ollo4d login

biarkan penyihir itu pergi

Inflasi Juni 2023 Kok Bisa Terendah Sejak 14 Bulan Terakhir?******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasisebesar 3,52 persen (year on year/yoy) sepanjang Juni 2023. Realisasi ini terendah sejak 14 bulan lalu atau April 2022.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan inflasi tahunan konsisten melandai usai pandemi.

"Inflasi tahunan Juni 2023 (3,52 persen) terendah sejak April 2022 (3,47 persen)," ujarnya dalam konferensi pers, Senin (3/7).

Sementara, Ekonom Makro Bank Mandiri Faisal Rachman menilai inflasi tahunan Indonesia turun seperti sejumlah negara lainnya lantaran ekonomi lebih baik dibandingkan tahun lalu.

Pada tahun lalu, inflasi tahunan tinggi lantaran ada lonjakan harga pangan akibat perang Rusia-Ukraina yang dimulai pada Februari 2022. Kondisi tersebut mengganggu aktivitas perekonomian dunia ditambah dampak dari pandemi saat itu belum usai.

Pada 2023 ini, perang masih berlangsung, tetapi status pandemi sudah menghilang. Artinya, kondisi berbeda dengan sebelumnya.

"Kalau secara tahunan memang karena adahigh base. Karena Juni tahun lalu ada tekanan inflasi dari pangan. Lalu juga ada gangguan global supply chaindan beberapa negara terapkan larangan ekspor beberapa pangan dan pupuk. Juni tahun lalu juga ada pelonggaran PPKM jadi ada tekanan juga di inflasi transportasi," pungkas Faisal kepadaCNNIndonesia.com.

[Gambas:Video CNN]

buku keabadian

Ekonomi Lesu, Aktivitas Pabrik China Turun pada Juni 2023******

Aktivitas pabrik di Chinamelambat sepanjang Juni 2023 lalu. Hal ini lantaran perusahaan kian khawatir dengan lesunya ekonomi.

Berdasarkan CNA yang dikutip pada Senin (3/7), PMI manufaktur China turun dari 50,9 pada Mei menjadi 50,5 pada Juni 2023. Meski demikian, realisasi ini cukup baik karena masih di atas level 50.

Angka PMI manufaktur di atas 50 mencerminkan aktivitas bisnis ekspansi. Sedangkan, angka di bawah 50 berarti aktivitas bisnis kontraksi.

"Masalah yang tercermin dalam PMI manufaktur Caixin China Juni, mulai dari pasar kerja yang semakin mengerikan hingga meningkatnya tekanan deflasi dan memudarnya optimisme, juga menunjukkan kesimpulan yang sama," imbuhnya.

Survei PMI juga menunjukkan ada pelemahan pada pesanan baru untuk manufaktur baru di bulan lalu. Penjualan yang tertahan pun membuat beberapa pabrik menghentikan perekrutan karyawan untuk sementara waktu.

Bahkan, di beberapa perusahaan, jumlah tenaga kerja  turun selama empat bulan berturut-turut. Pasalnya, tidak ada perekrutan menggantikan karyawan yang pensiun dan berhenti.

Melihat hal itu, kabinet mengusulkan agar pemerintah memberikan dukungan kepada masyarakat untuk menjaga daya belinya. Salah satunya, memberikan paket keringanan pajak sebesar US miliar untuk kendaraan listrik.

[Gambas:Video CNN]

pedang berbentuk pedang jauh

PUPR Usul Anggaran Rp49 T di 2024, Temasuk Untuk Bandara VVIP IKN******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengusulkan anggaran Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp49 triliun untuk 2024.

Direktur Jenderal Bina Marga PUPR Hedy Rahadian menyebut dana ini untuk membiayai penugasan pembangunan Bandara VVIP serta akses tol di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Pagu indikatif 2024 sebesar Rp49 triliun belum mengakomodasi penugasan-penugasan, antara lain penugasan Perpres Nomor 31 Tahun 2023 mengenai percepatan pembangunan dan pengoperasian bandara VVIP untuk mendukung IKN, kemudian penugasan untuk pembangunan tol Seksi 6A, 6B, 6C, Seksi 1 dan Seksi 5B Akses IKN yang ditargetkan selesai pada tahun depan," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, dikutip Antara,Selasa (4/7).

"Agar peningkatan konektivitas jalan daerah pada tahun depan tidak terlambat, kami ingin bahwa Inpres ini sejak awal sudah masuk dalam postur anggaran," ungkap Hedy.

Karena itu, Direktorat Jenderal Bina Marga mengajukan anggaran untuk tahun depan sebesar Rp49 triliun.

"Pagu indikatif 2024 adalah Rp49 triliun. Prioritas anggaran untuk 2024 adalah program-program bersifat committed,yakni optimalisasi, pemeliharaan baik jalan maupun jembatan, kemudian rehabilitasi rekonstruksi dan penggantian jembatan, serta penuntasan koridor pembangunan jalan dan jembatan," ujarnya.

Ia merinci alokasi anggaran Bina Marga sebesar Rp49 triliun tersebut diperuntukkan bagi program infrastruktur konektivitas sebesar Rp46,60 triliun, serta program dukungan manajemen sebesar Rp2,39 triliun.

Adapun rincian program infrastruktur konektivitas 2024 terdiri dari kegiatan reguler sebesar Rp34,75 triliun dan pembangunan IKN sebesar Rp11,85 triliun.

Kegiatan reguler mencakup pembangunan jalan, pembangunan jembatan, jalan layang dan underpass,preservasi jalan dan jembatan serta jembatan gantung, pembangunan jalan tol dan cadangan serta lahan tol.

[Gambas:Video CNN]

Perpustakaan Sains dan Teknologi Super

Rute LRT Jabodebek Bakal Diperpanjang Sampai Bogor dan Karawang******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan pembangunan kereta Lintas Rel Terpadu (LRT)Jabodebek akan berlanjut sampai Bogor dan Karawang.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyebut hal itu sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Berkait dengan Bogor, kita memang lagi melakukan studi berkaitan dengan (pembangunan fasilitas LRT) itu. Kami mendapat instruksi dari bapak presiden bahwa ini harus sampai Bogor," kata Budi Karya di Stasiun LRT Halim, Jakarta Timur, Rabu (28/6), dikutip dari Detik.

LRT Jabodebek akan memasuki tahap uji coba pada 12 Juli hingga 17 Agustus 2023. Selama masa uji coba ini, penumpang hanya akan dikenakan tarif Rp1.

Budi berharap LRT Jabodebek ini bisa mengangkut 500 ribu penumpang setiap harinya. Dengan begitu, LRT Jabodebek dan KRL dapat melayani total 1,7 juta penumpang per hari.

"LRT Jabodebek akan mengangkut 500 ribu penumpang per hari. Artinya KRL dan LRT akan memiliki jumlah penumpang 1,7 juta. Insyaallah ini mendekati 50 persen perjalanan yang akan terjadi," ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Divisi LRT Jabodebek KAI Mochamad Purnomosidi mengatakan saat ini pemerintah tengah melakukan feasibility study atau studi kelayakan menyangkut rencana perpanjangan jalur ini. Seiring dengan itu, design engineering juga tengah dipersiapkan.

"Kementerian Perhubungan sedang melakukan feasibility (study). Sampai design engineering," ungkapnya seperti dikutip dari detik.com, Jumat (23/6).

Karena masih proses studi kelayakan, Purnomo belum dapat memastikan berapa besaran investasi yang dibutuhkan untuk pengembangan proyek ini. Adapun besarannya akan didapatkan lewat hasil FS tersebut. Biasanya proses FS akan memakan waktu sekitar 6 bulan.

[Gambas:Video CNN]

Keabadian

Profil Bandara Ewer di Papua Selatan yang Jokowi Resmikan Hari Ini******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru meresmikan Bandara Ewerdi Kabupaten Asmat, Papua Selatan pada Kamis (6/7).

Ia berharap Bandara Ewer dapat mempercepat mobilitas individu dan barang di wilayah tersebut. Selain itu, bandara ini juga diharapkan bisa membuka isolasi dan meningkatkan pariwisata setempat.

"Kami harapkan ekonomi di Kabupaten Asmat di Provinsi Papua Selatan secara umum akan semakin baik dan semakin meningkat," kata Jokowi dalam konferensi pers usai meresmikan Terminal Bandara Ewer seperti ditayangkan Youtube Sekretariat Presiden.

Pengembangan bandara ini berlangsung sejak 2018 hingga 2022 dengan total anggaran Rp287 miliar. Anggaran investasinya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Bandara ini memiliki landasan pacu (runway) berukuran 1.650 m x 30 m, apron seluas 70 meter x 90 meter dantaxiway86 meter x 15 meter.

Bandara ini bisa didarati pesawat tipe ATR72-600 baik penumpang dan kargo.

Luas terminal bandara tercatat 488 meter persegi dengan kapasitas 14 ribu penumpang per tahun. Luasnya lebih luas dari terminal sebelumnya yang hanya 120 meter persegi.

Saat ini, Bandara Ewer melayani tiga rute penerbangan pulang-pergi (PP), yaitu Kamur-Ewer, Timika-Ewer, dan Merauke-Ewer.

Sebanyak tiga maskapai melayani penerbangan dari dan ke Bandara Ewer, yakni Wings Air, Trigana Air, dan Smart Aviation.

Tren penumpang tercatat terus meningkat, dari 12.185 penumpang pada 2020, naik menjadi 21.603 penumpang pada 2021, dan 27.772 penumpang pada 2022.

[Gambas:Video CNN]

Kisah reboot Fahai

Bahlil: Terima Kasih Pak SBY Selesaikan Utang Kita ke IMF******

Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadlia mengucapkan terima kasih kepada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena telah berhasil membebaskan Indonesia dari jerat utang IMF.

Ia mengatakan kebebasan Indonesia dari jerat utang IMF sangat berarti. Pasalnya, rekomendasi yang diberikan lembaga itu kepada negara yang dapat pinjaman dari mereka banyak yang merugikan.

Termasuk bagi Indonesia saat menghadapi krisis ekonomi pada 1998 lalu. Saat itu kata Bahlil, IMF menerapkan beberapa syarat yang merugikan Indonesia kalau mau mendapatkan gelontoran pinjaman dari mereka.

Akibatnya, banyak industri di Indonesia yang kolaps. 

"Kita harus terima kasih kepada pemerintahan sebelum Pak Jokowi yaitu di zamannya Pak SBY karena berhasil menyelesaikan utang kita ke IMF. Karena  (IMF) kayak lintah darat. Banyak pajak, paket kebijakan ekonomi dari IMF yang tidak cocok dengan kondisi negara kita," katanya Jumat (30/6) lalu.

Bahlil mengatakan karena kebebasan Indonesia dari jerat utang itu, pemerintah tak mau lagi kejadian serupa terjadi pada Indonesia. Hal itu diperlukan supaya Indonesia bisa bebas menentukan kebijakannya dalam mensejahterakan rakyat.

Termasuk, mensejahterahkan rakyat melalui kebijakan larangan ekspor nikel Cs. Sebagai pengingat, baru-baru ini IMF memang meminta kepada Presiden Jokowi menghentikan kebijakan larangan ekspor nikel cs.

Permintaan mereka sampaikan dalam IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia yang dikeluarkan Minggu (25/6) kemarin.

[Gambas:Video CNN]

Dalam laporan itu, IMF sebenarnya menyambut baik ambisi Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah dalam ekspor mineral, termasuk menarik investasi asing dari kebijakan larangan ekspor itu.

Selain itu, IMF tersebut juga mendukung langkah Indonesia yang memfasilitasi transfer keterampilan dan teknologi. Namun, mereka mencatat bahwa kebijakan harus didasarkan pada analisis biaya-manfaat yang lebih lanjut, dan dirancang untuk meminimalkan dampak lintas batas.

"Dalam konteks itu, para direktur mengimbau untuk mempertimbangkan penghapusan bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluas pembatasan tersebut ke komoditas lain," tulis laporan tersebut.