totojitu

Aku mungkin monster

Mau Dicoret, Ajang WSBK Tidak Menarik Buat Sponsor******

Holding BUMN pariwisata InJourney mengatakan penyelenggaraan World Superbike (WSBK) tidak menarik bagi investor masuk menjadi sponsor. Karena itu, WSBK akan dihapus dari ajang olahraga di Sirkuit Mandalika.

Direktur Utama InJourney Dony Oskaria mengatakan kerugian terbesar Sirkuit Mandalika berasal dari penyelenggaraan WSBK, yakni tembus Rp100 miliar.

"Nanti WSBK ini akan turun, akan kita hilangkan, sehingga tidak muncul biaya di dalam penyelenggaraan WSBK yang itu sebetulnya event-nya tidak menarik secara sponsorship," ujar Dony dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (14/6).

Selain eventWSBK, kerugian perusahaan juga disumbang dari penyelenggaraan MotoGP. Penyebabnya, karena pemasukan dari iklan dan sebagainya lebih kecil dibandingkan biaya operasionalnya.

Dari perhitungan InJourney, kerugian akibat penyelenggaraan MotoGP mencapai Rp50 miliar. Namun, acara ini cukup menarik sponsor sehingga bisa tetap dilaksanakan.

"MotoGP itu sudah kita hitung dan kita punya gap sekitar Rp50 miliar. Ini yang sedang kita carikan cara bagaimana kita mendapatkan tambahan sponsorship untuk menutupi gap ini, sehingga kita bisa melokalisir problemnya di Mandalika ini," jelasnya.

Adapun langkah-langkah ini dilakukan sebagai salah satu cara mengurangi utang pengembangan kawasan pariwisata Mandalika yang saat ini mencapai Rp4,6 triliun. Utang tersebut terbagi atas kewajiban pembayaran jangka pendek sebesar Rp1,2 triliun dan jangka panjang Rp3,4 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Pemasok Dewa dan Iblis

Jusuf Hamka Ancam Gugat Staf Khusus Sri Mulyani******

Pengusaha jalan tol Jusuf Hamka mengancam akan mensomasi atau menggugat Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo.

Langkah itu ia lakukan terkait pernyataan Yustinus yang menyebut dirinya bukan siapa siapa di CMNP. Ia mengatakan pernyataan tersebut merupakan fitnah dan pencemaran nama baik.

"Dia mengatakan bahwa saya bukan siapa-siapa di CMNP, saya bukan siapa-siapa di daftar pemegang saham tak ada. Bagaimana tidak ada, matanya rabun ayam kali. Lihat saja di Ditjen AHU saya pemegang saham pengendali walaupun satu lembar doang, saya beneficial owener-nya," kata Jusuf kepada CNNIndonesia.com, Jumat (16/6).

Untuk mengambil langkah hukum itu, ia menjelaskan dirinya sudah sepakat bersama pemegang saham CMNP untuk menunjuk kuasa hukum Maqdir Ismail.

Pengacara diminta untuk mengumpulkan bukti guna memperkuat dalil somasi atau gugatan.

Staf Khusus Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yustinus Prastowo mempersilakan Jusuf Hamka mengambil langkah hukum terhadapnya.

"Saya tidak personal. Saya menghormati hak beliau (Jusuf Hamka) untuk tidak terima. Kalau somasi, seperti apa yang disomasi saya juga belum menerima. Saya persilakan saja," katanya di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (16/6).

"Prinsipnya kalau diminta penjelasan saya akan memberikan penjelasan, tapi sama sekali tidak ada intensi buruk. Tidak ada niatan buruk apapun dari saya. Cek dari awal saya tidak ada omong Jusuf Hamka," imbuh Prastowo.

Prastowo menegaskan dia tidak pernah menyebut Jusuf Hamka bukan siapa-siapa di PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP). Menurutnya, itu adalah kesalahpahaman dari judul pemberitaan di salah satu media nasional.

Anak buah Menkeu Sri Mulyani itu merinci dia hanya mengutip data di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU). Menurutnya, nama Jusuf Hamka memang tidak tercantum dalam nama direksi atau komisaris CMNP.

"Itu bukan saya yang ngomong (Jusuf Hamka bukan siapa-siapa di CMNP), lihat dulu. Saya tidak ngomong bukan siapa-siapa, kami Kemenkeu itu berperkara dengan PT CMNP. CMNP kalau mau ditunjuk dari 1997, 2003, 2010, 2023, pemiliknya berubah-ubah namanya perusahaan publik, maka kami harus berkomunikasi dengan siapa?" jelasnya.

Prastowo bahkan siap untuk kopi darat dengan Jusuf Hamka. Ia menyebut tidak punya masalah pribadi dengan Bos CMNP tersebut.

"Ya sebagai teman tentu saja mau (ngopi bareng Jusuf Hamka), tidak ada masalah saya. Tapi lagi-lagi ini bukan personal. Kalau saya salah, saya hanya membaca SK Ditjen AHU, nanti saya kasih SK-nya. Aktanya kan begitu. Saya berdasarkan akta yang di-uploaddi Ditjen AHU, tidak nambahin tidak mengurangi," tegas Prastowo.

Sengketa antara Jusuf Hamka dengan Kemenkeu termasuk dengan Yustinus Prasowo merupakan buntut dari kasus tagihan utang Rp800 miliar yang diajukan oleh bos jalan tol itu kepada Kemenkeu yang hingga kini tak lekas dibayar.

Pria yang akrab disapa Babah Alun itu menyebut utang pemerintah bermula dari deposito PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk alias CMNP sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama.

Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998, kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah. Sejak saat itu, Jusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya.

Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto. Tak terima dengan dalih itu, pihaknya kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada 2012 lalu.

Ia sukses dan memenangkan gugatan.

"Saya bilang mana ada itu, kami gugat di pengadilan 2012. Waktu 2014 atau 2015 kami sudah sampai Mahkamah Agung (MA), inkrah, menang. Harus dibayar berikut bunganya setiap bulan. Ada dendanya pemerintah," jelas Jusuf.

Lalu, ia dipanggil Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Indra Surya. Pemerintah mengakui utang tersebut dan berjanji akan membayar. Namun, Kemenkeu meminta diskon.

Seharusnya utang beserta bunganya Rp400 miliar pada 2016 atau 2017, tetapi pemerintah hanya bersedia membayar Rp170 miliar. Utang dibayar dua minggu setelah kesepakatan.

"Waktu itu menterinya (menteri keuangan) Bambang Brodjonegoro kalau nggak salah, 2016 atau 2017. Disuruh buat kesepakatan. Pemerintah minta diskon, tercapailah angka Rp170 miliar. Ya sudahlah saya pikir asal duitnya balik saja, tanda tangan perjanjian," ucapnya.

Janji tak dipenuhi. Jusuf menyebut utang tersebut bertahun-tahun diabaikan pemerintah dan tak mendapat penjelasan. Ia bahkan sampai keliling mengadu ke berbagai pimpinan kementerian/lembaga (K/L) untuk menagih utang tersebut.

Nyonya mengendalikan suami imut itu

Pemerintah Akan Impor 504 Ribu Ton Bawang Putih Pada Mei******

Pemerintah berencana mengimpor bawang putih dari China sebanyak 504.088 ton sepanjang Mei hingga Desember 2023.  

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan rencana impor tersebut seiring dengan pasokan bawang putih saat ini yang minus 617 ribu ton berdasarkan data BPS, Kementerian Pertanian dan diolah oleh Badan Pangan Nasional.

Arief menuturkan, tercatat realisasi impor bawang putih dari Januari hingga April 2023 mencapai 103.414 ton. 

Sedangkan pasokan bawang putih pada awal tahun sebanyak 143.621 ton, dan perkiraan produksi dalam negeri sebanyak 23.337 ton. 

Sehingga, jika ditotal keseluruhannya, proyeksi ketersediaan bawang putih akan mencapai Rp774.460 ton pada akhir 2023 dengan kebutuhan yang mencapai 669.354 ton sepanjang tahun ini.

Dengan masuknya bawang putih impor tersebut, Arief berharap harga bawang putih bisa turun di bawah Rp36 ribu per kilogram (kg).

Lihat Juga : Jusuf Hamka Tetap Tagih Utang Negara Rp800 M Meski Ganti Presiden

"Kalau boleh angkanya di bawah Rp36 ribu, nanti berkala (turun)," kata Arief.

Penurunan harga komoditas tersebut juga dipicu oleh turunnya harga jual bawang putih di China dari US.300 per ton menjadi US0 per ton.

Mengutip panel harga Badan Pangan Nasional, harga bawang putih dibanderol Rp39.350 per kg per 13 Juni, naik dari Rp39.250 per kg pada 6 Juni. Harga bawang putih terendah ada di Lampung yaitu Rp32.500 per kg, dan termahal di Maluku Utara Rp51.250 per kg.

Lihat Juga : Bapanas Ungkap Harga Bawang Putih Akan Turun di Bawah Rp36 Ribu per Kg

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat salah satu komoditas penyumbang inflasi pada Mei 2023 adalah bawang putih. Bawang putih mencatat inflasi 7,07 persen dengan andil 0,02 persen.

Harga bawang putih mahal karena stok impor belum masuk semua. Hal ini juga menyebabkan keterbatasan stok di pasaran.

"Bawang putih yang kebanyakan impor ditengarai karena impor bawang putih belum masuk secara utuh, maka pasokan di pasar tradisional terbatas, maka harganya tinggi," beber Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Pudji Ismartini dalam konferensi pers, Senin (5/6).

[Gambas:Video CNN]

Tuan yang lemah

Pemerintah Akan Impor 504 Ribu Ton Bawang Putih Pada Mei******

Pemerintah berencana mengimpor bawang putih dari China sebanyak 504.088 ton sepanjang Mei hingga Desember 2023.  

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan rencana impor tersebut seiring dengan pasokan bawang putih saat ini yang minus 617 ribu ton berdasarkan data BPS, Kementerian Pertanian dan diolah oleh Badan Pangan Nasional.

Arief menuturkan, tercatat realisasi impor bawang putih dari Januari hingga April 2023 mencapai 103.414 ton. 

Sedangkan pasokan bawang putih pada awal tahun sebanyak 143.621 ton, dan perkiraan produksi dalam negeri sebanyak 23.337 ton. 

Sehingga, jika ditotal keseluruhannya, proyeksi ketersediaan bawang putih akan mencapai Rp774.460 ton pada akhir 2023 dengan kebutuhan yang mencapai 669.354 ton sepanjang tahun ini.

Dengan masuknya bawang putih impor tersebut, Arief berharap harga bawang putih bisa turun di bawah Rp36 ribu per kilogram (kg).

Lihat Juga : Jusuf Hamka Tetap Tagih Utang Negara Rp800 M Meski Ganti Presiden

"Kalau boleh angkanya di bawah Rp36 ribu, nanti berkala (turun)," kata Arief.

Penurunan harga komoditas tersebut juga dipicu oleh turunnya harga jual bawang putih di China dari US.300 per ton menjadi US0 per ton.

Mengutip panel harga Badan Pangan Nasional, harga bawang putih dibanderol Rp39.350 per kg per 13 Juni, naik dari Rp39.250 per kg pada 6 Juni. Harga bawang putih terendah ada di Lampung yaitu Rp32.500 per kg, dan termahal di Maluku Utara Rp51.250 per kg.

Lihat Juga : Bapanas Ungkap Harga Bawang Putih Akan Turun di Bawah Rp36 Ribu per Kg

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat salah satu komoditas penyumbang inflasi pada Mei 2023 adalah bawang putih. Bawang putih mencatat inflasi 7,07 persen dengan andil 0,02 persen.

Harga bawang putih mahal karena stok impor belum masuk semua. Hal ini juga menyebabkan keterbatasan stok di pasaran.

"Bawang putih yang kebanyakan impor ditengarai karena impor bawang putih belum masuk secara utuh, maka pasokan di pasar tradisional terbatas, maka harganya tinggi," beber Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Pudji Ismartini dalam konferensi pers, Senin (5/6).

[Gambas:Video CNN]

Jalannya menghadap ke langit

Minim Partisipasi Rakyat, PB HMI Sebut RUU Kesehatan Bermasalah******

Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mendesak DPR dan pemerintah untuk menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.

Direktur Eksekutif Badan Koordinasi Nasional Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Bakornas LKBHMI PB HMI), Fahmi Dwika Hafiz Triono, menilai RUU Kesehatan tidak berpihak pada kepentingan rakyat, dan belum berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak atas kesehatan publik yang dijamin oleh konstitusi.

"RUU Kesehatan Omnibus Law adalah produk hukum yang bermasalah dan minim partisipasi bermakna dari pemerintah dan DPR RI. Kami menyerukan penundaan pembahasan RUU tersebut untuk memberikan ruang bagi aspirasi publik dan partisipasi yang lebih luas dalam menentukan kebijakan kesehatan yang berpihak pada kepentingan rakyat," kata Fahmi.

"Pelayanan kesehatan adalah pelayanan publik yang lahir sebagai perintah Undang-Undang. Oleh karena itu, pelayanan publik harus diatur pemenuhannya berdasarkan regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat," kata Fahmi.

Di sisi lain, LKMI PB HMI juga mengkritisi penghilangan mandatory spendingdalam RUU Kesehatan, yang dianggap dapat menurunkan standar kualitas pelayanan kesehatan tanpa tolok ukur jelas. Sehingga, berpotensi berdampak buruk pada pelaksanaan pelayanan kesehatan di waktu mendatang.

Pada saat bersamaan, pemerintah dinilai menghilangkan perlindungan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang selama ini terlibat skema Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Untuk itu, LKMI PB HMI menuntut peningkatan mandatory spendinguntuk mendukung kualitas pelayanan kesehatan. Fahmi menambahkan, perlu ada ruang aspirasi publik dan partisipasi masyarakat yang representatif dalam pembahasan RUU Kesehatan ini.

Senada, perwakilan koalisi yang juga peneliti The Institute for Ecosoc Rights, Sri Palupi, menegaskan RUU Kesehatan belum berpihak pada kepentingan rakyat, serta belum berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak kesehatan publik yang merupakan amanah konstitusi.

"Pengesahan RUU Kesehatan seharusnya ditunda, dan kalau itu tidak dijalankan, maka langkah selanjutnya adalah justru kita harus menolak adanya RUU Kesehatan yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat," ujar Sri Palupi.

Menurutnya, kebutuhan RUU Kesehatan ini masih lemah, di mana Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kesehatan tidak cukup untuk menjelaskan urgensi Omnibus Law.

Tak sampai di sana, substansi dalam RUU Kesehatan memuat berbagai kontradiksi. Bagi Sri Palupi, penyusunan dan pembahasan RUU Kesehatan yang tergesa-gesa hanya membuang sumber daya negara.

"Tata kelola kesehatan yang disentralisasi oleh pemerintah pusat dapat mengurangi independensi di sektor kesehatan. Ironisnya dominasi profesi itu kemudian diambil alih oleh Menkes. Yang terjadi itu bukan menyelesaikan masalah tetapi hanya memindahkan masalah," katanya.

Keabadian

KCIC Bocorkan Harga Tiket Kereta Cepat Mirip KA Argo Parahyangan******

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) membocorkan harga tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang tak jauh berbeda dari tarif kereta api (KA) Argo Parahyangan. 

General Manager Property & Non Farebox KCIC Devin Pranata memastikan nantinya masyarakat tidak akan terbebani dengan harga tiket KCJB. 

"Dibandingkan dengan kereta Argo Parahyangan yang sekarang sudah ada, itu (harga tiket KCJB) kurang lebih akan mirip," ungkap Devin Pranata di Stasiun KCJB Halim, Jakarta, Rabu (14/6).

KA Argo Parahyangan adalah kereta jarak jauh yang biasa beroperasi mengangkut penumpang dari Stasiun Gambir, Jakarta ke Stasiun Bandung.

Mengutip aplikasi KAI Access, harga tiket KA Argo Parahyangan saat ini dibanderol Rp150 ribu untuk kelas ekonomi, Rp200 ribu kelas eksekutif, hingga Rp435 ribu untuk luxury.

Lihat Juga : KCIC Kejar Kereta Cepat Beroperasi Komersial Oktober 2023

Sementara itu, Manager Corporate Communication KCIC Emir Monti mengungkapkan saat ini pihaknya masih mengkaji besaran harga tiket KCJB yang bakal beroperasi secara komersial Oktober mendatang.

Ia menyebut kajian tersebut dilakukan dengan menggandeng Pusat Pengujian, Pengukuran, Pelatihan, Observasi, dan Layanan Rekayasa (POLAR) Universitas Indonesia (UI).

Memang saat ini soal tarif belum kami publikasikan dan masih dalam tahap pembahasan dengan semua pihak," ucapnya.

KCIC sendiri menargetkan operasional komersil bisa dilaksanakan pada Oktober 2023 mendatang atau dua bulan setelah peluncuran di Agustus.

[Gambas:Video CNN]