scbet88

lima elemen langit

prediksi togel california

Empat gim eksklusif Xbox akan hadir di konsol populer lain******

Jakarta (ANTARA) - Xbox telah mengonfirmasi akan menghadirkan 4 gim eksklusifnya di konsol populer lain yakni PlayStation 5 dan Nintendo Switch.

Dalam podcast resmi Xbox, CEO Microsoft Gaming Phil Spencer mengatakan akan menghadirkan empat judul gim ke konsol lain. Akan tetapi, dia belum mengungkapkan judul-judul gim tersebut secara rinci.

Spencer membagikan bocoran bahwa gim eksklusif Xbox yang akan hadir di PlayStation 5 dan Nintendo Switch telah ada di Xbox maupun PC setidaknya selama satu tahun.

Baca juga: Gim Indiana Jones dipertimbangkan untuk tersedia di PS5

"Beberapa gim adalah gim berbasis komunitas, gim baru, dan iterasi pertama dari waralaba yang telah mencapai potensi penuhnya," kata Spencer dikutip dari Endgadget pada Minggu.

"Kami melihat peluang untuk memanfaatkan platform lain sebagai tempat untuk mendorong lebih banyak nilai bisnis dari gim-gim itu," tambahnya.

Spencer menyatakan Xbox belum akan menghadirkan judul gim tambahan ke konsol lain selain dari 4 judul yang sudah ditentukan.

Baca juga: Game "Star Wars Jedi: Survivor" akan hadir di PS4 dan Xbox One

Dia meminta pengguna konsol lain untuk tidak berasumsi bahwa semua gim Xbox akan hadir di konsol mereka. Tetapi, dia menyampaikan bahwa timnya akan membuat catatan berdasarkan dampak dari 4 gim pertama itu dan akan menjadi patokan untuk keputusan Xbox ke depannya.

Inisiasi yang akan dilakukan Xbox ini tidak menimbulkan perubahan besar dalam strategi perusahaan. Menurut Spencer, Xbox telah lama memiliki prinsip untuk membantu pemain mengakses gimnya dari mana saja, termasuk melalui cloud, dan menghadirkannya ke konsol lain adalah bagian dari upaya itu.

Baca juga: Bos Playstation sebut Xbox Game Pass "perusak harga"

Penerjemah: Farhan Arda Nugraha
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Sistem peningkatan yang sangat mengagumkan

rajasloto

Widya Pratiwi ungguli empat petahana DPR RI perwakilan Maluku******

Ambon (ANTARA) - Calon anggota legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Widya Pratiwi dari Partai Amanat Nasional (PAN) mengungguli dengan 21.441 suara dari empat petahana perwakilan Maluku.

“Berdasarkan perolehan suara per 16 Februari 2024, pukul 19.30 WIT, hasilnya seperti itu. Sementara kami juga masih bekerja, tunggu saja hasil akhirnya,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Syamsul Rifan Kubangun, di Ambon, Jumat.

Baca juga: Kwarda Maluku: Pramuka harus tangkal pengaruh buruk

Tercatat 1.637 dari 5.622 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Maluku, perolehan suara istri Gubernur Maluku ini melampaui Hendrik Lewerissa dari Partai Gerindra yang perolehan suaranya sampai saat ini hanya 17.963.

Disusul Mercy Barends dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebanyak 15.610, kemudian Saadiyah Uluputty dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memperoleh 12.672 suara.

Baca juga: Bunda Literasi Maluku sebut perempuan dan anak rentan pelanggaran HAM

Berdasarkan perolehan suara sementara ini, Abdullah Tuasikal dari Partai NasDem yang juga merupakan petahana pada kursi DPR RI Dapil Maluku, berisiko tergeser posisinya dengan baru mengantongi 10.186 suara.

“Kalau KPU bekerja sesuai dengan perundang-undangan. Sementara masih dikumpulkan kotak suaranya baru di bawa ke Kecamatan, karena kan penghitungan rekapitulasi di tingkat kelurahan/desa,” kata Rifan.

Baca juga: Untuk tekan stunting, PKK ajak warga Maluku konsumsi pangan lokal

Ia menjelaskan, penetapan akan dilakukan secara bertahap. Yakni, 20 hari setelah pemungutan suara KPU kabupaten baru menetapkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota.

Selanjutnya, 25 hari setelah pemungutan suara, KPU Provinsi menetapkan suara DPRD Provinsi, lalu 30 hari setelah pemungutan suara, KPU menetapkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Baca juga: FORIKAN Maluku ajak masyarakat gemar konsumsi ikan cegah kekerdilan

“Itu yang kita lakukan. Sekarang baru H+ tiga, jadi masih jauh. Tunggu saja sementara tim kami terus masih bekerja,” ucapnya.

Ia juga mengaku, sejauh ini, tidak ada kendala yang signifikan. Hanya persoalan-persoalan seperti jaringan internet yang kurang baik di TPS pada daerah terluar dan lampu mati saat penghitungan suara. “Tapi semuanya sudah beres, tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” katanya menambahkan.

Baca juga: Bunda Literasi Maluku: Madrasah bentengi siswa dari dampak buruk iptek
Baca juga: Masyarakat diajak jamin pemenuhan hak anak di masa pandemi COVID-19

Pewarta: Winda Herman
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024

Rencana perjalanan cepat

cuan138

PTN Itera buka kuota 5.200 mahasiswa baru tahun ini untuk 41 prodi******

Tahun ini kami membuka 5.200 kuota untuk PMB 2024 untuk 41 prodi yang akan dilakukan dalam beberapa jalur penerimaan

Bandarlampung (ANTARA) - Institut Teknologi Sumatera (Itera) membuka kuota 5.200 pada Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) 2024 untuk 41 program studi (prodi) di kampus itu.

"Tahun ini kami membuka 5.200 kuota untuk PMB 2024 untuk 41 prodi yang akan dilakukan dalam beberapa jalur penerimaan," kata Ketua Tim PMB Abdul Rajak di Bandarlampung, Minggu.

Ia mengatakan secara garis besar mekanisme jalur masuk PMB masih sama seperti tahun sebelumnya, dimana terdapat Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), seleksi Mandiri yang terbagi dalam beberapa jalur ujian seperti Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat​​​(SMMPTN Barat), Ujian Seleksi Masuk Prestasi Khusus (USM PK), dan Ujian Seleksi Masuk Prestasi Program Studi Baru (USM PB).

"Tentu kami berharap pada tahun ini serapan kuota yang dibuka Itera bisa terisi maksimal 85 persen dari 5.200," katanya. 

Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum Itera Rahayu Sulistyorini meyakini kuota PMB yang dibuka Itera akan terisi dengan maksimal, terlebih perguruan tinggi menjadi idaman bagi para siswa-siswa.

Baca juga: Itera peringkat ke-9 nasional kampus terbaik versi Nature Index

"Setiap tahunnya Itera selalu menjadi kampus idaman bagi siswa-siswa yang bukan hanya di Lampung saja, tetapi juga bagi provinsi lainnya," kata dia.

Menurutnya, setiap tahunnya Itera selalu menunjukkan perkembangan yang bagus serta kerap melakukan inovasi-inovasi dalam menunjang keberlangsungan perkuliahan.

"Di sini (Itera) dari 41 prodi ada lima yang jadi favorit dan diminati oleh siswa yang ingin masuk, yakni Farmasi, Informastika, Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK), Pertambangan dan Pariwisata,” katanya. 

Untuk mendekatkan Itera kepada para calon mahasiswa baru, pihaknya melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan sosialisasi secara langsung.

"Kami sering sekali sosialisasi ke sekolah-sekolah, kemudian membuka Itera open house. Bahkan agar calon mahasiswa dapat mengenal Itera lebih dekat sosialisasi juga dilakukan melalui media sosial," katanya. 

Baca juga: Itera tampilkan inovasi dan hasil riset unggulan di InaRI Expo 2023
Baca juga: Itera berkomitmen menjadi kampus berkelanjutan 

Pewarta: Dian Hadiyatna
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Wanita forensik, istri yang memanjakan!

situs judi slot online asia

Ahli sebut kerugian kerusakan lingkungan kasus timah Rp271,06 triliun******

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB Prof. Bambang Hero Saharjo mengungkapkan total kerugian akibat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan pada perkara dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah IUP PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022 mencapai Rp271,06 triliun.

Bambang dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin, mengatakan nilai kerugian Rp271,06 triliun itu merupakan penghitungan kerugian lingkungan hidup akibat tambang timah dalam kawasan hutan dan luar kawasan hutan.

"Kalau semua digabungkan kawasan hutan dan nonkawasan hutan total kerugian akibat kerusakan yang juga harus ditanggung negara adalah Rp271.069.688.018.700,' kata Bambang.

Pakar forensik kehutanan itu menjelaskan dalam penghitungan kerugian ekologi atau lingkungan itu, pihaknya melakukan verifikasi di lapangan serta pengamatan dengan citra satelit dari tahun 2015 sampai 2022.

Berdasarkan verifikasi dan pengamatan citra satelit itu mendapatkan bukti-bukti yang dapat membuat terang suatu tindak pidana bahwa adanya kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Selain itu, aktivitas tambang timah tersebut tidak hanya dilakukan di luar kawasan hutan, tetapi juga dalam kawasan hutan.

"Kami merekonstruksi dengan menggunakan satelit pada tahun 2015 yang merah-merah ini adalah wilayah IUP (izin usaha pertambangan) dan non-IUP. Kami tracking2016, 2017, 2018, 2019, 2020 sampai 2022, dilihat warna merah makin besar, ini adalah contoh saja," katanya.

Baca juga: Kejagung tetapkan satu tersangka baru korupsi tambang timah

Dari tujuh kabupaten di Provinsi Bangka Belitung terdapat IUP di darat seluas 349.653,574 hektare. Sementara data luas galian tambang di tujuh kabupaten itu totalnya 170.363,064 hektare. Kabupaten Belitung Timur cukup tinggi luas galian tambangnya mencapai 43.175,372 hektare, sementara IUP-nya hanya 37.535,452 hektare.

Bambang mengungkapkan dari total 170.363,064 hektare luas galian tambang di tujuh kabupaten di Provinsi Bangka Belitung tersebut, sekitar 75.345,751 hektare berada di dalam kawasan hutan dan 95.017,313 hektare berada di luar kawasan hutan.

Dari 75.345,751 hektare luas galian dalam kawasan hutan terdiri atas 13.875,295 hektare berada di hutan lindung, 59.847,252 hektare di hutan produksi tetap, 77,830 hektare di hutan produksi yang dapat dikonversi, dan 1.238,917 hektare di taman hutan raya.

"Bahkan di taman nasional pun ada, yaitu seluas 306,456 hektare," tambahnya.

Kemudian dari 170.363,064 hektare luas galian tambang tersebut, ternyata yang memiliki IUP tambang hanya 88.900,462 hektare, sementara 81.462,602 hektare tidak memiliki IUP.

Baca juga: Polda Kepri tangkap lima tersangka kasus tambang pasir timah ilegal

Bambang juga mengungkapkan total luas IUP tambang darat dan laut mencapai 915.854,625 hektare, yang terdiri atas 349.653,574 hektare luas IUP tambang darat dan 566.201,08 hektare luas IUP tambang laut.

"Luas IUP tambang di darat ini dari 349.653,574 hektare, ada yang berada di kawasan hutan, yaitu seluas 123.012,010 hektare," kata Bambang.

Selanjutnya dari hasil verifikasi tersebut, pihaknya melakukan penghitungan kerugian ekologi yang ditimbulkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran atau Kerusakan Lingkungan. Dengan membaginya kerugian lingkungan di kawasan hutan dan luar kawasan hutan.

Total kerugian lingkungan hidup akibat tambang timah dalam kawasan hutan, yakni biaya kerugian lingkungan (ekologi) Rp157,83 triliun, biaya kerugian ekonomi lingkungan Rp60,27 miliar dan biaya pemulihan lingkungan Rp5,26 miliar sehingga totalnya Rp223,36 triliun.

Baca juga: Kejagung tetapkan lima tersangka korupsi tata niaga komoditas timah

Sedangkan kerugian lingkungan hidup akibat tambang timah di luar kawasan hutan (APL), yakni biaya kerugian lingkungan Rp25,87 triliun, biaya kerugian ekonomi lingkungan Rp15,2 triliun, dan biaya pemulihan lingkungan Rp6,62 miliar sehingga totalnya Rp47,70 triliun.

"Kalau semua digabung kawasan hutan dan luar kawasan hutan, total kerugian akibat kerusakan yang juga harus ditanggung negara adalah Rp271,06 triliun," kata Bambang.

Kerugian ditambahkan

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Kuntadi menyebut hasil penghitungan ekologi yang dipaparkan Prof. Bambang Hero akan ditambahkan dengan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam perkara yang sedang diusut Kejagung.

"Saat ini penghitungan kerugian keuangan negara masih berproses, nanti berapa hasilnya akan kami sampaikan," ujar Kuntadi.

Kutandi menambahkan paparan yang disampaikan Prof. Bambang menampakkan bahwa sebagian besar lahan yang ditambah oleh para pelaku dan tersangka masuk ke kawasan hutan dan area bekas tambang yang seharusnya dipulihkan (reklamasi), tetapi tidak dilakukan.

"Sama sekali tidak dipulihkan dan ditinggalkan begitu saja, menimbulkan bekas lubang-lubang besar dan rawa-rawa yang tidak sehat bagi lingkungan masyarakat," kata Kuntadi.

Baca juga: Kejagung tetapkan dua tersangka baru komoditi timah

Dalam perkara ini, penyidik Jampidsus telah menetapkan 10 orang tersangka tindak pidana korupsi dan satu orang tersangka kasus perintangan penyidikan.

Kesepuluh tersangka tersebut, yakni RL, selaku General Manajer (GM) PT TIN, TN alias AN dan tersangka AA. Kemudian, SG alias AW dan MBG, keduanya selaku pengusaha tambang di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Selanjutnya, HT alias AS selaku Direktur Utama CV VIP (perusahaan milik tersangka TN alias AN), tersangka BY selaku Mantan Komisaris CV VIP dan RI selaku Direktur Utama PT SBS.

Penyidik juga menetapkan dua tersangka dari PT Timah Tbk, yakni MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk periode 2016 sampai dengan 2021 dan EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk periode 2017 sampai dengan 2018.

Satu orang ditetapkan sebagai tersangka perintangan penyidikan perkara korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015 sampai dengan 2022, berinisial TT.

Baca juga: Kejagung tetapkan satu tersangka perintangan penyidikan kasus Timah

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Saya telah menutup telepon selama puluhan juta tahun

pinjol ilegal tanpa ojk

Kepala BPPD Sidoarjo enggan berkomentar usai diperiksa KPK******

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Ari Suryono enggan berkomentar usai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo, Jumat.

Ari selesai diperiksa penyidik KPK sekitar pukul 17.42 WIB langsung meninggalkan Gedung Merah Putih KPK dengan didampingi kuasa hukumnya tanpa memberikan komentar kepada wartawan.

Selain Ari, pada hari ini penyidik KPK juga turut memeriksa Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali serta tiga saksi lainnya, yakni ASN Pemda Sidoarjo Surendro Nurbawono, Direktur CV Asmara Karya Imam Purwanto alias Irwan, dan pihak swasta Robbin Alan Nugroho.

Meski demikian, pihak KPK belum memberikan keterangan lebih lanjut soal apa saja informasi yang didalami pada pemeriksaan terhadap para saksi tersebut.

Baca juga: Ahmad Muhdlor: Temuan KPK jadi pembelajaran untuk Sidoarjo
Baca juga: Kepala BPPD Sidoarjo penuhi panggilan penyidik KPK

Sebelumnya, KPK pada tanggal 29 Januari 2024 menahan dan menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Siska Wati (SW) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menerangkan bahwa penetapan tersangka terhadap Siska Wati berawal dari laporan masyarakat soal dugaan korupsi berupa pemotongan insentif dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo.

Laporan tersebut lantas dipelajari oleh tim KPK, kemudian pada hari Kamis (25/1) diperoleh informasi telah terjadi penyerahan sejumlah uang secara tunai pada SW.

Atas dasar informasi tersebut, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 10 orang di Kabupaten Sidoarjo.

Dalam OTT ini diamankan uang tunai sekitar Rp69,9 juta dari dugaan pemotongan dan penerimaan uang sejumlah sekitar Rp2,7 miliar pada tahun 2023.

Para pihak tersebut berikut barang buktinya kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan hingga akhirnya dilakukan penetapan status tersangka terhadap Siska Wati.

Ghufron menjelaskan bahwa kasus tersebut berawal pada tahun 2023. Saat itu besaran pendapatan pajak BPPD Kabupaten Sidoarjo mencapai Rp1,3 triliun. Atas perolehan tersebut, ASN yang bertugas di BPPD akan mendapatkan dana insentif.

Namun, Siska Wati selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD sekaligus bendahara secara sepihak melakukan pemotongan dana insentif dari ASN tersebut.

Baca juga: Dewas nyatakan 90 pegawai bersalah terkait pungli di Rutan KPK
Baca juga: Dewas KPK nyatakan 12 pegawai bersalah soal pungli di Rutan KPK

Permintaan potongan dana insentif ini disampaikan secara lisan oleh SW kepada ASN di beberapa kesempatan. Ada larangan untuk tidak membahas potongan tersebut melalui alat komunikasi, di antaranya melalui percakapan WhatsApp.

Besaran potongan mencapai 10—30 persen sesuai dengan besaran insentif yang mereka terima.

Penyerahan uang tersebut secara tunai dan dikoordinasi oleh setiap bendahara yang telah ditunjuk yang berada di bidang pajak daerah dan bagian sekretariat.

Khusus pada tahun 2023, SW mampu mengumpulkan potongan dan penerimaan dana insentif dari ASN sekitar Rp2,7 miliar.

Sebagai bukti permulaan awal, besaran uang Rp69,9 juta yang diterima SW.  Bukti awal ini akan dijadikan pintu masuk untuk penelusuran dan pendalaman lebih lanjut.

Atas perbuatannya, tersangka SW dijerat dengan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2019 junctoPasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Menjadi seorang Tao yang fana

buku mimpi 2d tulisan

Ratusan KPPS datangi Kelurahan Batu Piring Balangan pertanyakan honor******

Balangan (ANTARA) - Sebanyak 126 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan mendatangi kantor kelurahan setempat untuk mempertanyakan pembayaran honor mereka sebagai petugas penyelenggara Pemilu 2024.

“Tentunya kami sangat kecewa dengan adanya keterlambatan pembayaran ini, karena sesuai edaran dari KPU RI, hak kami paling lambat dibayar pada 15 Februari kemarin,” kata salah satu anggota KPPS Kelurahan Batu Piring, Ahmad di Balangan, Jumat.

Ahmad menyebutkan hanya KPPS Kelurahan Batu Piring dari seluruh KPPS di Kabupaten Balangan yang belum menerima honor menjalankan tugas negara pada Pemilu 2024.

Menurut Ahmad, tujuan para anggota KPPS datang ke Kantor Kelurahan Batu Piring untuk menanyakan alasan honor belum dibayarkan.

“Kami  menyesalkan adanya kejadian ini, padahal sudah mati-matian lebih dari 24 jam tidak berhenti bekerja demi menjalankan tugas negara pada Pemilu 2024 ini, dan kami tinggal menuntut hak kami untuk segera dibayarkan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kasat Intel Polres Balangan Iptu Faisal Kadapi menegaskan pihaknya berjanji akan terus mengawal dan segera menyelesaikan masalah honor termasuk kewajiban dan hak lain dari petugas KPPS agar terpenuhi.

Faisal menuturkan pihaknya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban juga merasakan yang dirasakan para masyarakat dan hal tersebut menjadi kewajiban pihaknya menyelesaikan masalah itu.

“Kembali saya tegaskan ini bukan cuma nominal uang, tetapi sebuah penghargaan dari negara kepada rekan-rekan KPPS dalam menjalankan tugas pada Pemilu 2024 ini,” tuturnya.

Faisal menambahkan pihaknya akan menyampaikan segera perkembangan selanjutnya kepada para KPPS Kelurahan Batu Piring dan berjanji untuk mengawal persoalan tersebut.

Secara terpisah, Ketua KPU Balangan Ahmad Turjani mengaku baru mengetahui informasi yang beredar mengenai masalah honor KPPS Kelurahan Batu Piring pada Kamis malam.

“Sudah kami lakukan cek ulang ke Lurah, PPS dan PPK Paringin Selatan serta keluarga yang memegang uang honor KPPS Batu Piring tersebut, dan saat ini kami berupaya melakukan mediasi dengan meminta bantuan fasilitasi kepada Polres Balangan,” katanya.

Diketahui, wilayah TPS Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan terdapat 18 TPS dengan jumlah tujuh anggota per KPPS ditambah satu ketua.

Pewarta: Imam Hanafi/Ragil
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024