petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

pinjol acc cepat

kristalpoker 188Jutaan kata 895532Orang-orang telah membaca serialisasi

《pinjol acc cepat》

Indef Ungkap 4 Masalah Krusial Ekonomi Syariah******

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengungkap empat masalah krusial perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.
Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengungkap empat masalah krusial perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Ilustrasi. (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT).
Jakarta, CNN Indonesia--

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengungkap empat masalah krusial perkembangan ekonomi syariahdi Indonesia.

Hal ini diungkap dalam diskusi yang berjudul Mengonkretkan Omon-Omon Ekonomi Syariah: 5 Tantangan Utama dan Opsi Solusi yang digelar INDEF, Kamis (5/4).

Masalah pertamaadalah kelembagaan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kementerian/lembaga di mana pimpinan ekonomi syariah perlu eselon I.

Ketiga, ekonomi syariah dinilai perlu digeneralkan sehingga menjadi bagian terintegrasi dengan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Keempat,masalah sumber daya manusia (SDM) dan kebijakan pendidikan di bidang ekonomi dan keuangan syariah.

Associate Peneliti INDEF Nur Hidayah mengemukakan dari data masterplan ekonomi keuangan syariah 2019-2024, terlihat jumlah lulusan tenaga ahli yang tersertifikasi masih minim, yakni hanya 231 orang pada 2018.

Data lainnya, dari perbankan juga menunjukkan adanya permasalahan di sisi kesesuaian kualifikasi pendidikan dengan bidang tugas. Hanya sekitar 9,1 persen pegawai keuangan syariah yang berlatar belakang pendidikan ekonomi syariah.

Lihat Juga :
OJK Cabut Izin Usaha BPR Bali Artha Anugrah

"Artinya, 90 persen supplytenaga kerja perbankan dan keuangan syariah bukan berasal dari prodi ilmu ekonomi dan keuangan syariah," kata Nur.

Tren yang terjadi saat ini, sambung dia, industri keuangan dan ekonomi syariah lebih memilih untuk memanfaatkan lulusan yang ada, kemudian diberikan pengetahuan dan keterampilan industri ekonomi dan keuangan syariah.

Selain dari minim latar belakang ekonomi syariah, menurutnya, SDM juga perlu kemampuan teknologi digital yang mumpuni bagi alumni ekonomi dan keuangan/perbankan syariah. Hal ini agar bisa memenuhi tuntutan industri keuangan dan ekonomi syariah.

Untuk itu, Nur meminta pemerintah sebagai pemegang kebijakan perlu melakukan hal-hal yang konkret untuk program peningkatan SDM ekonomi perbankan dan keuangan syariah.

Lihat Juga :
Hadiri Sidang MK, Risma Beber Alasan Penyaluran Bansos Lewat PT Pos

"Perlu perombakan kurikulum ekonomi dan keuangan syariah agar lebih matchdengan kebutuhan industri keuangan dan ekonomi syariah," tuturnya.

Perombakan itu dilakukan antara lain dengan mendesain kurikulum yang memadai untuk mengintegrasikan bobot ilmu ekonomi syariah dengan ilmu ekonomi keuangan dan perbankan murni, sehingga lulusan memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan, tak hanya ilmu syariah tapi juga ilmu murni ekonomi keuangan dan perbankan.

Menurutnya, perlu juga pengembangan dosen-dosen yang berkualifikasi di bidang ilmu ekonomi dan keuangan syariah, yang akan mengisi kebutuhan tenaga-tenaga pendidik di prodi ilmu ekonomi dan keuangan syariah.

"Dibutuhkan policyyang memihak misalnya pos-pos anggaran yang diperbesar untuk beasiswa ke luar negeri pada prodi-prodi terbaik dunia, di bidang ekonomi dan keuangan syariah," katanya.

Dalam kesempatan sama, associate peneliti INDEF Hakam Naja mengusulkan agar lebih konkret urusan ekonomi syariah ini perlu diurus langsung di bawah satu menteri koordinator. Menurutnya, hal itu perlu segera dikaji.

"Oleh karena itu di Indonesia saat ini nampak tidak adanya upaya serius untuk membangun ekosistem ekonomi syariah. Baiknya ke depan hal itu menjadi agenda yang dimasukkan dalam program salah satu menteri koordinator. Agar pertanggungjawabannya jelas, pelaksanaannya juga terjadwal dan tidak ada ego sektoral antar kementerian," tegas Hakam.

Ia menambahkan semua itu dibutuhkan agar ada satu mainstream (arus utama) ekonomi syariah yang diurus dengan benar.

[Gambas:Video CNN]



(del/sfr)

PUPR Bakal Pasang Jembatan Bailey Darurat Imbas Longsor di Tol Bocimi******

Kementerian PUPR bakal memasang jembatan bailey darurat sambil memperbaiki area longsor di Tol Bocimi yang longsor secara permanen.
PUPR Bakal Pasang Jembatan Sementara Imbas Longsor di Tol Bocimi Kementerian PUPR bakal memasang jembatan bailey atau jembatan rangka baja sementara agar Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Tol Bocimi) bisa segera difungsikan. Dengan jembatan sementara ini, Tol Bocimi diharapkan bisa dilewati secara darurat pada Senin (8/4) besok. “Kejadian Bocimi saat ini kita sedang lakukan analisa untuk penanganan darurat. Kita harapkan dalam waktu hari Senin kita harapkan untuk bisa secara darurat dilewati,” kata Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Miftachul Munir, saat di Sidoarjo, Kamis (4/4). “Akan kita pasang jembatan Bailey (ukuran) 2 x 30 meter dari sisi Ciawi ke arah Sukabumi yang Jalur Ambon, dan Jalur Bandung akan difungsikan,” imbuhnya Ia mengklaim jembatan bailey itu aman dilalui, sambil menunggu perbaikan tol di KM 64 secara permanen. Munir juga menyebut pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Direktorat Lalu Lontas Polda Jawa Barat terkait pemasangan jembatan sementara ini. “Untuk operasionalisasinya, kami berkoordinasi dari PU dengan Ditlantas Polda Jabar. Untuk penangan permanen akan kita lakukan setelah lebaran. InsyaAllah aman,” pungkasnya. Terpisah, Ditlantas Polda Jabar telah berkoordinasi dengan PT Trans Jabar Tol (TJT), selaku pemilik konsesi Tol Bocimi soal insiden longsor, Kamis (4/4) kemarin. Dalam rapat itu, dibahas bagaimana agar tol tersebut dapat beroperasional kembali dan aman untuk dilalui masyarakat. Hasilnya, jembatan bailey bakal dibuat sambil menunggu jalan yang amblas diperbaiki. "Besok (5/4) akan dipasang jembatan bailey atau jembatan darurat di jalur A (lokasi amblas)," kata Dirlantas Polda Jabar Kombes Pol Wibowo saat dihubungi, Kamis malam. Setelah nanti jembatan tersebut dipasang, ia menjelaskan jalur A akan digunakan satu lajur saja untuk kendaraan dari arah Bogor atau Jakarta yang akan menuju Sukabumi. "Untuk Jalur B akan digunakan satu lajur juga untuk kendaraan dari arah Sukabumi menuju Bogor atau Jakarta," ungkapnya. Menurutnya, nanti juga akan diberlakukan pembatasan kendaraan yang boleh melintas. Adapun kendaraan yang diperbolehkan yakni kendaraan pribadi atau kendaraan golongan 1. "Untuk mengantisipasi kepadatan jalur arteri, khususnya pasar Cicurug maupun sekitar pabrik Cigombong, disiagakan pers dari Satlantas Polres Bogor maupun Polres Sukabumi," katanya. Longsor terjadi di dalam Tol Bocimi, tepatnya di KM 64 arah Sukabumi, pada Rabu (3/4) malam. Dalam kejadian itu, terdapat kendaraan yang turut terbawa material longsoran. "(Ada kejadian longsor) Betul. (Satu mobil masuk jurang) Betul," kata Wadirlantas Polda Jabar, AKBP Edwin Afandi, saat dihubungi. (Foto: ANTARA FOTO/Henry Purba)
Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian PUPRbakal memasang jembatan bailey atau jembatan rangka baja darurat sementara agar Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Tol Bocimi) yang longsorbisa segera difungsikan.

Dengan jembatan sementara ini, Tol Bocimi diharapkan bisa dilewati secara darurat pada Senin (8/4) besok.

"Kejadian Bocimi saat ini kita sedang lakukan analisa untuk penanganan darurat. Kita harapkan dalam waktu hari Senin kita harapkan untuk bisa secara darurat dilewati," kata Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Miftachul Munir, saat di Sidoarjo, Kamis (4/4).

Ia mengklaim jembatan bailey itu aman dilalui, sambil menunggu perbaikan tol di KM 64 secara permanen.

Munir juga menyebut pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Direktorat Lalu Lontas Polda Jawa Barat terkait pemasangan jembatan sementara ini.

"Untuk operasionalisasinya, kami berkoordinasi dari PU dengan Ditlantas Polda Jabar. Untuk penangan permanen akan kita lakukan setelah lebaran. Insyaallah aman," pungkasnya.

Terpisah, Ditlantas Polda Jabar telah berkoordinasi dengan PT Trans Jabar Tol (TJT), selaku pemilik konsesi Tol Bocimi soal insiden longsor, Kamis (4/4) kemarin.

Dalam rapat itu, dibahas bagaimana agar tol tersebut dapat beroperasi kembali dan aman untuk dilalui masyarakat. Hasilnya, jembatan bailey bakal dibuat sambil menunggu jalan yang amblas diperbaiki.

"Besok (5/4) akan dipasang jembatan bailey atau jembatan darurat di jalur A (lokasi amblas)," kata Dirlantas Polda Jabar Kombes Pol Wibowo saat dihubungi, Kamis malam.

Setelah nanti jembatan tersebut dipasang, ia menjelaskan jalur A akan digunakan satu lajur saja untuk kendaraan dari arah Bogor atau Jakarta yang akan menuju Sukabumi.

"Untuk Jalur B akan digunakan satu lajur juga untuk kendaraan dari arah Sukabumi menuju Bogor atau Jakarta," ungkapnya.

Menurutnya, nanti juga akan diberlakukan pembatasan kendaraan yang boleh melintas. Adapun kendaraan yang diperbolehkan yakni kendaraan pribadi atau kendaraan golongan 1.

"Untuk mengantisipasi kepadatan jalur arteri, khususnya pasar Cicurug maupun sekitar pabrik Cigombong, disiagakan pers dari Satlantas Polres Bogor maupun Polres Sukabumi," katanya.

Longsor terjadi di dalam Tol Bocimi, tepatnya di KM 64 arah Sukabumi, pada Rabu (3/4) malam. Dalam kejadian itu, terdapat kendaraan yang turut terbawa material longsoran.

"(Ada kejadian longsor) Betul. (Satu mobil masuk jurang) Betul," kata Wadirlantas Polda Jabar, AKBP Edwin Afandi, saat dihubungi.

[Gambas:Video CNN]

(frd, csr/pta)

Indef Ungkap 4 Masalah Krusial Ekonomi Syariah******

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengungkap empat masalah krusial perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.
Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengungkap empat masalah krusial perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Ilustrasi. (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT).
Jakarta, CNN Indonesia--

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengungkap empat masalah krusial perkembangan ekonomi syariahdi Indonesia.

Hal ini diungkap dalam diskusi yang berjudul Mengonkretkan Omon-Omon Ekonomi Syariah: 5 Tantangan Utama dan Opsi Solusi yang digelar INDEF, Kamis (5/4).

Masalah pertamaadalah kelembagaan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kementerian/lembaga di mana pimpinan ekonomi syariah perlu eselon I.

Ketiga, ekonomi syariah dinilai perlu digeneralkan sehingga menjadi bagian terintegrasi dengan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Keempat,masalah sumber daya manusia (SDM) dan kebijakan pendidikan di bidang ekonomi dan keuangan syariah.

Associate Peneliti INDEF Nur Hidayah mengemukakan dari data masterplan ekonomi keuangan syariah 2019-2024, terlihat jumlah lulusan tenaga ahli yang tersertifikasi masih minim, yakni hanya 231 orang pada 2018.

Data lainnya, dari perbankan juga menunjukkan adanya permasalahan di sisi kesesuaian kualifikasi pendidikan dengan bidang tugas. Hanya sekitar 9,1 persen pegawai keuangan syariah yang berlatar belakang pendidikan ekonomi syariah.

Lihat Juga :
OJK Cabut Izin Usaha BPR Bali Artha Anugrah

"Artinya, 90 persen supplytenaga kerja perbankan dan keuangan syariah bukan berasal dari prodi ilmu ekonomi dan keuangan syariah," kata Nur.

Tren yang terjadi saat ini, sambung dia, industri keuangan dan ekonomi syariah lebih memilih untuk memanfaatkan lulusan yang ada, kemudian diberikan pengetahuan dan keterampilan industri ekonomi dan keuangan syariah.

Selain dari minim latar belakang ekonomi syariah, menurutnya, SDM juga perlu kemampuan teknologi digital yang mumpuni bagi alumni ekonomi dan keuangan/perbankan syariah. Hal ini agar bisa memenuhi tuntutan industri keuangan dan ekonomi syariah.

Untuk itu, Nur meminta pemerintah sebagai pemegang kebijakan perlu melakukan hal-hal yang konkret untuk program peningkatan SDM ekonomi perbankan dan keuangan syariah.

Lihat Juga :
Hadiri Sidang MK, Risma Beber Alasan Penyaluran Bansos Lewat PT Pos

"Perlu perombakan kurikulum ekonomi dan keuangan syariah agar lebih matchdengan kebutuhan industri keuangan dan ekonomi syariah," tuturnya.

Perombakan itu dilakukan antara lain dengan mendesain kurikulum yang memadai untuk mengintegrasikan bobot ilmu ekonomi syariah dengan ilmu ekonomi keuangan dan perbankan murni, sehingga lulusan memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan, tak hanya ilmu syariah tapi juga ilmu murni ekonomi keuangan dan perbankan.

Menurutnya, perlu juga pengembangan dosen-dosen yang berkualifikasi di bidang ilmu ekonomi dan keuangan syariah, yang akan mengisi kebutuhan tenaga-tenaga pendidik di prodi ilmu ekonomi dan keuangan syariah.

"Dibutuhkan policyyang memihak misalnya pos-pos anggaran yang diperbesar untuk beasiswa ke luar negeri pada prodi-prodi terbaik dunia, di bidang ekonomi dan keuangan syariah," katanya.

Dalam kesempatan sama, associate peneliti INDEF Hakam Naja mengusulkan agar lebih konkret urusan ekonomi syariah ini perlu diurus langsung di bawah satu menteri koordinator. Menurutnya, hal itu perlu segera dikaji.

"Oleh karena itu di Indonesia saat ini nampak tidak adanya upaya serius untuk membangun ekosistem ekonomi syariah. Baiknya ke depan hal itu menjadi agenda yang dimasukkan dalam program salah satu menteri koordinator. Agar pertanggungjawabannya jelas, pelaksanaannya juga terjadwal dan tidak ada ego sektoral antar kementerian," tegas Hakam.

Ia menambahkan semua itu dibutuhkan agar ada satu mainstream (arus utama) ekonomi syariah yang diurus dengan benar.

[Gambas:Video CNN]



(del/sfr)




bab terbaru:rekomendasi bo slot gacor

Perbarui waktu:2024-07-05

Daftar bab terbaru
under slot
v88togel
slot pakai qris dana
tumi123
sbobet88
cara menang game fafafa
pinjol gak usah dibayar
situs paling gacor terpercaya
slot bet 100 perak server thailand
Daftar isi semua bab
Bab 1 mulia 89 slot login
Bab 2 siul4d
Bab 3 game slot baru
Bab 4 paylater kredivo
Bab 5 dazbet
Bab 6 situs slot terbesar indonesia
Bab 7 besar 88 slot login
Bab 8 situs gacor slot terpercaya
Bab 9 cara mencairkan kredit kredivo
Bab 10 link slot gacor dan terpercaya
Bab 11 gems bonanza pragmatic play
Bab 12 new member to kecil
Bab 13 pinjol pencairan via dana
Bab 14 cara menghasilkan uang cepat dari hp
Bab 15 mp088 slot
Bab 16 i want slot
Bab 17 roma99
Bab 18 ap9 slot
Bab 19 cara meminjam uang di shopeepay
Bab 20 totomacou
Klik untuk melihattersembunyi di tengah7771bab
sejarahBacaan TerkaitMore+

Loli lich-ku luar biasa

voucher gofood hari ini
Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengungkap empat masalah krusial perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.
Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengungkap empat masalah krusial perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Ilustrasi. (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT).
Jakarta, CNN Indonesia--

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengungkap empat masalah krusial perkembangan ekonomi syariahdi Indonesia.

Hal ini diungkap dalam diskusi yang berjudul Mengonkretkan Omon-Omon Ekonomi Syariah: 5 Tantangan Utama dan Opsi Solusi yang digelar INDEF, Kamis (5/4).

Masalah pertamaadalah kelembagaan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kementerian/lembaga di mana pimpinan ekonomi syariah perlu eselon I.

Ketiga, ekonomi syariah dinilai perlu digeneralkan sehingga menjadi bagian terintegrasi dengan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Keempat,masalah sumber daya manusia (SDM) dan kebijakan pendidikan di bidang ekonomi dan keuangan syariah.

Associate Peneliti INDEF Nur Hidayah mengemukakan dari data masterplan ekonomi keuangan syariah 2019-2024, terlihat jumlah lulusan tenaga ahli yang tersertifikasi masih minim, yakni hanya 231 orang pada 2018.

Data lainnya, dari perbankan juga menunjukkan adanya permasalahan di sisi kesesuaian kualifikasi pendidikan dengan bidang tugas. Hanya sekitar 9,1 persen pegawai keuangan syariah yang berlatar belakang pendidikan ekonomi syariah.

Lihat Juga :
OJK Cabut Izin Usaha BPR Bali Artha Anugrah

"Artinya, 90 persen supplytenaga kerja perbankan dan keuangan syariah bukan berasal dari prodi ilmu ekonomi dan keuangan syariah," kata Nur.

Tren yang terjadi saat ini, sambung dia, industri keuangan dan ekonomi syariah lebih memilih untuk memanfaatkan lulusan yang ada, kemudian diberikan pengetahuan dan keterampilan industri ekonomi dan keuangan syariah.

Selain dari minim latar belakang ekonomi syariah, menurutnya, SDM juga perlu kemampuan teknologi digital yang mumpuni bagi alumni ekonomi dan keuangan/perbankan syariah. Hal ini agar bisa memenuhi tuntutan industri keuangan dan ekonomi syariah.

Untuk itu, Nur meminta pemerintah sebagai pemegang kebijakan perlu melakukan hal-hal yang konkret untuk program peningkatan SDM ekonomi perbankan dan keuangan syariah.

Lihat Juga :
Hadiri Sidang MK, Risma Beber Alasan Penyaluran Bansos Lewat PT Pos

"Perlu perombakan kurikulum ekonomi dan keuangan syariah agar lebih matchdengan kebutuhan industri keuangan dan ekonomi syariah," tuturnya.

Perombakan itu dilakukan antara lain dengan mendesain kurikulum yang memadai untuk mengintegrasikan bobot ilmu ekonomi syariah dengan ilmu ekonomi keuangan dan perbankan murni, sehingga lulusan memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan, tak hanya ilmu syariah tapi juga ilmu murni ekonomi keuangan dan perbankan.

Menurutnya, perlu juga pengembangan dosen-dosen yang berkualifikasi di bidang ilmu ekonomi dan keuangan syariah, yang akan mengisi kebutuhan tenaga-tenaga pendidik di prodi ilmu ekonomi dan keuangan syariah.

"Dibutuhkan policyyang memihak misalnya pos-pos anggaran yang diperbesar untuk beasiswa ke luar negeri pada prodi-prodi terbaik dunia, di bidang ekonomi dan keuangan syariah," katanya.

Dalam kesempatan sama, associate peneliti INDEF Hakam Naja mengusulkan agar lebih konkret urusan ekonomi syariah ini perlu diurus langsung di bawah satu menteri koordinator. Menurutnya, hal itu perlu segera dikaji.

"Oleh karena itu di Indonesia saat ini nampak tidak adanya upaya serius untuk membangun ekosistem ekonomi syariah. Baiknya ke depan hal itu menjadi agenda yang dimasukkan dalam program salah satu menteri koordinator. Agar pertanggungjawabannya jelas, pelaksanaannya juga terjadwal dan tidak ada ego sektoral antar kementerian," tegas Hakam.

Ia menambahkan semua itu dibutuhkan agar ada satu mainstream (arus utama) ekonomi syariah yang diurus dengan benar.

[Gambas:Video CNN]



(del/sfr)

Pedang melawan Surga

slot rekening dana
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi melemah pada perdagangan Selasa (12/12) ini.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi melemah pada perdagangan Selasa (12/12) ini. Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja).
Jakarta, CNN Indonesia--

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi melemah pada perdagangan Selasa (11/12) ini.

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya memperkirakan IHSG tertekan lantaran fluktuasi harga komoditas dan pergerakan nilai tukar rupiah.

"Selain itu masih tercatatnya capital outflowsecara ytd yang cukup signifikan hingga saat ini turut memberikan sentimen negatif bagi pergerakan IHSG hari ini yang berpeluang tertekan," jelasnya.

Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan IHSG masih mencoba peluang untuk bangkit. Namun, hal tersebut masih cukup berat mengingat tidak ada sentimen signifikan yang mempengaruhi.

Karenanya, di tengah peluang kebangkitan ini, masih dibayangi oleh pelemahan menuju 6.965 bahkan 6.893 ketikan penutupan harian di bawah garis SMA-20.

"Berdasarkan indikator MACD dalam kondisi netral," ujar Ivan dalam riset hariannya.

Ivan memproyeksi hari ini IHSG berpeluang berada di level support7.041, 7.000, 6.965 dan 6.893. Sedangkan level resistennya di 7.174, 7.225 dan 7.356.

Sementara itu, IHSG ditutup melemah 70,81 poin atau minus 0,99 persen di level 7.088 pada Senin (11/12).

Investor melakukan transaksi sebesar Rp14,41 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 52,11 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]



(ldy/sfr)

Catatan Perjalanan Dimensi Raja Iblis

situs receh
Presiden Jokowi dijadwalkan gelar "open house" di Jakarta saat Lebaran
Menteri Sekretaris Negara Pratikno saat ditemui di Gedung Kementerian Sekretariat Negara Jakarta, Rabu (3/4/2024). ANTARA/Mentari Dwi Gayati/aa.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan Presiden RI Joko Widodo dijadwalkan menggelar acara ramah-tamah atau open house di Jakarta pada Lebaran 2024.

"Sementara dijadwalkan begitu," kata Pratikno saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat.

Pratikno memastikan bahwa Presiden Jokowi akan merayakan momen Lebaran 2024 di Jakarta.

Saat ditanya lebih lanjut kapan acara ramah-tamah tersebut digelar, Pratikno menjawab rencana tersebut masih dirampungkan.

"Belum, belum difinalkan. Rencana (open house) di Jakarta," kata dia.

Dalam kesempatan sebelumnya, Pratikno mengatakan bahwa Presiden mendapat surat dari Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk menghadiri dan melaksanakan Salat Id di Masjid Istiqlal, Jakarta.

Berbeda dengan tahun ini, pada Idulfitri 1444 Hijriah atau Lebaran 2023, Presiden Jokowi merayakan momen Lebaran bersama keluarga di kampung halamannya, Solo, Jawa Tengah. Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin tetap berada di Jakarta saat Lebaran 2023.

Pada tahun lalu, keduanya tidak menggelar open house, baik untuk awak media maupun para menteri Kabinet Indonesia Maju.

Baca juga: Mensesneg sebut Presiden Jokowi berkemungkinan lebaran di Jakarta
Baca juga: Pratikno bantah dititipkan Jokowi untuk masuk kabinet Prabowo
 

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Pasca-95

situs yg gacor hari ini
PN Jepara vonis 7 bulan penjara aktivis lingkungan Karimunjawa
Persidangan dengan agenda putusan terhadap aktivis lingkungan Karimunjawa Jepara Daniel Frits Maurits Tangkilisan di Pengadilan Negeri di Jepara, Jawa Tengah, Kamis (4/4/2024). ANTARA/HO-Dn.
Sepanjang 2023 setidaknya enam aktivis dari total 126 orang yang dilaporkan ke polisi dengan menggunakan pasal karet dalam UU ITE.
Jepara (ANTARA) - Pengadilan Negeri Jepara, Jawa Tengah, Kamis, menjatuhkan vonis hukuman 7 bulan penjara dan denda Rp5 juta atau subsider 1 bulan terhadap aktivis lingkungan Karimunjawa Jepara Daniel Frits Maurits Tangkilisan karena terbukti melanggar Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dalam sidang di PN Jepara dengan agenda putusan yang dipimpin oleh Hakim Ketua Parlin Mangantas Bona dan dua hakim anggota masing-masing Joko Ciptano dan Yusuf Sembiring.

"Terdakwa Daniel terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian untuk kelompok masyarakat tertentu," kata Hakim Ketua Parlin Mangantas Bona saat sidang dengan agenda putusan di Pengadilan Negeri di Jepara.

Terdakwa dijatuhi hukuman 7 bulan penjara dan denda Rp5 juta dengan ketentuan denda itu tidak dibayar maka digantikan kurungan penjara selama 1 bulan.

Putusan majelis hakim tersebut lebih ringan daripada jaksa penuntut umum (JPU) yang menuntut Daniel dihukum 10 bulan penjara sekaligus denda Rp5 juta karena melanggar Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pasal itu menyebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Majelis hakim juga menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Terdakwa tetap ditahan dan barang bukti berupa telepon selular milik terdakwa serta akun Facebook terdakwa juga dimusnahkan.

Tim penasihat hukum Daniel mengutuk keras putusan majelis hakim ini karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

"Kami mengutuk keras majelis hakim dalam Perkara Nomor 14/Pid.sus/2024/PN.Jpa pada Pengadilan Negeri Jepara, yang telah memberikan putusan tidak sesuai koridornya," kata Sekar Banjaran Aji, salah satu penasihat hukum Daniel.

Menurut Sekar, putusan itu tidak mempertimbangkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta ketentuan hukum yang berlaku. Bahkan, bertentangan dengan SKB tiga menteri yang seharusnya dipegang sebagai aturan dalam mengimplementasikan UU ITE.

Ia juga meminta pihak berwenang mengusut majelis hakim yang mengadili Daniel dan memeriksa jajaran penyidik Unit I Krimsus Polres Jepara yang memproses kasus ini.

Baca juga: Aktivis lingkungan Greta Thunberg diinterupsi saat berbicara Palestina
Baca juga: Aktivis lingkungan Polewali Mandar lepasliarkan ratusan anak penyu

Sementara itu, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) menyatakan bahwa putusan bersalah atas Daniel menambah panjang daftar kriminalisasi warganet yang menyasar pada kelompok kritis dan vokal.

Berdasarkan catatan SAFEnet, sepanjang 2023 setidaknya enam aktivis dari total 126 orang yang dilaporkan ke polisi dengan menggunakan pasal karet dalam UU ITE.

Putusan bersalah ini, kata dia, merupakan salah satu bentuk pembungkaman atas ekspresi daring yang akan sangat berbahaya bagi demokrasi di Indonesia karena orang-orang yang kritis terhadap permasalahan bangsa malah dengan mudahnya dipidanakan.

"UU ITE yang sudah direvisi di awal tahun 2024 masih menjadi alat yang efektif untuk memberangus kebebasan berbicara masyarakat Indonesia," ujar Nenden Sekar Arum, Direktur Eksekutif SAFEnet.

Selepas persidangan, kelompok warga pendukung Daniel melakukan aksi solidaritas di depan Kantor PN Jepara dengan aksi diam melakban mulut.

Persidangan ini dianggap sebagai bentuk pembungkaman kebebasan berekspresi pembela lingkungan, upaya menghambat partisipasi publik, dan pengalihan atas masalah utama di Karimunjawa, yaitu tambak udang intensif ilegal yang mencemari dan merusak ekosistem Taman Nasional Karimunjawa, yang kerap dikritik Daniel.

"Kami kecewa dengan bagaimana hakim mempertimbangkan putusannya untuk Daniel. Hakim sama sekali tidak menilai bagaimana saksi dari pendamping hukum memberikan kesaksiannya. Entah kesaksian atau bukti apalagi yang bisa membela Daniel bahwa aktivis lingkungan tidak bisa dihukum secara perdata maupun pidana," ujar Kasno, salah satu peserta aksi.

Sebelumnya, persidangan Daniel telah mendapatkan perhatian di tingkat nasional maupun internasional. Tercatat lebih dari 8.700 orang telah menandatangani petisi yang menuntut Daniel segera dibebaskan di change.org.

Selain itu, 31 organisasi masyarakat sipil internasional telah mengeluarkan pernyataan sikap bersama menuntut pembebasan Daniel dari segala tuntutan.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Ahli alkimia

slot terpercaya mudah menang
Kemenkop UKM menilai TikTok masih melanggar aturan main di Indonesia meski sudah mengakuisisi Tokopedia.
Kemenkop UKM menilai TikTok masih melanggar aturan main di Indonesia meski sudah mengakuisisi Tokopedia. (Foto: AFP/YASUYOSHI CHIBA)
Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menilai TikTok masih melanggar aturan main di Indonesia meski sudah mengakuisisi Tokopedia.

Staf Khusus Menkop UKM Fiki Satari menegaskan seharusnya TikTok tak boleh kembali menjalankan skema social commerce di Indonesia.

Konsep social commerce dilarang berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Inilah landasan kuat TikTok Shop sempat 'ditendang' dari Indonesia.

Meski begitu, media sosial masih bisa digunakan sebagai sarana promosi. Sedangkan, setiap transaksi mutlak harus dilakukan di marketplace, dalam kasus ini situs Tokopedia, bukan keranjang kuning di aplikasi TikTok.

"Dari sisi medsos-nya kita ingin membuka ruang link out pada platform atau web lainnya. Catatan-catatan ini sudah banyak sekali kita bahas, sangat rawan terkait penyalahgunaan data dan algoritma," tuturnya.

Ia paham ada proses adaptasi. Akan tetapi, Fiki heran mengapa jika masih dalam tahap uji coba yang seharusnya hanya di internal, tetapi malah dilempar ke publik dan berujung pada pelanggaran regulasi lagi.

Lihat Juga :
ANALISISMengintip Nasib Proyek IKN Jika Anies Jadi Presiden

Fiki berjanji akan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan serta Kementerian Investasi/BKPM terkait pelanggaran TikTok ini. Ia kemudian menegaskan pelanggaran regulasi atau perizinan bakal dijatuhi sanksi sesuai pelanggarannya.

CNNIndonesia.commencoba mengecek langsung via aplikasi TikTok. Pada aplikasi media sosial asal China ini, tertera fitur 'Shop' di halaman utama.

Lalu, muncul tulisan yang berbunyi 'Service provided by TikTok, partnered with Tokopedia' saat mengakses fitur tersebut. Terlihat juga banner hijau lengkap dengan logo Tokopedia di bagian atas layar.

Namun, ketika proses checkout barang di TikTok Shop, pembeli tidak diarahkan berpindah ke aplikasi Tokopedia. Proses pengisian alamat hingga pembayaran langsung dilakukan di aplikasi TikTok, persis seperti TikTok Shop yang dulu dilarang.

Padahal, sejak Senin (11/12) TikTok sudah resmi mengakuisisi 75 persen saham Tokopedia yang dimiliki GoTo, seharga US,5 miliar atau Rp23,42 triliun (kurs Rp15.617 per dolar AS).

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk mengatakan bisnis Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia kini dikombinasikan di bawah PT Tokopedia.

Akan tetapi, kembalinya TikTok Shop ke Tanah Air dengan menggandeng Tokopedia ternyata tak mengubah skema mereka berjualan. Perusahaan asal China itu tetap mengusung konsep transaksi di media sosial alias social commerce yang dilarang di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)

Meng Hailan Ye Chengjun

27 togel
Buruh mengganggap pengusaha berlebihan menanggapi gerakan boikot produk terafiliasi Israel jadi alasan PHK karyawan.
Buruh mengganggap pengusaha berlebihan menanggapi gerakan boikot produk terafiliasi Israel jadi alasan PHK karyawan. (Foto: AFP/KENZO TRIBOUILLARD)
Jakarta, CNN Indonesia--

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) meminta pengusaha tak perlu berlebihan menanggapi gerakan boikotproduk terafiliasi dengan Israel, termasuk mengaitkan dengan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).

Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat menilai sebelum ada gerakan boikot pun para pengusaha kerap melakukan PHK sepihak. Apalagi, setelah adanya Undang Undang Cipta Kerja yang semakin memudahkan PHK dan juga memudahkan praktek kerja kontrak dan outsourcing.

"Kekhawatiran pengusaha itu terlalu mengada-ada dan berlebihan. Karena faktanya, PHK sepihak dan massal sudah banyak dilakukan oleh pengusaha, sebelum adanya gerakan boikot," ujarnya dalam keterangan tertulis (9/12).

Ia malah mempertanyakan komitmen para pengusaha yang menolak gerakan boikot Israel. Pasalnya, di banyak perusahaan yang terafiliasi dengan Israel, masih banyak terjadi pelanggaran UU ketenagakerjaan, seperti upah minimum, hak kebebasan berserikat, dan lain sebagainya.

"Ke mana para pengusaha itu, khususnya asosiasi atau organisasi pengusahanya? Kok tidak bersuara ketika ada pelanggaran hak normatif di perusahaan-perusahaan lain?" imbuh Mirah.

Mirah menilai akar penyebab maraknya PHK massal bukan gerakan boikot Israel, tetapi regulasi pemerintah yang semakin memudahkan pemangkasan karyawan dengan menurunkan nilai pesangon. Penyebab lain, keserakahan pengusaha untuk memperkaya perusahaan dengan cara menekan biaya kesejahteraan pekerja.

Menurutnya, gerakan boikot produk terafiliasi Israel adalah gerakan moral rakyat, yang sesuai dengan amanah Pembukaan UUD 1945.

"Boikot Israel adalah perjuangan minimal yang bisa dilakukan oleh rakyat Indonesia untuk ikut mewujudkan perdamaian dunia. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan," imbuhnya.

Mirah menuturkan gerakan boikot ini seharusnya bisa dimanfaatkan para pengusaha Tanah Air untuk memajukan usaha-usaha lokal asli Indonesia.

"Jika sebelumnya orang membeli ayam goreng dan kopi di perusahaan yang terafiliasi dengan Israel, saat ini beralihlah ke ayam goreng dan kopi produk usaha kecil menengah asli Indonesia," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(pta/pta)