link 88 slot

situs slot yang gacor 608Jutaan kata 34997Orang-orang telah membaca serialisasi

《link 88 slot》

Terdakwa Lutfi punya pendapatan Rp4,2 miliar saat jabat Wali Kota Bima******

Mataram (ANTARA) - Muhammad Lutfi yang menjadi terdakwa korupsi gratifikasi dalam pemenangan lelang proyek barang dan jasa di lingkup Pemerintah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, terungkap mempunyai pendapatan sedikitnya Rp4,2 miliar selama menjabat Wali Kota Bima periode 2018–2023.

Hal itu terungkap dari pemeriksaan Sekretaris Daerah Kota Bima periode 2018–2023 Muhtar sebagai saksi perdana pada sidang lanjutan perkara milik Muhammad Lutfi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, Senin.

"Yang berhasil kami himpun kemarin dan hasil berita acara pemeriksaan (BAP) di KPK lebih dari Rp4,2 miliar pendapatan yang diterima Muhammad Lutfi selama lima tahun menjabat," kata Muhtar pada sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Putu Gde Ariadi.

Muhtar menjelaskan sumber pendapatan yang menyentuh angka Rp4,2 miliar tersebut. "Ada dari gaji, honorarium, sewa rumah pribadi jadi rumah dinas, sama tunjangan operasional wali kota," ujarnya.

Baca juga: KPK akan hadirkan lima saksi pada sidang korupsi mantan Wali Kota Bima

Muhtar juga mengatakan ada sumber pendapatan lain yang masih dalam penelusuran. Sekretariat Daerah Kota Bima menelusuri dari bukti penerimaan, salah satunya kuitansi.

"Jadi, ada beberapa kuitansi yang masih kami telusuri lebih lanjut," tambahnya.

Setda Kota Bima menelusuri bukti penerimaan Muhammad Lutfi di luar pendapatan pokok tersebut melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima.

"Waktu itu, BPKAD belum menemukan karena pindah kantor. Jadi, ada beberapa kuitansi penerimaan yang belum masuk pendataan, ini masih kami telusuri," kata Muhtar.

Baca juga: KPK sebut mantan wali kota Bima Muhammad Lutfi segera disidangkan

Berkaitan dengan BPKAD, jaksa penuntut umum dari KPK juga meminta penjelasan saksi soal pembelian tanah atas nama terdakwa Lutfi di Jalan Gajah Mada, Kota Bima.

Tanah tersebut digunakan Lutfi membangun rumah pribadi yang kemudian disewa sebagai rumah dinas Wali Kota Bima.

"Kalau tanah untuk rumah dinas itu dibeli saat menjadi anggota DPR RI. Soal kapan tahun belinya, saya tidak tahu, saya hanya mengurus masalah balik nama," ujar Muhtar.

Perihal tanggal akta jual beli tanah pada objek tersebut tercatat 9 Mei 2019, Muhtar mengatakan bahwa pada tanggal tersebut dilakukan proses balik nama kepemilikan tanah.

"Jadi, itu (9 Mei 2019) tanggal balik nama, bukan tanggal pembelian. Kebiasaan masyarakat Bima itu kalau beli tanahnya 10 tahun lalu, balik namanya sekarang," kata Muhtar.

Baca juga: KPK periksa istri Wali Kota Bima sebagai saksi korupsi di Pemkot Bima

Jaksa penuntut umum dari KPK kembali mendalami perihal penerimaan uang sewa rumah pribadi untuk rumah dinas senilai Rp1,13 miliar dari pemerintah selama Muhammad Lutfi menjabat Wali Kota Bima.

Muhtar menjelaskan bahwa penentuan harga sewa tersebut merujuk pada hasil tim appraisal. Sehingga ada ketentuan yang menjadi dasar Pemerintah Kota Bima membayar sewa rumah pribadi Lutfi sebagai rumah dinas Wali Kota Bima.

"Jadi, pembayaran sewa atas rumah pribadi itu langsung dilakukan ke rekening Muhammad Lutfi," ucap Muhtar.

Baca juga: KPK panggil Kabid Cipta Karya PUPR Kota Bima
Baca juga: KPK geledah sejumlah lokasi terkait penyidikan korupsi di Pemkot Bima

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Presiden Jokowi temui Sultan HB X di Keraton Kilen Yogyakarta******

Yogyakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menemui Raja Keraton Ngayogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X di Keraton Kilen, Yogyakarta, Minggu.

Presiden Jokowi dengan menggunakan mobil Alpard berwarna hitam tiba di kawasan Keraton Kilen sekitar pukul 10.25 WIB.

Usai pertemuan tertutup bersama Sultan sekitar 1 jam lebih, Presiden hanya tersenyum dan menyapa awak media dengan melambaikan tangan dari dalam mobil meninggalkan lokasi.

Penghageng Kawedanan Hageng Punokawan (KHP) Kridhomardowo Keraton Yogyakarta Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Notonegoro menuturkan kunjungan Presiden di kediaman Sultan merupakan silaturahmi biasa.

"Ini kan hal yang sudah biasa kalau beliau ke Yogyakarta dan ada waktu biasanya memang silaturahmi kepada Ngarsa Dalem (Sultan HB X)," ujar Notonegoro usai pertemuan itu.

Notonegoro mengaku tidak tahu mengenai isi pembicaraan Presiden bersama Sultan.

Meski demikian, menantu Sultan HB X itu berpesan kepada awak media agar pertemuan empat mata itu tidak diterjemahkan berlebihan.

"Ada pesan dari kami, mohon jangan dinarasikan yang enggak-enggak lah. Ngarsa Dalem dengan Bapak Presiden kan memang sering bersilaturahmi. Gitu saja," kata dia.

Menurut dia, pertemuan itu tidak dilakukan di Kepatihan atau Kantor Gubernur DIY karena bertepatan hari libur.

"Kebetulan hari ini kan hari Minggu, kebetulan Ngarsa Dalem tidak di Kepatihan. Kemudian kalau di sini kan banyak pariwisata kemudian Ngarsa Dalem 'dhawuh'-nya menerima di Keraton Kilen," kata dia.

Notonegoro menuturkan Jokowi terakhir kali mengunjungi Keraton Yogyakarta pada Lebaran 2023. "Lebaran memang Pak Presiden bersama ibu dengan keluarga dan kami juga dengan keluarga. Tapi hari ini beliau sendiri. Ketemunya cuma berdua," ucap dia.

Baca juga: ICMI puji sikap tegas Presiden Jokowi yang konsisten bela Palestina

Baca juga: Presiden Jokowi terima kunjungan resmi PM Timor Leste di Istana Bogor

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

TPN Ganjar******

Orang-orang kayak kita kan tidak bisa jadi pemain di pengadaan listrik

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Eksekutif Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Heru Dewanto menyebutkan bahwa transisi energi dapat dimanfaatkan sebagai mesin ekonomi baru guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Dikatakan bahwa transisi energi hanya sebagai tujuan untuk mencapai dekarbonisasi, kalau buat mas Ganjar dan pak Mahfud, buat kami, ini adalah mesin ekonomi baru," kata Heru saat ditemui di Jakarta Pusat, Selasa.

Menurut Heru, transisi energi bukan hanya sebatas transisi penggunaan energi dari semula berbasis fosil menjadi energi baru dan terbarukan (EBT) khusus di sektor tenaga listrik. Sektor lain seperti transportasi, industri, dan rumah tangga juga perlu dielektrifikasi guna menciptakan permintaan dan penawaran.

"Saat electrify everything(elektrifikasi segala sektor) maka demand (permintaan) terhadap listrik meningkat, demand terhadap EBT juga meningkat. Nah di sinilah kemudian terjadi proses transisi dari electrify everythingini adalah peluang bisnis baru, peluang ekonomi baru," kata Heru.

Selain itu, Heru menilai peningkatan pemanfaatan EBT juga sebagai transisi ekonomi di mana pengadaan pembangkit energi yang mulanya terbatas dikuasai oleh pelaku usaha dengan modal besar (high capital) menjadi lebih terdistribusi.

"Transisi ekonomi yang tadinya dikuasai oleh high capitalkarena pembangkit listrik kan ada yang 100 Megawatt ada yang 1000 Megawatt nah itu kan membutuhkan kapital yang sangat besar. Orang-orang kayak kita kan tidak bisa jadi pemain di pengadaan listrik," tutur Heru.

Dengan adanya transisi itu, kata Heru, yang disebut sebagai distributed power generationmaka pengadaan pembangkit energi bisa didistribusikan serta tidak dikuasai oleh pihak pemilik modal besar.

"Tapi kita-kita semua ini bisa juga menjadi power producermakanya ada istilah prosumer, produsen dan konsumer, jadi kita semua kan bisa pasang pembangkit listrik sendiri di rumah," ucap Heru.

Baca juga: TKN nilai transisi energi tidak mengurangi lapangan pekerjaan
Baca juga: Ekonom: Elektrifikasi pertanian wujud transisi energi berkeadilan

Pewarta: Farhan Arda Nugraha
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Label：pinjam uang di m banking bca、angka jitu togel 03、situs slot new member 100

Terkait：85 togel、cara agar maxwin、slot deposit 5 ribu via dana、cara mengecek pin kredivo、syurgaplay、judislot 888、situs slot anti maintenance、wigobet、olympus777、situs slot terpercaya gacor

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：link slot terbaru hari ini（2024-07-01）

Perbarui waktu：2024-07-01

Daftar bab terbaru

judi 88

pola gacor pyramid bonanza

buku mimpi 85

kasih menang slot

daftar situs slot gacor terpercaya

daftar slot tergacor

gajahbola

kuy4d rtp

cairkan saldo kredivo

takutBacaan TerkaitMore+

Dalam threesome pasti ada laki-laki perempuan

winsport77

Kemensos siap asistensi ODGJ di sentra beri hak suara pada Pemilu 2024******

...kelayakannya tentu kami minta pertimbangan dari penanganan ahli ODGJ, termasuk peksos (pekerja sosial) kami yang ada di sana

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) siap memberikan asistensi kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di sentra-sentra untuk memberikan hak politiknya saat pemilihan umum (pemilu) pada 14 Februari 2024.

Sekretaris Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial Kemensos Salahudin Yahya di Jakarta, Rabu, menyebut terdapat 820 ODGJ yang mendapat perawatan di 31 sentra milik Kemensos dan pihaknya memastikan semua berhak menggunakan hak suara sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Pertama, kata dia, Kemensos akan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membantu penerima manfaat mengurus pindah memilih di sekitar lingkungan sentra. Kelengkapan identitas kependudukan menjadi hal yang diutamakan selama menerima layanan di sentra.

Hal tersebut agar penerima manfaat tidak harus dipulangkan ke domisil mereka untuk memilih selama masa layanan. Data-data ODGJ yang sudah diskirining dan dinyatakan layak memilih akan dilaporkan ke KPU.

Baca juga: Memberikan akses ODGJ menyalurkan suara pada Pemilu 2024

Sementara untuk ODGJ yang telah selesai menerima layanan di sentra, kata dia, selain memastikan kelengkapan identitas, sentra akan berkoordinasi untuk dengan KPU untuk menentukan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang diperbolehkan ODGJ memilih bersama pendamping mereka.

"Kemudian kelayakannya tentu kami minta pertimbangan dari penanganan ahli ODGJ, termasuk peksos (pekerja sosial) kami yang ada di sana. Kalau di luar, kami lihat mana yang layak untuk menggunakan hak suaranya di luar," kata Salahudin.

Kemensos juga berkewajiban mengenalkan para calon yang akan dipilih oleh penerima manfaat pada Pemilu nanti. Pihaknya juga memastikan ODGJ yang layak memilih, merupakan penerima manfaat yang stabil dan rutin mengonsumsi obat.

Selain itu Kemensos melalui kepala sentra minimal satu minggu sebelum pelaksanaan pemilu akan memberi sosialisasi kepada penerima manfaat. Kemensos menjamin pendamping ODGJ tidak mempengaruhi pemilih dengan penandatanganan surat perjanjian mutlak untuk netral.

Baca juga: Legislator minta pendampingan pemilih disabilitas mental saat hari pencoblosan
Baca juga: KPU Jabar: 32 ribu lebih ODGJ ikut nyoblos pada Pemilu 2024

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

kekuatan sihir

judi slot888 login

KPU RI ingatkan jajaran jangan potong hak petugas KPPS******

Terkait dengan Bimtek KPPS hampir merata, kita dengar pemotongan uang transportasi

Medan (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) meminta KPU se-Indonesia untuk tidak memotong hak petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang akan bertugas pada Pemilu 2024.

"KPU memperingatkan keras jajaran jangan pernah melakukan pemotongan hak-hak dari petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara, seperti uang transportasi dan lainnya," ujar Anggota KPU RI Parsadaan Harahap, di Medan, Selasa.

Menurutnya, pihaknya kerap mendengar ada di sejumlah daerah yang memotong hak dari petugas KPPS yang dilakukan oknum jajaran KPU kabupaten/kota.

"Terkait dengan Bimtek KPPS hampir merata, kita dengar pemotongan uang transportasi dan hak-hak peserta. Saya minta di Sumut jangan sampai terjadi,"kata dia.

Ia menjelaskan petugas KPPS memiliki hak selama melaksanakan tugas pada Pemilu 2024 dan hal tersebut sudah dianggarkan oleh KPU RI.

"Transportasi maksimal Rp 150 ribu, ada maksimal tapi jangan sampai diberikan sampai kurang. Sudah ada harga kewajaran dan perkiraan. Sudah kita berikan dalam anggaran," sebutnya.

KPU RI merekrut petugas KPPS se-Indonesia sebanyak 5,7 juta orang untuk bertugas di 820.161 tempat pemungutan suara (TPS).

"Untuk Bimtek sudah kita anggarkan se-Indonesia untuk 5,7 juta petugas, dengan dana Rp 5 triliun," katanya.

Untuk itu, Ia meminta komitmen dari penyelenggara pemilu KPU kabupaten/kota untuk menjalani tugas sesuai aturan ketentuan yang berlaku,

"Saya bilang jangan lagi, ada pemotongan, jangan lagi ada bilang anggaran belum turun, itu tidak benar. Tinggal komitmen teman-teman sebagai pelaksana. Mau tidak melakukan sesuai dengan aturan atau tidak," ujarnya.
Baca juga: KPU yakin pemungutan suara di daerah rawan konflik dapat terkendali
Baca juga: KPU: Sistem Pemilu RI lebih baik dari AS
Baca juga: KPU RI siapkan sanksi tehadap anggota KPU yang terjaring OTT

Pewarta: Anggi Luthfi Panggabean
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Bangkitnya Kelahiran Kembali 2012

rtp togel389

Terdakwa Lutfi punya pendapatan Rp4,2 miliar saat jabat Wali Kota Bima******

Jiehou tidak untuk dijual

gudang4d

Menhan dan Mentan disambut 60 ribu petani dan peternak se******

Saya sangat hormat kepada petani dan peternak. Kalian adalah pahlawan yang menyediakan pangan bagi kita.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertahanan (Mentan) Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mendapatkan sambutan hangat dari 60.000 petani dan peternak berbagai wilayah Jawa Barat (Jabar).

Para petani dan peternak itu adalah peserta kegiatan Gerakan Peningkatan Produksi Pertanian Nasional Melalui Peningkatan Peran Kelompok Tani dan LMDH se-Provinsi Jabar, di Sumedang, Selasa.

Sepanjang memberikan sambutan, baik Menhan Prabowo maupun Mentan Amran mendapat sorak sorai yang meriah dari peserta.

“Saya sangat hormat kepada petani dan peternak. Kalian adalah pahlawan yang menyediakan pangan bagi kita,” kata Menhan Prabowo sebagaimana dikutip dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa.

Prabowo dalam sambutannya menyampaikan bahwa bahwa tanpa pangan tidak ada negara, serta tanpa pangan tidak ada peradaban manusia. Ia bahkan bercerita bahwa sejak dirinya menjadi tentara, ia selalu memberikan perhatian khusus pada sektor pertanian.

“Saya sejak dulu selalu mengingatkan kepada para tentara untuk ikut bertani. Tidak boleh ada lahan tidur yang tidak ditanam. Semua harus dimanfaatkan,” ujarnya pula.

Prabowo menegaskan pertanian merupakan sektor yang sangat strategis. Untuk itu, dirinya selalu menaruh perhatian besar kepada upaya mewujudkan swasembada pangan.

“Makanya jika ada orang yang menghambat swasembada pangan, saya akan anggap orang itu sebagai pengkhianat bangsa,” katanya menegaskan.

Sedangkan Mentan Amran menyampaikan kehadirannya di hadapan para petani dan peternak se-Jabar tersebut untuk menguatkan kembali komitmen pemerintah untuk menambah alokasi pupuk bersubsidi.

“Saya hadir di sini untuk menyampaikan secara langsung pesan dari Presiden Joko Widodo. Beliau sudah menyetujui penambahan anggaran untuk subsidi pupuk senilai Rp14 triliun atau setara 2,5 juta ton pupuk,” ujar Amran.

Saat berdiskusi dengan para petani yang masih menyampaikan kesulitan mereka mendapatkan pupuk bersubsidi, Amran juga meminta agar pengecer tidak mempermainkan para petani.

“Kami pastikan stok pupuk untuk masa tanam ini cukup. Jadi kalau sampai ada pengecer yang masih bermain nakal, kami tidak segan akan mencabut izinnya,” katanya lagi.

Selain itu, Amran juga berjanji akan bergerak cepat membenahi persoalan pupuk setelah mendapatkan masukan dari para petani.

“Kami sudah berkeliling ke 13 provinsi sentra produksi pertanian untuk mengetahui kebutuhan petani. Dari hasil diskusi kami dengan petani, kami temukan bahwa permasalahan utama produksi saat ini adalah keterbatasan pupuk,” ujarnya lagi.
Baca juga: Mentan serahkan bantuan untuk pembangunan pertanian Wajo
Baca juga: Muhaimin sebut pertanian jadi pilihan utama untuk pembangunan nasional

Kaisar Barbar dari Tujuh Alam

erek erek cemburu

Jokowi sambut kampus kajian masa depan sumbangan dari UAE******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambut baik pembangunan MBZ College of Future Studies (kampus kajian masa depan), yang didirikan dengan dukungan pemerintah Uni Emirat Arab (UAE) di kompleks Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta.

“Ini adalah sekolah pascasarjana dengan fokus kajian masa depan, sebagai inisiatif kunci untuk menunjukkan kesiapan kita menyongsong masa depan,” kata Jokowi ketika meresmikan Gedung Kampus Terpadu UNU Yogyakarta di Yogyakarta, Rabu.

Pembangunan sekolah tersebut, ujar dia, terinspirasi dari cerita Presiden UAE Syekh Mohammed bin Zayed Al Nahyan kepada Presiden Jokowi lebih dari setahun lalu, bahwa negaranya memiliki universitas yang khusus untuk mempelajari kecerdasan buatan (AI).

Baca juga: Presiden Jokowi fasilitasi kerja sama dengan UEA bangun Gedung UNU

“Saya kemudian bisik-bisik, yang mulia (Presiden UAE), Indonesia juga pengen (memiliki kampus serupa)”, kata Jokowi, menceritakan pertemuannya dengan Al Nahyan.

Permintaan tersebut kemudian disambut pihak UAE, yang tidak hanya menyumbangkan gedung kampus, tetapi juga memberi bantuan beasiswa serta dosen untuk riset di bidang-bidang strategis di masa depan, seperti future society, biotechnology, serta AI.

“Ilmu ini perlu kita ketahui dan kita harus punya basic (dasar pembelajaran) di sini,” tutur Presiden Jokowi.

Keberadaan MBZ College of Future Studies, katanya, akan semakin memperkuat peran UNU Yogyakarta untuk menjadi lokomotif kemajuan pendidikan Indonesia ke depan.

Gedung sekolah pascasarjana tersebut akan memiliki sembilan lantai sesuai dengan sembilan bintang lambang NU, yang menggambarkan Wali Songo, yang berjuang mengembangkan agama Islam di Nusantara.

Baca juga: Wapres minta UNU Yogyakarta cetak SDM profesional dari kalangan NU

Baca juga: UNU Yogyakarta jajaki kerja sama dengan Museum of the Future Dubai

Presiden Jokowi menyampaikan terima kasih atas dukungan Presiden UAE Syekh Mohammed bin Zayed Al Nahyan yang kehadirannya diwakili oleh Menteri Energi dan Infrastruktur UAE Suhail Mohammed Faraj Al Mazroui.

“Dukungan ini sangat penting bagi NU dan masyarakat Indonesia untuk menyiapkan SDM masa depan yang menguasai pengetahuan dan keterampilan masa depan, untuk memecahkan masalah, dan memanfaatkan peluang-peluang di masa depan agar Indonesia berada di barisan depan negara-negara maju,” tutur Jokowi.

Setelah kiamat, semua manusia menjadi titik pengalaman

hokijoss

Istana sebut Presiden Jokowi belum ada rencana berkampanye******

Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Presiden Joko Widodo hingga saat ini belum ada rencana berkampanye meskipun Undang-Undang Pemilu memperbolehkan keterlibatan Presiden dalam kampanye.

"Meskipun diperbolehkan UU Pemilu, sampai saat ini, Presiden Jokowi belum ada rencana berkampanye," kata Ari dalam pesan singkat diterima di Jakarta, Minggu.

Ari menjelaskan bahwa kehadiran Presiden Jokowi di Yogyakarta dan Jawa Tengah hingga beberapa hari ke depan termasuk dalam agenda kunjungan kerja.

Presiden Jokowi sendiri dijadwalkan menghadiri peresmian Graha Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah pada Senin (29/1).

Kepala Negara juga dijadwalkan menghadiri puncak peringatan Hari Lahir Ke-101 NU di Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) di Yogyakarta pada Rabu (31/1), sekaligus peluncuran sekolah dalam acara tersebut.

"Hari-hari ini, Presiden berada di Yogyakarta dan Jawa Tengah, untuk beberapa agenda kunker, di antaranya: peresmian Kampus UNU Yogyakarta dan kegiatan di Akmil Magelang," kata Ari.

Dalam kesempatan sebelumnya, Presiden menekankan pernyataannya beberapa waktu lalu mengenai Presiden boleh berkampanye, dilontarkan untuk menjawab pertanyaan wartawan dan sesuai ketentuan undang-undang.

Dalam keterangan yang disampaikan melalui video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (26/1), sebagaimana dipantau di Jakarta, Presiden kemudian menunjukkan sebuah kertas yang menunjukkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Ini saya tunjukin (menunjukkan kertas). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye, jelas?" kata Presiden.

Adapun Pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi "Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan".

Baca juga: Presiden Jokowi bersama AHY sarapan gudeg di Yogyakarta
Baca juga: Dukung timnas di Piala Asia, Jokowi bermain bola dengan warga Sleman
Baca juga: Ganjar khawatir konflik kepentingan terkait presiden boleh kampanye

《link 88 slot》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，erek erek bioskopHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《link 88 slot》bab terbaru。