pinjam 5 juta

Kisah reboot Fahai

Profil Pemilik Blok M Plaza yang Dulu Sepi Kini Ramai Lagi Berkat MRT******

Blok M Plaza menjadi perbincangan di media sosialkarena kembali ramai pengunjung. Mal itu disebut kembali bergeliat karena terkoneksi dengan transportasi MRT Jakarta.

Banyak netizen bernostalgia ke masa kanak-kanak dahulu, kala pusat perbelanjaan itu tengah hits. Beberapa netizen mengaku bersemangat kembali main ke Blok M karena akses transportasi kian mudah sejak terhubung dengan MRT. Banyak netizen yang berharap integrasi serupa berlaku di mal-mal daerah lainnya.

Lantas siapa pemilik Blok M Plaza?

Portfolio perusahaan bertumpu pada bisnis properti seperti retail, perumahan, komersial dan perhotelan. Jaringan bisnis real estate Pakuwon terintegrasi secara menyeluruh mulai dari akuisisi lahan, pengembang properti, pemasaran serta manajemen operasional.

Selain Blok M Plaza, Pakuwon Jati juga mengembangkan pusat perbelanjaan lainnya termasuk Kota Kasablanka Mall, Gandaria City, Tunjungan Plaza Mall, Pakuwon Mall, dan Pakuwon Trade Center.

Lihat Juga : Komisi XI DPR Pilih Agusman dan Hasan Fawzi Jadi Anggota Baru DK OJK

Pakuwon Jati berdiri di bawah bendera Pakuwon Group, milik Alexander Tedja.

Pengusaha properti ini mengawali kariernya di industri film dengan mendirikan PT ISAE FILM pada 1972 lalu. Usaha itu ia kembangkan pada lima tahun kemudian dengan mendirikan PT Menara Mitra Cinema Corp. Sukses di bisnis perfilman, ia pun merambah bisnis properti dengan mendirikan Pakuwon Jati pada 1982 lalu.

Usai mendirikan perusahaan itu, Alexander membeli sebidang tanah di Jalan Basuki Rahmat, Surabaya. Tanah itu kemudian ia sulap menjadi sebuah pusat perbelanjaan besar dan megah bernama Plaza Tunjungan I.

Plaza Tunjungan I dibuka pada 1986. Plaza tersebut dalam perjalanannya terus berkembang menjadi besar. Sukses dengan Plaza Tunjungan I, bisnis Alexander Tedja kian menggurita.

Hanya berselang 8 tahun, ia mengembangkan bisnis kawasan hunian di Surabaya, Pakuwon City. Proyek terus membesar hingga ia membangun Plaza Tunjungan II dan III, Sheraton Surabaya Hotel & Tower, Kondominium Regensi, Menara Mandiri, Plaza Tunjungan IV.

Proyek ini kemudian menjadi superblok pertama di Surabaya yang bernama Superblok Tunjungan City.

Sukses di Surabaya tak lantas membuat pria kelahiran Medan ini lekas berpuas diri. Ia lantas melirik Jakarta menjadi tempat pengembangan bisnisnya.

Berdasarkan data Forbes, ia tercatat sebagai orang terkaya ke-47 di Indonesia pada 2022 dengan kekayaan US5 juta. Saat ini kekayaannya mencapai US,1 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Tauren tercela

Kuota Habis, Pendaftaran Uji Coba LRT Jabodebek Rp1 Ditutup******

LRT Jabodebek resmi menutup pendaftaran uji coba Rp1 karena kuotanya sudah habis.

Pihak LRT Jabodebek mengucapkan terima kasih atas antusiasme warga menjajal moda transportasi baru ini. 'War tiket' terlihat ketika link pendaftaran uji coba diumumkan Senin (10/7) malam.

"Sehubungan dengan kuota pendaftaran yang sudah terpenuhi, maka pendaftaran dengan terpaksa kami tutup. Nantikan event selanjutnya dari LRT Jabodebek ya," tulis akun Instagram @lrt_jabodebek, Selasa (11/7).

Bagi warga yang sudah sukses mendaftar uji coba bisa memilih keberangkatan dari tiga stasiun yang ada, yaitu Stasiun Dukuh Atas, Jatimulya, atau Harjamukti. Penumpang bisa turun di semua stasiun yang akan dilewati, kecuali Stasiun Halim.

"Agar tidak terjadi penumpukan dalam satu waktu, untuk jadwal perjalanan, masyarakat akan menerima jadwal yang ditentukan oleh tim LRT Jabodebek," tulis LRT Jabodebek.

Penumpang juga diimbau untuk tidak lupa membawa Kartu Multi Trip (KMT) atau kartu uang elektronik yang masih berlaku.

[Gambas:Instagram]

Sementara itu, LRT Jabodebek dijadwalkan beroperasi secara komersial pada 18 Agustus 2023 mendatang. Saat ini masih ada serangkaian pengujian yang dilakukan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Serangkaian pengujian ini kami lakukan sampai dengan LRT Jabodebek dinyatakan lulus uji dan tersertifikasi serta laik operasi. Mudah-mudahan seluruh pengujian berjalan lancar sehingga sudah bisa dioperasikan sesuai target, yaitu pada Agustus 2023," kata Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati dalam keterangan resmi, Minggu (9/7).

Jika seluruh rangkaian pengujian sudah rampung, Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) bakal mengeluarkan sertifikat hasil pengujian. Setelah itu, barulah izin operasi dari Menhub Budi Karya Sumadi terbit.

[Gambas:Video CNN]

Hidup di dunia tanpa akhir

Jokowi Bakal Terbitkan Aturan Larangan Jual Pakaian Bekas******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melarang penjualan barang bekas impor termasuk pakaian.

Pelaksana Tugas (PLT) Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Moga Simatupang mengatakan larangan itu akan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres).

Moga menuturkan selain pakaian, barang bekas impor yang bakal dilarang untuk dijual juga meliputi barang berbahaya hingga mesin fotokopi berwarna.

"Ya waktu itu kan sudah harmonisasi tapi ada perbaikan dari KLHK sama Kemenhan, saya belum update lagi," ucap Moga di Kantor Kemendag, Senin (10/7).

Meski demikian, ia tak menjelaskan secara rinci kapan Perpres yang dimaksud akan diluncurkan.

Belakangan, pemerintah tengah getol mengampanyekan untuk tidak membeli pakaian bekas impor demi mendongkrak penjualan produk dalam negeri.

Lihat Juga : Jokowi: Mas Bahlil, Lawan Pengganggu Kedaulatan RI Termasuk IMF

Pemerintah bahkan mengancam importir pakaian bekas akan dikenakan sanksi berlapis jika nekat tetap jualan, mulai dari penjara hingga 10 tahun sampai denda maksimal Rp7 miliar.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki menyampaikan impor pakaian bekas sudah dilarang oleh pemerintah sejak 2015. Selain merugikan Industri Kecil Menengah (IKM) dalam negeri, juga tidak terjamin kesehatannya.

"Intinya dalam rapat ini kita sepakat untuk berupaya menangani penjualan pakaian bekas ilegal ini," ujar Teten usai rapat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan e-commerce, Kamis (6/4) lalu.

Adapun sanksi bagi importir pakaian bekas yang nekat ini tertuang dalam beberapa aturan. Pertama, di Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Dalam Pasal 112 UU 7/2014 ini ditetapkan sanksi bagi importir yang nekat melakukan perdagangan yang dilarang pemerintah akan dikenakan pidana penjara maksimum lima tahun dan denda Rp5 miliar.

Lihat Juga : Jemaah Haji Asal Makassar Borong Oleh-oleh Emas 1 Kg dari Jeddah

Kemudian, ada juga UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal 62 ayat 1 beleid ini, disebutkan bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan perdagangan standar yang dipersyaratkan perundangan, maka akan dikenakan sanksi pidana lima tahun dan denda maksimum Rp2 miliar.

Artinya, jika importir pakaian bekas tetap nekat melakukan penjualan setelah ada pelarangan ini dan diketahui, maka pemerintah bisa kena sanksi pidana sampai 10 tahun dan denda hingga Rp7 miliar tersebut.

Sementara, untuk penjual pakaian bekas di platform belanja online atau e-commerce bisa juga dikenakan sanksi administratif berupa pemblokiran.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Kemudian ada juga sanksi administratif yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

[Gambas:Video CNN]

spoiler alur cerita

Kementan Setop Lalu Lintas Hewan di Daerah Penyebaran Antraks******

Kementerian Pertanian (Kementan) menghentikan lalu lintas hewan dari daerah tertular sebagai penanganan penyakit zoonosis antraksyang ditemukan di Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta.

Direktur Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Nuryani Zaenudin mengatakan daerah yang terisolir dari penyakit tersebut terdapat di beberapa wilayah.

"Termasuk menghentikan lalu lintas keluar dan masuk di lokasi tertular. Sampai saat ini kasus pada ternak dan manusia terlokalisir di satu padukuhan yaitu Dukuh Jati, Desa Candirejo, Kecamatan Semanu," ujar melalui keterangan resmi dikutip pada Jumat (7/7).

Dalam penanganan kasus antraks ini Kementan juga telah mendistribusikan logistik, obat-obatan, antibiotik, vitamin, serta cairan desinfektan sebagai perangkat utama dinas setempat.

Nuryani mengklaim penyuntikan antibiotik sudah dilakukan pada semua hewan yang rentan tertular pada daerah terancam. Pihaknya kemudian melakukan dekontaminasi dengan desinfektan pada lokasi penyembelihan dan penguburan ternak.

Adapun vaksin yang telah disuntikkan di Gunungkidul mencapai 78 ekor sapi dan 286 ekor kambing.

"Jadi sejak kami terima laporannya pada 15 Juni 2023 lalu, kami langsung melakukan sosialisasi dan komunikasi informasi edukasi bersama Dinas Gunungkidul," katanya.

Nuryani menuturkan sejauh ini vaksin operasional yang telah didistribusikan ke Gunungkidul mencapai 96 ribu dosis. Kemudian, pihaknya juga melakukan pengambilan sampel sebanyak 5.707.

Ia menambahkan stok vaksin yang tersedia saat ini mencapai 110 ribu dosis.

"Kami berharap kepedulian masyarakat terhadap antraks dapat terus meningkat dengan memperkuat surveilans pada area endemik dan terancam. Jadi jika ada kematian mendadak pada hewan masyarakat bisa melakukan pelaporan ke petugas terdekat untuk dilakukan penelusuran," katanya.

Sementara itu, Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Syamsul Ma'arif mengatakan penyakit antraks merupakan penyakit zoonosis yang mampu bertahan hingga puluhan tahun apabila hewan ternak yang terpapar tidak dilakukan penanganan yang tepat.

"Sifat bakteri antraks itu sangat berbahaya. Karena itu hewan yang terpapar tidak boleh dibuka. Kalau dibuka, bakterinya bisa jadi spora dan bertahan bertahun tahun. Jadi direbus saja tidak aman karena spora bisa bertahan hingga bertahun tahun," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Imran Pambudi mengatakan bahwa dampak penyakit antraks apabila dikonsumsi manusia dapat menyebabkan kematian.

Mulanya, penyakit tersebut menyerang paru-paru lalu setelahnya akan melepuh dan berujung pada kematian.

"Jadi saya mengimbau kepada semua Puskesmas di gunung kidul untuk lebih waspada mengingat spora antraks bisa hinggap di mana-mana. Dan sejauh ini kami sudah melakukan penyidikan terpadu melalui satgas. Kemudian survei terhadap yang berisiko dan pengobatan kepada yang terpapar," jelasnya.

Pahlawan seni bela diri yang hebat

Kementerian BUMN Minta Porsi Divestasi Saham Vale di Atas 11 Persen******

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ingin divestasi sahamperusahaan pertambangan nikel asal Brasil PT Vale Indonesia Tbk (INCO) bisa ditambah di atas 11 persen.

Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury mengatakan dengan tambahan saham itu, BUMN bisa menambah porsi saham INCO lebih dari 20 persen seperti saat ini.

"Ini mengenai porsi kepemilikannya sendiri ya masih didiskusikan berapa memang nanti yang akan dimiliki oleh BUMN dengan harapan nanti kita nanti tambahan ini akan berada di atas 11 persen," ujarnya seperti dikutip dariCNBCIndonesia.com, Jumat (7/7).

Ia mengatakan pihaknya masih mendiskusikan perihal porsi saham yang bisa dicaplok oleh MIND ID agar bisa di atas 11 persen itu.

Pahala juga berharap BUMN melalui MIND ID bisa menjadi pengendali finansial Vale. "Harus kita lihat seperti apa, harapan kita seperti itu ya (pengendali Vale)," jawab Pahala saat ditanya apakah MIND ID bisa menjadi pengendali dari perusahaan setelah akuisisi saham Vale.

Saat ini, MIND ID baru mengempit 20 persen saham Vale. Sedangkan sebesar 20,7 persen tersebar di pasar saham Indonesia.

Artinya jika penambahan saham hanya 11 persen, maka MIND ID hanya memiliki 31 persen saham Vale. Mayoritas saham Vale kini dimiliki Vale Canada Limited (VCL), yakni sebanyak 44,3 persen. Lalu, sisanya oleh Sumitomo Metal Mining Co. Ltd (SMM), yakni 15 persen.

Secara terpisah, Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha MIND ID Dilo Seno Widagdo penambahan saham di atas 11 persen itu agar pihaknya bisa menjadi INCO.

Ia mengaku saat ini pihaknya tengah bernegosiasi dengan pihak INCO terkait divestasi saham tersebut.

"Update-nya sekarang lagi negosiasi. Ada lingkupnya, ada apa-apa saja yang mesti diperbarui karena ada Shareholder Agreement, segala macam, itu lagi proses lah," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Penginapan Youyaoqi

Ganggu Ekosistem Mangrove, Proyek Reklamasi Ilegal Ditutup di Batam******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menutup proyek reklamasi tak berizin diBatam, Kepulauan Riau, pada Kamis (6/7). Lahan reklamasitersebut diketahui milik PT DIA yang rencananya akan dibangun kawasan pemukiman serta fasilitas penunjang lainnya.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Adin Nurawaluddin mengungkapkan, berdasarkan temuan tim di lapangan, pembangunan reklamasi itu merusak ekosistem mangrove.

"Hasil sidak kami bersama Ketua Komisi IV, Ditjen PKRL, dan Ditjen Gakkum KLHK di lapangan, telah ditemukan dugaan kegiatan pemanfaatan ruang laut tanpa izin, reklamasi tanpa izin, hingga perusakan ekosistem mangrove," terang Adin dalam keterangan resmi yang dikutip dari Detik, Senin (10/7).

"Mengacu pada UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, tindakan yang dilakukan PT DIA dapat dikategorikan pelanggaran pidana. Untuk itu, akan kami akan lakukan proses hukum lebih lanjut sesuai aturan yg berlaku," ujarnya.

Untuk kepentingan proses hukum lebih lanjut, operasional proyek PT DIA dihentikan dengan dilakukan Pemasangan Garis Polsus dan Papan Penutupan Lokasi oleh Polsus PWP3K.

Menurut Adin, selain proses pemeriksaan untuk dugaan pelanggaran pidana, kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh PT DIA juga diduga telah memenuhi kriteria pelanggaran administratif.

"Terkait pelanggaran reklamasi dan ruang laut badan jalan yang sudah eksisting, akan dikenakan sanksi administratif mengacu pada PP 21 tahun 2021, Permen KP 28 tahun 2021, dan Permen KP 31 tahun 2021 yang mengatur sanksi Administratif," ungkapnya.

Selanjutnya, KKP akan melakukan pemeriksaan terhadap Penanggungjawab PT DIA untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, reklamasi tanpa izin dan perusakan mangrove dapat dikenakan pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama sepuluh tahun, juga pidana denda paling sedikit Rp2 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.

[Gambas:Video CNN]