Di kami, tidak ada coblos by name,” ucap Jekek.