unik777

Puncak seni bela diri

Kasur Berkualitas Banting Harga di Transmart, Hemat sampai Rp15 Juta******

Panggilan kepada kaum rebahan yang lagi cari kasur berkualitas tapi harganya miring. Saatnya dapatkan kasur baru impianmu di Transmart!

Soalnya hari ini, Minggu (3/12) Transmart Full Day Sale kasih diskon gede-gedean buat harga kasur. Enggak tanggung-tanggung diskonnya sampai Rp15 juta!

Lihat Juga : Diskon Besar-Besaran, Warga Serbu Transmart Kokas

Harga tersebut bisa kamu dapat dengan pembelian menggunakan Allo Prime, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah.

Bagi yang belum memiliki kartu kredit Bank Mega enggak usah khawatir. Bisa segera datang ke kantor cabang Bank Mega terdekat atau ke unit pembukaan instan yang tersedia di gerai Transmart.

Kalau belum punya Allo Prime, caranya gampang banget. Tinggal download saja aplikasi Allo Bank yang tersedia di PlayStore atau AppStore, lalu upgrade akunnya ke Allo Prime.

Diskon besar-besaran ini cuma berlaku satu hari, dimulai dari gerai Transmart buka hingga pukul 22.00 waktu setempat.

Jangan sampai lewatkan kesempatan ini ya. Segera ke Transmart terdekat dan borong kasur impianmu sekarang juga!

Penganut Tao Hongyun yang malang, orang paling kejam di dunia

Susah Dapat Kredit, Pengusaha Desak Pemerintah Atur Perdagangan Kratom******

Perkumpulan Pengusaha Kratom Indonesia (Pekrindo) mendesak pemerintah untuk segera mengatur regulasi tata niaga kratom.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Pekrindo dalam dalam audiensi bersama Komisi IV DPR RI, Senin (4/12). Ia menyebut penetapan regulasi yang masih alot membuat aktivitas perekonomian kratom pun terganggu.

"Hingga saat ini regulasi kratom belum jelas sehingga masyarakat yang sudah terlanjur menggantungkan ekonominya di komoditas ini kecewa dan was-was akan kegiatan ekonominya," ucap Yosef.

Menurut Yosef, saat ini sejumlah pihak masing simpang siur dalam menempatkan kedudukan kratom.

Padahal, Kementan sudah mengeluarkan Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 104 Tahun 2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian.

Dalam beleid itu, kratom masuk dalam daftar komoditas tanamanan obat binaan Dirjen Hortikultura.

Namun, status kratom kembali tidak jelas. Pasalnya, masih di tahun yang sama Kepmentan Nomor 104 Tahun 2020 dibatalkan dan direvisi menjadi Kepmentan Nomor 591 tahun 2020.

Dalam beleid baru itu, kratom dihilangkan dalam daftar tanaman obat.

Yosef menuturkan kondisi ini karena dipengaruhi oleh Kepmentan Nomor 591 tahun 2020 dan kratom dihilangkan dalam daftar tanaman obat (BPOM) lewat surat edaran nomor HK.04.4.42.42.019.16.1740 Tahun 2016 yang melarang penggunaan kratom obat tradisional suplemen kesehatan.

Selain itu Badan Narkotika Nasional (BNN) juga mengeluarkan larangan yang tertuang dalam surat pernyataan SIKAP tanggal 31 Oktober 2019 terkait peredaran dan penyalahgunaan kratom di indonesia.

Di sisi lain, berdasarkan hasil Lab BNN dengan nomor R/06/XI/BL/BL.00.00/2015 yang dikeluarkan pada 31 November 2015, menyatakan kratom negatif alias tidak mengandung narkotika.

Begitu juga dengan hasil Lab BNN di Balikpapan dengan nomor bukti 17974/2019/NNF/ yang hasilnya menyatakan kratom negatif tidak mengandung narkotika.

"Berarti dengan dua hasil itu dari BNN jelas kratom bukanlah produk yang berbahaya karena dari sisi kearifan lokal sudah digunakan masyarakat yang hidup di Kalimantan dan hingga saat ini belum ada ditemukan kasus yang melibatkan kratom," imbuh Yosef.

Tak hanya itu, ia juga menyebut kratom tidak masuk dalam golongan narkotika sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, kratom tidak dilarang untuk ekspor.

Yosef menyebut dampak permasalahan dengan kondisi status regulasi abu-abu ini jelas dirasakan petani dan pengusaha. Salah satunya, para pengusaha tidak bisa mendapat fasilitas pemberian modal dari perbankan.

"Perbankan juga tidak bisa memberikan fasilitas Letter of Credit atau L/C sehingga kegiatan bisnis khususnya ekspor mengalami tingkat risiko yang sangat tinggi," kata Yosef.

Ketidakjelasan regulasi, kata Yosef, juga membuat pembinaan berkaitan budidaya hingga standar mutu kratom belum pernah dilakukan di instansi manapun. Terlebih, memang belum pernah ada penganggaran dana belanja seperti APBD yang dianggarkan untuk kratom.

"Dampak terutama di standar mutu yang hingga hari ini menjadi salah satu masalah utama yang terdampak barang ditolak oleh buyer bahkan ada dimusnahkan di negara pengimpor," tutur Yosef.

[Gambas:Video CNN]

Penyelamat Pesawat

Susah Dapat Kredit, Pengusaha Desak Pemerintah Atur Perdagangan Kratom******

Perkumpulan Pengusaha Kratom Indonesia (Pekrindo) mendesak pemerintah untuk segera mengatur regulasi tata niaga kratom.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Pekrindo dalam dalam audiensi bersama Komisi IV DPR RI, Senin (4/12). Ia menyebut penetapan regulasi yang masih alot membuat aktivitas perekonomian kratom pun terganggu.

"Hingga saat ini regulasi kratom belum jelas sehingga masyarakat yang sudah terlanjur menggantungkan ekonominya di komoditas ini kecewa dan was-was akan kegiatan ekonominya," ucap Yosef.

Menurut Yosef, saat ini sejumlah pihak masing simpang siur dalam menempatkan kedudukan kratom.

Padahal, Kementan sudah mengeluarkan Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 104 Tahun 2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian.

Dalam beleid itu, kratom masuk dalam daftar komoditas tanamanan obat binaan Dirjen Hortikultura.

Namun, status kratom kembali tidak jelas. Pasalnya, masih di tahun yang sama Kepmentan Nomor 104 Tahun 2020 dibatalkan dan direvisi menjadi Kepmentan Nomor 591 tahun 2020.

Dalam beleid baru itu, kratom dihilangkan dalam daftar tanaman obat.

Yosef menuturkan kondisi ini karena dipengaruhi oleh Kepmentan Nomor 591 tahun 2020 dan kratom dihilangkan dalam daftar tanaman obat (BPOM) lewat surat edaran nomor HK.04.4.42.42.019.16.1740 Tahun 2016 yang melarang penggunaan kratom obat tradisional suplemen kesehatan.

Selain itu Badan Narkotika Nasional (BNN) juga mengeluarkan larangan yang tertuang dalam surat pernyataan SIKAP tanggal 31 Oktober 2019 terkait peredaran dan penyalahgunaan kratom di indonesia.

Di sisi lain, berdasarkan hasil Lab BNN dengan nomor R/06/XI/BL/BL.00.00/2015 yang dikeluarkan pada 31 November 2015, menyatakan kratom negatif alias tidak mengandung narkotika.

Begitu juga dengan hasil Lab BNN di Balikpapan dengan nomor bukti 17974/2019/NNF/ yang hasilnya menyatakan kratom negatif tidak mengandung narkotika.

"Berarti dengan dua hasil itu dari BNN jelas kratom bukanlah produk yang berbahaya karena dari sisi kearifan lokal sudah digunakan masyarakat yang hidup di Kalimantan dan hingga saat ini belum ada ditemukan kasus yang melibatkan kratom," imbuh Yosef.

Tak hanya itu, ia juga menyebut kratom tidak masuk dalam golongan narkotika sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, kratom tidak dilarang untuk ekspor.

Yosef menyebut dampak permasalahan dengan kondisi status regulasi abu-abu ini jelas dirasakan petani dan pengusaha. Salah satunya, para pengusaha tidak bisa mendapat fasilitas pemberian modal dari perbankan.

"Perbankan juga tidak bisa memberikan fasilitas Letter of Credit atau L/C sehingga kegiatan bisnis khususnya ekspor mengalami tingkat risiko yang sangat tinggi," kata Yosef.

Ketidakjelasan regulasi, kata Yosef, juga membuat pembinaan berkaitan budidaya hingga standar mutu kratom belum pernah dilakukan di instansi manapun. Terlebih, memang belum pernah ada penganggaran dana belanja seperti APBD yang dianggarkan untuk kratom.

"Dampak terutama di standar mutu yang hingga hari ini menjadi salah satu masalah utama yang terdampak barang ditolak oleh buyer bahkan ada dimusnahkan di negara pengimpor," tutur Yosef.

[Gambas:Video CNN]

Dokter yang Dimanjakan Beracun

Zulhas: Harga Beras Sudah Tak Naik, Cuma Tidak Turun******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan harga berassaat ini sudah tidak naik, tetapi masih mahal.

Hal itu ia sampaikan saat mengunjungi Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat, Senin (4/12).

"Kalau beras kan udah enggak naik. Cuma enggak turun," kata Zulhas.

"Jadi beras stabil tapi tinggi, belum turun. Belum panen, kemarau kemarin," katanya.

Sementara bahan pokok lainnya, Zulhas mengatakan masih stabil. Telur dibanderol Rp28 ribu per kg dan daging ayam Rp35 ribu per kg.

Namun, kenaikan terjadi pada cabai yang tembus Rp120 ribu per kg. Para pedagang mengaku membeli cabai dari pasar induk sudah Rp100 ribu.

"Ah yang benar kamu, Rp120 ribu mahal sekali jualnya. Belinya darimana? Biasanya Rp100 ribu. Kalau Rp120 ribu mahal banget," kata Zulhas kepada salah satu pedagang.

Ia mengatakan harga cabai di Jakarta naik karena bukan daerah sentra produksi. Sementara di Jawa Timur, katanya, harga cabai hanya Rp65 ribu - Rp70 ribu per kg.

"Ini Jakarta enggak ada tanam cabainya, pasti ngambil dari daerah," katanya.

Ia mengatakan pemerintah daerah (pemda) setempat biasa mensubsidi ongkos angkut cabai.

"Kita terus cari jalan agar cabai bisa diatasi karena berpengaruh ke inflasi," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Jueji

X Diprediksi Makin 'Buntung' Usai Elon Musk Ngomel Ditinggal Pengiklan******

Platform media sosial X, dulunya Twitter, menghadapi kemungkinan ditinggal lebih banyak pengiklan usai Elon Muskmarah-marah.

Pemilik X itu ngamuk setelah perusahaan besar ramai-ramai menarik iklan karena menilai Musk mendukung gerakan antisemit.

Walt Disney, Warner Bros, Discovery dan beberapa merek raksasa lainnya memilih menangguhkan iklan di X awal November ini menyusul 'dukungan' Musk terhadap postingan antisemit di tengah agresi Israel ke Gaza, Palestina.

"Perusahaan perlu melindungi merek tempat mereka bekerja," kata pendiri konsultan pemasaran AJL Advisory Lou Paskalis.

Dalam memo internal X yang diterima Reuters, Kepala Eksekutif X Linda Yaccarino mengatakan wawancara Musk itu jujur dan menarik sehingga mendorong para karyawan untuk menontonnya.

Yaccarino menegaskan kembali bahwa misi X adalah menjadi platform terbuka tanpa sensor.

Lihat Juga : Kemenhub Kaji Usulan Moeldoko Bangun Stasiun Whoosh di Kopo

"Prinsip-prinsip kami tidak bisa dibeli dengan harga berapapun, dan tidak akan pernah bisa dikompromikan," begitu isi memo manajemen kepada karyawan.

Namun, Musk juga mengakui aksi boikot berkepanjangan oleh pengiklan dapat membuat X bangkrut. Meski begitu, ia percaya masyarakat bakalan menyalahkan para pengiklan kalau itu terjadi, bukan dirinya.

Pernyataan Musk dibantah analis. Jasmine Enberg dari Insider Intelligence mengatakan jika ada yang 'membunuh' X, itu adalah Elon Musk, bukan pengiklan.

"Jika X runtuh, hasil kajian akan mengungkap serangkaian keputusan kebijakan platform, PHK karyawan, cuitan, dan komentar antagonis Musk lah yang telah menghilangkan sumber pendapatan utama X," kata Enberg.

X berisiko tidak hanya kehilangan pengiklan korporat, tapi juga uang dari kandidat politik.

AdImpact memproyeksi belanja iklan politik AS pada Pilpres 2024 mencapai US,2 miliar atau sekitar Rp155 triliun (asumsi kurs Rp15.489 per dolar AS)

Mike Nellis, CEO Authentic, sebuah agen pemasaran digital yang menjadi konsultan Partai Demokrat berencana untuk berbicara dengan semua kliennya tentang apakah akan membelanjakan uang mereka di X atau tidak.

X menuai kecaman karena dituding lemah dalam memoderasi konten yang dinilai mengecam serangan brutal Israel ke Gaza, Palestina. Pengiklan yang tidak ingin konten berbayar mereka muncul di samping konten 'bermasalah'.

Belanja iklan di X pada Oktober ini anjlok 64 persen di Amerika Serikat, dibandingkan dengan periode pada 2022.

Tak cuma ditinggal pengiklan, pengguna X juga minggat. Pengguna aktif di AS juga menurun sekitar 19 persen sejak Musk mengakuisisi media sosial ini tahun lalu.

[Gambas:Video CNN]

kehilangan masa remaja

Penjelasan Kantor Luhut soal Wacana Jokowi Standardisasi Pajak Bioskop******

Kementerian Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) mengklarifikasi isu yang beredar soal rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menstandardisasi pajak bioskop.

Plh Sekretaris Kemenko Marves Odo RM Manuhutu mengatakan jangan hanya fokus pada urusan perpajakannya, tetapi intinya adalah bagaimana mengembangkan industri film nasional.

"Intinya bukan lihat pajaknya, tapi membangun industri film Indonesia lebih kuat. Kamu harus lihatnya bagaimana nanti pengumpulan uang itu supaya nanti industri film Indonesia sekuat seperti industri film di Korea dan negara lainnya," jelas Odo usai Konferensi Pers DIATF 2023 di Mal Central Park, Jakarta Barat, Jumat (1/12).

Anak buah Luhut Binsar Panjaitan itu menekankan pemerintah ingin menjaga, menghidupkan, dan memperbesar industri film Tanah Air. Kebetulan, salah satu instrumen pendukungnya adalah pajak.

"Kalau lihat di beberapa negara, seperti Holywood (AS), dia berkembang juga karena pembiayaan dari perbankan. Jadi, film itu bukan hanya sekadar melihat dari perpajakannya, tapi membangun ekosistem," tegas Odo.

Pria yang juga menjabat deputi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif Kemenko Marves itu meminta Indonesia belajar dari AS. Odo mengatakan industri film juga perlu dukungan pembiayaan dari sektor swasta.

Intinya, Odo menegaskan rencana standardisasi pajak bioskop masih dalam pembahasan pemerintah. Pihaknya melihat berbagai skema untuk menghidupkan industri film nasional.

Lihat Juga : Daftar Harga BBM Terbaru 1 Desember Usai Diturunkan Pertamina

"Kan masih pembahasan (apakah nanti akan diterbitkan peraturan presiden), jangan langsung lihat di ujung. Digali dulu isunya, jadi biar jelas. Pemahamannya bagus," tegas Odo.

"Nanti Pak Erick (Menteri BUMN Erick Thohir) yang akan jelaskan (lebih lanjut soal rencana standardisasi pajak bioskop)," tandasnya.

Isu ini memang diembuskan pertama kali oleh Erick Thohir, yang kini menjabat menko marves ad interim gantikan Luhut. Erick mengatakan Jokowi akan mengeluarkan aturan baru yang pro-industri film nasional. Namun, ucapan Erick tidak dalam kesatuan utuh.

Setelah itu, video unggahan Instagram @erickthohir beralih kepada klip baru. Bagian inilah yang menyinggung soal standardisasi pajak bioskop di seluruh daerah Indonesia.

"Nanti akan ditaruh satu fund untuk khusus film nasional," ucap Erick via akun Instagram resminya, Senin (27/11).

"Bahwa kemungkinan harus ada perpres yang bisa memayungi seluruh ekosistem yang kita bisa lakukan, baik dari segi perpajakan, perizinan, lalu juga pendanaan. Sehingga juga kita titik akhirnya bagaimana proses keuangan mesti clear and clean," tandasnya.

Padahal, pemerintah baru saja menerbitkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

Tarif bioskop di UU HKPD diklasifikasikan sebagai aktivitas hiburan dan dikenakan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Pada Pasal 58 ayat (1) beleid tersebut, pajak PBJT ditetapkan paling tinggi 10 persen.

Sebelum ada UU HKPD, pajak bioskop diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Bioskop atau tontonan film masuk dalam pajak hiburan, di mana pada Pasal 45 ayat (1) ditetapkan tarifnya paling tinggi 35 persen.

[Gambas:Video CNN]